Kamis, 21 September 2017
  • Home
  • Kampar
  • Pansus Penyalahgunaan Wewenang DPRD Kampar, Jemput Aspirasi Masyarakat
Senin, 31 Oktober 2016 21:37:00

Pansus Penyalahgunaan Wewenang DPRD Kampar, Jemput Aspirasi Masyarakat

Pansus Penyalahgunaan Wewenang DPRD Kampar, Jemput Aspirasi Masyarakat

Senin, 31 Oktober 2016 21:37:00
BAGIKAN:
Shm
Rombongan Pansus Penyalahgunaan Wewenang DPRD Kampar

 

Bangkinang (Porosriau.com) - Pansus Penyalgunaan wewenang DPRD Kampar jemput aspirasi masyarakat ke Desa Desa menyangkut adanya laporan masyarakat tentang keluhan walimurid yang dipaksa membeli pakaian seragam yang konon kabarnya disediakan oleh pemeribtah kabupaten Kampar.

Rombongan pansus penyalahgunaan wewenang DPRD Kampar ini berjumlah empat orang, berangkat ke Desa Desa di kecmatan XIII koto Kampar pada Senen Tanggal 31/10/2016 ,yaitu Fahmil SE ME selaku ketua Pansus, dari fraksi PPP - PKS, Yudi Rofali dari fraksi Partai Nasdem, Diski, dari Fraksi PAN, dan Kardinal Kasim, dari fraksi Nasdem,

 Kemarahan masyarakat terhadap bupati Kampar sudah mulai tak terbendung lagi, bahkan masyarakat Desa Tanjung Alai sering bahasa yang kurang enak di dengar yang di lontarkan oleh masyarakat Desa Tanjung Alai, ketika Panitia Khusus (Pansus) Penyalah gunaan wewenang DPRD Kabupaten Kampar melakukan dialog dengan beberapa orang ibu - ibu di Desa tersebut.

lajole anak kami la punyo baju sekolahnyo, bapaso juo kami untuk mamboli baju disekolah le," ungkap ibu-ibu desa Tanjung  Alai dirumah salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya.

Wali murit SD 010 Desa Tanjung Alai itu juga mengeluhkan kebijakan pihak sekolah menetapkan satu paket seragan sekolah dengan harga 1 juta. Yang menjadi penyesalan bagi wali murit adalah pihak sekolah yang mengancam untuk mengeluarkan anaknya dari sekolah kalau tidak membeli seragam yang disediakan oleh pemerintah.
"Sebelum anak kami masuk sekolah, kami sudah membelikan seragam merah putihnya, tapi pihak sekolah masih memaksa untuk membeli pakain itu," tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ss salah seorang wali murit, SD 010 Sibiruang, ia menyebutkan bahwa ketika anaknya mendaftar dikenakan biaya 200 untuk pendaftaran, dan 600 biaya seragam sekolah ditambah sebanyak enam stel dan satu pasang sepatu.
"Jika tidak membeli siswa akan terancam untuk dikeluarkan dari sekolah, dan selanjutnya masalah pembayaran itu dilunasi tiga kali bayar," katanya.

Wajib setiap wali murid untuk mengambil baju yang disediakan oleh pihak sekolah, konon katanya kebijakan ini merupakan perintah bupati Kampar Jefry Noer,
Walaupun murid sudah memiliki seragam sekolah namun pihak sekolah juga memaksa untuk mengambil seragam yang disediakan oleh bupati kampar ini.

Di tempat terpisah Ketua Pansus Fahmil SE ME, yang dimintai Porosriau.com tentang tindak lanjut hasil kunjungannya,"kita sampai sampai saat ini baru sebatas mengumpulkan data - data dan bukti yang kuat, kita juga akan minta data - data kepada kawan kawan kita yang anggota pansus lain dan juga kita akan datang ke sekolah sekolah untuk mencocokkan imformasi masyarakat ini," jelas Fahmil.

"Tidak mustahil Juga persoalan ini nantinya akan kita bawa ke Pansus penyalahgunaan wewenang, kalau data dan fakta sudah kuat insyaalloh akan sampai ke pansus, pada kesempatan ini kita baru mengumpulkan data data" ungkapnya.(Shm)

Editor: Chaviz

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Ketua Pansus Penyalahgunaan Wewenang DPRD Kampar Kecewa

    10 bulan lalu

    Ketidak hadiran 20 Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, yang di undang ke gedung Dewan pada senen 28/11/2016 oleh Katua Pansus Penyalah gunaan wewenang DPRD Kampar dalam rangka rapat dengar pendapat

  • Nasrul, Mantan Kadis P dan K Kampar Dituding Peresah Masyarakat

    8 bulan lalu

    BANGKINANG(POROSRIAU.COM) - Dalam hasil laporan khusus (pansus) yang dibacakan wakil ketua pansus DPRD Kampar. Agus Candra pada paripurna dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara perangkat daerah, Kamis (19/1/2017) sangat jelas tertuju kepada m

  • DPRD Kampar Gelar Paripurna Penyampaian Hasil Reses dan LKPJ Bupati Kampar 2016

    4 bulan lalu

    BANGKINANG(POROSRIAU.COM)- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar tentang reses masa bhakti 2014-2019 masa sidang I tahun 2017 dan laporan panitia khusus (Pansus) laporan keterangan pertanggung

  • Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar Tentang Reses Masa Bhakti 2014-2019

    4 bulan lalu

    Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar tentang reses masa bhakti 2014-2019 masa sidang I tahun 2017 dan laporan panitia khusus (Pansus) laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) Bupati Kampar tahuh 2016, sekaligus penutupan masa sidang I dan pembukaan m

  • Terkait Masalah Limbah, Komisi I DPRD Rohul Hearing dengan PT RSI dan Dinas LH

    3 bulan lalu

    Komisi I DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) memanggil manajemen Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Rokan Sawit Industri (RSI) berlokasi di Kecamatan Ujung Batu dan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Rohul, Senin (12/6/2017).

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.