Kamis, 19 Oktober 2017
  • Home
  • Kampar
  • KPK Gelar Sosialisasi Gratifikasi Di Kampar
Selasa, 10 Oktober 2017 18:09:00

KPK Gelar Sosialisasi Gratifikasi Di Kampar

Oleh: Shm
Selasa, 10 Oktober 2017 18:09:00
BAGIKAN:
KPK Gelar Sosialisasi Gratifikasi Di Kampar.(Foto/shm)

BANGKINANG(POROSRIAU.COM)--- Asisten I Bidang Pemerintahan Sekaligus Plt Kepala Badan Inspektorat Kabupaten Kampar Ahmad Yuzar membuka langsung Sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar di Rumah Dinas Bupati kampar yang ikuti seluruh perwakilan OPD Pemkab Kampar dan Beberapa Asosiasi Usaha yang ada di Kampar.(10/10)

Untuk kita ketahui bersama pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkanya undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi UU Tipikor, Undang - undang memberikan kewajiban bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan tugas atau kewajiban penerima. 

Dalam sambutannya Ahmad Yuzar mengajak ASN dikampar untuk terus membangun sumber daya manusia dan Profesionalisme dalam bertugas.  "Yang harus kita lakukan agar efektif dalam hal upaya pencegahan gratifikasi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundangan saja namun juga yang lebih penting adalah membangun mental orang - orang itu sendiri. Tanpa membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas mustahil dapat berjalan dengan maksimal," Ungkap Yuza.r 

Selanjutnya Ahmad Yuzar menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan tentang gratifikasi maka pada hari ini pemerintah Kabupaten kampar menyelenggarakan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi yang merupakan program pemberantasan korupsi terintegritas.

Selain itu Widyanto Eko Nugroho  selaku Deputi Bidang Pencegahan KPK memaparkan bahwa budaya atau kebiasaan yang perlu dibangun dan dilembagakan di masyarakat adalah budaya bersih melayani dan menolak segala bentuk gratifikasi. Korporasi dan asosiasi harus berpartisipasi secara aktif dan konkret untuk menolak praktik - praktik permintaan secara tidak sah yang di lakukan oleh pegawai negeri ataupun penyelenggaraan negara dengan melaporkan kepada unit pengendalian gratifikasi Kabupaten kampar. (Shm)

Editor: Chaviz

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Sat Lantas Polres Kampar Gelar Sosialisasi SIM dan Etika Berlalu Lintas

    10 bulan lalu

    POROSRIAU.COM - Sat Lantas Polres Kampar bersama Kapolsek Perhentian Raja Ipda Dadan Wardan Sulia melaksanakan sosialisasi Pembuatan SIM dan Etika Berlalu Lintas. Jumat (16/12/2016)

  • Persiapan Operasi Patuh Siak 2017, Kapolres Kampar Gelar Rapat Eksternal

    6 bulan lalu

    Dalam rangka menghadapi operasi Patuh Siak 2017 Polres Kampar gelar rapat eksternal, Kamis (27/4)

  • Bakisa Corp Gelar Seminar Nasional

    tahun lalu

    Kita mau ketika MEA diberlakukan , semua masyarakat Dumai khusunya sudah siap menghadapinya. Apalagi miimnya sosialisasi pemberlakuan MEA itu sendiri

  • Paripurna DPRD HUT Riau Ke 59

    tahun lalu

    Pekanbaru (POROSRIAU.com) - Untuk menghargai dan mengenang jasa pejuang kemerdekaan dan tokoh daerah di Provinsi Riau pada masa lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengucapkan selamat kepada 20 tokoh yang mendapat penghargaan dan sekaligus diberikan

  • DPRD Gelar Konsultasi Penyusunan Ranperda

    tahun lalu

    POROSRIAU.com - DPRD Rohul yang tergabung dalam Balekda atau BP2D melakukan konsultasi kepada Dosen UNRI Hukum Tata Negara Masasai Indra dalam menjalankan Ranperda Inisiatif, acara diselenggarakan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.