Rabu, 18 Oktober 2017
  • Home
  • BISNIS
  • Terkait Biaya Top Up e-Money, Ombudsman Akan Panggil BI Dan OJK
Senin, 18 September 2017 17:35:00

Terkait Biaya Top Up e-Money, Ombudsman Akan Panggil BI Dan OJK

Oleh: Redaksi
Senin, 18 September 2017 17:35:00
BAGIKAN:
Ombudsman (foto/int)

JAKARTA(POROSRIAU.COM)--Anggota Ombudsman RI bidang Ekonomi I Dadang Suharma Wijaya mengatakan Ombudsman akan segera memanggil Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo terkait laporan yang dilayangkan oleh pengacara David Tobing soal biaya top up uang elektronik.

"Ya pasti itu (BI dipanggil). Karena kan BI sebagai pihak penyelenggaranya, jadi tentu kami akan minta klarifikasi terkait kebijakan ini," kata Dadang saat ditemui di gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Senin (18/9/2017).

Dadang mengungkapkan, selain Bank Indonesia, Ombudsman akan memanggil dan meminta klarifikasi dari penyelenggara tol, Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan yang mengeluarkan uang elektronik.

"OJK juga kita minta klarifiaksinya karena jadi pengawas otoritas keuangan. Kemudian, bank yang sudah bekerja sama menyediakan uang elektronik kita minta keterangannya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dilaporkan oleh pengacara David Tobing ke Ombudsman pada Senin (18/9/2017). Pelaporan tersebut terkait pengenaan biaya isi ulang atau top up uang elektronik yang harus ditanggung oleh konsumen sebesar Rp1.500 hingga Rp2 ribu.

"Pengenaan biaya ini patut diduga bentuk tindakan maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan pada pengusaha, serta pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan," kata David di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan.

Menurut David kebijakan yang renacananya akan diberlakukan Bank Indonesia ini sangat tidak adil dan hanya menguntungkan bagi para pelaku usaha di sektor jasa keuangan.(suara)

Editor: Chaviz

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Tarik Kendaraan Di Jalan, Leasing ACC Minta Biaya Rp 8,5 juta

    2 bulan lalu

    Perbuatan tidak menyenangkan dirasakan konsumen dari perusahaan pembiayaan Astra Credit Companies(ACC), Fezi Alvero,(29), warga Jalan Saingon II, Blok B5, No 11, Pandau Permai, Kecamatan Siak Hulu.

  • Sutrisno Meradang Minta Kepsek di Copot

    tahun lalu

    DUMAI(PR)-Sistem  jual beli bangku sekolah pada tahun ajaran baru di SMPN 14 Dumai sebesar Rp 350 ribu sampai dengan Rp 850 ribu ternyata mendapat persetujuan dari pengurus dan Ketua Komite Se

  • Pegawai Honor Tuntut Janji Walikota

    tahun lalu

    Memang nasib orang kecil, selalu di bohongi dengan janji. setelah duduk semua janji diingkari . sang Dewa yang peduli dan beri solusi kini ingkar ...." .

  • Ku Tak Ingin Sandang Status Janda kedua kalinya

    tahun lalu

    DUMAI(POROSRIAU.com) – Er  seorang perempuan kelahiran Medan 28 tahun lalu tinggal di jalan Seputaran Jalan Sultan Syarif Kasim Kota Dumai, pernah menyandang status janda, namun setahun

  • Habiskan Ratusan Juta, Pembangunan Gedung Serbaguna Belum Selesai

    tahun lalu

    DAYUN,SIAK (POROSRIAU.com) - Pemerintah Kampung (Pemkam) Merangkai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, telah membangun sebuah gedung serbaguna dengan anggaran Alokasi Dana Kampung (ADK) sejak tahun 2015 lalu. Namun sampai hari ini gedung tersebut belum tersel

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.