Rabu, 22 November 2017
Rabu, 13 September 2017 10:25:00

DPRD Kepulauan Meranti Gelar Paripurna KUA-PPAS 2017

BAGIKAN:
Penandatanganan dokumen KAU-PPAS Kab. Meranti 2017 Ketua DPRD Fauzi Hasan SE dan Bupati Drs Irwan Nasir M.Si, Senin (11/9/2017).

SELATPANJANG(POROSRIAU.COM)--DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar KUA Perubahan APBD, PPAS perubahan APBD dan Rancangan Nota Keuangan tentang Rakerda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017 di ruang rapat paripurna, Senin (11/09/2017).

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Irwan Nasir menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepilauan Meranti Tahun Anggaran 2017 pada Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Meranti, Senin (11/9).

Dalam pidatonya Bupati Kepulauan Meranti menyampaikan, Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam penganggaran, karena merupakan penggerak utama yang menentukan seberapa besar aktivitas yang mampu dilakukan serta didanai guna menjalankan program kegiatan pemerontah yang diharapkan mampu mengantarkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pada perubahan APBD TA 2017, Pendapatan daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan pagu definitif transfer kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2017 sebesar Rp.1.070.024.326.120 (satu trilyun tujuh puluh milyar rupiah lebih) atau turun sebesar (Rp.47.236.178.833) (empat puluh tujuh milyar rupiah lebih) dari APBD TA 2017 sebesar Rp.1.117.260.504.953 (satu trilyun seratus tujuh belas milyar rupiah lebih) dengan rincian sebagai berikut :

 

  1. Pendapatan Asli Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.73.864.735.873 (tujuh puluh tiga milyar rupiah lebih), mengalami kenaikan sebesar Rp.10.864.735.853 (sepuluh milyar rupiah lebih) dari APBD Murni sebesar Rp. 63.000.000.020 (enam puluh tiga milyar rupiah lebih) ;
  2. Dana Perimbangan pada APBD Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp. 834.530.523.875 (delapan ratus tiga puluh empat milyar rupiah lebih), mengalami kenaikan sebesar Rp.25.857.835.314 (dua puluh lima milyar rupiah lebih) dari APBD Murni sebesar Rp.808.672.688.561 (delapan ratus delapan milyar rupiah lebih) ;
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp.161.629.066.372 (seratus enam puluh satu milyar rupiah lebih), mengalami penurunan sebesar (Rp.83.958.750.000) (delapan puluh tiga milyar rupiah lebih) dari APBD Murni sebesar Rp.245.587.816.372 (dua ratus empat puluh lima milyar rupiah lebih).

 

Terkait dengan pendapatan yang bersumber dari dana transfer daerah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa alokasi pendapatan transfer berdasarkan pada UU Perubahan APBD Tahun 2017 yang telah disahkan oleh DPR RI pada 27 Juli 2017, sehingga alokasi pagu definitif dana transfer Kabupaten Kepulauan Meranti telah diinformasikan oleh Kementerian Keuangan dan telah kita sesuaikan bersama dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD yang lalu.

 

Kedua, Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi yang daerah dalam mengacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 yang telah disinkronisasi dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2017 dan RKP Tahun 2017. Besaran nilai belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah.

Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.046.016.524.568 (satu trilyun empat puluh enam milyar rupiah lebih) mengalami penurunan sebesar (Rp.133.443.980.365) (seratus tiga puluh tiga milyar rupiah lebih) dari APBD Murni Tahun 2017 sebesar Rp. 1.179.460.504.933 (satu trilyun seratus tujuh puluh sembilan milya rupiah lebih).

 

Ketiga, Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksud untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

 Penerimaan pembiayaan pada Ranperda Perubahan APBD TA 2017 menampung saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 21.440.467.695 (dua puluh satu milyar rupiah lebih), mengalami penurunan sebesar (Rp. 78.559.532.305) (tujuh puluh delapan milyar rupiah lebih) dari APBD Murni Tahun 2017 sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Perubahan APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 45.448.269.247 (empat puluh lima milyar rupiah lebih), mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.648.269.227 (tujuh milyar rupiah lebih) dari APBD Murni Tahun 2017 sebesar Rp. 37.800.000.002 (tiga puluh tujuh milyar rupiah lebih).

Proses selanjutnya disempurnakan melalui konsultasi Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah serta OPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Nota yang disampaikan Bupati Kepulauan Meranti tersebut ditanggapi oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan, SE akan membentuk panitia khusus guna membahasnya.

Ketua DPRD Meranti Fauzi Hasan mengatakan, pada APBD 2018 yang akan datang sebaiknya diterapkan pagu terendah dan skala perioritas.(Nik)

Ketua DPRD Meranti Fauzi Hasan SE didampingi Bupati Drs Irwan Nasir M.Si dan Wakil Ketua saat berlangsung Rapat Paripurna APBDP Kab. Meranti 2017, Senin (11/9).
Penandatanganan KUA-PPAS APBD Perubahan Kab. Meranti 2017, Senin (11/9).
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Merati saat mengikuti Sidang Paripurna.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan, SE saat membuka rapat paripurna.
Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Irwan Nasir menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepilauan Meranti Tahun Anggaran 2017 pada Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Meranti, Senin (11/9).
Penyerahan Dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan Kab. Meranti 2017, Senin (11/9).
Iklan Lowongan
copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.