PEKANBARU(POROSRIAU.COM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga kini terus memperjuangkan alokasi hutang pusat yang belum tuntas disalurkan ke Riau. Langkah ini diperlukan untuk membantu menjawab persoalan defisit anggaran yang sedang membayangi.

Kondisi ini menjadi perhatian, karena alokasi hutang pusat ke Riau diprediksi mencapai Rp1 triliun.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi menilai, hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan stakeholder terkait di tingkat pusat.

Alokasi hutang yang tergolong besar itu terdiri dari tunda salur dana bagi hasil (DBH) yang belum ditranfer dari pusat dari triwulan IV 2017 lalu hingga tahun 2018. Kondisi ini juga dirasakan kabupaten/kota se Riau yang sangat mengharapkan tunda salur DBH tersebut.

"Kondisi ini memang sudah pernah dikeluhkan. Bahkan pernah dialami di tahun-tahun sebelumnya. Ini yang kita harapkan dapat segera dituntaskan," paparnya, Selasa (9/10/2018).

Untuk mengejar itu, Pemerintah Provinsi Riau tidak pernah berpangku tangan. Langkah koordinasi, bahkan jemput bola berkai-kali telah dilakukan ke tingkat pusat. Hanya saja, upaya tersebut belum membuahkan hasil maksimal.

Bahkan, hal tersebut sudah mulai berimbas pada kondisi keuangan daerah. Ini terlihat dengan terkendalanya pembayaran tunjangan ASN di lingkungan Pemprov Riau. Untuk itu diharapkan ada solusi terkait persoalan hutang pusat tersebut.(MCR)