Kinerja kepolisian Polres Dumai benar-benar dipertanyakan terkait lemahnya penegakan hukum, hingga merajalelanya ativitas mafia CPO Ilegal di wilayah hukum mereka. Kegiatan haram yang sudah berlangsung lama ini diduga ada oknum APH yang ‘bermain mata’ dengan mafia untuk mengamankan usahanya. Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai bahkan meminta dengan tegas agar Kapolda Riau mengevaluasi bahkan mencopot Kapolres Dumai. Sayangnya, Kompolnas yang diharapkan mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian, termasuk dugaan keterlibatan oknum dengan mafia, memilih diam saat diminta keterlibatannya.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam memilih bungkam saat diminta tanggapannya baik melalui panggilan telpon maupun pesan WhattsApp,  terkait dugaan pembiaran aktivitas CPO Ilegal di Kota Dumai oleh pihak kepolisian. Konfirmasi wartawan mesti didukung dengan beberapa dokumentasi sedang berlangsungnya aktivitas ilegal mengambil CPO dengan menggunakan kapal pompong di tengah lautan juga tidak diindahkan.

Tidak hanya itu,sebagaimana dikutip dari Gegas.co, ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai menggelar aksi demonstrasi di Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Jumat (22/5/2026).  Dalam aksinya, mereka mendesak Polda Riau segera membongkar dugaan jaringan penyelewengan BBM subsidi dan aktivitas gudang Crude Palm Oil (CPO) ilegal yang disebut-sebut berlangsung lama di Kota Dumai dan meminta Kapolda Riau mengevaluasi bahkan mencopot jabatan Kapolres Dumai,AKBP Angga F. Herlambang, S.I.K., S.H. Diperkuat dengan informasi tersebut, Choirul Anam juga memilih tidak menanggapi.

Sebelumnya,lemahnya proses penegakan hukum pencurian CPO di laut Dumai dinilai sebagai faktor utama suburnya aktivitas mafia. Mirisnya, kegiatan mafia pencurian CPO menuju tempat pembongkaran di sekitar Sungai Dumai dan di sekitar pantai,tidak jauh dari dua pos penjagaan yaitu Pos Polairud dan Posal (Pos TNI AL). Ini bagaikan aib yang mencoreng wajah dua institusi tersebut. Sayangnya,upaya wartawan mengonfirmasi ke salah satu institusi itu kurang mendapatkan respon positif dan terkesan tertutup. Kapolres Dumai, AKBP Angga Febrian Herlambang, S.I.K., S.H., saat dikonfirmasi melalui Kepala Satuan Polairud (Kasat Polairud), AKP Ronni Tunas Mangapul Sitinjak, S.E., melalui pesan WhatsApp, Senin (18-05-2026) memilih tidak menjawab.

Hingga berita ini dirilis, pertanyaan yang disampaikan sesuai kewenangan Polairud Polres Dumai meliputi penegakan hukum dan pengamanan wilayah perairan Dumai, seputar langkah antisipasi yang diambil terkait maraknya pencurian CPO di laut Dumai hingga minimnya penegakan hukum oleh Polairud Dumai kepada pelaku dan penadah CPO tidak mendapatkan jawaban. Begitu juga saat disoal apakah tidak mengetahui aktivitas pencurian CPO selama ini yang melewati pos penjagaan Polairud Dumai menuju tempat penampungan,lagi-lagi tidak ada jawaban.

Menyikapi persoalan ini, Direktur Aliansi Rakyat Anti Korupsi, Denew Indra,SE., menegaskan aktivitas kejahatan pencurian CPO yang sangat menampar ‘wajah’ keamanan dan kenyamanan aktivitas pelayaran di perairan Dumai tersebut semestinya tidak terjadi berulangkali jika ada keseriusan dari APH yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum.

Denew Indra juga menilai ada keanehan terhadap persoalan tindakan kejahatan yang seharusnya tidak lagi menjadi persoalan. Sebab, ungkapnya, ternyata berdasarkan berbagai sumber informasi dilapangan mengungkapkan bahwa aktivitas mafia itu di depan mata mereka namun terkesan dibiarkan saja.

“Aktivitas pencurian CPO itu melewati pos penjagaan menuju tempat pembongkaran. Argumentasi logis apa yang  bisa dipakai untuk menangkis tudingan bahwa diduga kuat terjadi proses pembiaran dan jangan-jangan ini ada apa-apanya. Di depan mata mereka lo,” ungkap Denew Indra.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional dan target swasembada jagung pada tahun 2026,kelompok tani (Poktan) Al Madani berkolaborasi dengan Polsek Medang Kampai melaksanakan Penanaman Jagung Pipil Serentak untuk Kuartal II Tahun 2026 di Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Sabtu (23/06/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.30 Wib tersebut berlangsung di lahan milik Poktan Al Madani yang diketuai oleh Faisal Fahmi berlokasi di Jalan Arifin Ahmad RT. 03, Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Mendang Kampai,dilakukan di lahan seluas  lebih kurang dua hektar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kabag SDM Polres Dumai, AKP Edwi Sunardi, S.AP., Kapolsek Medang Kampai, AKP Suprijal, S.Sos, M.IP., Camat Medang Kampai yang diwakili oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Ermansur, S.Sos., Bulog Kota Dumai yang diwakili oleh Asman dan dari Dinas Pertanian Kota Dumai yang diwakili oleh Kabid Sarana dan Prasarana, Syafrijal.

Kapolsek Mendang Kampai AKP. Supfrizal S.Sos.M.IP hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama personel Bhabinkamtibmas serta perwakilan Polres Dumai.AKP Edwi S. S. H.

Kegiatan tersebut menjadi bagian kolaborasi dan sinergi antara kepolisian dan Poktan dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan,khususnya peningkatan produksi pertanian di wilayah Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Mendang Kampai.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Medang Kampai, AKP Suprijal, S.Sos, M.IP. menyampaikan sambutan sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penanaman jagung pipil. AKP Suprizal menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari 8 Program Prioritas Presiden Republik Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti dengan instruksi tegas dari Kapolri agar seluruh jajaran kepolisian di Indonesia menyusun dan menjalankan program ketahanan pangan di wilayah masing-masing.

“Perlu saya sampaikan, bahwa kolaborasi yang dibangun Polsek Medang Kampai bersama Poktan Al Madani tidak hanya sebatas pada penanaman jagung pipil saja. Kami juga mengembangkan beragam komoditas lain guna memaksimalkan potensi lahan dan kebutuhan pangan, mulai dari penanaman ubi kayu, pengembangan peternakan ayam, hingga budidaya ikan air tawar seperti lele, patin, gurame, dan nila. Hal ini kami lakukan agar ketersediaan pangan di wilayah kami semakin beragam dan terjamin. Secara keseluruhan, luas lahan yang akan kami garap untuk penanaman jagung di wilayah Kecamatan Medang Kampai mencapai kurang lebih 25 hektar. Dan pada hari ini, kita mulai menggarap dan menanami bibit di area seluas 2 hektar. Besar harapan kami, seluruh proses penanaman hingga pemeliharaan berjalan baik, sehingga nantinya dapat menghasilkan panen yang maksimal dan berkualitas tinggi,” ujar AKP Suprijal. (fauzi)

DUMAI,POROSRIAU.COM- Lemahnya proses penegakan hukum pencurian CPO di laut Dumai dinilai sebagai faktor utama suburnya aktivitas mafia. Mirisnya, kegiatan mafia pencurian CPO menuju tempat pembongkaran di sekitar Sungai Dumai dan di sekitar pantai,tidak jauh dari dua pos penjagaan yaitu Pos Polairud dan Posal (Pos TNI AL). Ini bagaikan aib yang mencoreng wajah dua institusi tersebut. Sayangnya,upaya wartawan mengonfirmasi ke salah satu institusi itu kurang mendapatkan respon positif dan terkesan tertutup. Kapolres Dumai, AKBP Angga Febrian Herlambang, S.I.K., S.H., saat dikonfirmasi melalui Kepala Satuan Polairud (Kasat Polairud), AKP Ronni Tunas Mangapul Sitinjak, S.E., melalui pesan WhatsApp, Senin (18-05-2026) memilih tidak menjawab.

Hingga berita ini dirilis, pertanyaan yang disampaikan sesuai kewenangan Polairud Polres Dumai meliputi penegakan hukum dan pengamanan wilayah perairan Dumai, seputar langkah antisipasi yang diambil terkait maraknya pencurian CPO di laut Dumai hingga minimnya penegakan hukum oleh Polairud Dumai kepada pelaku dan penadah CPO tidak mendapatkan jawaban. Begitu juga saat disoal apakah tidak mengetahui aktivitas pencurian CPO selama ini yang melewati pos penjagaan Polairud Dumai menuju tempat penampungan,lagi-lagi tidak ada jawaban.

Menyikapi persoalan ini, Direktur Aliansi Rakyat Anti Korupsi, Denew Indra,SE., menegaskan aktivitas kejahatan pencurian CPO yang sangat menampar ‘wajah’ keamanan dan kenyamanan aktivitas pelayaran di perairan Dumai tersebut semestinya tidak terjadi berulangkali jika ada keseriusan dari APH yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum.

Denew Indra juga menilai ada keanehan terhadap persoalan tindakan kejahatan yang seharusnya tidak lagi menjadi persoalan. Sebab, ungkapnya, ternyata berdasarkan berbagai sumber informasi dilapangan mengungkapkan bahwa aktivitas mafia itu di depan mata mereka namun terkesan dibiarkan saja.

“Aktivitas pencurian CPO itu melewati pos penjagaan menuju tempat pembongkaran. Argumentasi logis apa yang  bisa dipakai untuk menangkis tudingan bahwa diduga kuat terjadi proses pembiaran dan jangan-jangan ini ada apa-apanya. Di depan mata mereka lo,” ungkap Denew Indra.

Sebagaimana diketahui,pencurian CPO dan FAME yang diperkirakan bernilai miliaran rupiah di perairan Selat Rupat (Bengkalis), Provinsi Riau, Jumat (3/4) yang tertangkap  oleh KRI Beladau-643 AL  merupakan satu dari contoh deretan kasus pencurian yang terungkap ke permukaan.

Sebelumnya, pencurian CPO yang dibawa tongkang Komet 09 juga dialami PT Pacific Indopalm Industries di Perairan Selat Dumai.

Selain itu, Direktur Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Masako), Edo Yulihendri menilai praktik mafia pencurian CPO  dan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) di laut Dumai, merupakan kejadian yang terus berulang tanpa terlihat keseriusan aparat untuk menuntaskan. Persoalan ini cukup serius terhadap keamanan dan kenyamanan pelaku usaha serta berdampak ganda telah merugikan Indonesia. Pihaknya menduga, ada Aparat Penegak Hukum (APH) yang ‘main mata’ dengan ‘mafia’ dengan dorongan simbiosis mutualisme. Tindakan kolusi ini mesti diputus mata rantainya dengan keterlibatan Bakamla (Badan Keamanan Laut) Republik Indonesia untuk menuntaskan hingga ke akarnya.

Edo Yulihendri mencatat dari berbagai sumber, ada beberapa kasus yang mencuat ke permukaan. Diantaranya pencurian CPO yang dialami dua kali oleh PT Wilmar  Grup Dumai dalam kurun waktu sepekan pada tahun 2017. Selanjutnya, kawasan pelabuhan yang dinilai aman tak luput dari pencurian. Pada tahun 2022, pencurian CPO terjadi di kawasan Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) Dumai Provinsi Riau. Pencuri beraksi di Dermaga B dan berhasil membawa 170 ton CPO dalam semalam.(rul)

DUMAI,POROSRIAU.COM- Walikota Dumai H. Paisal, SKM,meninjau langsung progres pembangunan Tribun Stadion Wan Dahlan Ibrahim dan Gedung Olahraga yang berlokasi di Jalan Arifin Achmad, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Sabtu (09/05/26).

Peninjauan dilakukan guna memastikan pekerjaan fisik fasilitas olahraga berjalan sesuai rencana, terutama menjelang tahap akhir penyelesaian dan persiapan peresmian. Rombongan meninjau beberapa bagian bangunan, termasuk area tribun stadion dan fasilitas pendukung olahraga yang masih dalam tahap penyempurnaan.

Pembangunan Tribun Stadion Wan Dahlan Ibrahim dan GOR menjadi salah satu perhatian prioritas Pemerintah Kota Dumai dalam memperkuat sarana olahraga publik. Fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat pertandingan, tetapi juga menjadi ruang aktivitas masyarakat dan pembinaan generasi muda di bidang olahraga.

Walikota H Paisal juga menekankan pentingnya menjaga fasilitas yang telah dibangun agar tetap terawat setelah resmi digunakan. Menurutnya, sarana olahraga yang baik harus diikuti dengan kesadaran bersama untuk merawat dan memanfaatkannya secara positif.

Dengan hadirnya Tribun Stadion Wan Dahlan Ibrahim dan GOR, Pemerintah Kota Dumai berharap kawasan tersebut dapat menjadi pusat kegiatan olahraga daerah. Fasilitas ini juga diproyeksikan mampu mendukung penyelenggaraan berbagai agenda olahraga, baik tingkat kota maupun kegiatan lain yang melibatkan masyarakat luas.

Selain itu, keberadaan fasilitas olahraga yang lebih memadai dinilai penting untuk menunjang pembinaan atlet lokal. Stadion dan GOR tersebut diharapkan dapat menjadi ruang tumbuh bagi talenta muda Dumai agar mampu berprestasi di tingkat regional hingga nasional.

Pembangunan sarana olahraga ini juga sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik yang sehat dan produktif. Melalui fasilitas tersebut, aktivitas olahraga di Dumai diharapkan semakin berkembang dan memberi dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat.

Kedepannya pembangunan infrastruktur olahraga tidak hanya berhenti pada penyelesaian fisik bangunan. Pengelolaan dan pemanfaatannya perlu dilakukan secara terarah agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

" Stadion Wan Dahlan Ibrahim dan GOR diharapkan dapat menjadi fasilitas kebanggaan warga Dumai. Selain sebagai tempat olahraga, kawasan ini juga berpotensi menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan sosial, pembinaan komunitas, hingga agenda daerah," ujar H Paisal.(infotorial)

Laut Dumai sudah tidak aman lagi. Pencurian CPO kembali terjadi. Kali ini, menimpa PT Pacifik Indopalm Industries di Perairan Selat Dumai. Berulangkali peristiwa terjadi, namun lagi-lagi tidak mampu mengungkap ‘aktor’ mafia serta dalang yang membacking tindak kejahatan yang merusak reputasi perairan laut Dumai dimata dunia ini. Parahnya, bukannya membuat laporan ke pihak berwenang agar dapat mengungkap siapa dalang dan penadahnya,dua karyawan yang ditenggarai tidak bersalah malah  menjadi tumbal kerugian yang dialami perusahaan.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Hilangnya muatan Crude Palm Oil (CPO) yang dibawa tongkang Komet 09 di Perairan Selat Dumai milik PT Pacific Indopalm Industries tampaknya bakal berbuntut panjang. Alih-alih membuat laporan ke pihak berwajib untuk proses hukumnya, perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) asal Yaman yang bergerak di bidang pengolahan CPO ini malah memecat secara sepihak (tanpa pesangon) terhadap 2 pekerja, yakni Rudi Setiawan (Tank Farm Operator) serta Dedi Irwansyah (Security) dengan alasan lalai dan menyebabkan hilangnya muatan kapal tongkang yang berisi CPO.

Menurut Praktisi Pelabuhan, Harson, pemecatan 2 karyawan PT Pacific Indopalm Industries akibat kehilangan CPO diatas tongkang itu dinilai sangat tidak tepat. Menurutnya, dua karyawan itu tidak berkewajiban menjaga di sisi laut.

“Kalau kesalahan karena urusan kapal perusahaan tidak tepat karena security bukan tugasnya menjaga tongkang atau kapal, karena kapal kan di sisi laut .Yang harus di cek adalah PFSO nyo (port fasilty securty officer) master Pelabuhan,” kata Harson

Dilain pihak, Direktur Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Masako), Edo Yulihendri merasa aneh dengan peristiwa terjadi. Jika kejadian ini tidak dilaporkan Perusahaan PT Pacific Indopalm Industries ke aparat hukum untuk ditindak lanjuti, ini adalah sesuatu yang aneh.

“Seharusnya perusahaan melaporkan kejadian kehilangan CPO ini ke aparat hukum untuk ditindaklanjuti. Perusahaan juga harus kooperatif membantu agar kasus-kasus pencurian CPO tidak lagi terjadi di laut Dumai. Kita minta aparat hukum agar berperan mengusut tuntas persoalan ini,”tegas Edo

Disisi lain,Ketua FAP Tekal (Forum Aksi Peduli Tenaga Kerja Lokal), Ismunandar, SH secara tegas mempertanyakan alasan pemecatan karena hilangnya muatan CPO yang dibawa tongkang Komet 09 di Perairan Selat Dumai. Terkait kasus kehilangan itu, perusahaan informasinya tidak membuat laporan ke pihak berwajib.

" Perusahaan mengaku kehilangan 13 ton CPO yang diangkut Tongkang Komet 09. Tapi anehnya kasus kehilangan itu tidak ada pelaporan ke polisi. Tentunya ini perlu ditelusuri, termasuk dugaan adanya penghilangan barang bukti," tegas Ismunandar.

Menurut Ismunandar, sebenarnya kelalaian justru berada di pihak perusahaan. Pasalnya, kedua pekerja yang dipecat ditugaskan untuk menjaga dan mengamankan Tongkang Komet 09 di tengah Perairan Selat Dumai. Sementara mereka belum mengantongi sejumlah persyaratan dan sertifikat kompetensi yang sah.

" Tenaga pengamanan kapal di laut wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sah sebagai bukti keahlian dan kesiapan dalam menjaga keamanan di atas kapal. Sertifikat tersebut menunjukkan bahwa tenaga pengamanan telah mendapatkan pelatihan keterampilan (COP/Certificate of Proficiency) atau keahlian (COC/Certificate of Competency) yang diakui pemerintah. Hal ini diatur dalam standar internasional STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) serta peraturan nasional," ujar Ismunandar

Lebih lanjut disampaikan Ismunandar, dengan menugaskan pekerja yang tidak memiliki kompetensi sebagai tenaga pengamanan tongkang di laut, PT Pacifik Indopalm Industries patut diduga tidak menerapkan Sistem Management Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Selain itu, pihak perusahaan diduga juga telah menyalahgunaan ISPS CODE.

" Pekerja itu seharusnya menjaga pelabuhan, tapi ditugaskan untuk menjaga keamanan kapal tongkang. Mereka kabarnya belum mengantongi sertifikasi pelayaran, seperti Besic Safety Tranning (BST), Safety Survival Craft and Rescue Boat (SCRB) dan Medical First Aid (MEFA). Kami mendesak KSOP Kelas I Dumai untuk memberi sanksi tegas kepada pihak perusahaan, atas dasar penyalahgunaan kewenangan sertifikasi dan kompetensi Pelabuhan, Kelautan dan Pelayaran," papar Ismunandar. (rul)
 

DUMAI,POROSRIAU.COM- Masjid Al-Huda At Taqwa Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, menggalang dana untuk  bantuan Palestina, Jum’at malam (01-03-2026). Penggalangan dana dilakukan melalui kegiatan Tabliq Akbar yang menghadirkan penceramah dari Jakarta, Al Ustad Syaikh Abdel Rahman Lc. Dana berhasil dikumpukan sebesar Rp 5 juta lebih.

Acara yang berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh ratusan jamaah serta sejumlah tokoh di seputaran wilayah RT 07 tersebut juga dihadiri lurah Teluk Makmur Zulkifli. SKM, dan Iptu Dede. SH mewakili  Polsek Mendang Kampai.

Ketua RT 07, Sulfan Batu Bara  dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada seluruh panitia karena bekerja keras demi terselenggaranya kegiatan tersebut. Berikutnya, ucapkan terimakasih juga diaturkan kepada seluruh tamu undangan yang sudah bersedia hadir.

Sementara, Al Ustadz Syaikh Abdel Rahman Lc. Ma dalam penyampaian tausiahnya mengajak seluruh jamaah untuk menyisihkan hartanya demi membantu warga Palestina yang kondisinya dalam keadaan perang dan sangat membutuhkan bantuan.

Syaikh Abdel Rahman menyampaikan lebih  lanjut tentang kondisi rakyat Palestina yang saat ini menghadapi krisis kemanusiaan terburuk sepanjang sejarah peradaban manusia. Dimana, konflik berkepanjangan menyeret mereka dalam kondisi hidup yang sangat sulit.

“Solidaritas kita dapat menjadi harapan bagi mereka yang berjuang untuk bertahan hidup.Uluran tangan kita sangat dibutuhkan oleh saudara kita di Palestina. Anak-anak kehilangan masa depan karen kurangnya akses pendidikan dan kesehatan. Dengan donasi,  kita dapat membantu meringankan beban saudara kita di Palestina.Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk menunjukkan rasa peduli, berempati, dan menjadi bagian dari perubahan yang berarti dalam hidup mereka. Mari kita bersama membantu rakyat Palestina yang saat ini membutuhkan bantuan dari kita,sekecil apapun bantuan dari kita membawa harapan perubahan besar bagi kehidupan mereka yang lebih baik,” ujar Syaikh Abdel Rahman.(Fauzi)

Pencurian CPO dan FAME yang diperkirakan bernilai miliaran rupiah di perairan Selat Rupat (Bengkalis), Provinsi Riau, Jumat (3/4) yang tertangkap  oleh KRI Beladau-643 AL  merupakan satu dari contoh deretan kasus pencurian yang terungkap ke permukaan. Perairan Dumai-Bengkalis bagaikan menjadi ‘surga’ bagi mafia menjalankan aksinya. Anehnya, aktivitas haram ini berjalan terus, seolah ada backingan dari pemangku jabatan yang memperoleh setoran. Ketidakmampuan aparat yang memiliki kewenangan di daerah menjadi sebuah penilaian. Dan, saatnya Bakamla untuk ‘turun tangan’ mengatasi persoalan.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Direktur Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Masako), Edo Yulihendri menilai praktik mafia pencurian Crude Palm Oil (CPO)  dan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) di laut Dumai dan Bengkalis, merupakan kejadian yang terus berulang tanpa terlihat keseriusan aparat untuk menuntaskan. Persoalan ini cukup serius terhadap keamanan dan kenyamanan pelaku usaha serta berdampak ganda telah merugikan Indonesia. Pihaknya menduga, ada Aparat Penegak Hukum (APH) yang ‘main mata’ dengan ‘mafia’ dengan dorongan simbiosis mutualisme. Tindakan kolusi ini mesti diputus mata rantainya dengan keterlibatan Bakamla (Badan Keamanan Laut) Republik Indonesia untuk menuntaskan hingga ke akarnya.

Edo Yulihendri mencatat dari berbagai sumber, ada beberapa kasus yang mencuat ke permukaan. Diantaranya pencurian CPO yang dialami dua kali oleh PT Wilmar  Grup Dumai dalam kurun waktu sepekan pada tahun 2017. Selanjutnya, kawasan pelabuhan yang dinilai aman tak luput dari pencurian. Pada tahun 2022, pencurian CPO terjadi di kawasan Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) Dumai Provinsi Riau. Pencuri beraksi di Dermaga B dan berhasil membawa 170 ton CPO dalam semalam.

Baru-baru ini,imbuh Edo,  Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Beladau-643 berhasil mengamankan sebuah kapal kargo kayu tanpa dokumen resmi yang membawa CPO dan FAME hasil dugaan pencurian, Jumat (03-4-2026), dengan nilai diperkirakan miliaran rupiah.

“Itu ada salah tiga dari deretan kasus pencurian yang muncul ke permukaan. Kasus ini seperti penyakit yang sudah kronis. Diduga ada keterlibatan dari APH di daerah yang menjadi backingan. Prilaku koruptif ini merupakan benih atau akar korupsi yang mesti diberantas hingga tuntas. Tindakan kolusi dengan para pelaku kejahatan ini mesti segera dihentikan. Oleh karenanya, dibutuhkan obat ‘paten’ untuk mengobati penyakit kronis ini. Satu cara, Bakamla harus turun tangan untuk menuntaskan. Dan, sekalian menyikat oknum aparat yang terlibat,” tegas  Edo Yulihendri, Minggu (03-04-2026).

Menurut informasi yang diperolehnya di lapangan, Edo Yulihendri mengungkapkan, aktivitas illegal berupa penampungan CPO yang dilakukan dari kapal di tengah laut dan dibawa ke darat menggunakan beberapa unit pompong diperkirakan kuantitasnya mencapai ratusan ton per hari. , Biasanya kalau CPO yang didapat dalam jumlah kecil itu berasal dari sisa-sisa setelah bongkar yang telah beku di dalam palka kapal tongkang yang tidak memiliki alat pemanas. Sedangkan CPO curian dalam jumlah besar, biasanya didapat dari kapal tanker yang masih dalam posisi labuh di perairan dan belum bongkar muatan di pelabuhan. Selanjutnya CPO itu dimuat kembali ke mobil tanki yang sudah menunggu di dua lokasi penampungannya masing-masing berada di Pelabuhan Rakyat (Pelra) Sungai Masjid dan di Jalan Datuk Laksamana Kota Dumai.

Berdasarkan investigasi pihaknya dilapangan, Edo Yulihendri mengungkap beberapa nama dengan inisial Sdw, Ans dan Ah sebagai pemain kelas kakap yang sudah  lama melakukan bisnis haram tersebut. (rul)

Informasi mengenai proses hukum terkait dugaan pencurian CPO dan FAME yang diperkirakan bernilai miliaran rupiah di perairan Selat Rupat, Provinsi Riau, Jumat (3/4) menemui ‘ruang gelap’. Pasalnya, baik dari pihak Lanal Dumai maupun dari Polres Dumai memilih bungkam disoal terkait proses hukum dari ABK dan BB berupa Kapal tanpa nama  berukuran sekitar tujuh meter itu berbendera Indonesia yang telah diamankan dan dibawa ke Dermaga AL di Bangsal Aceh Dumai.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Dumai,Kolonel Laut (P) Abdul Haris, S.E., M.M.D.S. saat dikonfirmasi melalui Pasiter, Lettu Yustine memilih tidak menjawab soalan wartawan terkait informasi sejauh mana proses dugaan pencurian CPO dan FAME telah dilakukan dan apakah BB beserta proses hukumnya telah diserahkan ke pihak Polresta Dumai, namun hingga berita ini dirilis tidak juga ada jawaban, baik melalui Whatsapp maupun panggilan telpon. Meskipun telpon telah tersambung,Lettu Yustine memilih diam dan sepersekian detik kemudian langsung mengakhiri panggilan.

Seirama dengan pihak Lanal Dumai, Kapolres Dumai, AKBP Angga F. Herlambang, S.I.K., S.H., juga tidak menjawab konfirmasi melalui pesan Whatsapp. Hal yang sama juga terjadi saat konfirmasi dilakukan melalui KBO Sat Reskrim, Ipda Horas Pasaribu.

Sebagaimana diketahui, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Beladau-643 mencegat sebuah kapal kargo kayu tanpa dokumen resmi yang membawa minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan FAME hasil dugaan pencurian di perairan Selat Rupat, Provinsi Riau, Jumat (3/4). Dikutip dari elaeis.co yang rilis Senin (06 April 2026),

Komandan KRI Beladau-643, Letnan Kolonel Laut (P) Akbar Suthawijaya Malik, menyampaikan bahwa kapal tersebut terdeteksi berlayar tanpa penerangan dan langsung diidentifikasi sebagai target mencurigakan dalam patroli rutin.

“Setelah dilakukan pengejaran dan pemeriksaan, kapal itu tidak memiliki nama maupun dokumen resmi. Muatan berupa CPO dan FAME diduga hasil pencurian,” ujar Akbar dalam keterangan resmi di Tanjungpinang, Minggu (5/4).

Kapal berukuran sekitar tujuh meter itu berbendera Indonesia dan diawaki lima anak buah kapal. Seluruh kapal dan muatan dibawa ke Dermaga Bangsal Aceh Dumai, lalu diserahkan ke Lanal Dumai untuk proses hukum lebih lanjut.

Pakar energi dan logistik menyoroti potensi kerugian ekonomi akibat praktik pencurian CPO yang terjadi di perairan nasional. Dengan harga CPO global saat ini menembus sekitar US$900–1.000 per ton, muatan kapal yang diamankan diperkirakan bernilai miliaran rupiah.

Selain itu, pencurian ini juga bisa mengganggu rantai pasok domestik, terutama untuk program biodiesel nasional B50 yang mulai berlaku Juli 2026.

“Setiap ton CPO yang hilang dari distribusi legal berpotensi menambah biaya logistik, mengurangi pasokan untuk industri hilir, dan berisiko mengganggu target efisiensi energi pemerintah,” ujar Rika Anggraeni, analis sektor energi.

TNI Angkatan Laut menekankan bahwa penindakan ini adalah upaya menjaga keamanan perairan nasional sekaligus melindungi aset strategis negara. Pencurian CPO, menurut Akbar, tidak hanya merugikan perusahaan produsen sawit, tetapi juga berpotensi menurunkan penerimaan negara dari ekspor dan pajak.

Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah menjaga ketahanan energi domestik dan menjamin keberlangsungan program biodiesel berbasis sawit.

Penangkapan kapal ilegal ini menjadi sinyal bahwa pengawasan di perairan Indonesia terus diperketat, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti Selat Rupat, yang menjadi jalur strategis pengiriman CPO ke pasar global. (rul)

DUMAI,POROSRIAU.COM- Anggaran Kota Dumai tahun 2027 akan difokuskan pada pengelolaan yang benar-benar tepat sasaran bagi kepentingan Masyarakat. Hal ini disampaikan Walikota Dumai, H Paisal, SKM, MARS bersama Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal, S.STP, MSi dan beberapa OPD saat menggelar rapat di Rumah Dinas Walikota Dumai dalam rangka membahas agenda pembangunan prioritas yang akan di eksekusi pada tahun 2027, Jumat (24/04/26).

Diantara yang hadir yakni, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pendidikan dan lainnya.

Paisal, SKM saat pembahasan menekankan pentingnya pemenuhan pada beberapa aspek melalui Khidmat Infrastruktur, Khidmat Lingkungan, Khidmat Pendidikan, Khidmat Kesehatan, Khidmad Ketahanan Pangan, Khidmat Penerangan Jalan dan lainnya.

Selain itu, Khidmat Lingkungan meliputi kebersihan serta pengelolaan sampah, penataan taman sebagai wajah Kota dan lainnya juga menjadi fokus pembahasan.

Walikota H Paisal pada kesempatan itu juga mengingatkan jajaran OPD agar memperhatikan penganggaran secara seksama dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Dengan demikian eksekusi dari anggaran benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

" Segera susun program pembangunan dengan optimal untuk penganggaran tahun 2027. Fokuskan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kota Dumai mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, lingkungan, ketahanan pangan, dan penerangan jalan," tegas Walikota H Paisal.

Walikota Dumai juga mengharapkan keterlibatan seluruh OPD dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai instrumen penting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).(infotorial)

DUMAI,POROSRIAU.COM-Walikota Dumai, H Paisal, SKM, MARS mengikuti Zoom Meeting Live Talk Show Pencegahan Korupsi bagi Pimpinan Daerah Tahun 2026 bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Live talk show tersebut menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kamis (16/04/25).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Dumai dan diikuti secara serius oleh seluruh peserta. Para narasumber memaparkan berbagai strategi pencegahan korupsi, termasuk penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi anggaran, serta pentingnya integritas pimpinan daerah sebagai teladan bagi aparatur.

Walikota Dumai, H Paisal menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk hadir dan mengikuti jalannya acara dengan sungguh-sungguh. Hal ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Walikota Dumai, H Paisal pada kesempatan itu menegaskan pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran dan komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah. 

" Kegiatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. Saya mengajak seluruh kepala OPD untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja secara jujur, transparan, dan profesional,” ujarnya, Kamis (16/04/26).

Kegiatan live talk show tersebut secara umum menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencegah praktik korupsi. Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah, seperti optimalisasi pengawasan internal, pelaporan yang akuntabel, serta penguatan budaya antikorupsi di lingkungan kerja.

Melalui kegiatan yang dilaksanakan, diharapkan seluruh pimpinan OPD di Kota Dumai dapat mengimplementasikan hasil diskusi ke dalam tugas dan fungsi masing-masing, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.(infotorial)

DUMAI,POROSRIAU.COM- Wali Kota Dumai, H. Paisal, SKM, MARS, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)yang difokuskan pada pembahasan rencana kerja perangkat daerah untuk tahun anggaran 2027, Selasa (14/04/26) di Balai Sri Bunga Tanjung Dumai.

Wali Kota Dumai, H. Paisal berharap Musrenbang yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

"Kita berharap dengan Musrenbang ini dapat mengakomodir kebutuhan riil Masyarakat. Tentunya, ini dilakukan dengan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun pondasi pembangunan Kota Dumai ke depan. Pembangunan yang sukses adalah pembangunan yang lahir dari sinergi bersama segenap elemen masyarakat. Kita harus memastikan bahwa program-program prioritas ke depan tidak hanya lebih baik secara kualitas, tetapi juga tetap harmonis dan sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Riau," ujar H Paisal dalam sambutannya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi, Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal, Kepala Bappeda Kota Dumai Budhi Hasnul serta perwakilan Bappeda Provinsi Riau.

Guna memperkuat arah kebijakan RKPD 2027, forum ini menghadirkan lima paparan utama dari para ahli dan pemangku kebijakan. Diantaranya yakni Drs. Budhi Hasnul, M.Si (Kepala Bappeda Kota Dumai) yang memaparkan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2027.

Selanjutnya Fachruddimas Junsyaputera, S.IP, M.Si (Kabid PBB dan BPHTB Bapenda Dumai) mewakili Kepala Bapenda yang memaparkan proyeksi terkait Prediksi Pendapatan Daerah Tahun 2027.

Kemudian H. Hendra Usman, S.Sos, M.Si selaku Kepala BPKAD Kota Dumai yang menjelaskan Kebijakan Belanja Daerah serta Perkiraan Dana Transfer Pusat dan Provinsi untuk Kota Dumai tahun 2027.

Sementara Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi dalam momen itu menyampaikan paparan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai aspirasi masyarakat yang diintegrasikan dalam RKPD 2027.

Pemaran ditutup oleh Abdul Madian, ST, MM selaku Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda Riau yang menjelaskan substansi RKPD Provinsi Riau yang berkaitan erat dengan percepatan pembangunan di Kota Dumai tahun 2027.

Sebagai bentuk komitmen bersama, acara ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Musrenbang oleh perwakilan unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, instansi vertikal, serta tokoh dari organisasi masyarakat, filantropi, dan akademisi se-Kota Dumai.(infotorial)

DUMAI, POROSRIAU.COM – Dalam upaya menjalin kerjasama yang baik di sektor optimalisasi pendapatan, Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, SSTP, MSi didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Zulfahmi, SSTP, MPA S.STP melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Dumai. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala KPP, Suci Lestari Hakam, SST, Ak, MAk, Jumat(10/04/26). 

Silaturahmi yang dilaksanakan di ruang kerja Kepala KPP Pratama Kota Dumai tersebut turut dihadiri jajaran Kepala Seksi serta pejabat terkait pada lingkungan KPP Pratama Kota Dumai. 

Sekdako Dumai, Fahmi Rizal menyampaikan kunjungan silaturahmi merupakan bentuk kerjasama serta komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan fiskal seperti optimalisasi penerimaan negara dan tata kelola keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Pada kesempatan itu, Sekdako Fahmi Rizal juga menyampaikan Pemko Dumai terus melaksanakan beberapa strategi serta upaya dalam rangka mempercepat realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD), yang merupakan instrumen penting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta beberapa upaya yang memungkinkan untuk dilakukan dalam mencari sumber anggaran untuk pembangunan melalui pembiayaan APBN maupun kerjasama pihak ketiga.

" Pemko Dumai sangat berharap tunjuk ajar serta pedoman dalam optimalisasi pendapatan daerah dan tata kelola keuangan yang optimal. Tahun ini juga, Pemko Dumai terus berupaya memaksimalkan potensi pendapatan dan tata kelola keuangan dalam APBD guna mendukung upaya pembangunan yang lebih baik lagi” sebutnya. 

Fahmi juga mengutarakan Pemko Dumai tetap memperhatikan aspek hukum dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam upaya optimalisasi penerimaan. 

Sementara Kepala KPP Pratama, Suci Lestari Hakam pada kesempatan itu menyampaikan pihaknya sangat mendukung dan berkomitmen siap menjalin kerjasama yang baik bersama Pemko Dumai dalam upaya optimalisasi pendapatan, baik dari sisi Pemko Dumai maupun KPP Pratama Kota Dumai. Menurutnya, upaya optimalisasi penerimaan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai patut untuk diapresiasi.

" Optimalisasi penerimaan ini tentu saja sangat berdampak baik bagi APBD Kota Dumai. Kita harapkan bersama, kerjasama dan komunikasi baik antara Pemko Dumai dan KPP Pratama Kota Dumai akan memberikan kontribusi terbaik bagi pertumbuhan penerimaan, APBD Kota Dumai, dan realisasi pajak melalui KPP Pratama Kota Dumai," harap Suci Lestari Hakam.(infotorial)

DUMAI, POROSRIAU.COM – Wali Kota Dumai, H Paisal, SKM, MARS menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan UMKM akan menjadi panduan (guideline) utama agar lebih profesional, aspiratif, dan partisipatif.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Dumai, H Paisal saat menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna Lantai II, Sekretariat DPRD Kota Dumai, Bagan Besar, Selasa (07/04/26).

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, H Johanes Marcus Parluhutan Tetelepta, didampingi Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi. Rapat paripurna dihadiri oleh 25 dari 35 anggota DPRD dan dinyatakan kuorum.

Wakil Ketua Pansus LKPj, Muhammad Dochlas Manurung, SH dalam penyampaiannya memaparkan hasil kerja Pansus yang telah bekerja maraton sejak pembentukannya pada 10 Maret 2026 lalu.

Pansus memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah tahun 2025 yang dinilai cukup baik dalam sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sementara Walikota Dumai, H Paisal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pansus LKPj yang telah berkhidmat secara maksimal melakukan pembahasan bersama mitra terkait hingga melahirkan sejumlah rekomendasi strategis.

" Kami berterima kasih atas pandangan dan rekomendasi dari Pansus. Hal ini merupakan bahan evaluasi yang sangat berharga bagi pemerintah daerah ke depan demi mewujudkan visi dan misi Kota Dumai yang lebih baik," ujar H Paisal.

Menanggapi catatan Pansus, Wali Kota menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan di beberapa sektor krusial, terutama pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penajaman postur APBD.

" Pemerintah sepakat untuk melakukan evaluasi penentuan target PAD secara lebih terukur, realistis, dan berbasis data potensi riil. Kami akan mengoptimalkan aset dan potensi ekonomi yang belum tergarap, seperti sektor jasa dan pariwisata, melalui sistem digital yang terintegrasi agar lebih transparan dan akuntabel," papar Walikota, H Paisal.

Walikota H Paisal di akhir sambutannya mengajak seluruh elemen agar senantiasa memperkuat sinergi demi kemajuan daerah.

" Semua ini insya Allah akan terwujud bila kita semua semakin bersatu untuk maju. Mari terus berkhidmat tanpa penat dan senantiasa bertawakal kepada Allah SWT. Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang baik demi masyarakat Dumai," tutup Walikota Dumai, H Paisal, SKM, MARS.(infotorial)

DUMAI, POROSRIAU.COM – Walikota, H Paisal, SKM, MARS   menghadiri pembukaan pelaksanaan presentasi kepala daerah yang digelar di Ruang Rapat Wan Dahlan Ibrahim, Rabu (01/04/2026).

 Kegiatan ini diikuti perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dalam rangka Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah untuk dimensi penurunan tingkat pengangguran. Pelaksanaan dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting dan terhubung langsung dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.

Acara dibuka oleh Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, yang menegaskan bahwa penilaian ini merupakan instrumen strategis pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar berdampak terhadap penurunan angka pengangguran. 

“Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri memiliki peran penting dalam mendorong penurunan angka pengangguran. Ini merupakan agenda prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan besar agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujarnya. 

Ia juga menambahkan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong kinerja pemerintah daerah yang berbasis hasil nyata, bukan sekadar administratif. 

“Kegiatan ini diikuti oleh 70 pemerintah daerah. Kami memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berkomitmen menurunkan tingkat pengangguran. Proses penilaian akan dilakukan secara profesional oleh tim yang kompeten,” tegasnya. 

Keikutsertaan Wali Kota Dumai dalam forum ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam mendukung program nasional. Melalui kebijakan yang inovatif, terukur, dan tepat sasaran, Pemko Dumai terus berupaya menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (infotorial)

DUMAI, POROSRIAU.COM – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai melalui UPT Pengelolaan Sampah melaksanan kegiatan optimalisasi kebersihan lingkungan di TPS Tanjung Palas, Kamis (02-04-2026).

Kepala DLH Kota Dumai,Yudha Pratama Putra, S.STP mengatakan, kegitan itu merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah, menjaga Kesehatan lingkungan, serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat sekitar.

Dijelaskan Yudha lebih lanjut, petugas kebersihan setiap hari mengumpulkan sampah dari berbagai wilayah perkotaan untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

“Petugas mengangkut sampah dari berbagai titik, termasuk di bak penampungan sampah (TPS) yang tersebar di sepanjang jalan protokol, kawasan permukiman, dan pasar,” terang Yudha

Ia menjelaskan, sebagian besar sampah yang dikumpulkan berasal dari rumah tangga dan aktivitas pasar. Sampah tersebut kemudian dibawa ke TPA yang berada di Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Barat, untuk diolah dengan sistem penimbunan. (infotorial)

DUMAI, POROSRIAU.COM – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai menghimbau seluruh masyarakat Kota Dumai untuk meninggalkan perilaku membakar hutan dan lahan. Hal ini disebabkan kondisi Kota Dumai memiliki potensi yang tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Kepala DLH Kota Dumai,Yudha Pratama Putra, S.STP, mengatakan bahwa akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, kondisi udara di Kota Dumai seringkali terjadi penurunan kualitas udaranya, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu.

Kondisi sekarang telah memperlihatkan neraca indeks kualitas udara Kota Dumai sudah membaik. Namun, pihaknya terus melakukan kesiagaan, karena sewaktu-waktu kondisi ini akan dapat kembali menimbulkan asap.

Pihaknya juga menegaskan kepada siapapun untuk tidak lagi melakukan pembakaran yang dapat menimbulkan polusi asap, baik membakar sampah maupun dengan alas an membuka lahan.

Yudha menjelaskan, ancaman sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dengan denda hingga 15 miliar menurut UU Nomor 41 tahun 1999 dan Pasal 71 ayat (3) bakal menjerat pelaku.

“Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat kota Dumai, untuk tidak membakar hutan dan lahan. Mari kita jaga Kota Dumai ini bebas dari kebakaran hutan dan lahan,” himbau Yudha (infotorial)

DUMAI, POROSRIAU.COM – Walikota Dumai, H Paisal, SKM, MARS mendatangi Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Pekanbaru, Selasa (31/03/26) kemarin.Kedatangan tersebut dalam rangka menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited). Penyerahan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, Binsar Karyanto P., S.T., M.M., CSFA., GRCA., GRCP

Penyerahan yang dilakukan  tepat waktu ini adalah bukti komitmen Pemko Dumai dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sebagai wujud kepatuhan dan komitmen terhadap amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kota Dumai mendatangi Kantor BPK Republik Indonesia di Pekanbaru. Kedatangan tersebut dalam rangka menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2025 (unaudited).

" Alhamdulillah, hari ini kita telah menyerahkan LKPD unaudited tahun anggaran 2025 kepada BPK Perwakilan Riau. Ini adalah bukti komitmen Pemko Dumai dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Kami sangat menyadari, pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci utama dalam menjalankan roda pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Dumai," ujar H Paisal yang didampingi Sekretaris Daerah, Fahmi Rizal, SSTP, MSi

H Paisal mengeaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan oleh tim auditor BPK. Segala data dan informasi yang dibutuhkan akan dipenuhi oleh pihaknya secara kooperatif.

H Paisal juga berharap agar Kota Dumai dapat kembali mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

" Harapan kita bersama, dengan khidmat bersama seluruh perangkat daerah, Dumai bisa kembali meraih hasil terbaik demi menjaga marwah dan kepercayaan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas keuangan daerah," tambahnya.

Tampak ikut bersama rombongan Walikota Dumai yakni, Inspektur Daerah Kota Dumai Drs. Riki Dwi Woro, MSi serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. 

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Binsar Karyanto mengapresiasi ketepatan waktu Pemerintah Kota Dumai dalam menyerahkan laporan keuangan tersebut.

Penyerahan LKPD unaudited tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim BPK dengan melakukan pemeriksaan terinci di lapangan.

Pada sisi lain, penyerahan LKPD Unaudited merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan sebelum memasuki tahapan pemeriksaan oleh BPK. Dokumen tersebut menjadi langkah awal dalam rangkaian proses audit atas laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.

Adapun LKPD Unaudited yang disampaikan memuat sejumlah komponen utama, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain laporan utama, pemerintah daerah juga menyertakan dokumen pendukung, seperti surat pernyataan tanggung jawab kepala daerah, hasil reviu Inspektorat, laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), laporan ikhtisar realisasi kinerja pemerintah daerah, hingga ikhtisar laporan dana kelurahan.

Penyerahan LKPD bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui penyampaian yang tepat waktu, diharapkan pemerintah daerah dapat memenuhi standar tata kelola keuangan yang baik sekaligus mendukung kelancaran proses pemeriksaan.(infotorial)

DUMAI, POROSRIAU.COM – Wali Kota Dumai H. Paisal, SKM., MARS, mengajak aparatur sipil negara (ASN) untuk berkolaborasi maksimal meningkatkan kinerja dan berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kondisi keuangan Kota Dumai semakin membaik.

Kolaborasi maksimal antara PNS dan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu,imbuh Paisal, juga dapat meningkatkan semangat bersama dalam memberikan layanan maksimal untuk Masyarakat Kota Dumai. Selain itu, Paisal juga memastikan tidak ada wacana merumahkan tenaga PPPK yang saat ini jumlahnya mencapai sekitar 4.000 orang.

 “Kita harus kompak, berkolaborasi, dan bekerja maksimal. Kita juga berdoa agar PAD Dumai meningkat dan keuangan daerah semakin baik. InsyaAllah, tidak ada wacana merumahkan PPPK,” tegas Paisal.

 Pernyataan itu disampaikannya saat memimpin langsung apel gabungan Pemerintah Kota Dumai pasca Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Taman Bukit Gelanggang, Senin (30/3/2026).

Apel tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto, S.E, Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal, S.STP., M.Si, para pejabat eselon II, III, dan IV, pejabat fungsional, serta seluruh ASN dan tenaga kerja di lingkungan Pemko Dumai.

 Dalam amanatnya, Wako Paisal terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh peserta apel. Ia kemudian mengingatkan bahwa momentum kembali bekerja setelah libur Idul Fitri harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Mulai bekerja, atur strategi, dan eksekusi dengan hati dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Momentum bulan Syawal ini harus dimaksimalkan dengan kerja yang ikhlas dan amanah,” ujarnya.

 Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan memperkuat komunikasi antar sesama ASN. Menurutnya, hubungan kerja yang harmonis akan berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. (infotorial)