DUMAI,POROSRIAU.COM-Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Dumai mengimbau warga mewaspadai ancaman Demam Berdarah Dengue (DBD).  Kewaspadaan ini seiring peralihan cuaca dari panas ke hujan dan tingginya intensitas musim hujan dalam beberapa hari ini yang menjadi faktor pendukung berkembangnya jentik nyamuk. Diprediksi bakal ada kenaikan kasus DBD di penghujung tahun 2026, mengingat cuaca penghujan dan panas ‎atau pancaroba membuat nyamuk DBD berkembang biak lebih cepat.

Kepala Dinkes Kota Dumai, dr Syaiful mengungkapkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dumai, mencatat ada 57 Kasus demam berdarah dengue (DBD) yang dirawat di RSUD dr. Suhatman Kota Dumai, hingga September 2026.

Hal ini senada dengan keterangan Direktur RSUD dr. Suhatman Dumai, dr Eka Viora Effendi yang membenarkan hingga September 2026, pihaknya telah merawat pasien DBD sebanyak 57 orang.

‎Kasus DBD yang pihaknya tangani mulai Januari hingga September 2026, angka kasus terbanyak di Agustus dengan jumlah 17 kasus.

Ia menerangkan, catatan RSUD dr. Suhatman Dumai menangani pasien DBD yang kebanyakan memang anak-anak mulai di umur 6 sampai 10 tahun, serta 11 sampai 18 tahun.

Diterangkanya, untuk ruangan rawat Inap anak masih sangat cukup ada sekitar 14 ruangan, dan jika diperlukan tambahan ruangan atau tempat tidur pihaknya akan menyiapkannya.

Ia mengaku sejauh ini untuk kendala ruangan tidak ada masalah dan semua masih aman, termasuk obat obatan dalam merawat pasien DBD di RSUD Dumai.

Ditambahkan dr Syaiful, hal terpenting mengantisipasi berjangkitnya penyakit DBD adalah dengan membiasakan pola hidup bersih diawali dengan menjaga kebersihan lingkunganya. Dan menimbulkan kesadaran, terang Syaiful, pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah maupun di lingkungan sekitar.

“Masyarakat harus berperan aktif dalam memberantas sarang nyamuk di lingkungan sekitar. Mulai dari membersihkan lingkungan rumah, menguras bak mandi secara rutin, hingga menutup tempat penampungan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Jika ada anggota keluarga yang mengalami gejala DBD, segera laporkan ke puskesmas terdekat, serta manfaatkan fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan,” ujar dr. Syaiful. (inf)

DUMAI,POROSRIAU.COM- Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mengerahkan alat berat berupa ekskavator amfibi untuk membersihkan aliran sungai di Kelurahan Bumi Ayu yang mengalami penyumbatan akibat pertumbuhan eceng gondok dan sedimentasi.

Kegiatan ini merupakan strategi pengendalian banjir yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai. Dalam beberapa hari ini, Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai telah mengerahkan Alat Berat untuk melakukan Pembersihan Sungai yang ada. .

Langkah ini menjadi bagian dari upaya normalisasi aliran sungai agar kapasitas saluran air dapat kembali optimal, terutama dalam menghadapi curah hujan yang berpotensi meningkatkan debit air.

Kepala Dinas PU Dumai Riau Satrya Alamsyah, S.T., M.T. mengatakan, proses pembersihan tanaman eceng gondok yang menutupi sebagian permukaan Sungai, karena keberadaan tanaman air tersebut dinilai dapat menghambat kelancaran aliran, terlebih ketika pertumbuhannya semakin lebat dan menutupi badan sungai.

Selain itu, kata Riau Satraya Alamsyah mengatakan, membersihkan permukaan sungai, pekerjaan juga dilakukan dengan pengerukan pada bagian dasar sungai.

Pengerukan dilakukan untuk mengangkat material sedimentasi yang menumpuk di dasar sungai. Sedimentasi yang semakin tinggi berpotensi mengurangi kapasitas tampung dan kemampuan sungai dalam mengalirkan air.

Dengan pembersihan eceng gondok sekaligus pengerukan sedimentasi, diharapkan aliran air di kawasan tersebut dapat menjadi lebih lancar.

Upaya ini sekaligus menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak hanya dilakukan ketika genangan terjadi, tetapi juga melalui langkah pencegahan dengan menjaga fungsi saluran dan aliran sungai.

Pembersihan sungai di Bumi Ayu menjadi salah satu langkah teknis Pemko Dumai dalam menjaga sistem drainase dan aliran air agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Namun, keberlanjutan hasil pembersihan juga bergantung pada pemeliharaan secara berkala. Pertumbuhan eceng gondok dan penumpukan sedimentasi dapat kembali terjadi apabila tidak diikuti pengawasan dan pembersihan rutin.

Karena itu, optimalisasi aliran sungai perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada titik-titik yang memiliki potensi menjadi hambatan aliran air.

Pemko Dumai melalui Dinas Pekerjaan Umum diharapkan terus memperkuat langkah preventif tersebut sehingga kapasitas aliran air tetap terjaga dan risiko genangan maupun banjir di kawasan permukiman dapat ditekan. (inf)

DUMAI,POROSRIAU.COM- Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi,Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Dumai bersama  Puskesmas Sungai Sembilan menggelar Focus Group Discussion (FGD), Analisis Angka Kematian Ibu (AKI), Kematian Perinatal dan Ibu Hamil Risiko Tinggi (RISTI) di Aula Kantor Camat Sungai Sembilan, Rabu  (01/10/2026).

Kegiatan di buka langsung oleh Sekretaris Kecamatan Sungai Sembilan, M. Dino lubis, hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Dumai, Suryani, Kepala Puskesmas Sungai Sembilan, dr. Joni Miller, Lurah dan sekretaris Lurah se-Kecamatan Sungai Sembilan, Lintas Program Puskesmas, Bidan Kelurahan, serta Perwakilan Praktik Mandiri Dokter dan Praktik Mandiri Bidan.

Kepala Dinkes Kota Dumai, dr Syaiful M.K.M., melalui Kabid Kesehatan Masyarakat, Suryani menyampaikan bahwa analisis kematian ibu dan Perinatal merupakan langkah penting untuk mengetahui penyebab secara medis dan non medis, sehingga dapat di lakukan intervensi yang tepat dan cepat.

Dengan FGD, papar Suryani, diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Suryani menegaskan, pencegahan angka kematian ibu dan bayi merupakan pekerjaan lintas sektor yang membutuhkan konsistensi jangka panjang. Karena itu, koordinasi antar fasilitas layanan kesehatan dinilai penting agar setiap unit dapat menjalankan fungsinya secara maksimal.

Hal itu juga, imbuh Suryani, mesti didukung dengan fasilitas kesehatan yang memperkuat edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai kondisi kehamilan dan perawatan bayi.

“Posyandu, puskesmas, kader kesehatan dan bidan harus memberikan pemahaman tentang kondisi ibu dan bayi, baik kepada ibu maupun keluarganya, agar semua pihak mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga kesehatan keduanya,” kata Suryani.

Sementara itu,Kepala Puskesmas Sungai Sembilan, dr. Joni Miller dalam paparan nya menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan untuk memetakan kasus, mengevaluasi alur deteksi dan rujukan bumil RISTI, serta memperkuat peran kader dan bidan kelurahan sebagai garda terdepan.

"Kami berharap melalui FGD ini, tim semakin solid lagi dalam kegiatan penurunan AKI dan AKB. Tidak boleh ada lagi keterlambatan dalam 3 hal: terlambat mengenali bahaya, terlambat mengambil keputusan di rujuk dan terlambat mendapat pelayanan "ujar dr. Joni Miller.

 Ada pun hasil kesepakatan dalam FGD tersebut antara lain :

1. Penguatan data dan pemantauan intensif ibu hamil risiko tinggi oleh bidan kelurahan dan kader

2. Mempercepat sistem rujukan terintegrasi antara praktik mandiri, puskesmas dan rumah sakit

3. Meningkatkan edukasi kepada keluarga tentang tanda bahaya kehamilan.

4. Komitmen lurah untuk mendukung mobilisasi dan fasilitasi bumil RISTI di wilayah nya.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan penyusunan rencana tindak lanjut bersama lintas sektor. (inf)

DUMAI,POROSRIAU.COM- Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, Muhammad Mufarizal, S.T., M.IP dan Seluruh ASN, Tenaga Ahli, dan TKPK Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai mengikuti Kegiatan Gotong Royong (Goro), di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Jum’at (02/10/2026).

Kegiatan Gotong Royong yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto ini diikuti secara aktif oleh seluruh ASN, Tenaga Ahli, dan TKPK Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dengan membersihkan area pemukiman, selokan, dan fasilitas umum di sekitar Kelurahan Bumi Ayu, sebagai bentuk komitmen bersama menjaga kebersihan lingkungan Kota Dumai.

Jajaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (Dispertaru) Kota Dumai turut ambil bagian dalam aksi gotong royong bersama yang dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Dumai, Bapak Sugiyarto.
?Kehadiran pimpinan daerah memberikan dorongan semangat bagi seluruh personel dan masyarakat sekitar untuk saling bahu-membahu membersihkan lingkungan, memperlancar saluran drainase, serta menjaga ruang kota agar tetap rapi, nyaman, dan sehat.

Bagi Dispertaru Kota Dumai, penataan ruang bukan hanya tentang garis peta dan perencanaan teknis, melainkan juga wujud kepedulian nyata dalam merawat lingkungan ruang hidup bersama.

Kegiatan gotong royong yang ditujukan untuk pembersihan sampah dan saluran drainase itu sekaligus untuk mengantisipasi potensi banjir di tengah tingginya curah hujan beberapa pekan belakangan ini.

Sebelumnya, Walikota Dumai, H Paisal memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Pengendalian Banjir bersama jajaran Pemerintah Kota Dumai, perusahaan serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rakor tersebut menegaskan penanganan banjir tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah daerah. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk menangani persoalan tata kelola air secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu hingga hilir.

“ Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri. Kita membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar persoalan drainase, embung, pintu air hingga kanal dapat ditangani secara menyeluruh dari hulu sampai ke hilir,” tegas H Paisal.

Selain penanganan melalui kolaborasi lintas sektor, Pemko Dumai juga telah menganggarkan pembangunan dan perbaikan sejumlah drainase strategis pada 2027. Di antaranya berada di kawasan Jalan Putri Tujuh, Jalan Sultan Syarif Kasim dan Jalan Yos Sudarso.

Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat infrastruktur drainase di kawasan yang membutuhkan peningkatan kapasitas pengaliran air.

Paisal berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan komitmen dan peran masing-masing secara optimal. Menurutnya, persoalan banjir membutuhkan kerja bersama dan tidak cukup hanya mengandalkan satu instansi.

“ Dengan kerja bersama, kita ikhtiar meminimalisir banjir dan menciptakan Kota Dumai yang lebih nyaman bagi masyarakat,” katanya. (inf)

Wawako Sugiyarto Pimpin Gotong Royong Bersama Dinas PU Kota Dumai

DUMAI,POROSRIAU.COM- Wakil Walikota Dumai, Sugiyarto didampingi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Bambang Surianto memimpin kegiatan gotong royong bersama ASN dan TKPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Jumat (02/10/26).

Kegiatan gotong royong yang ditujukan untuk pembersihan sampah dan saluran drainase itu sekaligus untuk mengantisipasi potensi banjir di tengah tingginya curah hujan beberapa pekan belakangan ini.

" Kami menghimbau masyarakat agar turut aktif menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Hari ini kami turun gotong royong bersama Dinas PU di Bumi Ayu," ujar Sugiyarto, Jumat (02/10/26).

Sebelumnya, Walikota Dumai, H Paisal memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Pengendalian Banjir bersama jajaran Pemerintah Kota Dumai, perusahaan serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rakor tersebut menegaskan penanganan banjir tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah daerah. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk menangani persoalan tata kelola air secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu hingga hilir.

“ Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri. Kita membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar persoalan drainase, embung, pintu air hingga kanal dapat ditangani secara menyeluruh dari hulu sampai ke hilir,” tegas H Paisal.

Selain penanganan melalui kolaborasi lintas sektor, Pemko Dumai juga telah menganggarkan pembangunan dan perbaikan sejumlah drainase strategis pada 2027. Di antaranya berada di kawasan Jalan Putri Tujuh, Jalan Sultan Syarif Kasim dan Jalan Yos Sudarso.

Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat infrastruktur drainase di kawasan yang membutuhkan peningkatan kapasitas pengaliran air.

Paisal berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan komitmen dan peran masing-masing secara optimal. Menurutnya, persoalan banjir membutuhkan kerja bersama dan tidak cukup hanya mengandalkan satu instansi.

“ Dengan kerja bersama, kita ikhtiar meminimalisir banjir dan menciptakan Kota Dumai yang lebih nyaman bagi masyarakat,” katanya.

Tingginya genangan air akibat hujan dan pasang air laut yang terjadi beberapa pekan belakangan ini mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Dumai. (inf)

Alarm dugaan praktik penyalahgunaan jabatan dan wewenang berupa indikasi gratifikasi berbunyi keras di Rutan Kelas IIB Dumai. Komitmen Dirjen PAS, Irjen (Purn) Mashudi memberikan sanksi tegas kepada petugas yang terbukti melanggar hukum di lingkungan lembaga pemasyarakatan, termasuk terlibat suap dan pungutan liar sedang diuji. Desakan mencopot jabatan Enang Iskandi dari Karutan Dumai sebagai bagian tuntutan publik melihat bukti dari janji.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Dugaan praktik gratifikasi berupa transaksi jual beli ‘jeruji besi’ oleh oknum di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Dumai merupakan persoalan serius yang mesti diusut tuntas. Pemerhati kebijakan publik dan pemberdayaan Masyarakat, Ahmad Bilal mendesak Dirjen PAS, Irjen (Purn) Mashudi untuk segera mencopot jabatan Enang Iskandi.

Ditegaskan Ahmad Bilal, Dirjen PAS harus serius. Jangan kemudian lahir dugaan baru, saling menutupi dan saling melindungi. Jika abai, Rutan akan berubah dari institusi pembinaan menjadi kumpulan persekongkolan.

Disampaikan Ahmad Bilal, bahwa Dirjen PAS, Irjen (Purn) Mashudi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (28/9/2026), menegaskan kesiapannya memimpin investigasi menyeluruh bersama tim gabungan, mengikuti proses hukum, serta memberikan sanksi tegas kepada petugas yang terbukti melanggar hukum di lembaga permasyarakatan, termasuk terlibat suap dan pungutan liar. Terkait kasus dugaan penyalahgunaan jabatan menggunakan posisinya sebagai pejabat pengamanan untuk memeras WBP,imbuh Ahmad Bilal, itu bukan hanya pungli atau gratifikasi, tetapi bentuk intimidasi terhadap warga binaan yang posisinya lemah

“Kasus Lapas Kelas IIA Cibinong menjadi momentum untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan membenahi persoalan internal dan mengusut dugaan pelanggaran di lingkungan lembaga pemasyarakatan, termasuk indikasi gratifikasi yang terjadi di Rutan Kelas IIB Dumai. Karutan harus dicopot untuk memudahkan proses evaluasi dan pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan pelanggaran serius di dalam rutan tersebut. Pimpinan bertanggung jawab atas seluruh peristiwa yang terjadi dalam wilayah kewenangannya. Karena itu, pencopotan Karutan merupakan langkah minimal untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab jabatan,” kata Ahmad Bilal.

Terpisah, Dirjen PAS, Irjen (Purn) Mashudi saat diminta tanggapannya terhadap desakan Enang Iskandi dari Karutan Dumai untuk memudahkan proses evaluasi dan pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan pelanggaran serius di dalam Rutan Kelas IIB Dumai tersebut,kamis (01/10/2026) melalui pesan WhattsApp hingga berita ini rilis belum juga memberikan jawaban.

Saksi Siap Ungkap Permainan Rutan

Berbagai praktik menyimpang di Rutan Kelas IIB Dumai siap diungkap oleh beberapa orang saksi. Salah seorang saksi dengan inisial, Ceo secara gamblang menuturkan ragam ‘permainan’ oknum Rutan dalam meraup pundi-pundi penghasilan.

Dituturkannya, jual beli kamar tahanan dengan tarif 5 juta hingga puluhan juta hanya salah satu dari sekian ‘daftar dosa’ para pejabat yang mengeksploitasi narapidana. Pada hal lainnya juga keluar-masuk tahanan juga diperdagangkan.

“Kita siap bongkar semuanya jika diminta. Semuanya disana (Rutan,red) uang bicara. Bagi napi kasus Narkoba dan korupsi yang berduit menjadi lahan basah bagi mereka,” ungkap Ceo. (rul)

DUMAI,POROSRIAU.COM- Sekretaris Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, Wahyudi S.Sos mengikuti kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Interim atas Kinerja Pengelolaan pada Pemerintah Kota Dumai di Aula RSUD Dumai, Rabu (30/09/2026).

Kegiatan ini di pimpin oleh Wali Kota Dumai, H. Paisal, SKM, MARS dan dihadiri juga oleh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi serta memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan profesional.

Dalam sambutannya, Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap kinerja Pemerintah Kota Dumai. Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan serta terus mengalami perbaikan.

“Pemeriksaan ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi kami Pemerintah Kota Dumai. Setiap masukan dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi perhatian untuk kita tindak lanjuti, sehingga ke depan tata kelola pemerintahan dapat semakin baik, transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Paisal.

Exit meeting tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. (inf)

DUMAI,POROSRIAU.COM- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, Riau Satrya Alamsyah diwakili Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, Bambang Surianto serta Kepala Bidang Sumber Daya Air, mengikuti langsung rapat virtual bersama Tim Teknis KPA Kota Dumai yang membahas "Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pengendalian Banjir Kota Dumai" yang dipaparkan oleh konsultan,Rabu (30/09/26).

Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pekerjaan Umum bekerja dengan dua target sekaligus. Pertama kerja tanggap menghadapi kondisi hari ini, dan kedua membuat perencanaan matang untuk 10 tahun kedepan. Hal itu dibahas melalui rapat virtual pengendalian banjir yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

Rapat virtual ini bukan rapat biasa. Ini adalah rapat yang membahas fondasi pengendalian banjir Kota Dumai ke depan. Masukan yang diberikan di antaranya pendekatan metode Amdal, terkait pengelola kawasan, mitigasi banjir, dampak positif dari terkendalinya banjir, pelaksanaan fisik yang terencana dengan baik dan data yang update serta relevan.

Dinas PU Dumai tidak hanya bicara "kita akan keruk parit". Tapi bekerja secara ilmiah, profesional, melibatkan pakar dan konsultan, serta memikirkan dampak lingkungan sebelum alat berat diturunkan. Tidak asal gali, tidak asal bangun. Semua terencana dengan baik.

Turut hadir pada kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Dinas Kesehatan Kota Dumai, BWSS 3, Tenaga Ahli, Pakar dan Konsultan. Kehadiran beragam pihak ini menunjukkan pengendalian banjir Dumai ditangani secara kolaboratif dan lintas sektor sesuai instruksi Walikota Dumai.

Setiap OPD teknis dan wilayah wajib memberikan upaya maksimal dalam penanganan banjir, terutama pada titik-titik rawan di Kota Dumai. Para camat dan Kepala OPD diminta memperkuat jalinan komunikasi serta kerjasamanya dengan tokoh masyarakat, RT, LPMK, dan para Lurah. (inf)
 

DUMAI,POROSRIAU.COM – Wali Kota Dumai H. Paisal menghadiri sekaligus membuka Exit Meeting Pemeriksaan Interim atas Kinerja Pengelolaan Perizinan dan Pemeriksaan Kinerja atas Tata Kelola RSUD Dumai Tahun 2025 serta Semester I Tahun 2026 pada instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, yang digelar di Aula RSUD Dumai, Rabu (30/09/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian pemeriksaan untuk melihat pelaksanaan pengelolaan perizinan serta tata kelola pelayanan dan manajemen RSUD Dumai, sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Dumai untuk memperoleh masukan atas pelaksanaan program dan kebijakan yang telah berjalan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap kinerja Pemerintah Kota Dumai. Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan serta terus mengalami perbaikan.

“Pemeriksaan ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi kami Pemerintah Kota Dumai. Setiap masukan dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi perhatian untuk kita tindak lanjuti, sehingga ke depan tata kelola pemerintahan dapat semakin baik, transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Paisal.

Mengenai tata kelola RSUD Dumai, Wali Kota menegaskan bahwa peningkatan kualitas manajemen harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“RSUD merupakan salah satu fasilitas pelayanan publik yang sangat penting. Tata kelola yang baik harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan. Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin baik, profesional dan sesuai dengan kebutuhan,” ungkapnya.

Exit meeting tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor perizinan dan pengelolaan RSUD Dumai. (inf)

DUMAI,POROSRIAU.COM- Walikota Dumai, H Paisal didampingi Kepala Dinas PUPR, Riau Satrya Alamsyah serta pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Dumai turun langsung meninjau kondisi banjir di Jalan Dock Yard dan Jalan Bunga Tanjung, Kelurahan Ratu Sima.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Dumai Paisal melihat langsung kondisi genangan air yang berada di kawasan permukiman warga. Ia juga meninjau Jalan Bunga Tanjung yang saat ini dalam kondisi penuh air, seiring tingginya curah hujan dan kondisi air pasang rob.

Wali Kota juga berinteraksi langsung dengan warga serta Ketua RT setempat untuk mendengarkan kondisi yang terjadi di lapangan, termasuk perkembangan ketinggian air dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.

“ Kita turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Kondisi air memang cukup tinggi, terlebih saat hujan dan bersamaan dengan air pasang rob. Ini perlu segera kita tangani bersama,” ujar Walikota, H Paisal

Menurutnya, penanganan genangan air tidak hanya dilakukan ketika banjir terjadi, tetapi juga perlu disertai upaya pembenahan infrastruktur dan saluran air agar aliran air dapat berjalan dengan lebih baik.

“Kita akan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Saluran-saluran air yang tersumbat harus kita buka kembali, sehingga air bisa mengalir dengan baik. Pemerintah Kota Dumai akan mendatangkan alat berat untuk membantu melakukan pengerukan dan pembersihan saluran yang mengalami penyumbatan,” jelasnya.

Penanganan tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar aliran air sekaligus mengurangi risiko genangan, terutama pada saat curah hujan tinggi dan air laut mengalami pasang.(inf)

Indikasi praktik pungli yang sekaligus dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi oknum petugas Rutan Kelas IIB Dumai semestinya dilakukan investigasi. Dugaan pemerasan yang dilakukan kepada tahanan dengan patokan harga hingga puluhan juta wajib dihentikan. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau, Bambang Pratama, SH, MH., menegaskan siap menindak lanjuti dugaan penyelewengan jabatan itu jika ada laporan.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Dugaan penyalahgunaan kewenangan oknum petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai dengan memperjual belikan kamar tahanan hingga puluhan juta mendapat perhatian serius Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau.

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau, Bambang Pratama, SH, MH.,saat ditemui wartawan di sela-sela kunjungan kerja di Kota Dumai, Selasa (29/09/2026) menegaskan kesiapan pihaknya menindaklanjuti persoalan tersebut jika ada masuknya laporan.

“Silahkan laporkan, akan kita tindak lanjut dengan melakukan pemeriksaan terkait laporan tersebut. Tentu kita serius terkait indikasi praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan pemasyarakatan,” tegas Bambang Pratama

Dikatakan Bambang Pratama, sangat tidak dibenarkan oknum petugas rutan meminta atau memeras uang dari tahanan atau keluarganya agar bisa mendapatkan fasilitas atau kamar tertentu yang sebenarnya sudah menjadi hak atau standar pelayanan tanpa biaya tambahan.

Terpisah, Kepala Bagian Tata usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Riau, Muhammad Lukman,A.Md.IP.,S.H.,M.Si saat diminta tanggapannya melalui pesan WhattsApp hanya menjawab singkat,”Terima kasih infonya untuk menjadi bahan pendalaman,” pungkasnya.

Sebelumnya,dugaan pemberlakuan kamar bertarif (jual beli kamar) terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP), di Rutan kelas II B Dumai sudah lama terjadi. Berdasarkan keterangan dari salah satu mantan warga binaan setempat yang enggan menyebut identitasnya mengatakan bahwa adapun pemberlakukan tarif harga kamar,dilakukan oleh oknum petugas kepada WBP tidak sama atau bervariasi.

Sumber juga membeberkan adapun pemberlakuan tarif kamar sangat bervariasi hal itu berdasarkan jumlah WBP yang mengisi hunian (kamar), dan juga ukuran kamar mulai dari harga terendah diangka yakni 5 jutaan hingga mencapai puluhan juta rupiah per WBP.

“Kondisi ini sudah lama terjadi. 5 juta sampai puluhan juta dibanderol harganya. Bahkan ada satu kamar yang dihuni 2 orang ,tarifnya 100 juta,” ungkap sumber tersebut.

Kesaksian yang sama diungkapkan salah seorang mantan warga binaan berinisial A (32), yang mengaku baru beberapa bulan lalu. Ia membeberkan pengalaman yang menurutnya menunjukkan adanya praktik “jalur khusus” bagi tahanan baru untuk mendapatkan kamar yang dianggap lebih layak.

Menurut A, nilai yang diminta tidak selalu sama. Kisaran yang ia ketahui berada di angka Rp5 juta hingga Rp25 juta, bahkan disebut bisa lebih, tergantung kondisi dan kamar yang diinginkan.

Salah satu yang ia alami sendiri adalah pembayaran Rp15 juta oleh keluarganya agar dirinya dapat segera keluar dari Mapenaling (Masa Pengenalan, Pengamatan, dan Penelitian Lingkungan), yaitu masa dimana adalah tahap awal wajib bagi tahanan atau narapidana baru saat memasuki Rutan atau Lapas.

Dirinya membeberkan, tahanan baru yang masuk ke Rutan Dumai terlebih dahulu ditempatkan di ruang Mapenaling berukuran  lebih kecil dari kamar hunian pada umumnya. Kamar Mapenaling adalah kamar bagi tahanan yang baru dipindahkan ke Rutan Dumai, dikamar inilah tahanan baru diperkenalkan pada lingkungan Rutan Dumai namun mirisnya justru diperkenalkan pada situasi buruk layanan sebuah Rumah tahaan.

Dijelaskannya, kondisi di ruangan tersebut sangat padat. Ia juga mengaku mengalami maupun melihat perlakuan yang membuat tahanan baru merasa tidak nyaman.

“Ada yang disiram, dibentak, dilarang tidur. Pokoknya dibuat tidak nyaman supaya tahanan baru ingin cepat keluar,” ungkapnya.

Di tengah kondisi tersebut, menurut A, terdapat Napi yang berada di Mapenaling dan diduga suruhan oknum petugas (Staff KPR berinisial AS) Napi tersebut berperan sebagai perantara untuk penekanan negosiasi pengurusan kamar,  Napi ini yang menjadi "penguasa" di Mapenaling tersebut.

A mengaku hanya bertahan sekitar Tiga hari dua malam sebelum keluarganya menyanggupi uang   Rp 13 juta untuk membeli kamar Hunian yang sedikit lebih nyaman.

“Saya waktu itu baru pertama kali masuk penjara. Keluarga saya hanya mampu, membayar uang    Rp 13 juta  untuk menempati kamar hunian "kelas menengah"  katanya.

Setelah itu, dirinya mengaku dipindahkan ke kamar yang menurutnya jauh lebih nyaman dari Mapenaling.

Pihaknya mengungkapkan, jika memang terjadi transaksi, pola pembayarannya menurut pengalaman dan pengamatannya tidak selalu dilakukan langsung kepada sipir atau petugas.

“Mereka bermain rapi, kalaupun ada transfer bukan langsung kepada oknum sipir atau petugas. Bisa melalui sesama napi, kalaupun melalui Transfer tidak gunakan rekening pribadi namun ada rekening khusus atau ke Rekening Kantin atau pihak lain,” ungkapnya.

Menurut A, keluarga tahanan juga bisa datang ke Rutan menemui oknum tertentu. Ia menduga pihak keluarga sebelumnya  telah diwanti-wanti agar tidak banyak bicara (celometan) karena khawatir justru berdampak kepada anggota keluarganya yang masih ditahan.

“Biasanya diwanti-wanti, jangan celometan, nanti yang ditahan juga yang susah,” Ungkap A.

Sementara jika keluarga memiliki hubungan dekat dengan oknum tertentu, A menyebut urusan dapat dilakukan secara informal dan pertemuan bahkan bisa berlangsung di luar Rutan.

Si A sempat menunjukkan tangkapan layar yang sengaja di simpan pihak keluarganya,  Tangkapan layar tersebut berupa obrolan via Whatsapp dengan petugas sipir Rutan Dumai, Oknum sipir ini adalah kenalan orang tua (A) yang perannya diminta oleh orang tua A membantu mengurus kamar si A saat itu.Pihaknya juga menggambarkan adanya kesenjangan kondisi hunian. Menurutnya, warga binaan yang tidak mampu membayar tetap dipindahkan dari Mapenaling sesuai proses, tetapi dapat ditempatkan di kamar yang jauh lebih padat.

“Kalau tidak punya uang, tetap dipindahkan, tetapi masuk kamar yang sangat padat. Bisa 40 sampai 50 orang dalam kamar sekitar 5 x 5 meter,” ujarnya.

Jika kesaksian tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar pungutan. Ada pertanyaan serius mengenai keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan kemampuan ekonomi.“Ini pengalaman saya pribadi. Saya akan pertanggungjawabkan secara moral kepada publik dan kepada Tuhan saya, Allah SWT. Saya bukan sekadar menyampaikan cerita. Kalau diperlukan, saya siap sertai dengan bukti,” tegasnya.

Kepala Rutan Kelas IIB Dumai, Enang Iskandi, saat dikonfirmasi melalui Kepada Kepala Pengamanan Rutan,Akhmad Faiq Maulana,Jum’at (25/09/2026) membantahnya, “Tidak ada bang,” bantahnya singkat. (rul)

DUMAI,POROSRIAU.COM- Wali Kota Dumai, H. Paisal, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Kota Dumai Tahun 2025-2029 yang berlangsung di Ruang Teratai, Lantai III Kantor Wali Kota Dumai, Senin (28/9/2026).

Kegiatan strategis yang ditaja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai ini digelar sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam mengidentifikasi, mengelola, serta memitigasi berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target-target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai 2025-2029.

Tampak hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Dumai Hj. Yusmanidar, Inspektur Daerah Kota Dumai Riki Dwi Woro, Kepala Bappeda Kota Dumai Budhi Hasnul, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Dalam sambutannya, Wali Kota Dumai H. Paisal menegaskan bahwa pengelolaan risiko yang terencana dan terukur bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen krusial dalam menjamin keberhasilan program-program prioritas daerah. 

Menurutnya, dinamika pembangunan di Kota Dumai yang bergerak cepat memerlukan kesiapsiagaan seluruh jajaran pemerintahan dalam mengantisipasi tantangan internal maupun eksternal.

"Setiap kebijakan dan program besar yang kita rancang untuk kemajuan Kota Dumai tentu memiliki tantangan dan risikonya masing-masing, baik dari sektor infrastruktur, pendidikan, lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan. Melalui pengelolaan risiko strategis ini, saya minta seluruh OPD tidak hanya fokus pada capaian target, tetapi juga jeli memetakan potensi masalah sejak dini agar solusi dan mitigasinya bisa kita jalankan secara tepat sasaran," ujar Wali Kota H. Paisal.

Ia juga berpesan agar seluruh Kepala OPD memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menerapkan pedoman manajemen risiko, sehingga tata kelola pemerintahan Kota Dumai semakin akuntabel, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Dumai, Budhi Hasnul, menyampaikan bahwa Pengelolaan Risiko Strategis Pemko Dumai Tahun 2025-2029 difokuskan pada enam sasaran strategis prioritas daerah, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan infrastruktur, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, hingga penguatan ekonomi dan tata kelola berintegritas.

Budhi Hasnul menambahkan bahwa penyusunan dokumen ini telah memakan waktu yang cukup panjang serta melibatkan seluruh OPD terkait melalui diskusi intensif yang turut didampingi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

"Mengingat penyusunan dokumen ini memakan waktu cukup panjang dan melibatkan seluruh OPD terkait untuk mendiskusikannya, serta didampingi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, sosialisasi pada hari ini dimaksudkan agar setiap perangkat daerah mengetahui Risiko Strategis yang menjadi tanggung jawabnya dan menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di seluruh perangkat daerah agar faktor-faktor risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat diminimalisir," jelas Budhi Hasnul.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hal tersebut mencakup langkah-langkah penanganan risiko, kontrol eskalasi, hingga tindakan pemulihan untuk setiap risiko yang teridentifikasi. 

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan muncul risiko-risiko baru maupun rencana tindak pengendalian yang lebih inovatif sesuai dengan dinamika kondisi daerah ke depannya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dapat memiliki kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikan penanganan risiko secara berkelanjutan demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah secara optimal dan terukur. (inf)

DUMAI,POROSRIAU.COM -Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Dumai, menurunkan tim dan alat guna guna mengatasi genangan air di sejumlah titik yang ada setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Dumai pada Sabtu,(26/9/2026). 

Dalam kegiatan ini, Dinas PU mengerahkan belasan petugas untuk membersihkan sampah yang menyumbat aliran drainase serta menurunkan 1 unit pompa portabel dengan kapasitas mencapai 60 Liter per detik atau 3.600 liter per menit. 

Selain itu, Dinas PU juga menghidupkan pompa yang tersedia pada pintu air guna mempercepat laju aliran air dari drainase di perkotaan menuju ke arah lautan. 

Sebelumnya, Pemko Dumai juga telah melakukan beberapa langkah penanggulangan banjir yang disebar pada program dengan rentang waktu berbeda. Mulai dari pelaksanaan gotong-royong yang diikuti oleh seluruh OPD pada 4 Kecamatan dengan fokus utama pada pembersihan aliran drainase. 

Lalu Dinas PU juga telah melaksanakan normalisasi drainase secara rutin, menggunakan 2 unit alat berat berupa excavator dengan lokasi yang beragam seperti di median Jalan Sultan Syarif Kasim, drainase Jalan Jendral Sudirman, drainase Jalan Yos Sudarso, hingga drainase Jalan Datuk Laksamana. 

Penanganan ini dipimpin langsung Kepala Dinas PU, Riau Satrya Alamsyah, yang didampingi Kepala Bidang SDA, Rachmond, dan Fungsional Bidang SDA, Wan Endrik. 

Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat para petugas saling bahu-membahu untuk membersihkan sampah yang menyumbat aliran air pada beberapa titik drainase. Selain itu, tim Dinas PU juga menemukan beberapa sumbatan lain berupa penimbunan drainase menggunakan tanah untuk keperluan pribadi. 

Menyikapi beberapa hal ini, Kepala Dinas PU menyebut bahwa timnya terus berupaya agar aliran air pada drainase berjalan lancar dan dapat saling terhubung.

“Dinas PU terus berupaya agar aliran air pada drainase ini bisa berjalan lancar melalui normalisasi secara rutin dan pengaktifan rumah pompa serta pompa portabel. Namun di lapangan, kami mendapati beberapa tantangan yakni penyumbatan sampah serta timbunan tanah untuk keperluan individual” sebut Kepala Dinas PU. 

Riau Satrya juga memastikan bahwa upaya penanganan ini terus berlanjut dan dilaksanakan secara rutin. 

“Penanganan ini pasti akan berlanjut sesuai arahan Wako Paisal. Kami juga terus memetakan kondisi dan turun langsung ke lapangan sehingga upaya penanganan yang dilakukan bisa berjalan optimal” tambahnya. 

Menanggapi hal tersebut, Walikota Dumai, H. Paisal mengharapkan dukungan kuat dari masyarakat Kota Dumai dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menghidupkan kembali semangat gotong-royong di area tempat tinggalnya. 

“Kami mengharapkan dukungan dari masyarakat Kota Dumai dalam penanganan banjir ini dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menghidupkan kembali semangat gotong-royong. Kita meyakini bahwa upaya bersama akan memberikan dampak nyata terhadap penanganan banjir ini” ujar Wako Paisal. (inf)

Dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di balik jeruji besi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II Dumai mencuat ke permukaan. Kondisi penuh sesak Rutan yang melebihi kapasitas hunian pun diperdagangkan. Tarifnya disesuaikan dengan tingkat kenyamanan. Harganya dimulai dari 5 juta hingga 50 jutaan. Dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di balik jeruji besi ini akhirnya mendapat respon menteri.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Dugaan praktik kotor di balik tembok Rumah Tahanan Negara (Rutan) tidak hanya terjadi di di Lapas Kelas IIA Cibinong. Persoalan yang tidak jauh berbeda terjadi di Rutan kelas II B Dumai-Riau. Ditenggarai terjadi proses transaksi jual beli kamar hunian. Bobroknya tata kelola lembaga pemasyarakatan yang dinilai telah kehilangan fungsi utama sebagai tempat pembinaan warga binaan ini pada gilirannya mendapat respon Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Jum’at (25/09/2026).

Disoal terkait persoalan karut marutnya pengelolaan rumah tahanan di Lapas Kelas IIA Cibinong dan Rutan kelas II B Dumai-Riau, kepada porosriau.com melalui pesan WhattsApp, Yusril Ihza Mahendra menyarankan mengajukan pertanyaan langsung ke Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau ke Dirjenpas untuk menjawabnya secara teknis, “ Ajukan langsung ke Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Dirjen PAS,” respon Yusril Ihza Mahendra, Jum’at (25/09/2026).

Sementera, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas), Irjen. Pol. Drs. Mashudi, saat dihubungi porosriau.com Jum’at (25/09/2026) melalui pesan WhattsApp untuk diminta tanggapannya terkait persoalan karut marutnya pengelolaan rumah tahanan di Lapas Kelas IIA Cibinong dan juga terjadi di Rutan kelas II B Dumai-Riau terkait pemberian fasilitas atau perlakuan khusus kepada narapidana dan pemberian izin keluar penjara yang disalahgunakan serta transaksi jual beli kamar tahanan, dan apa tindakan atau langkah-langkah yang mestinya diambil serta bagaimana cara membenahi agar persoalan ini tidak lagi terjadi ? , namun hingga berita ini dirilis memilih tidak menjawabnya. Begitu juga Ketika dihubungi melalui telpon WhattsApp, Mashudi tidak mengangkatnya meskipun nada dering terdengar.

Disisi lain,dugaan pemberlakuan kamar bertarif (jual beli kamar)  terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP), di Rutan kelas II B Dumai sudah lama terjadi. Berdasarkan keterangan dari salah satu mantan warga binaan setempat yang enggan menyebut identitasnya mengatakan bahwa adapun pemberlakukan tarif harga kamar,dilakukan oleh oknum petugas kepada WBP tidak sama atau bervariasi.

Sumber juga membeberkan adapun pemberlakuan tarif kamar sangat bervariasi hal itu berdasarkan jumlah WBP yang mengisi hunian (kamar), dan juga ukuran kamar mulai dari harga terendah diangka yakni 5 jutaan hingga mencapai puluhan juta rupiah per WBP.

“Kondisi ini sudah lama terjadi. 5 juta sampai puluhan juta dibanderol harganya. Bahkan ada satu kamar yang dihuni 2 orang ,tarifnya 100 juta,” ungkap sumber tersebut.

Kesaksian yang sama diungkapkan salah seorang mantan warga binaan berinisial A (32), yang mengaku baru beberapa bulan lalu. Ia membeberkan pengalaman yang menurutnya menunjukkan adanya praktik “jalur khusus” bagi tahanan baru untuk mendapatkan kamar yang dianggap lebih layak.

Menurut A, nilai yang diminta tidak selalu sama. Kisaran yang ia ketahui berada di angka Rp5 juta hingga Rp25 juta, bahkan disebut bisa lebih, tergantung kondisi dan kamar yang diinginkan.

Salah satu yang ia alami sendiri adalah pembayaran Rp15 juta oleh keluarganya agar dirinya dapat segera keluar dari Mapenaling (Masa Pengenalan, Pengamatan, dan Penelitian Lingkungan), yaitu masa dimana adalah tahap awal wajib bagi tahanan atau narapidana baru saat memasuki Rutan atau Lapas.

Dirinya membeberkan, tahanan baru yang masuk ke Rutan Dumai terlebih dahulu ditempatkan di ruang Mapenaling berukuran  lebih kecil dari kamar hunian pada umumnya. Kamar Mapenaling adalah kamar bagi tahanan yang baru dipindahkan ke Rutan Dumai, dikamar inilah tahanan baru diperkenalkan pada lingkungan Rutan Dumai namun mirisnya justru diperkenalkan pada situasi buruk layanan sebuah Rumah tahaan.

Dijelaskannya, kondisi di ruangan tersebut sangat padat. Ia juga mengaku mengalami maupun melihat perlakuan yang membuat tahanan baru merasa tidak nyaman.

“Ada yang disiram, dibentak, dilarang tidur. Pokoknya dibuat tidak nyaman supaya tahanan baru ingin cepat keluar,” ungkapnya.

Di tengah kondisi tersebut, menurut A, terdapat Napi yang berada di Mapenaling dan diduga suruhan oknum petugas (Staff KPR berinisial AS) Napi tersebut berperan sebagai perantara untuk penekanan negosiasi pengurusan kamar,  Napi ini yang menjadi "penguasa" di Mapenaling tersebut.

A mengaku hanya bertahan sekitar Tiga hari dua malam sebelum keluarganya menyanggupi uang   Rp 13 juta untuk membeli kamar Hunian yang sedikit lebih nyaman.

“Saya waktu itu baru pertama kali masuk penjara. Keluarga saya hanya mampu, membayar uang    Rp 13 juta  untuk menempati kamar hunian "kelas menengah"  katanya.

Setelah itu, dirinya mengaku dipindahkan ke kamar yang menurutnya jauh lebih nyaman dari Mapenaling.

Pihaknya mengungkapkan, jika memang terjadi transaksi, pola pembayarannya menurut pengalaman dan pengamatannya tidak selalu dilakukan langsung kepada sipir atau petugas.

“Mereka bermain rapi, kalaupun ada transfer bukan langsung kepada oknum sipir atau petugas. Bisa melalui sesama napi, kalaupun melalui Transfer tidak gunakan rekening pribadi namun ada rekening khusus atau ke Rekening Kantin atau pihak lain,” ungkapnya.

Menurut A, keluarga tahanan juga bisa datang ke Rutan menemui oknum tertentu. Ia menduga pihak keluarga sebelumnya  telah diwanti-wanti agar tidak banyak bicara (celometan) karena khawatir justru berdampak kepada anggota keluarganya yang masih ditahan.

“Biasanya diwanti-wanti, jangan celometan, nanti yang ditahan juga yang susah,” Ungkap A.

Sementara jika keluarga memiliki hubungan dekat dengan oknum tertentu, A menyebut urusan dapat dilakukan secara informal dan pertemuan bahkan bisa berlangsung di luar Rutan.

Si A sempat menunjukkan tangkapan layar yang sengaja di simpan pihak keluarganya,  Tangkapan layar tersebut berupa obrolan via Whatsapp dengan petugas sipir Rutan Dumai, Oknum sipir ini adalah kenalan orang tua (A) yang perannya diminta oleh orang tua A membantu mengurus kamar si A saat itu.Pihaknya juga menggambarkan adanya kesenjangan kondisi hunian. Menurutnya, warga binaan yang tidak mampu membayar tetap dipindahkan dari Mapenaling sesuai proses, tetapi dapat ditempatkan di kamar yang jauh lebih padat.

“Kalau tidak punya uang, tetap dipindahkan, tetapi masuk kamar yang sangat padat. Bisa 40 sampai 50 orang dalam kamar sekitar 5 x 5 meter,” ujarnya.

Jika kesaksian tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar pungutan. Ada pertanyaan serius mengenai keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan kemampuan ekonomi.“Ini pengalaman saya pribadi. Saya akan pertanggungjawabkan secara moral kepada publik dan kepada Tuhan saya, Allah SWT. Saya bukan sekadar menyampaikan cerita. Kalau diperlukan, saya siap sertai dengan bukti,” tegasnya.

Kepala Rutan Kelas IIB Dumai, Enang Iskandi, saat dikonfirmasi melalui Kepada Kepala Pengamanan Rutan,Akhmad Faiq Maulana,Jum’at (25/09/2026) membantahnya, “Tidak ada bang,” bantahnya singkat. (rul)

DUMAI,POROSRIAU.COM – Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kerja pendukung kegiatan (TKPK) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Dumai melaksanakan gotong royong. Dipimpin langsung Kepala Dinas PU Satrya Alamsyah, S.T., M.T.,, kegiatan difokuskan membersihkan saluran drainase di Kecamatan Dumai Selatan, Jumat (25/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sidomulyo tersebut difokuskan pada pembersihan saluran drainase guna menjaga kelancaran aliran air dan kebersihan lingkungan.

Dalam kegiatan itu, Satrya Alamsyah juga turun langsung meninjau sejumlah titik infrastruktur drainase. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi saluran serta perkembangan pengerjaan drainase di Jalan Ahmad Yani.

 Selain itu, ia turut meninjau kegiatan normalisasi saluran drainase di Jalan Datuk Laksamana sebagai bagian dari upaya pemeliharaan infrastruktur perkotaan.

 Melalui kegiatan gotong royong dan peninjauan lapangan ini, Dinas PU Kota Dumai terus mendorong pemeliharaan drainase agar dapat berfungsi dengan baik, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

 Dinas PU Kota Dumai juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran drainase.

Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menjaga saluran air tetap bersih dan tidak tersumbat, sehingga aliran air dapat berjalan lancar.

Kegiatan ini sejalan dengan semangat Dumai Kota Idaman dan Dumai Berkhidmat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.(Inf)

DUMAI,POROSRIAU.COM- Sekretaris Daerah Kota (Sekdako Dumai), Fahmi Rizal, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Dumai sangat mendukung upaya KADIN dalam mewujudkan UMKM di Kota Dumai naik kelas. 

Pernyataan tersebut disampaikan Fahmi Rizal, disela-sela menghadiri pelaksanaan kegiatan yang digelar Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Riau yakni Rapat Pimpinan Provinsi Kadin Provinsi Riau tahun 2026 yang dipusatkan pada Grand Elite Hotel, Pekanbaru, Kamis,(24/9/2026). 

Kehadiran Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini Walikota Dumai yang diwakili Sekretaris Daerah, Fahmi Rizal, merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas UMKM yang ditaja oleh KADIN. 

Dikatakannya, KADIN merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Di semester I tahun 2026, realisasi investasi Kota Dumai mencapai angka 5,57 Triliun Rupiah dengan persentase realisasi mencapai 43,90% (target 12,07 Triliun Rupiah). Kami meyakini bahwa realisasi investasi ini bisa tercapai dan dampaknya dirasakan masyarakat melalui kerjasama baik bersama KADIN, khususnya KADIN Kota Dumai" ujarnya. 

Sekdako Fahmi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Dumai sangat mendukung upaya KADIN dalam mewujudkan UMKM di Kota Dumai naik kelas. 

"Sebagai Kota yang terus bertumbuh, tentu UMKM di Kota Dumai juga ikut bertumbuh dan berkontribusi dalam perekonomian. Pemko Dumai sangat mendukung upaya UMKM naik kelas ini, baik melalui kualitas, kuantitas, hingga mencapai produk kelas internasional" tambah Sekdako Fahmi. (inf)

DUMAI,POROSRIAU.COM- Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Dumai, Satrya Alamsyah, ST, MT meninjau sekaligus melakukan pemantauan normalisasi saluran drainase dari sedimentasi dan tumpukan sampah di sejumlah titik, Rabu (23/09/26).

Peninjauan dilakukan di Kelurahan Dumai kota, Kelurahan Buluh Kasab, Kelurahan Teluk Binjai dan Kelurahan Datuk Laksamana.

Kepala Dinas PU Dumai, Satrya Alamsyah menegaskan upaya yang dilakukan bertujuan agar saluran drainase dapat berfungsi maksimal saat curah hujan tinggi.

" Sedimentasi dan sampah dibersihkan menggunakan alat berat sehingga saluran drainase dapat berfungsi maksimal untuk mengatasi genangan air dari hujan, pasang rob dan meminimalisir banjir," ujar Kadis PU Dumai yang akrab disapa dengan panggilan Rio ini.

Pihaknya juga menghimbau seluruh warga Kota Dumai untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihan saluran air.

" Diharapkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah secara sembarangan," tambahnya.

Normalisasi drainase ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir dan genangan air yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Sekaligus menanggulangi dampak air pasang yang kerap melanda Kota Dumai.

Banjir bukan hanya urusan Dinas PU. Banjir adalah urusan kita bersama. Pemerintah sudah siap dengan alat beratnya, dan warga diharapkan siap dengan kesadarannya.(inf)

DUMAI,POROSRIAU.COM- Tidak hanya ingin meraih capaian signifikan dalam pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Dumai berkolaborasi dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Kota Dumai menargetkan menjadi ‘juara’ di Provinsi Riau.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai, dr Syaiful, M.K.M melalui Subkoordinator Seksi P3M, Santi Zen didampingi Wasor TB, Nadila Nusirwan pada pertemuan validasi data dan koordinasi antara PKBI Cabang Kota Dumai dengan fasilitas pelayanan Kesehatan Kota Dumai, Selasa (22-09-2026).

Komitmen mencapai raihan tertinggi untuk pemberian TPT, ujar Santi, sebagai wujud keseriusan Pemko Dumai memperkuat langkah pencegahan penularan Tuberkulosis melalui pemberian TPT kepada masyarakat terutama bagi mereka yang berhubungan erat dengan pasien positif TBC untuk menurunkan angka kasus kejadian.

“Capaian TPT Dumai per September masih dibawah 50 persen dari target. Namun, adanya kolaborasi dengan PKBI cabang Kota Dumai, kita sangat optimis meraih target, bahkan memperoleh capaian tertinggi di Provinsi Riau. Dengan kolaborasi ini juga memperkuat komitmen untuk bersama-sama melakukan intervensi TB terutama dalam mengedukasi masyarakat pentingnya TPT dalam mencegah penularan TB,” ujar Santi

Wasor TB Dinkes Kota Dumai, Nadila Nusirwan menambahkan, untuk meraih target tersebut pihaknya juga menyiapkan stok logistik TPT yang cukup agar tidak ada kendala bagi kader PKBI atau layanan dalam pemberian TPT.

Selain itu, Nadila menjelaskan edukasi dan menumbuhkan kesadaran yang baik untuk melakukan TPT TB terus dilakukan. Ketika capaian TPT TB nya tinggi,imbuh Nadila, tentunya akan mendorong terwujudnya Kota Dumai bebas TB pada tahun 2030.

Disisi lain, Santi Zen memaparkan, bahwa sekarang sedangan dilaksanakan giat dari program  Kemenkes yang mengintegrasikan upaya penanggulangan TBC ke dalam program nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG). Melalui integrasi ini, skrining aktif (Active Case Finding/ACF) dilakukan bersamaan dengan layanan CKG, baik di fasilitas kesehatan maupun komunitas. Strategi ini juga disertai pemberian TPT untuk kontak erat pasien. Kementerian Kesehatan, tuturnya,menargetkan eliminasi TBC pada 2030 melalui strategi deteksi dini, pengobatan komprehensif, dan penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dalam kerangka program prioritas nasional CKG.

“Hingga tanggal 22 September 2026 ini, telah dilaksanakan 37 lokus dari 67 lokus. Di kegiatan tracing TB terintegrasi CKG ini, kita juga mendapat target sebanyak 2000 melalui pemeriksaan X-Ray. Peran kader-kader PKBI sangat kami butuhkan untuk membantu,” harap Santi. (inf)

DUMAI,POROSRIAU.COM-Wali Kota Dumai, H. Paisal, S.K.M, secara resmi melantik Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai Periode 2026-2031, Senin (21/9/2026). Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 720/KESRA/2026 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Periode 2026-2031.
  
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Ruang Kamboja Lt. IV Kantor Wali Kota Dumai. Acara ditandai dengan pembacaan surat keputusan, pembacaan naskah pelantikan, dan penandatanganan berita acara pelantikan. 

Adapun susunan pimpinan BAZNAS Kota Dumai Periode 2026-2031 yang dilantik sebagai berikut:  

- Ketua: H. Afrizal Oesman  
- Wakil Ketua I: Dinul Falhan  
- Wakil Ketua II: Suhardi  
- Wakil Ketua III: Hadi Andriyono  
- Wakil Ketua IV: Toto Muliadi
  
Dalam sambutannya, Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan tahniah atas keberlanjutan pengurus BAZNAS Kota Dumai yang telah dilantik.

Ia mengimbau agar jajaran pimpinan BAZNAS Kota Dumai dapat melanjutkan amanah dan khidmat dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan profesional.  

"Kami berharap pimpinan BAZNAS Kota Dumai Periode 2026-2031 dapat mengoptimalkan seluruh potensi zakat, infak, dan sedekah di Kota Dumai secara transparan dan akuntabel. BAZNAS harus terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Dumai untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujar Wali Kota H. Paisal. 
 
Sementara itu, Ketua BAZNAS Provinsi Riau yang diwakili oleh Wakil Ketua I BAZNAS Provinsi Riau, Dr. Yahanan, M.Sy., turut memberikan apresiasi dan selamat atas dilantiknya pimpinan BAZNAS Kota Dumai yang baru. 

Ia menegaskan pentingnya penguatan tata kelola lembaga zakat yang akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
  
"Kami mengapresiasi komitmen Pemko Dumai dalam mendukung penguatan zakat. Kepada pimpinan BAZNAS Kota Dumai yang telah dilantik, tingkatkan terus tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel, serta dorong inovasi pendistribusian zakat agar dampaknya semakin dirasakan oleh mustahik," ungkap Dr. Yahanan, M.Sy.  

Pada kesempatan yang sama, Ketua BAZNAS Kota Dumai periode 2026-2031, Afrizal Oesman, mengungkapkan rasa terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang kembali diberikan oleh Wali Kota Dumai serta BAZNAS. 

Ia menegaskan kesiapannya untuk segera melakukan konsolidasi internal demi memajukan pengelolaan zakat di Kota Dumai.  

"Amanah ini merupakan tanggung jawab besar bagi kami. Bersama seluruh jajaran pimpinan, kami siap melakukan konsolidasi internal, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menghadirkan program-program pendayagunaan zakat yang inovatif dan tepat sasaran bagi masyarakat Dumai," pungkas Afrizal Oesman. (inf)

DUMAI,POROSRIAU.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Dumai menyediakan bantuan alat berat bagi masyarakat yang membuka lahan. Kebijakan ini menjadi bagian dari Sosialisasi Program Bantuan Pemko Dumai Terkait Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026.

Komitmen Wali Kota Dumai, H. Paisal mendukung program ini dengan langsung turun lapangan (turlap) untuk meninjau langsung proses Pembersihan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) milik warga di Jalan Dumai Motor, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Senin (21/9/2026). 

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota didampingi langsung Kapolres Dumai AKBP Fatikh Dedy Setyawan, perwakilan unsur Forkopimda Kota Dumai, Kalaksa BPBD Kota Dumai Wahyu Wicaksono, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Dumai, Riau Satrya Alamsyah.

Di sela-sela tinjauan, Wako H. Paisal menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dari ancaman asap.

"Alhamdulillah, hari ini bersama jajaran Forkopimda Dumai dan kepala OPD terkait turun langsung ke lapangan untuk meninjau pembersihan lahan warga yang dilakukan tanpa membakar. Langkah preventif ini sangat krusial bagi daerah kita," ujar H. Paisal.

Ia mengingatkan seluruh elemen masyarakat mengenai adanya aturan hukum yang tegas terkait larangan membakar lahan.

"Perlu kita ingat bersama, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026, terdapat larangan tegas dan total bagi siapa pun untuk membuka lahan dengan cara membakar, tanpa pengecualian. Karhutla sangat berbahaya bagi kesehatan anak-cucu kita dan merusak perekonomian daerah," tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemko Dumai tidak hanya melarang, melainkan memberikan solusi konkret bagi para petani lokal agar tetap bisa mengolah tanah mereka secara produktif.

"Pemerintah Kota Dumai hadir memberikan solusi. Kita siapkan bantuan fasilitas alat berat gratis bagi masyarakat dan petani lokal yang memiliki lahan sekitar 2 hingga 3 hektar. Setelah dibersihkan secara aman, lahan ini bisa langsung dimanfaatkan untuk tanaman produktif seperti jagung, cabai, maupun hortikultura lainnya," jelas H. Paisal.

Dalam kesempatan yang sama, H. Paisal juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah pusat atas sinergi yang luar biasa dalam menanggulangi karhutla di daerah, khususnya di Kota Dumai.

"Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kota Dumai, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Kehutanan, Bapak Menteri Dalam Negeri, serta Bapak Kepala BNPB atas arahan dan dukungannya dalam penanganan Karhutla di Kota Dumai," ucapnya.

Secara khusus, Wali Kota Dumai turut mengapresiasi Program Sumur Bor TNI.

Menurutnya, pengadaan sumur bor tersebut merupakan langkah taktis dan preventif berskala masif yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto guna menanggulangi karhutla melalui ketersediaan sumber air yang memadai di titik-titik rawan.

Menutup arahannya, H. Paisal memberikan instruksi tegas kepada jajaran aparatur pemerintah di bawahnya untuk bergerak masif di tengah masyarakat.

"Kepada BPBD sebagai leading sector, serta seluruh Camat dan Lurah di Kota Dumai, saya instruksikan untuk terus turun ke bawah. Sosialisasi dan edukasi masyarakat kita secara humanis bahwa buka lahan itu tidak harus dengan membakar. Mari bersama-sama kita jaga Kota Dumai agar tetap hijau, produktif, dan bebas dari asap," pungkasnya. (inf)