Aroma busuk dugaan ‘konspirasi kejahatan’ penegakkan hukum pemberantasan mafia CPO Ilegal berhembus kencang. Polsek Medang Kampai dibawah struktur Kepolisian Resor Dumai ini terseret kabar miring soal dugaan tangkap lepas barang bukti berupa truk beserta muatan CPO yang tidak memiliki dokumen. CPO milik seorang mafia berinisial P, yang disebut-sebut sebagai pengelola penampungan CPO di kawasan Duri 13 tersebut ditenggarai diperoleh dari aktivitas illegal di tengah laut. Alih-alih melakukan penegakkan hukum, negoisasi ‘dibawah meja’ pun terjadi. Transaksi pragmatis dalam bentuk transferan dengan nilai nominal Rp 20 juta akhirnya menyelesaikan perkara.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Tim patroli Polsek Medang Kampai berhasil mengamankan satu unit truk yang bermuatan Crude Palm Oil (CPO) tanpa dokumen resmi saat melakukan patroli di kawasan Selinsing Kecamatan Medang Kampai,Kamis (06-08-2026). CPO ini  akhirnya diketahui milik seorang berinisial P yang disebut-sebut sebagai salah satu dari beberapa deretan ‘pemain’ penampungan CPO Ilegal dari kapal di tengah laut yang beraktivitas di Kota Dumai. Meskipun sempat diproses, namun turunnya P melakukan ‘pengurusan’ akhirnya barang bukti (BB) dilepaskan dengan dugaan transaksional senilai Rp 20 juta melalui transferan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber berinial PL, pengusaha P melakukan pembayaran sebesar Rp 20 juta ke rekening 7551xxxxxxxxxxx sebagai bagian kesepakatan yang dicapai untuk menyelesaikan perkara agar persoalan tidak berlanjut ke proses hukum.

Pihaknya juga menjelaskan, aparat penegak hukum disaksikannya sendiri sudah mengenal pihak yang melakukan pengurusan.

Kapolsek Medang Kampai, AKP Suprizal, S.Sos., M.I.P., saat dihubungi melalui pesan WhatsApp belum memberikan jawaban mengenai dugaan kasus tersebut. Upaya konfirmasi melalui panggilan telpon pun tidak diangkat,meskipun wartawan sudah berupaya berulangkali melakukan panggilan.

Sebagaimana diketahui, kinerja kepolisian Polres Dumai benar-benar dipertanyakan terkait lemahnya penegakan hukum, hingga merajalelanya ativitas mafia CPO Ilegal di wilayah hukum mereka. Kegiatan haram yang sudah berlangsung lama ini diduga ada oknum APH yang ‘bermain mata’ dengan mafia untuk mengamankan usahanya. Beberapa waktu lalu, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai bahkan meminta dengan tegas agar Kapolda Riau mengevaluasi bahkan mencopot Kapolres Dumai.

Sebagaimana dikutip dari Gegas.co, ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai menggelar aksi demonstrasi di Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Jumat (22/5/2026).  Dalam aksinya, mereka mendesak Polda Riau segera membongkar dugaan jaringan penyelewengan BBM subsidi dan aktivitas gudang Crude Palm Oil (CPO) ilegal yang disebut-sebut berlangsung lama di Kota Dumai dan meminta Kapolda Riau mengevaluasi bahkan mencopot jabatan Kapolres Dumai,AKBP Angga F. Herlambang

Sementara,Direktur Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Masako), Edo Yulihendri menilai praktik mafia pencurian CPO  dan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) di laut Dumai, merupakan kejadian yang terus berulang tanpa terlihat keseriusan aparat untuk menuntaskan. Persoalan ini cukup serius terhadap keamanan dan kenyamanan pelaku usaha serta berdampak ganda telah merugikan Indonesia. Pihaknya menduga, ada Aparat Penegak Hukum (APH) yang ‘main mata’ dengan ‘mafia’ dengan dorongan simbiosis mutualisme. (rul)

PT Pelindo 1 (Persero) Cabang Dumai berulah lagi. Kali ini persoalan yang sama terjadi. Kegiatan bongkar muat dan pengapalan bungkil sawit (palm kernel expeller) di dermaga D Kawasan PT Pelindo, Senin malam (17-08-2026) disinyalir menimbulkan pencemaran udara akibat debu halus yang berterbangan. Kejadian yang berulangkali terjadi ini ditenggarai peralatan yang dimiliki perusahaan negara yang bergerak disektor kepelabuhan itu tidak memenuhi standar prosedur keselamatan kerja dan sertifikasi International Standardization Organization (ISO) 14001. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai kemudian mengambil langkah cepat dan tegas, meminta untuk menghentikan sementara kegiatan.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai, Yuda Pratama Putra, S.STP., M.IP., menegaskan pihaknya sudah menghubungi pihak PT Pelindo 1 (Persero) Cabang Dumai  dan meminta agar perusahaan milik negara tersebut menghentikan sementara kegiatan bongkar muat dan pengapalan bungkil sawit (palm kernel expeller) di area dermaga D.

Langkah tegas tersebut diambil menyikapi adanya laporan terkait pengapalan PKE yang tidak mengikuti standar K3 dan sertifikasi ISO,sehingga mengakibatkan banyak partikel halus tersebut berterbangan ditiup angin dan sebagiannya tumpah ke laut.

“Kita sudah hubungi pihak PT Pelindo dan meminta untuk menghentikan sementara waktu kegiatan tersebut. Kita juga sudah sampaikan agar mereka mengupgrade peralatan bongkar muatnya,” Yuda menegaskan.

Dijelaskannya, persoalan terkait dugaan pencemaran udara akibat bongkar muat bungkil sawit di kawasan PT Pelindo Dumai itu sudah berulangkali terjadi dan pihaknya sudah melaporkan ke Dirjen Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara .

“Kewenangan kita terbatas, olehkarenanya kita juga sudah laporkan ke Dirjen Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup terkait persoalan ini. Nanti kita akan turun bersama mengecek kondisi peralatan dan dukungan lainnya terkait bongkar muat tersebut,” kata Yuda.

Hentikan Bongkar Muat dengan Waktu Tidak Ditentukan

Koordinator Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK), Fatahuddin,SH., menegaskan bahwa sudah sangat berlebihan toleransi yang diberikan kepada PT Pelindo 1 (Persero) Cabang Dumai sebagai perusahaan yang berulangkali diduga melakukan pencemaran udara terkait bongkar muat ampas/bungkil sawit. Untuk itu pihaknya meminta agar pihak yang memiliki kewenangan agar menghentikan seluruh aktivitas bongkar muat tersebut dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

“Sebelum Pelabuhan PT Pelindo (Persero) Cabang Dumai memenuhi standar K3 dan sertifikasi ISO 14001, untuk bongkar muat ampas atau bungkil sawit agar dihentikan. Kepada pihak yang memiliki kewenangan agar memperhatikan serius persoalan ini. Hentikan dan berikan sanksi,”tegas Fatahuddin

Penggiat lingkungan itu meminta sertifikasi ISO 14001 yang dikantongi Pelindo agar ditinjau ulang atau dicabut. Pasalnya, perusahaan dinilai tidak memiliki komitmen dalam meminimalkan dampak lingkungan, termasuk polusi yang mungkin timbul dari kegiatan bongkar muat. Fatahuddin menjelaskan bahwa penerapan standar ISO 14001 di Pelindo seyogyanya membantu meminimalkan dampak lingkungan dari operasionalnya melalui kerangka kerja sistematis yang mendorong perbaikan berkelanjutan. Dengan menerapkan standar ini, pelabuhan dapat meningkatkan reputasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan meningkatkan efisiensi operasional.

"Pihak yang memiliki kewenangan kita nilai sangat lunak ke perusahaan terduga pengrusak lingkungan. Meskipun fakta sudah tersaji berulangkali, namun PT Pelindo Dumai masih tetap santai beroperasi.  Semestinya, Perusahaan ini sudah disanksi minimal pencabutan sertifikat ISO 14001. Lebih beratnya, sudah selayaknya disanksi pidana,” tegas Fatahuddin

Terpisah, Executive General Manager (EGM) Pelindo Regional 1 Dumai Jonatan Ginting, belum memberikan keterangan saat diminta tanggapannya melalui pesan WhattsUp. Begitu juga Manager Umum, Nirwan tidak mengangkat panggilan telpon mestkipun nada deringnya terdengar aktif. Pesan singkat melalui WA juga tidak diindahkan.

Sebelumnya, pada Rapat  Dengar Pendapat (RDP) terkait tindak lanjut dari 3 poin hasil kesepakatan antara PT Pelindo Dumai dengan Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) pada tanggal 18 Desember 2025 lalu, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Cempaka lantai 1 Gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) pada hari ini,  Rabu (22-07-2026), Manager Operasi dan Teknik Pelindo mewakili PT Pelindo Dumai, Budi Syafrizal mengakui bahwa pihaknya  belum  dapat memenuhi kesepakatan sebagaimana tercantum pada poin pertama yaitu terkait, meminimalisir dampak polusi udara dan memastikan seluruh kegiatan mengacu pelestarian lingkungan dan standar K3, baik peralatan maupun operasional untuk keselamatan pekerja dan masyarakat di sekitar daerah operasional perusahaan. (rul)

Olahraga tidak pernah benar-benar lepas dari politik. Tapi kali ini tarikannya terlalu kasat mata. Di tengah proses penjaringan Ketua KONI Dumai, dua nama dari DPRD Kota Dumai ikut mengambil formulir. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Dumai Johannes MP Tetelepta dan Ketua Komisi I DPRD Dumai Edison. Undang-undang mungkin membolehkan. Namun etika harus bicara. Jangan sampai KONI Dumai berubah dari rumah pembinaan atlet, menjadi ruang perpanjangan kekuasaan.

UNDANG-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memang sudah mencabut larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik di kepengurusan KONI. Aturan lama UU 3/2005 yang memisahkan kursi dewan dan kursi KONI sudah tidak berlaku lagi.

Tapi "boleh" secara hukum bukan berarti "pantas" secara nalar publik. Dan di Dumai, pertanyaannya sederhana, untuk apa anggota dewan butuh satu kursi lagi?.

Dalih yang salah satunya mungkin untuk "memperlancar anggaran" adalah jebakan. Selama ini para pembela rangkap jabatan selalu pakai argumen klasik. Dengan jabatan yang disandang, dana lebih mudah turun. Anggaran pembinaan, dana hibah, CSR dan lainnya semua bisa jadi lancar.

Dalih itu mungkin benar. Tapi itu juga masalahnya. Kalau KONI hanya bisa hidup karena ada anggota dewan di dalamnya, berarti KONI gagal menjadi lembaga mandiri. Olahraga kita berubah dari prestasi menjadi proyek lobi.

Lebih ironi lagi, yang meloloskan anggaran dan yang menerima anggaran jadi orang yang sama, atau setidaknya satu lingkaran. Di mana fungsi pengawasan DPRD? Di mana checks and balances?

KONI butuh kemandirian, bukan ketergantungan. Kalau tiap tahun KONI harus "numpang wibawa" wakil ketua dewan atau ketua komisi agar tidak mati, maka selama itu pula pembinaan atlet tidak akan pernah profesional.

Tidak kalah pentingnya, mari kita jujur. Penilaian publik terhadap kinerja DPRD saat ini sedang tidak bagus-bagusnya. Fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, BUMD, dan penggunaan APBD masih sering dianggap formalitas.

Di tengah tumpukan PR itu, dua pimpinan dewan justru menambah beban baru. Mengurus cabang olahraga, atlet, pelatih, event, dan konflik internal cabor. Bisakah seseorang menjalankan fungsi pengawasan 24 jam di DPRD, lalu di malam harinya rapat membahas agenda KONI ?. Fisikanya mungkin. Kualitasnya yang patut dipertanyakan.

Rakyat memilih mereka untuk mengawasi pemerintah, bukan untuk mengawasi wasit cabor karate. Jika waktu, energi, dan fokus terbelah, yang rugi tetap warga Dumai.

KONI bukan yayasan amal. KONI memegang akses anggaran daerah, hibah, sponsor, dan penentuan siapa dapat berangkat ke event.

Ketika Wakil Ketua DPRD atau Ketua Komisi I DPRD Dumai duduk sebagai Ketua KONI, maka secara struktural ia adalah pihak yang mengawasi dinas terkait, sekaligus pihak yang akan meminta dana ke dinas yang sama untuk KONI. Garisnya tipis sekali antara "memperjuangkan olahraga" dan "mengamankan kepentingan".

Apalagi menjelang tahun politik. Olahraga adalah panggung paling empuk untuk pencitraan melalui pembagian bantuan, pelepasan atlet, seremonial kejuaraan. Godaan menggunakan logo KONI untuk kepentingan pribadi dan elektoral itu nyata. UU 11/2022 membuka pintu, tapi tidak menutup celah penyalahgunaan.

Yang dibutuhkan KONI hari ini bukan orang yang paling pandai orasi di paripurna. Yang dibutuhkan adalah manajer yang paham pembinaan usia dini, fundraising yang sehat, tata kelola transparan, dan keberanian memotong birokrasi. Bukan orang yang setiap minggu harus izin sidang, kunjungan kerja atau studi banding.

Jika alasannya "Demi Dumai berprestasi", maka buktikan dengan mundur dari jabatan dewan dulu. Pilih satu. Karena memimpin itu butuh sepenuh waktu, bukan separuh hati.

Dumai punya potensi olahraga besar. Atlet, pelatih, dan orang tua atlet sudah lelah jadi objek. Mereka butuh sistem, bukan patron. Dan keputusan ada di tangan Musorkotlub 27 Agustus 2026 mendatang.

Jika kursi dewan dan kursi Ketua KONI akhirnya diduduki orang yang sama, maka yang kita rayakan nanti bukan medali emas, tapi konsolidasi kekuasaan.

Ditulis Oleh

Faisal Sikumbang
Pemimpin Redaksi
KupasBerita.Com

Torehan prestasi kembali diperoleh PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai. Dibawah kepemimpinan Iwan Kurniawan,sepanjang periode 2024 – 2025, dua penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup berhasil diraih.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Penghargaan demi penghargaan yang diraih menjadi ukiran prestasi bagi PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai. Dua penghargaan PROPER Hijau yang berhasil diraih perusahaan negara tersebut membuktikan komitmen dan capaian positif kinerja operasionalnya di bidang pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Capaian yang diraih menjadi bentuk pengakuan atas konsistensi Kilang Dumai dan Kilang Sungai Pakning  dalam menjalankan pengelolaan lingkungan yang tidak hanya memenuhi serta melampaui standar kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau beyond compliance, tetapi juga mengedepankan inovasi, efisiensi sumber daya, pemberdayaan masyarakat, konservasi keanekaragaman hayati, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasional perusahaan.

Setelah sebelumnya menerima piala penghargaan pada gelaran Anugerah Lingkungan PROPER yang diselenggarakan pada 7 April 2026 di Jakarta, Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai kemudian menerima secara resmi Sertifikat Penghargaan PROPER Hijau. Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, kepada Manager HSSE RU Dumai, Syahrial Okzani, dalam kegiatan penyerahan penghargaan PROPER periode 2024–2025 yang digelar bertepatan dengan perayaan HUT ke-69 Provinsi Riau di Stadion Utama Riau, Pekanbaru, Kamis (6/8).

Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga RU Dumai, Iwan Kurniawan mengatakan, raihan PROPER Hijau untuk Kilang Pertamina Dumai dan Kilang Pertamina Sungai Pakning merupakan hasil dari komitmen dan konsistensi seluruh insan perusahaan dalam menjalankan operasional yang aman, andal, efisien, serta memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

Ia menyebut, capaian tersebut juga merupakan buah dari kolaborasi dan dukungan masyarakat, mitra binaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta para pemangku kepentingan di wilayah operasional perusahaan, baik Kota Dumai, Sungai Pakning dan Kabupaten Bengkalis.

“Raihan PROPER Hijau untuk Kilang Dumai dan Kilang Sungai Pakning menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam menjalankan operasi yang aman, andal, dan efisien untuk mendukung ketahanan energi nasional. Di saat yang sama, kami memastikan setiap kegiatan operasional dikelola secara bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, serta menghadirkan manfaat berkelanjutan melalui inovasi dan kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat,” ujar Iwan.

Sertifikat yang diserahkan oleh Pemprov Riau tersebut menunjukkan apresiasi pemerintah terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di Riau yang telah konsisten menjaga kinerja pengelolaan lingkungan. Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 297 perusahaan di Provinsi Riau mengikuti PROPER Periode 2024-2025, Kilang Dumai dan Kilang Sungai menjadi bagian yang membuktikannya.

Iwan menambahkan, bagi Kilang Dumai dan Kilang Sungai Pakning PROPER  bukan sekedar regulasi ataupun administratif yang menjadi indikator penilaian kinerja perusahan, melainkan telah menjadi bagian integral dari strategi keberlanjutan Perusahaan sehingga dapat memberikan nilai tambah serta kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta komitmen terhadap pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

“Berbagai program pengelolaan lingkungan terus kami kembangkan, mulai dari efisiensi energi dan air, penurunan emisi, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 maupun non-B3, pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, hingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang memberikan dampak berkelanjutan,” pungkas Iwan.

Adapun pada  PROPER periode 2024-2025 Kilang Dumai menginisiasi program TJSL bertajuk Serumpun Paman Bahri Green Solution For Coastal Community. Program ini dirancang menjawab tantangan sosial-ekologi pada dua ekosistem penting di Kota Dumai, yaitu lahan gambut di Kelurahan Tanjung Palas dan kawasan pesisir di Kelurahan Mundam. 

Sementara itu, Kilang Sungai Pakning menginisiasi program bertajuk Semerbak Kebaikan Koloni Gambut Berdikari. Program tersebut turut menjadi dukungan perusahaan terhadap upaya-upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan gambut di sekitar wilayah operasional. Program tersebut salah satunya bertujuan untuk mendorong perubahan pola perilaku perburuan dan pemanenan madu hutan yang selama ini berisiko tinggi.

Capaian PROPER Hijau tersebut memperkuat komitmen Pertamina dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dengan menyeimbangkan aspek operasional, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Melalui semangat continuous improvement, PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai akan terus mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja lingkungan untuk mendukung operasional yang berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di Provinsi Riau dan Indonesia. (inf)

Yayasan Mahuddun Untuk Negeri selaku mitra penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 13 dan SDN 15 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, menyampaikan permintaan maaf atas dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan siswa usai menyantap makanan yang dibagikan pada Kamis (13/8/2026). Pihaknya belum dapat memastikan penyebab kejadian tersebut karena masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Koordinator Legal dan Humas Yayasan Mahuddun Untuk Negeri, Yonfen Hendri, SH, menjelaskan pihaknya hingga kini belum dapat dipastikan makanan yang disajikan menjadi penyebab keracunan, karena masih menunggu hasil uji laboratorium.

“Pertama, kami meminta maaf atas musibah ini. Kami belum bisa menyimpulkan penyebabnya karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan,” jelas Yonfen Hendri saat dikonfirmasi, Kamis (13/8/2026).

Lebih lanjut, terang Yonfen Hendri, sembari menunggu hasil laboratorium keluar, pihaknya akan melakukan koordinasi dan pengumpulan data secara internal.

“Kita akan koordinasi dengan penanggung jawab dapurnya dan internal Yayasan sehingga diharapkan  nanti diketahui secara menyeluruh faktor penyebabnya. Jika hasil laborotorium keluar dan data yang diperoleh cukup, kita akan jelaskan sejelas-jelasnya ke publik,” ujar Yonfen Hendri.

Disisi lain, kasus dugaan keracunan akibat program MBG kembali terjadi di Kota Dumai. Kali ini, dikabarkan sejumlah 40 siswa SDN 13 dan SDN 15 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, sedang menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Suhatman, MARS.

Hingga kini, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para murid dan guru tersebut masih perlu menunggu hasil pemeriksaan medis serta investigasi terhadap makanan yang dikonsumsi. Karena itu, kejadian ini untuk sementara disebut sebagai dugaan keracunan makanan dan belum dapat disimpulkan sebagai keracunan akibat MBG sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi. Perkembangan kondisi para korban serta hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit dan instansi terkait masih menunggu informasi resmi lebih lanjut.

Terpisah,Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, Mukhlis Suzantri, S.Hut.T,M.T., saat diminta tanggapannya menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memastikan dugaan keracunan makanan di SDN 13 dan SDN 15 berasal dari MBG. Namun untuk memastikan itu, pihaknya sudah mengambil sampel makanan dari MBG itu.

“Sampel makanan dari program MBG itu sudah diambil Dinas Kesehatan Kota Dumai dan dibawa ke laboratorium Pekanbaru. Kita menunggu hasilnya. Namun yang jelas, Kami dari Dinas Pendidikan secepat mungkin menangani ataupun membantu Kepala Sekolah atau guru-guru untuk memastikan anak-anak yang terkena keracunan ini ke rumah sakit,” jelas Mukhlis Suzantri. (edo)

Di tengah tantangan fiskal nasional dan kebutuhan daerah yang terus meningkat, Pemerintah Kota Dumai mengambil langkah strategis melalui skema pinjaman daerah pada tahun anggaran 2026. Dengan pinjaman Rp49,7 miliar melalui Bank Riau Kepri Syariah ini, agenda pembangunan Kota Dumai tahun 2026 dipastikan melaju lebih cepat. Kebijakan ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemko Dumai dalam menjaga ritme pembangunan agar tidak terhambat keterbatasan anggaran, sekaligus tetap berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip kehati-hatian.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal menyampaikan pinjaman daerah senilai Rp49,7 miliar tersebut digulirkan melalui lembaga keuangan daerah, yakni Bank Riau Kepri Syariah. Pemilihan skema syariah menjadi sinyal bahwa Pemko Dumai tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga menjaga aspek keberkahan dan tata kelola keuangan yang transparan.

Pemko Dumai memilih memanfaatkan instrumen pembiayaan yang diizinkan negara untuk segera membangun apa yang dibutuhkan warga hari ini. Apalagi dananya digunakan untuk infrastruktur dasar seperti jalan, dimana efeknya langsung dirasakan masyarakat. Anak sekolah lebih cepat sampai, harga barang pokok lebih stabil karena distribusi lancar, dan investor melihat Dumai sebagai kota yang serius membangun.

Langkah Pemko Dumai ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Riau. Bahwa utang daerah tidak selalu negatif, selama digunakan untuk aset produktif, dikelola sesuai aturan, dan hasilnya kembali ke rakyat.
Langkah yang diambil itu, sebagaimana diungkapkan Fahmi Rizal bukan keputusan spontan. Pemko Dumai secara tegas merujuk pada tiga payung hukum utama agar pelaksanaan pinjaman benar-benar akuntabel.

Masing-masingnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Selanjutnya PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Nasional serta PMK Nomor 101 Tahun 2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026.

" Dengan berpegang pada regulasi tersebut, Pemko Dumai memastikan bahwa setiap rupiah pinjaman berada dalam batas aman fiskal daerah. Artinya, percepatan pembangunan tidak mengorbankan kesehatan keuangan jangka panjang Kota Dumai," jelas Sekda Dumai, Fahmi Rizal kepada media, Rabu (12/08/26).

Lebih lanjut disampaikan Fahmi Rizal, dana pinjaman itu difokuskan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Salah satu proyek prioritas yang akan segera terdongkrak adalah peningkatan ruas Jalan Soekarno Hatta.

Sebagaimana diketahui, Jalan Soekarno Hatta selama ini menjadi urat nadi mobilitas warga dan arus logistik di Dumai. Dengan peningkatan kualitas jalan tersebut, diharapkan kemacetan berkurang, biaya transportasi turun, dan daya saing UMKM serta sektor industri di Dumai semakin kuat.

" Pembangunan infrastruktur adalah fondasi. Kalau jalannya bagus, ekonomi jalan. Kalau ekonomi jalan, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat naik," jelas Fahmi Rizal.

Komitmen Pemko Dumai dalam menjaga tata kelola yang bersih dalam memutuskan sebuah kebijakan patut diapresiasi.

Dalam pelaksanaan pinjaman tidak terdapat jaminan aset daerah. Ini menunjukkan negosiasi yang baik dengan pihak perbankan dan kepercayaan lembaga keuangan terhadap kredibilitas keuangan Pemko Dumai.

Kemudian jangka waktu pelaksanaan pinjaman tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah. Aturan ini penting agar tanggung jawab pembayaran dan pengawasan tetap berada dalam satu periode kepemimpinan, sehingga tidak membebani pemerintahan berikutnya.

Kedua poin di atas menjadi bukti bahwa percepatan pembangunan tidak dilakukan dengan cara ugal-ugalan. Pemko Dumai memilih jalan tengah: cepat, terukur, dan bertanggung jawab. (rul)

BUMD PT Pembangunan Dumai mengambil langkah cepat terkait konflik di lapangan terhadap penerapan kebijakan pungutan parkir di PT Inti Benua Perkasatama (IBP). Penghentian sementara operasional pengutipan jasa parkir kemudian dilakukan beserta evaluasi secara komprehensif.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Demi menjaga stabilitas, keamanan, dan suasana kondusif di lingkungan masyarakat maupun kawasan industri, BUMD PT Pembangunan Dumai mengambil keputusan strategis untuk menghentikan sementara kegiatan pemungutan parkir di PT Inti Benua Perkasatama (IBP). Keputusan yang ditujukan kepada pengelola parkir PT IBP itu tertuang dalam surat nomor: 239/PD-DMI/VIII/2026. Pemberhentian sementara tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2026 sampai dengan batas waktu yang belum dapat ditentukan.

Ditegaskan dalam surat tersebut, selama pemberhentian sementara diberlakukan,seluruh kegiatan pengutipan jasa parkir di area PT IBP agar tidak dilakukan sampai terdapat Keputusan atau pemberitahuan resmi selanjutnya.

Keputusan tersebut diambil merupakan bagian dari langkah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi,serta memberikan ruang bagi para pihak  untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang berlangsung secara baik dan kondusif.

Direktur PT Pembangunan Dumai, Andika Fithrian, S.T., melalui Kepala Bagian Humas, Bambang Eka Setiawan,Rabu (12/8) berharap dengan terbitnya keputusan itu konflik di lapangan dapat segera dihentikan.

Bambang Eka Setiawan menjelaskan, bahwa keterlibatan BUMD dalam pemungutan pajak/retribusi kantong parkir di kawasan perusahaan murni merupakan bagian dari tugas yang telah ditargetkan dengan bersandarkan regulasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai.

Diterangkannya lebih lanjut, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir mengatur mengenai penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang dapat dikenakan pajak parkir. Hal ini, imbuhnya, didukung secara teknis melalui Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perparkiran.

“Seluruh tahapan telah dijalankan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Secara teknis, kita sudah menyampaikan surat secara resmi hingga sosialisasi ke pihak perusahaan jauh-jauh hari. Namun sangat disayangkan ternyata ada konflik dilapangan yang diluar prediksi. Langkah kongkret berupa penghentian pemungutan sementara ini diharapkan menjadi solusinya. Dan, evaluasi menyeluruh nantinya dapat menemukan formula yang tepat. Semua ini akan kami tata ulang secara lebih transparan dan profesional,” Bambang menjelaskan.

Disoal terkait insiden yang kini sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, Bambang menjelaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada pihak kepolisian. (rul)

Satuan Reserse Narkoba Polres Dumai bersama jajaran berhasil menangkap seorang pegawai Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dumai berinisial H.A. alias I, atas dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor ±3,95 gram.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Pegawai KSOP Dumai berinisial H.A diciduk pada Senin, 10 Agustus 2026, sekitar pukul 20.00 WIB, di tepi Jalan M. Husni Thamrin (Jalan Dock Yard), RT 010, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.

Kasat Resnarkoba Polres Dumai, AKP Gus Purwantoro membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap seorang pegawai KSOP Dumai yang terlibat Narkoba tersebut.

“Tersangka dan barang bukti telah kita amankan untuk proses hukum lebih lanjut,”ujar AKP Gus Purwantoro

Namun sangat disayangkan,Kepala KSOP Dumai Capt Diaz Saputra, Dipl TSI MBA yang dikonfirmasi terkait penangkapan anggotanya hingga berita ini rilis belum memberikan keterangan apapun. Panggilan telpon diabaikan dan pesan melalui WhatssUp juga tidak direspon.

Diketahui bahwa pengungkapan kasus ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/91/VIII/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES DUMAI/POLDA RIAU tanggal 10 Agustus 2026. Pengungkapan dilakukan pada Senin, 10 Agustus 2026, sekitar pukul 20.00 WIB, di tepi Jalan M. Husni Thamrin (Jalan Dock Yard), RT 010, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.

Kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat pada awal Agustus 2026 terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika yang dilakukan oleh seorang pria berinisial H.A. alias I (35). di sekitar Jalan Arifin Ahmad, Kecamatan Medang Kampai. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Medang Kampai yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Medang Kampai, melakukan serangkaian penyelidikan terhadap aktivitas terduga pelaku dan kendaraan yang digunakannya.

Pada Senin malam, sekitar pukul 19.50 WIB, Tim Opsnal Polsek Medang Kampai memperoleh informasi bahwa terduga pelaku sedang berada di dalam sebuah mobil Toyota Fortuner warna hitam yang terparkir di tepi Jalan M. Husni Thamrin (Jalan Dock Yard). Selanjutnya, tim melakukan penyelidikan dan mengamankan H.A.als  I (35) yang berada di dalam kendaraan tersebut.

Saat dilakukan penggeledahan badan, petugas tidak menemukan barang bukti. Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan menemukan seperangkat alat hisap/bong di kantong belakang jok mobil. Petugas kemudian menemukan sebuah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat kertas yang terbuat dari timah, dua paket berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, serta tiga lembar plastik klip bening.

Selain barang bukti tersebut, petugas turut mengamankan satu unit telepon genggam Android merek Samsung warna putih dan satu unit mobil Toyota Fortuner warna hitam. Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Dumai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, tersangka menunjukkan hasil positif Methamphetamine (Metha), sementara Amphetamine (Amp) dan Tetrahydrocannabinol (Tetra) dinyatakan negatif.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Dumai terus berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika demi menciptakan Kota Dumai yang aman dan bebas dari narkoba. (edo)

Pemerintahan Kota Dumai di bawah kepemimpinan Walikota H Paisal, SKM, MARS terus melakukan upaya mempercepat pembangunan infrastruktur. Perbaikan jalan nasional menjadi prioritas utama karena Kota Dumai adalah pintu gerbang ekonomi Riau dan salah satu kota pelabuhan tersibuk di Sumatera. Dengan anggaran Rp19,1 miliar, perbaikan ini diharapkan memangkas waktu tempuh, mengurangi kecelakaan, dan memperlancar arus logistik dari pelabuhan hingga ke daerah hinterland. Selain itu, sinergitas dengan instansi vertikal ditingkatkan dalam rangka mendorong terciptanya keamanan, pelayanan hukum dan kenyamanan warga.

DUMAI,POROSRIAU.COM-  Pemerintah Kota Dumai melalui APBD Tahun Anggaran 2026 tercatat mengalokasikan dana besar untuk dua hal sekaligus, yakni memperbaiki jalan nasional senilai Rp19,1 miliar, dan memberikan hibah kepada instansi vertikal di Dumai dengan total Rp4.565.524.062. Hal ini menjadi bagian keseriusan dalam peningkatan infrastruktur dan bersinergi dengan Polri, Kejaksaan, dan TNI AL agar roda pemerintahan, penegakan hukum, dan keamanan di Kota Idaman berjalan lebih optimal.

Peningkatan infrastruktur bagi pedagang, sopir truk, hingga pelajar, jalan yang mulus bukan sekadar aspal. Itu adalah nadi ekonomi dan keselamatan. Kebijakan ini langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehari-hari.

Selain infrastruktur, Pemko Dumai juga mengalokasikan hibah kepada empat instansi vertikal. Totalnya mencapai Rp4.565.524.062.

Adapun rinciannya yakni pembangunan gedung penjagaan Mapolres Dumai dengan dana hibah sebesar Rp2.802.873.473.

Gedung penjagaan yang representatif akan meningkatkan keamanan markas Polri sekaligus memberi rasa aman bagi masyarakat sekitar. Ini juga bentuk dukungan nyata Pemko terhadap kerja-kerja kepolisian dalam menjaga kamtibmas.

Selanjutnya pemeliharaan landscape lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Dumai sebesar Rp1.000.000.000.

Penataan lingkungan kantor tidak hanya soal estetika. Lingkungan yang rapi dan nyaman menciptakan suasana kerja yang profesional, sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat juga menjadi lebih maksimal.

Pemko Dumai juga memberi dana hibah untuk lanjutan pembangunan mess pegawai wanita Kejaksaan Negeri Dumai sebesar Rp303.355.956.

Perhatian terhadap kesejahteraan pegawai, khususnya pegawai wanita, menunjukkan bahwa Pemko Dumai peduli pada kesetaraan dan kenyamanan SDM penegak hukum.

Terakhir yakni rehab berat rumah dinas Pasintel Pangkalan TNI AL Dumai dengan hibah sebesar Rp459.294.633.

Sebagai kota pesisir dan pelabuhan, peran TNI AL sangat vital. Rehab rumah dinas ini memastikan personel dapat bertugas dengan kondisi hunian yang layak, sehingga kesiapsiagaan menjaga laut Dumai tetap terjaga.

Sinergi Tanpa Batas Wilayah Administratif

Memang, APBD Dumai ikut "tersedot" untuk mendukung instansi vertikal. Namun perlu dipahami, tidak ada aturan yang secara tegas melarang pemberian hibah dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal.

" Justru sebaliknya. Dalam semangat otonomi dan pelayanan publik, hibah ini adalah bentuk gotong royong. Polri menjaga keamanan warga Dumai. Kejaksaan menegakkan hukum untuk warga Dumai. TNI AL menjaga perairan Dumai. Ketika mereka kuat, maka Kota Dumai juga ikut kuat," ungkap Pemerhati Pembangunan, Adrian Hadi melalui sambungan telpon dari Jakarta, Sabtu (08/08/26) siang tadi.

Menurutnya, pembangunan tidak bisa parsial. Jalan harus bagus, aparat harus didukung, dan pelayanan hukum harus berjalan. Semua itu bermuara pada satu tujuan yakni kesejahteraan masyarakat.

" Dengan fasilitas Mapolres dan TNI AL yang lebih baik, respon terhadap gangguan kamtibmas bisa lebih cepat. Kejaksaan dengan sarana memadai bisa bekerja lebih fokus menangani perkara dan memberikan penyuluhan hukum. Sedangkan Jalan nasional yang diperbaiki memperlancar distribusi barang, menurunkan biaya logistik, dan menarik investor," papar Adrian Hadi.

Warga Dumai juga merespons positif. Banyak yang menilai langkah Pemko ini berani dan berpihak. Karena pemimpin yang baik bukan hanya membangun gedung, tapi juga membangun sistem yang saling menguatkan.

" Anggaran bukan hanya soal angka. Ia adalah cerminan prioritas. Dengan mengalokasikan Rp19,1 miliar untuk jalan dan Rp4,5 miliar untuk penguatan instansi vertikal, Pemko Dumai menunjukkan visi jangka panjang. Ini bukan sekadar membangun fisik. Ini membangun kepercayaan. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan kepercayaan antar lembaga negara untuk bekerja bersama," ujar Syafwan, Sabtu (08/08/26) tadi malam.

Di usia yang terus berkembang, Dumai membuktikan diri sebagai kota yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga menjaga fondasi: keamanan, hukum, dan infrastruktur. Dan fondasi itulah yang akan membuat Dumai tetap "Idaman" bagi warganya.(rul)

Sentuhan hangat PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai hadir dalam wujud khidmat. Ditengah kesibukan kegiatan rutinitas memberikan kontribusi dalam menopang ketahanan energi nasional bagi masyarakat, masih disempatkan untuk memperhatikan sosok-sosok kecil yang membutuhkan cahaya kasih. Bertempat di Masjid Ar-Rahman Main Office Kilang Dumai, Jumat (31/7), Santunan Anak Yatim diberikan secara berkala. Yang paling mempesona dari seluruh proses ini adalah mengukir senyum di wajah anak-anak yatim. Senyum itu adalah bahasa universal yang mengungkapkan segalanya.

DUMAI,POROSRIAU.COM- PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai (Kilang Pertamina Dumai) menggelar santunan anak yatim di Masjid Ar-Rahman Main Office Kilang Dumai, Jumat (31/7). Sebagai bagian dari komitmen sosial terhadap lingkungan operasional perusahaaan, santunan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Kilang Dumai melalui BAZMA, sebagai lembaga amil zakat di lingkungan Pertamina. Santunan diberikan kepada 10 anak yang berasal dari Kelurahan Tanjung Palas, Kelurahan Jaya Mukti dan wilayah sekitarnya secara bergantian dan berkala setiap periodenya. Menghadirkan senyum bagi anak-anak yatim dan menunjukkan bahwa mereka merasa dicintai, dihargai, dan tidak ditinggalkan.

Melalui kegiatan ini, Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai berkomitmen untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat serta menciptakan dampak berkelanjutan  melalui berbagai inisiatif program yang bermanfaat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat semakin mempererat hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai, Tengku Muhammad Rum mengatakan santunan kepada anak yatim merupakan wujud kepedulian sosial perusahaan sekaligus ungkapan rasa syukur atas kelancaran operasional Kilang Dumai yang senantiasa didukung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasi.

"Alhamdulillah, operasional Kilang Dumai hingga saat ini berjalan dengan normal dan dalam kondisi baik berkat dukungan dan doa masyarakat. Melalui komitmen ini, kami berharap santunan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi anak-anak kita semua, serta dapat meringankan kebutuhan sekolah mereka sehari-hari,” ujar Muhammad Rum.

Selain memberikan santunan, sepulangnya dari kegiatan tersebut anak-anak juga dibekali dengan sagu hati berupa makanan untuk menambah keceriaan dan semangat mereka untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, Executive General Manager  PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai Iwan Kurniawan turut menyerahkan langsung santunan kepada anak-anak. Ia juga turut  memberikan semangat langsung kepada anak-anak agar terus semangat dalam belajar dan meraih cita-cita.

Kegiatan santunan dan shalat ashar berjamaah ini juga dirangkaikan dengan doa bersama sebagai ikhtiar memohon doa agar kegiatan operasional Kilang Dumai serta unit operasi lainnya dapat terus berjalan lancar, aman, dan andal serta para pekerja senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan kegiatan operasi secara optimal, dan berkontribusi dalam menopang ketahanan energi nasional bagi masyarakat. (infotorial)

Polemik pembagian Sembako oleh PT Pelindo Regional 1 Dumai di wilayah Ring 1 operasionalnya mulai mengemuka. Bansos yang diklaim sebagai bagian TJSL hingga sedikitnya porsi bantuan yang terasa sangat menyulitkan Ketua RT membaginya ke warga. Alih-alih membahagiakan, proses pembagiannya terpaksa dilakukan pada malam dan subuh hari.

DUMAI,POROSRIAU.COM- H. Johannes Marcus Parluhutan Tetelepta, S.H., M.M., Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai memberikan pemahaman bahkan terkesan mengualiahi Budi Syafrizal, Manager Operasi dan Teknik Pelindo mewakili PT Pelindo Dumai agar membedakan antara bantuan sosial (Bansos) dengan  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau sejalan dengan konsep global Corporate Social Responsibility (CSR). Bansos ini menjadi polemik sampai membuat Ketua RT yang ditugaskan membagikannya merasa disusahkan akibat porsi bantuannya sangat sedikit. Bahkan bagi ketua RT yang hanya kebagian 4 paket sembako terdiri dari beras 5 Kg, minyak goreng 1 liter, dan gula 1 Kg, terpaksa pihaknya harus mencari waktu pada malam dan subuh hari agar tidak diketahui oleh warga yang tidak kebagian.

Fakta ini mengemuka di forum Rapat  Dengar Pendapat (RDP) terkait tindak lanjut dari 3 poin hasil kesepakatan antara PT Pelindo Dumai dengan Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) ,yang dilaksanakan di Ruang Rapat Cempaka lantai 1 Gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) pada hari ini,  Rabu (22-07-2026).

Budi Syafrizal, Manager Operasi dan Teknik Pelindo mewakili PT Pelindo Dumai saat diberikan kesempatan memaparkan progrees terhadap tiga poin kesepakatan itu dengan bersemangat menjelaskan terkait persoalan sejumlah drainase bermasalah sehingga dituding sebagai faktor penyebab banjir di beberapa kawasan di Kelurahan Dumai Kota, Kelurahan Buluh Kasab dan Kelurahan Laksamana, realisasinya hanya pada pembersihan drainase dari sampah dan endapan lumpur serta perbaikan beberapa pintu drainase. Bahkan saat disoal Ketua Komisi III DPRD Dumai, Hasrizal yang juga sebagai pimpinan rapat terkait hampir tidak tampaknya pengaruh dari realisasi kerja yang telah dilakukan oleh PT Pelindo Dumai. Sebab, terang Hasrizal, dengan kondisi turunnya hujan selama 2 jam pada hari Senin lalu (20-07-2026) terjadi genangan air di kawasan operasional PT Pelindo Dumai, namun surutnya air dalam waktu lama hingga 12 jam.

Selain itu, Budi Syafrizal juga memaparkan bahwa pihaknya sudah program TJSL  sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional Pelabuhan dengan memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bantuan paket sembako. Tidak hanya itu, dari paparan yang terlihat di slide powerpoint Perusahaan yang bergerak di usaha sektor kepelabuhan ini juga menjelaskan bahwa program TJSL juga memberikan bantuan di sektor Pendidikan berupa bantuan bea siswa dan bangunan fisik berupa rehab bangunan sekolah, bantuan bangunan rumah ibadah serta bantuan bangunan bangunan pertemuan paguyuban serta berupa bantuan UMKM. Namun, terlihat dari pemaparan TJSL itu bantuan tidak difokuskan pada Ring I, tapi lebih didominasi diluar wilayah Ring 1, seperti di daerah Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Barat. Hal yang tidak kalah menariknya untuk ditelusuri adalah periode bantuan terlihat sebagai akumulasi total bantuan dan terlihat kurang tepat sasaran.

Selain itu, Budi Syafrizal juga mengakui bahwa pihaknya  belum  dapat memenuhi kesepakatan sebagaimana tercantum pada poin pertama yaitu terkait, meminimalisir dampak polusi udara dan memastikan seluruh kegiatan mengacu pelestarian lingkungan dan standar K3, baik peralatan maupun operasional untuk keselamatan pekerja dan masyarakat di sekitar daerah operasional perusahaan.

H. Johannes Marcus Parluhutan Tetelepta, S.H., M.M., Wakil Ketua DPRD Kota Dumai  yang akrab dengan sapaan Aci ini kemudian menyanggah pernyataan Budi Syafrizal terkait Bansos yang dibagikan merupakan bagian TJSL. Dijelaskannya Bansos adalah bantuan sosial dan itu bagian terpisah dari TJSL.

“Bantuan yang disampaikan itu merupakan Bansos bukan TJSL. Bansos itu diberikan berupa uang, barang, atau jasa untuk melindungi warga yang kurang mampu. Sementara TJSL itu adalah untuk meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Penerapannya melalui program nyata di bidang pendidikan,kesehatan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan usaha mikro. Tolong itu dipahami,” terang Aci

Dan, untuk perawatan atas 8 drainase yang ada di daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kelancaran air menuju ke laut dan melakukan pengerukan kolam secara berkala sebagaimana telah disepakati 7 bulan lalu, Aci menyimpulkan, PT Pelindo Dumai belum melakukan upaya maksimal.

“Untuk poin pembersihan dan perbaikan Drainase berdasarkan pemaparan tadi belum maksimal dilakukan. Ini kita sepakati,” tegas Aci.

Disisi lain, Pimpinan RDP, Hasrizal saat memberikan waktu untuk kepada Ketua RT di wilayah Ring 1 Pelindo yang diundang untuk menyampaikan pendapat terkait pemaparan yang telah disampaikan, secara keseluruhan Ketua RT yang diundang mengeluhkan soal sedikitnya porsi bantuan Sembako yang diberikan.

“Di RT 05, Kami menerima bantuan baru-baru ini. Namun bantuan ini mempersulit Kami. Bantuan Sembako yang diterima tahun lalu dan tahun ini hanya 4 paket. Sementara warga ada ratusan KK. Kami kesulitan, sehingga ada yang mengantarkan paket subuh-subuh agar tidak diketahui warga lain yang tidak menerima,” ungkap Ketua RT 05 Kelurahan Dumai Kota, Rizal dan diamini oleh seluruh Ketua RT yang diundang,“Bantuan Sembako dari Pelindo ada tapi tidak terpenuhi. Ada yang malam kita kasi bantuannya,” imbuh Ketua RT 02 Kelurahan Buluh Kasab. (rul)

Dua anak sungai yang masing-masing dinamai dengan Incek Gayah dan Incek Zoro sekarang hanya tinggal Sejarah. Dua anak sungai itu telah ‘dibunuh’ keberadaannya dengan cara ditimbun oleh PT Pelindo Dumai. Sekarang diatasnya berdiri tangki timbun dan bangunan pabrik yang disewakan oleh Perusahaan BUMN. Akibat ‘dosa’ yang dilakukan perusahaan semi plat merah itu, masyarakat yang berdomisili di dekat operasional perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan itu akhirnya terdampak banjir. Desakan membongkar bangunan diatasnya pun mengemuka di forum RDP DPRD Kota Dumai,  Rabu (22-07-2026).

DUMAI,POROSRIAU.COM- Rapat  Dengar Pendapat (RDP) terkait tindak lanjut dari 3 poin hasil kesepakatan antara PT Pelindo Dumai dengan Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) pada tanggal 18 Desember 2025 lalu, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Cempaka lantai 1 Gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) pada hari ini,  Rabu (22-07-2026) menguak fakta baru. Rizal, RT 05 Kelurahan Dumai Kota mengungkap bahwa dua anak sungai, yaitu anak sungai yang berada di Jalan Tenaga hingga menuju laut dan anak sungai di daerah Jalan Kamboja hingga menuju laut hingga saat ini menjadi milik masyarakat Kota Dumai. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar PT Pelindo Dumai membongkar bangunan diatasnya dan memulihkan kondisi anak sungai tersebut.

Sebagaimana diketahui, kesepatan tiga poin tersebut dituangkan dalam bentuk penandatangan nota kesepakatan bersama antara ARUK dan GM Pelindo Dumai, Jonathan Ginting didampingi Manager Umum, M Nirwan dengan disaksikan Ketua DPRD Dumai Agus Miswandi, Ketua Komisi III H Hasrizal dan anggota dewan Suprianto, M Ibrahim, Khoirunnas serta Ismun, Kamis (18/12/25) di Ruang Cempaka Lantai I DPRD Dumai.

Adapun nota kesepakatan bersama yang ditandatangani di atas materai 10.000 tersebut adalah:
1. PT Pelindo Regional I Cabang Dumai sepakat untuk memastikan seluruh kegiatan mengacu pelestarian lingkungan dan standar K3, baik peralatan maupun operasional untuk keselamatan pekerja dan masyarakat di sekitar daerah operasional perusahaan dengan diawasi oleh instansi berwenang.
2. PT Pelindo Regional I Cabang Dumai sepakat secara rutin melakukan perawatan atas 8 drainase yang ada di daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kelancaran air menuju ke laut dan melakukan pengerukan kolam secara berkala.
3. PT Pelindo Regional I Cabang Dumai bersedia memberikan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat sekitar pelabuhan, seperti pemeriksaan kesehatan, penyediaan air bersih gratis, bantuan sembako, beasiswa, pelatihan keterampilan, pembinaan serta permodalan UMKM, fasilitas ibadah, pemeliharaan kuburan masyarakat, pelestarian bandar bakau, serta memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja lokal secara berkelanjutan sesuai ketentuan berlaku.

“Saya selaku saksi sejarah menegaskan bahwa dua parit, kami menyebutnya anak sungai tidak pernah dijual kepada PT Pelindo Dumai. Parit Incek Zoro yang berada di jalan Tenaga tembus ke laut dan parit Incek Gayah yang berada di jalan Kamboja,dimana alirannya tembus ke laut merupakan milik masyarakat Dumai.Untuk itu, kepada pihak Pelindo agar membongkar bangunan diatasnya. Selama ini didaerah kita tidak pernah banjir,” tegas Rizal

Sementara, Budi Syafrizal, Manager Operasi dan Teknik Pelindo mewakili PT Pelindo Dumai saat diberikan kesempatan memaparkan progrees terhadap tiga poin kesepakatan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada. Dilihat dari power point  yang dipaparkannya, terkait persoalan sejumlah drainase bermasalah sehingga dituding sebagai faktor penyebab banjir di beberapa kawasan di Kelurahan Dumai Kota, Kelurahan Buluh Kasab dan Kelurahan Laksamana, realisasinya hanya pada pembersihan drainase dari sampah dan endapan lumpur serta perbaikan beberapa pintu drainase. Bahkan saat disoal Ketua Komisi III DPRD Dumai, Hasrizal yang juga sebagai pimpinan rapat terkait hampir tidak tampaknya pengaruh dari realisasi kerja yang telah dilakukan oleh PT Pelindo Dumai. Sebab, terang Hasrizal, dengan kondisi turunnya hujan selama 2 jam pada hari Senin lalu (20-07-2026) terjadi genangan air di sekitaran kawasan operasional PT Pelindo Dumai, namun surutnya air dalam waktu lama hingga 12 jam.

Selain itu, Budi Syafrizal juga mengakui bahwa pihaknya  belum  dapat memenuhi kesepakatan sebagaimana tercantum pada poin pertama yaitu terkait, meminimalisir dampak polusi udara dan memastikan seluruh kegiatan mengacu pelestarian lingkungan dan standar K3, baik peralatan maupun operasional untuk keselamatan pekerja dan masyarakat di sekitar daerah operasional perusahaan. (edo)

DUMAI,POROSRIAU.COM- Wali Kota Dumai, H. Paisal, SKM, Mars., menyerahkan apresiasi kepada para kafilah yang telah berjuang pada perhelatan akbar Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-44 Tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Penyerahan penghargaan ini berlangsung dalam agenda silaturahmi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dumai dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Dumai, bertempat di Ruang Pertemuan Baznas Kota Dumai, Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (17/7/2026).

Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum LPTQ Kota Dumai, Ketua Baznas Kota Dumai, H. Afrizal Oesman beserta jajaran komisioner, serta Ketua Harian LPTQ Kota Dumai, Suryadi. 

Kehadiran para pimpinan ini menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam mendukung generasi Qur'ani di Kota Dumai.

Dari total 68 peserta yang mewakili Kota Dumai di MTQ ke-44 Kuansing, sebanyak 21 peserta berhasil mengukir prestasi membanggakan. 

Rincian capaian tersebut meliputi Juara I sebanyak 3 orang, Juara II sebanyak 1 orang, Juara III sebanyak 4 orang, serta Juara Harapan yang sukses diraih oleh 13 orang peserta.

Dana apresiasi yang diberikan kepada para pemenang merupakan kolaborasi nyata bersumber dari Baznas Dumai dan LPTQ Dumai. 

Rincian bonus yang diterima oleh para juara adalah sebagai berikut:

- Juara I: Menerima total Rp12.000.000 (Rp5.000.000 dari Baznas, Rp7.000.000 dari LPTQ).
- Juara II: Menerima total Rp8.000.000 (Rp3.000.000 dari Baznas, Rp5.000.000 dari LPTQ).
- Juara III: Menerima total Rp5.000.000 (Rp2.000.000 dari Baznas, Rp3.000.000 dari LPTQ).
- Juara Harapan I, II, dan III: Menerima masing-masing Rp1.000.000 (Rp500.000 dari Baznas, Rp500.000 dari LPTQ).

Dalam sambutannya, Wali Kota Dumai, H. Paisal, menyampaikan rasa bangga dan terima kasih mendalam atas dedikasi seluruh kafilah. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus berfokus pada program pembinaan jangka panjang demi mendongkrak kualitas para peserta di masa depan.

"Apresiasi ini adalah bentuk rasa syukur dan terima kasih kami atas perjuangan seluruh kafilah. Ke depan, fokus utama kita adalah memperkuat sistem pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan," ungkapnya.

H. Paisal juga menyampaikan harapan agar kualitas kafilah Kota Dumai terus meningkat, bukan instan, melainkan melalui proses asah bakat dan pembinaan spiritual yang matang sejak dini agar siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

Tidak hanya menyoroti prestasi MTQ, H. Paisal juga memberikan arahan strategis kepada pengurus Baznas Kota Dumai.

Ia meminta lembaga pengelola zakat tersebut untuk bergerak lebih dinamis, terutama dalam hal akurasi data masyarakat yang membutuhkan bantuan.

"Kami meminta kepada jajaran Baznas Dumai untuk lebih memaksimalkan pendataan para penerima manfaat," imbuhnya.

Wako H. Paisal berharap seluruh program-program unggulan Baznas tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 

"Data yang valid adalah kunci utama agar penyaluran umat ini berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan dampak ekonomi serta sosial yang nyata bagi warga Dumai," sebutnya.

Merespons arahan Wali Kota tersebut, Ketua Baznas Kota Dumai, H. Afrizal Oesman, menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti instruksi tersebut. 

Ia menegaskan bahwa pihak Baznas berkomitmen melakukan pembaruan data secara masif dan transparan agar program umat berjalan optimal.

"Inshaallah, kami di Baznas Dumai siap menjalankan instruksi dari Bapak Wali Kota. Kami akan segera memperkuat tim lapangan untuk memaksimalkan pendataan disetiap wilayah guna memastikan seluruh program unggulan Baznas Dumai dapat tersalurkan dengan cepat, tepat, dan transparan bagi muzakki dan mustahik," pungkas H. Afrizal Oesman. (rul)

DUMAI,POROSRIAU.COM - Wali Kota Dumai H. Paisal,SKM,MARS., menghadiri Pisah Sambut Kepala Kepolisian Resor Dumai dari AKBP Angga Febrian Herlambang kepada AKBP Fatikh Dedy Setyawan yang bertempat di Gedung Sri Bunga Tanjung, Kamis (16/07/2026). Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat lama sekaligus penyambutan bagi Kapolres Dumai yang baru. Acara ini menjadi momentum mempererat sinergi antara Pemerintah Kota Dumai, Polri, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Dumai.

Dalam sambutannya, Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Angga Febrian Herlambang atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusinya selama memimpin Polres Dumai

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak AKBP Angga Febrian Herlambang atas pengabdian dan kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik bersama Pemerintah Kota Dumai, berbagai tantangan dapat kita hadapi bersama melalui koordinasi dan sinergi yang kuat. Semoga sukses dan semakin amanah di tempat tugas yang baru," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolres Dumai yang baru, AKBP Fatikh Dedy Setyawan. Ia berharap sinergi yang telah terbangun selama ini dapat terus diperkuat demi mewujudkan Kota Dumai yang aman, tertib, dan kondusif.

"Selamat datang kepada Bapak AKBP Fatikh Dedy Setyawan beserta keluarga di Kota Dumai. Kami berharap kehadiran Bapak dapat semakin memperkuat kolaborasi antara Polres Dumai dengan Pemerintah Kota Dumai. Dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik, saya yakin kita dapat terus menjaga keamanan serta mendukung pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat," harapnya.

Acara diakhiri dengan pemberian cinderamata, ramah tamah, serta sesi foto bersama sebagai wujud penghormatan kepada pejabat lama dan penyambutan hangat kepada pejabat baru. (rul)

DUMAI,POROSRIAU.COM- Pertamina Patra Niaga (PPN) Kilang Dumai merespon cepat terkait keluhan warga yang berada di Ring 1, RT 05 Kelurahan Tanjung Palas dengan menurunkan tim untuk melakukan cek dilapangan. PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai (Kilang Pertamina Dumai) dengan sigap mengerahkan tim HSSE ke sumber lokasi untuk melakukan pemantauan dan pengujian kualitas udara, Selasa (14-07-2026). Berdasarkan investigasi di lapangan, dipastikan bahwa sumber bau yang menyengat tersebut bukan berdasarkan dari operasional Kilang Pertamina.

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengujian di lokasi, sumber bau sebagaimana yang dimaksud bukan kebocoran dari operasional kilang, melainkan berasal dari kebocoran tabung gas HCL salah seorang warga setempat. Sampai saat ini, masih belum diketahui asal dan pemanfaatan tabung gas tersebut serta masih dilakukan investigasi oleh Polsek Dumai Timur bekerja sama dengan Pemadam Kebakaran Kota Dumai.

Kilang Dumai terus melakukan pemantaun intensif berkala sesuai dengan prosedur yang telah diatur sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) guna menciptakan operasional yang andal dan serta serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dan lingkungan sekitar .

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai, Tengku Muhammad Rum menegaskan bahwa perusahaan merespons dengan cepat setiap informasi maupun laporan dari masyarakat terkait gangguan operasional  kilang sebagai bentuk komitmen untuk memastikan seluruh aktivitas kilang berjalan secara aman dan tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat maupun lingkungan.

“Dari hasil pemeriksaan, sumber bau tersebut dipastikan tidak berasal dari operasional Kilang Pertamina Dumai dan seluruh kegiatan operasional Kilang berlangsung dalam kondisi baik. Kami akan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat,” tegas Muhammad Rum.

Kilang Dumai memastikan bahwa seluruh proses pemantauan dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, serta dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. (rls)

DUMAI,POROSRIAU.COM - Mengambil langkah cepat dan tepat dalam optimalisasi sektor pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Daerah menyerahkan data tunggakan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2025 kepada Pemerintah Kota Dumai, Selasa,(14/7/2026). 

Penyerahan data tunggakan ini dipimpin langsung oleh Plt. Gubernur Riau, Ir. H. S.F. Haryanto, M.T, didampingi Kepala Bapenda Riau, Plt. Kepala BPKAD Riau, jajaran Pejabat Pemprov Riau kepada Walikota Dumai H. Paisal, SKM., MARS, didampingi Sekretaris Daerah Kota Dumai, Kepala Bapenda Kota Dumai, beserta jajaran. 

Melalui penyampaiannya, Plt. Gubri menegaskan bahwa Pemko Dumai harus segera mengambil langkah pasti dalam rangka mengejar tunggakan pajak kendaraan pada tahun 2025 sesuai dengan data yang tertera. 

“Total data tunggakan yang kita serahkan hari ini kepada Pemko Dumai mencapai lebih kurang 28 Miliar Rupiah dengan jumlah kendaraan diperkirakan mencapai 98.000 unit. Kami minta Pemko Dumai untuk atur strategi agar tunggakan ini bisa dilunaskan dengan bertahap, apalagi jumlahnya lumayan besar dan dapat mendongkrak penerimaan pendapatan daerah” sebut Plt. Gubri. 

Mengapresiasi penyerahan data tunggakan PKB ini, Wako Paisal menyebut jika upaya Pemprov Riau dalam mengoptimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan memperkuat kedisiplinan masyarakat terkait kewajiban yang mesti diselesaikan. 

“Kami mendukung upaya penyelesaian tunggakan PKB dan Bea Balik Nama tahun 2025 ini. Jika 28 Miliar Rupiah ini bisa masuk ke kas daerah, maka upaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Dumai bisa berjalan optimal” sebut Wako Paisal. 

Wako Paisal juga membeberkan strategi dalam memastikan tunggakan ini bisa dibayarkan secara maksimal. Pertama, Wako Paisal akan mengelompokkan data tunggakan terutama ASN yang memiliki tunggakan. Kelompok ASN ini akan didorong untuk menyelesaikan tunggakan PKB dan Bea Balik Nama terhutang tahun 2025. 

Kedua menurut Wako, dirinya akan menginstruksikan kepada jajaran Lurah dan RT agar dapat turun langsung ke lapangan terutama kepada masyarakat yang memiliki tunggakan. 

“Untuk ASN yang memiliki tunggakan, kita akan dorong untuk segera melunasinya atau akan ada sanksi yang menunggu. Kami juga menginstruksikan kepada Lurah dan RT setempat untuk segera turun ke masyarakat yang memiliki tunggakan pajak dan menghimbau untuk segera membayarkan” tutur Wako Paisal. 

Kegiatan pun ditutup dengan penyerahan data tunggakan sekaligus penandatanganan berita acara oleh Kepala Bapenda Riau, Ninno Watikasari, S.E., M.M bersama Kepala Bapenda Kota Dumai, Zulfahmi, S.STP., MPA. (rul)

DUMAI,POROSRIAU.COM - Pemerintah Kota Dumai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan ini disahkan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung khidmat di Gedung DPRD Kota Dumai, Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Senin (13/7/2026).

Wali Kota Dumai, H. Paisal, hadir langsung dengan didampingi Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal.  Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi. Berdasarkan absensi, dari total 35 anggota DPRD Kota Dumai, sebanyak 26 anggota hadir dan menandatangani daftar hadir, sehingga quorum rapat resmi terpenuhi dan sidang dapat dilaksanakan.

Dalam pembukaannya, Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi menyampaikan bahwa rapat ini merupakan kelanjutan dari penyampaian Ranperda oleh Wali Kota beberapa waktu lalu. Ranperda tersebut kini telah selesai dibahas secara intensif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Pemerintah Kota Dumai.

"Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pembahasan selesai, maka tahapan berikutnya adalah pengambilan keputusan di dalam Rapat Paripurna ini. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Banggar DPRD, Pemko Dumai, serta seluruh perangkat daerah terkait yang telah bekerja maksimal dan intensif, sehingga pembahasan ini selesai tepat waktu," ujar Agus Miswandi.

Sebelum persetujuan diambil, jalannya rapat terlebih dahulu diisi dengan mendengarkan Laporan Hasil Pembahasan Ranperda yang disampaikan oleh Juru Bicara Banggar DPRD Kota Dumai, Sudiran.

Setelah laporan dibacakan dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir, acara dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Dumai dan Pemerintah Kota Dumai.

Sementara itu, Wali Kota Dumai, H. Paisal, dalam pendapat akhirnya menyampaikan rasa syukur atas disetujuinya Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 ini. 

Ia menegaskan bahwa maksimal tiga hari setelah persetujuan ini, Pemko Dumai akan langsung menyampaikan dokumen Ranperda tersebut ke tingkat Provinsi untuk dievaluasi.

"Alhamdulillah, seluruh proses ini mencerminkan komitmen kita bersama dalam mengemban amanah rakyat sesuai bidang tugas masing-masing. Terima kasih kepada pimpinan, komisi, fraksi, dan secara khusus Banggar DPRD Kota Dumai yang rutin memberikan pengawasan agar APBD kita tetap aspiratif, sesuai aturan, dan berorientasi manfaat," kata H. Paisal.

Menyikapi catatan-catatan yang berkembang selama pembahasan, Wali Kota menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemko Dumai akan lebih cermat memproyeksikan target realistis dengan menerapkan pemutakhiran sistem dan digitalisasi data retribusi daerah.

Selain itu, H. Paisal optimis bahwa Inspektorat (APIP) bersama OPD terkait akan bergerak cepat menindaklanjuti temuan BPK sesuai tenggat waktu. Evaluasi strategis juga diarahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kinerjanya masih di bawah ekspektasi agar segera melakukan perbaikan bisnis demi mendongkrak PAD.

Di akhir sambutannya, Wali Kota juga mengapresiasi dukungan dewan atas bertahannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kota Dumai. Meski demikian, ia mengingatkan jajarannya agar tidak berpuas diri.

"Keberhasilan WTP bukan berarti kita berhenti berbenah. Ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas penggunaan anggaran, inovasi pelayanan publik, dan pembangunan yang berkeadilan demi mewujudkan Dumai yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Ruang koordinasi dan sinergi dengan DPRD akan terus kami buka lebar agar setiap kebijakan tepat sasaran bagi masyarakat," pungkasnya. (rul)

DUMAI,POROSRIAU.COM - Wali Kota Dumai, H. Paisal, SKM, Mars,  memimpin pelaksanaan upacara Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026, bertempat di Taman Bukit Gelanggang (TBG), Senin (13/7/2026). 

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut mengusung tema nasional 'Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya' sebagai penegas komitmen penguatan pilar ekonomi kerakyatan. Kelancaran upacara didukung oleh jajaran petugas dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Dumai. 

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Teddy Rambi bertindak sebagai Perwira Upacara, sementara komando pasukan dipimpin oleh Syurahbil Hakim Hawari selaku Komandan Upacara. Selain itu, pembacaan teks UUD 1945 dilakukan oleh Syafril Yunas, dan pembawa teks Pancasila dipercayakan kepada Tommy Perdana.

Dalam amanat Menteri Koperasi Republik Indonesia yang dibacakan oleh Wali Kota H. Paisal, ditekankan pentingnya transformasi kelembagaan agar usaha kecil tidak lagi berjalan sendiri-sendiri

"Untuk itu, mari kita bangun koperasi yang profesional, modern, transparan, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," ujar H. Paisal menyampaikan pesan tertulis Menteri Koperasi.

Lebih lanjut, momen peringatan ke-79 ini diharapkan menjadi momentum kuat untuk memperkuat gerakan koperasi di Indonesia melalui semangat gotong royong, solidaritas, perbaikan tata kelola, dan perluasan kolaborasi. 

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk selalu hadir mendampingi para penggerak ekonomi kerakyatan ini.

"Kepada seluruh insan koperasi di daerah, jangan pernah merasa berjalan sendiri. Negara hadir, pemerintah hadir, dan masyarakat membutuhkan koperasi yang kuat," tambahnya. 

Pengabdian para pengelola koperasi dinilai sebagai kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Di akhir amanat, Menteri Koperasi melalui Wali Kota Dumai mengajak generasi muda untuk aktif berkarya dan tidak ragu bergabung dengan koperasi. 

"Dengan kreativitas, inovasi, serta adaptasi teknologi dari generasi muda, koperasi Indonesia diyakini akan menjadi pilihan utama dalam membangun usaha bersama demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, dan sejahtera," pungkasnya. 

Acara ini juga dirangkaikan dengan pengumuman juara sekaligus penyerahan Sertifikat Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Dumai Tahun 2026 untuk Kategori Koperasi Non-TKBM. 

Berdasarkan hasil penilaian tim juri, peringkat pertama diraih oleh Koperasi Konsumen As-Sakinah dengan nilai 7.800. Peringkat kedua diraih oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bona Mandiri dengan nilai 7.325.

Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Koperasi Jasa Primer Angkatan Laut Lanal Dumai yang mengantongi nilai 7.200. Peringkat Harapan diraih oleh Koperasi Jasa Primkopasindo Rutan Kelas II B Dumai dengan perolehan nilai 7.100.

Dengan ditetapkannya para pemenang ini, diharapkan menjadi rangsangan bagi koperasi-koperasi lain di Kota Dumai untuk terus berbenah sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola, inovasi, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi anggota dan masyarakat luas. (rul)

DUMAI, POROSRIAU.COM - Wali Kota Dumai H. Paisal,SKM,MARS., mengukuhkan kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Dumai yang bertempat di Gedung Sri Bunga Tanjung, Senin (13/07/2026). Pengukuhan Pengurus LPTQ Kota Dumai untuk periode 2026-2029 tersebut bertujuan untuk membina anak-anak di Kota Dumai agar lebih dalam mempelajari Al - Qur'an.

Pada kesempatan tersebut Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan dengan adanya pengukuhan pengurus LPTQ yang baru dapat memberikan semangat baru dan bisa memberikan pembinaan yang lebih baik lagi kedepannya.

"Kita di Dumai ini banyak anak-anak kita yang pandai dalam membaca Al-Qur'an dan ini bisa kita bina agar lebih baik lagi kedepannya, bibit kita banyak disini, begitu juga anggaran akan kita siapkan agar ini kita manfaatkan sebaiknya agar LPTQ dapat lebih baik", ucapnya.

Beliau juga berharap para pembina serta pengurus dapat memberikan pembinaan terbaik kepada anak-anak Kota Dumai dan bisa mendapatkan peringkat yang baik pada MTQ di Rokan Hulu mendatang.

"Berikan pembinaan terbaik kepada anak-anak kita supaya mendapatkan juara pada perhelatan MTQ di Rokan Hulu nanti, semoga yang kita harapkan bersama dapat terwujud menjadikan LPTQ lebih baik lagi kedepannya", harapnya.

Pada kesempatan yang sama Wali Kota Dumai secara langsung membacakan naskah pengukuhan dihadapan para anggota LPTQ yang baru dikukuhkan. (rul)