Kamis, 21 September 2017
  • Home
  • NASIONAL
  • Pindah Ibukota, Bappenas Ajukan Anggaran Rp30 Miliar Ke DPR
Kamis, 14 September 2017 08:00:00

Pindah Ibukota, Bappenas Ajukan Anggaran Rp30 Miliar Ke DPR

Oleh: Redaksi
Kamis, 14 September 2017 08:00:00
BAGIKAN:
Tugu Monas (foto/int)

JAKARTA(POROSRIAU.COM)--Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengajukan usulan anggaran untuk kajian rencana pemindahan ibukotanegara sebesar Rp30 miliar kepada DPR.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro Rabu malam (13/9/2017) mengatakan usulan anggaran untuk kajian tersebut merupakan salah satu usulan penyesuian anggaran 2018 yang merupakan penugasan khusus dari Presiden.

Dana sebesar Rp30 miliar tersebut akan digunakan untuk mengkaji secara komprehensif mulai dari survei hingga detil skema pembiayaan pembangunannya.

"Kan kajiannya lengkap, sampai pada skema pembiayaan dan nanti detil desainnya segala macam," ujar Bambang usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Hingga saat ini, Bappenas memang masih mengkaji rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke wilayah baru di luar Pulau Jawa. Pemindahan ibukota negara memang harus dilakukan keluar Pulau Jawa mengingat ketersediaan lahan yang lebih memadai.

Namun, Bambang belum menyebutkan spesifik di mana lokasinya. Kalimantan disebut-sebut sebagai tempat tujuan pemindahan ibukota tersebut.

Terkait pagu anggaran, Komisi XI sendiri menyetujui usulan tambahan pagu anggaran untuk Bappenas sebesar Rp575 miliar dengan rincian Rp475 miliar untuk pengadaan gedung baru Bappenas dan Rp100 miliar untuk penugasan khusus.

Untuk penugasan khusus, selain anggaran untuk kajian rencana pemindahan ibukota negara, penugasan khusus lainnya yaitu Forum Pembangunan Indonesia Rp5 miliar, Penyelesaian dan Sosialisasi Visi dan Misi Indonesia 2045 Rp15 miliar, Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua Rp25 miliar, Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Nasional Rp15 miliar dan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Rp10 miliar.

Dengan demikian, apabila ditotal dengan pagu anggaran Bappenas untuk 2018 sebelumnya yaitu Rp1,52 triiliun, maka total pagu anggaran Bappenas yang disetujui Komisi XI DPR menjadi Rp2,09 triliun.

Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp166,88 miliar merupakan pinjaman dan Rp504,2 miliar merupakan hibah, dan sisanya Rupiah murni. (viz/Antara)

                                                                       

Editor: Chaviz

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • APBD Perubahan 2016 Bengkalis Disahkan Rp4,056 Triliun

    10 bulan lalu

    Bengkalis (porosriau.com)  - Dengan waktu sangat singkat, DPRD Kabupaten Bengkalis sahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan TA 2016, Jum’at (18/11/16) kemarin. Melalui

  • Waduh! Proyek Pemprov Riau Tahun 2016 Senilai Rp1,9 M di Siak Terbengkalai

    8 bulan lalu

    SIAK (POROSRIAU.COM) - Proyek pembangunan drainase yang berlokasi di Gang Sultan Muzzafarsyah II Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, yang direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2016 seni

  • Ketahui Pembangunan Infrastruktur Mapolresta Pekanbaru, Komisi IV Lakukan Tinjauan ke Lapangan

    6 bulan lalu

    Guna mengetahui progres pembangunan infrastruktur gedung Mapolresta Kota Pekanbaru, Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru melakukan kunjungan lapangan ke Markas Polres Kota Pekanbaru, Selasa (14/3) pagi.

  • Sadur Perda Transportasi Haji, DPRD Pekanbaru Dikunjungi Pansus Haji Kabupaten Serang

    6 bulan lalu

    Guna mengetahui sejauh apa penerapan Peraturan Daerah (Perda) Transportasi haji di Pekanbaru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Selasa (21/3) menirima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) Transportasi Haji dari DPRD Kabupaten Serang

  • Notaris Neni Lolos dari Eksekusi JPU

    tahun lalu

    Untuk kali kedua, notaris senior Neni Sanitra lagi-lagi "lolos" dari eksekusi Jaksa Penuntut Umum (JPU). Padahal, terpidana satu tahun terkait perkara pemalsuan akta perjanjian tersebut harusnya sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.