Rabu, 22 Mei 2019
  • Home
  • NASIONAL
  • Abdul Karding, TKN Jokowi Maaruf Minta Distop Upaya Mendelegitimasi KPU
Selasa, 12 Maret 2019 22:42:00

Abdul Karding, TKN Jokowi Maaruf Minta Distop Upaya Mendelegitimasi KPU

Selasa, 12 Maret 2019 22:42:00
BAGIKAN:
Abdul Karding

JAKARTA (POROSRIAU) – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma’aruf, Abdul Kadir Karding berharap tidak ada upaya delegitimasi penyelenggara pemilu. Menurut Karding, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dinilai publik bekerja independen.

"Publik menilai KPU telah bekerja keras, independen, berupaya semaksimal mungkin untuk profesional. Kita punya kepentingan agar KPU ini miliki legitimasi agar bisa bekerja baik. Justru jangan dikacaukan, jangan diganggu, jangan didelegitimasi," kata Karding saat dihubungi, Selasa (12/3).

Hal itu merujuk jajak pendapat yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting. 80 persen publik percaya kepada KPU. Hasil itu, kata Karding penting untuk menujukan ada yang sengaja membangun opini untuk mendelegitimasi KPU.

"Memang ada upaya-upaya yang serius dibangun oleh, terutama dugaan saya oleh kubu 02 untuk mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dan ada upaya untuk mengganggu dalam artian kerja-kerja mereka (KPU)," jelasnya.

"Jadi selain mendelegitimasi, juga mengganggu. Sehingga itu di-framing seakan-akan KPU dipakai oleh pemerintah untuk kepentingan itu. Dan sekali lagi itu pasti tidak benar," tegas Karding.

Emrus Sihombing, pengamat komunikasi politik, setuju ada upaya framing KPU tidak netral. Menurutnya, ada upaya wacana publik yang dilemparkan sebagai agenda politik.

"Saya kira tidak ada pesan komunikasi tanpa tujuan. Kritik soal netralitas KPU itu sudah ada sejak sebelum pemerintahan Jokowi dan SBY sebelum-sebelumnya. Tujuannya untuk membuat orang-orang yang mendukung kekuatan politik tertentu menjadi pasif. Supaya jumlah orang yang ke TPS dan kotak suara yang mendukung kekuatan politik tertentu berkurang," jelasnya.

Namun mengutip survei SMRC, kepercayaan terhadap KPU sudah kuat. Kendati masih ada 10-11 persen tidak percaya KPU netral.

"80 persen itu dari sudut statistik sudah signifikan, sudah sangat kuat. Tidak bisa digeneralisasikan ke populasi. Artinya sudah sangat mempunyai representasi secara politik maupun legitimasi dari rakyat," tegasnya.

Kendati demikian, dia menyebut sebagai lembaga KPU juga tetap memiliki kelebihan dan kekurangan. Emrus mencontohkan soal DPT warga negara asing yang langsung direspon cepat oleh KPU.

"Itu kan sudah dituntaskan, artinya KPU mendengarkan kritikan dan masukan. Jadi harus saya katakan, dengan segala kelemahannya, KPU bekerja profesional. Dengan kemampuan KPU yang ada sekarang, sebagai produk politik teman-teman di legislatif. Sampai saat ini dan saya yakin sampai dilantik presiden kita, siapa pun nanti yang terplih, mereka (KPU) adalah lembaga yang tetap independen melakukan tugas-tugasnya," jelas Emrus.

"Kritik ini bisa menjadi energi bagi KPU untuk berbenah untuk memperbaiki diri sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu. Tantangan ke depan, KPU harus lebih transparan dalam melakukan semua kegiatannya. Rapat-rapat mereka disaksikan dan bisa diakses oleh masyarakat. Detik demi detik terbuka dan semua bisa mengontrol. Berikutnya, saya saran kepada KPU supaya hati-hati dengan teknologi yang mereka gunakan. Jangan sampau ada teknologi lain mengintervensi dan mengganggu sistem kereja mereka . Proteksi teknologi harus mereka benahi supaya realiable," tutupnya. ***

                

Editor: Redaksi

  Berita Terkait
  • DPRD Menggelar Rapat Paripurna Pengesahan APBD Bengkalis 2018

    tahun lalu

    Setelah dibahas bersama sesuai mekanisme sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, hari ini, Rabu, 29 November 2017, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Kabupaten Bengkalis, disetujui dan d

  • Bupati Bersama Warga Sungai Tohor Gelar Sukuran

    3 tahun lalu

    Meranti(POROSRIAU.com) - Seiring di cabutnya izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Lestari Unggul Makmur (LUM) seluas 10.390 Ha, oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI diwilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur (3 T), Bupati Meranti H. Ir

  • Bupati Bengkalis Ikuti Rakornas Karhutla di Istana Presiden Jakarta

    2 tahun lalu

    BENGKALIS(POROSRIAU.COM) - Bupati Bengkalis Amril Mukminin bersama kepala daerah yang selama ini rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Senin (23/1/2017) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Karhutla di Istana Presiden, Jakarta.

  • Plt Bupati Sukiman Minta Anggota TNI di Rohul Ikut Sosialisasikan Program KB Kepada Masyarakat

    2 tahun lalu

    Pelaksana Tugas(Plt) Bupati Rokan Hulu, H Sukiman meminta Kepada Seluruh Personil TNI, khusunya seluruh Babinsa di Kabupaten Rokan Hulu Menjadi Motivator dalam Mendorong Masyarakat Melakukan Program KB. Peran TNI dalam mensosialisasikan program KB ini san

  • Jokowi Minta Prestasi Riau Tanggulangi Karlahut 2016 Dipertahankan

    2 tahun lalu

    Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) minta, keberhasilan Satuan Tugas Kebakaran Lahan dan Hutan (Dansatgas Karlahut) pada 2016 dipertahankan.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.