Jumat, 20 Oktober 2017
    Kamis, 12 Januari 2017 07:29:00

    Tudingan Sewa Rumah Rp 1 Miliar dari APBD, Pasha Ungu: Informasi Ini Ngaco

    Kamis, 12 Januari 2017 07:29:00
    BAGIKAN:
    Int
    Wakil Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sigit Purnomo Said.

    POROSRIAU.COM-- Wakil Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sigit Purnomo Said membantah menyewa rumah yang dibiayai pemerintah kota setempat senilai Rp 1 miliar.

    Pria yang akrab disapa Pasha Ungu itu yang dihubungi dari Palu, Rabu (11/1/2017) menyatakan, informasi terkait besaran sewa rumah tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.

    "Informasi ini ngaco. Kontrakan apa yang sebesar Rp 1 miliar, datanya darimana? Kalau mau memberi informasi kepada masyarakat itu harus akurat," katanya.

    Menurut dia, sewa rumah yang ditempatinya itu sebesar Rp 60 juta per bulan. Untuk 6 bulan berjalan, sewanya sudah dibayar dengan mencarikan uang sendiri.

    "Kalau dikatakan ada anggaran di tahun 2017, silakan cek saja. Ini ngarang dan tidak berkualitas," katanya.

    Jika pun ada penganggaran saat pertama menempati rumah tersebut, namun nilainya tidak terlalu besar. Semua barang yang ada di rumah tersebut juga telah dipindahkan ke rumah jabatan.

    "Memang ada pembelian televisi, lemari dan alat kelengkapan rumah tangga lainnya yang nilainya tidak sampai Rp 50 juta," katanya.

    Sigit mengakui adanya fasilitas rumah jabatan. Namun rumah jabatan itu sudah ditempati Dinas Pertanian.

    "Hal ini tidak perlu dibesar-besarkan karena memang pemerintah wajib menyediakan rumah jabatan untuk kepala daerah dan tidak disebutkan besaran angkanya," katanya.

    Menurut dia, jika memang hal itu keliru, maka DPRD sudah lambat bersikap.

    "Kenapa sekarang baru dibicarakan, tidak pada saat Dinas Pertanian menempati rumah jabatan itu. Tapi kalaupun belum ada rumah jabatan, maka pemerintah wajib menyediakannya, apakah dengan membeli atau mengontrak," katanya.

    Mestinya, kata dia, DPRD yang menindaklanjutinya sebelum masalah ini timbul, yakni dengan membicarakan penyediaan rumah jabatan untuk kepala daerah yang baru.

    "Saya berharap DPRD dapat sejalan dengan pemerintah, bukan menjadi musuh, karena kita pada dasarnya sama, dipilih oleh rakyat," kata Pasha.

    DPRD merasa dibohongi

    Sebelumnya, DPRD Kota Palu mendesak pemerintah kota setempat tidak mengalokasikan APBD 2017 untuk membayar rumah kontrakan Wakil Wali Kota (Wawali) Palu Sigit Purnomo Said di perumahan elit Citra Land senilai Rp 1 miliar lebih karena Wawali sudah memiliki fasilitas rumah dinas di Jalan Balai Kota Selatan.

    Menurut anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Palu, Ridwan H Basatu, rumah kontrakan itu tidak boleh dibebankan kepada APBD karena dikhawatirkan akan menjadi masalah di kemudian hari.

    Menurut politisi Partai Hanura itu, saat asistensi anggaran, bagian rumah tangga dan umum di Sekretariat Pemkot Palu tidak mengakui bahwa ada alokasi anggaran untuk membayar kontrakan Wawali. Hal itu ketahuan setelah DPRD menelusuri dan mengkaji item alokasi APBD.

    "Kami pernah dipanggil atau diundang makan oleh bagian umum dan rumah tangga Setda Pemkot Palu atas hal itu, namun kami menolak. Mereka telah membohongi kami karena awalnya tidak mengakui adanya penggunaan APBD," katanya, Rabu.

    Dia menegaskan, kontrakan itu tidak ada kaitannya dengan keuangan daerah sehingga tidak boleh sewenang-wenang digunakan untuk kepentingan pribadi.***

    Editor: Chaviz

    Sumber: antara news

    copy code snippet
    Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
      Berita Terkait
  • Bupati Beri Sinyal Tak Lagi Terima Honorer

    9 bulan lalu

    SELATPANJANG(POROSRIAU.COM) - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan MSi mengingatkan kepada seluruh Kepala SKPD untuk tidak lagi mengakomodir penerimaan pegawai Honorer. Hal itu dikarenakan jumlah pegawai Honorer di Kabupaten Meranti telah melampaui kema

  • Waduh! Proyek Pemprov Riau Tahun 2016 Senilai Rp1,9 M di Siak Terbengkalai

    9 bulan lalu

    SIAK (POROSRIAU.COM) - Proyek pembangunan drainase yang berlokasi di Gang Sultan Muzzafarsyah II Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, yang direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2016 seni

  • Tak Ada Anggaran, RSUD Pekanbaru Gagal Beroperasi Di 2018

    2 bulan lalu

    PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang berada di Jalan Garuda Sakti dipastikan gagal beroperasi di tahun 2018. Gagal beroperasinya RSUD Kota Pekanbaru lantaran tidak tersedianya angga

  • Notaris Neni Lolos dari Eksekusi JPU

    tahun lalu

    Untuk kali kedua, notaris senior Neni Sanitra lagi-lagi "lolos" dari eksekusi Jaksa Penuntut Umum (JPU). Padahal, terpidana satu tahun terkait perkara pemalsuan akta perjanjian tersebut harusnya sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

  • Komisi D DPRD Provinsi Riau Kunjungan Kerja ke Negeri Serambi Mekkah

    tahun lalu

    Komisi D DPRD Provinsi Riau, jumat yang lalu, (20/5) melakukan kunjungan ke negeri serambi mekah, Nangroe Aceh Darussalam yang disambut baik oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan di ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.