Sabtu, 19 Agustus 2017
  • Home
  • Kampar
  • Anggota DPRD Kampar Diduga Kuasai Proyek, Kontraktor Setor 10 Persen
Rabu, 09 Agustus 2017 15:51:00

Anggota DPRD Kampar Diduga Kuasai Proyek, Kontraktor Setor 10 Persen

Oleh: Shm
Rabu, 09 Agustus 2017 15:51:00
BAGIKAN:
Shm
Anggota DPRD Kampar, Hendrayani.

BANGKINANG(POROSRIAU.COM) - Beredar isu yang sangat mengejutkan mengenai Oknum anggota DPRD Kampar yang diduga menguasai proyek - proyek di Kabupaten Kampar.

Oknum anggota DPRD Kampar  tersebut diketahui bernama Hendrayani.

Menurut salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya ketika berbincang dengan awak media di Bangkinang, Rabu (9/8/2017), mengaku kecewa setelah mendapatkan informasih tersebut.

Dirinya menjelaskan, informasi yang didapat berasal dari kekecewaan kontraktor yang tidak mendapatkan proyek. Ironinya, bagi kontraktor yang mendapat proyek di APBD Kampar ini harus menyetor kepada Hendrayani 10 persen.

"Ini sangat kita sayangkan, selaku anggota dewan apakah boleh bermain proyek, dan yang lebihnya lagi adek kandung Hendra Yani yang menjabat sebagai kepala desa saat ini juga menguasai dua proyek besar, seperti pembangunan jembatan di Sungai Tanduk Kecamatan Rumbio Jaya dan semenisasi di desa Rumbio," katanya.

Sementara itu, lelaki yang berbadan kecil itu juga menyayangkan dua proyek yang dikerjakan oleh adek Hendra Yani tidak menggunakan plang nama.

"Kami lewat disitu dan melihat proyek ini tidak memasang plang nama, lalu kami tanya kepada pekerja, katanya memang tidak ada dipasang," tukasnya.

Namun hal itupun lansung dimentahkan oleh anggota DPRD Kampar, Hendra yani ketika menghubungi wartawan mengaku itu semua hanya isu - isu untuk memecah.

"Itu tidak ada adinda, isu itu politik, kalau ada pasti lah Kampar ini hebih," bantahannya, dilansir berkasriau.com.

Ketika ditanya persoalan adeknya yang menjabat sebagai kepala desa menjakankan dua proyek ia juga mengelak, katanya tidak di perbolehkan kepala desa untuk bermain proyek.

"Tidak mungkin dia bermain proyek, coba la tengok plangnya, kalau kades sifatnya mengawasi," tutupnya.(shm)

Editor: Chaviz

Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Masyarakat Kecam Sikap Diam Wakil Rakyat

    tahun lalu

    DUMAI(POROSRIAU)-Sejumlah masyarakat mengecam  dan mengaku kecewa dengan sikap wakil rakyat yang diam ketika proyek overlay yang menelan biaya miliaran rupiah dikerjakan tidak sesuai dengan be

  • Hebat! Pemkab Siak Bangun Gedung LAM Senilai Rp800 Juta di Kecamatan Mempura

    9 bulan lalu

    Memasuki penghujung tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) merealisasikan pembangunan Gedung/Kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) di Kecamatan Mempura

  • Darurat Korupsi

    5 bulan lalu

    KASUS korupsi kembali mencuat. Tak tangung-tanggung kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun terkait pengadaan proyek KTP elektronik. Meski sedang gonjang ganjing pilkada serentak putaran kedua di DKI Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memed

  • Gedung Puluhan Miliar Belum Rampung Dan Terbengkalai

    tahun lalu

    Harapan kita, KPA, PPTK dan rekanan proyek yang fenomenal itu diperiksa. Kalau memang ada kesalahan dan merugikan keuangan Negara tentu harus diproses secara hukum, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya,

  • Penyalahgunaan Wewenang, Camat Iskandar Tarik Dana Desa Bukit Ranah

    tahun lalu

    Camat Kampar Iskandar dituding melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Bukit Ranah dalam penggunaan dana ADD tahun 2016.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.