Minggu, 19 November 2017
  • Home
  • NASIONAL
  • Dugaan Pemalsuan Surat, Basrizal Koto Dituntut Tiga Tahun Penjara
Jumat, 10 November 2017 14:50:00

Dugaan Pemalsuan Surat, Basrizal Koto Dituntut Tiga Tahun Penjara

Oleh: Redaksi
Jumat, 10 November 2017 14:50:00
BAGIKAN:
Basrizal Koto (Basko) saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Padang, Kamis (19/10).(Foto/Hariansinggalang)

PADANG(POROSRIAU.COM)--Terdakwa Basrizal Koto (Basko) dituntut tiga tahun kurungan penjara atas kasus dugaan pemalsuan surat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 200, 201, dan 205 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Tepatnya, penerbitan HGB atas sebidang tanah milik PT KAI di belakang Basko Grand Mall, Jalan Dr Hamka, Kecamatan Padang Utara, Padang. 

”Dinilai bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, terdakwa Basrizal dituntut selama tiga tahun kurungan penjara. Terdakwa melanggar pasal 263 pasal (1) KUHP tentang pemalsuan surat,” sebut JPU (Jaksa Penuntut Umum) Mulyadi Sajaain cs dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang, Kamis (19/10).

Hal yang memberatkan terdakwa, menurut JPU, perbuatan terdakwa mengakibatkan PT KAI memgalami kerugian lebih kurang Rp 2 miliar. Di samping itu, terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya.

”Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (1) KUHP tentang pemalsuan surat. Diperintahkan agar segera dilakukan penahanan terhadap terdakwa,” sebut JPU dalam pembacaan surat tuntutan.

Terhadap tuntutan tiga tahun itu, Penasihat Hukum (PH) terdakwa Bagindo Fahmi, segera mengajukan nota pembelaan (pledoi). Menurutnya, banyak bukti yang tidak dibahas dalam tuntutan jaksa tersebut. ”Ya, kami akan mengajukan pembelaan tentang hukum pembuktian dalam sidang berikutnya,” sebutnya kepada Padang Ekspres.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam pemeriksaan saksi dan alat bukti tidak ada yang menyatakan surat tersebut palsu. ”Orang BPN menyatakan surat asli dan terbukti dengan adanya peta. Padahal, BPN sebagai badan yang sah dalam hal ini. Selain BPN, gubernur, wali kota dan camat pun menyatakan itu adalah Eghendoom provonding,” tegasnya.

Sidang yang dipimpin Sutedjo beranggotakan Ari Muladi dan Agnes Sinaga, diundur sampai Senin (30/10) mendatang dengan agenda pledoi. 

Sebagaimana diketahui kasus yang menyeret Basrizal Koto itu berawal dari laporan PT KAI Divisi Regional II Sumbar pada 2011 dengan nomor laporan polisi LP/194/XI/2011/SPKT-SBR. Di situ, disebutkan Basrizal Koto diduga telah membuat surat palsu untuk menerbitkan HGB No 200, HGB No 201, dan HGB No 205 terhadap sebidang tanah milik PT KAI di belakang PT Basko Minang Plaza, Jalan Dr Hamka, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Setelah melalui proses penyidikan yang panjang, akhirnya berkas kasus itu dinyatakan lengkap (P-21) pada 8 September 2016 lalu.***

Editor: Chaviz

Sumber: Padang Ekspres

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • BASKO Jalani Sidang Perdana di PN Kelas 1 A Padang

    6 bulan lalu

    Pengusaha sukses pemilik Basko Hotel dan Mal di Padang, Sumatera Barat, H. Basrizal Koto (Basko) jalani sidang pidana perdana, Rabu (24/5) di Pengadilan Negeri Klas I A Padang. Basko didakwa atas tindak pidana pemalsuan surat atas hak kepemilikan tanah.

  • Herlambang Saputro: Narkoba Perkara Yang Paling Banyak Tahun 2017

    6 bulan lalu

    Kasi Pidana Umum Kejari Kampar, Herlambang Saputro mengatakan, dari Januari hingga Mei 2017, sudah ada 89 perkara yang masuk ke Kejari Kampar. Dari jumlah itu, sebanyak 83 perkara yang sudah mendapatkan surat perintah penyidikan perkara (SPDP).

  • Otak Pelaku Penipuan SK Honorer Bodong Divonis 1 Tahun 5 Bulan

    3 bulan lalu

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pengaraian menjatuhkan vonis berbeda terhadap tiga terdakwa perkara tindak pidana penipuan Surat Keterangan (SK) tenaga honorer palsu atau bodong di lingkungan Pemkab Rokan Hulu (Rohul), Rabu (30/8/2017) sore.

  • Kuasa Hukum Setya Novanto Kembali Laporkan Pimpinan KPK

    satu minggu lalu

    Kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) kembali melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindakan perlawanan terhadap putusan pengadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.

  • Bakar Lahan Dua Orang Warga Pulau Gadang Di Amankan Polisi

    tahun lalu

    Bangkinang (POROSRIAU.com) - Jajaran Polsek XIII Koto Kampar Resor Kampar melakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku pembakaran lahan diwilayah Dusun III Koto Panjang, Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, sabtu tanggal (17

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.