Sabtu, 19 Agustus 2017
  • Home
  • Kampar
  • Puluhan Anggota DPRD Kampar Kembalikan Mobil Dinas
Rabu, 09 Agustus 2017 11:24:00

Terkait PP No 18 TH 2017

Puluhan Anggota DPRD Kampar Kembalikan Mobil Dinas

Oleh: Shm
Rabu, 09 Agustus 2017 11:24:00
BAGIKAN:
Shm
Area parkiran gedung DPRD Kampar penuh sesak berjejer mobil dinas yang di dikembalikan oleh puluhan anggota Dewan.

BANGKINANG(POROSRIAU.COM) -Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Terntang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membuat area parkiran gedung DPRD Kampar penuh sesak berjejer mobil dinas yang di dikembalikan oleh puluhan anggota Dewan.

Aksi pengembalian mobil dinas dari puluhan anggota DPRD Kabupaten Kampar ditanggapi dingin Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri.

Ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/8/2017) sore, kepada Porosriau.com   Fikri mengatakan, pengembalian ini karena murni dari kesadaran anggota dewan setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Keluarnya PP itu ya otomatis anggota dewan dengan kesadarannya mengembalikan karena PP- nya sudah ada," tutur Fikri.

Ketika ditanya adanya perolehan dana transportasi yang nilainya lumayan besar sebagai pengganti kendaraan dinas sehingga melancarkan proses penarikan ini oleh Pemkab Kampar, Fikri belum bisa memastikan berapa angka yang akan diterima anggota DPRD Kampar.

Lantas bagaimana bagi anggota DPRD Kampar yang tak mengembalikan? Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar ini menjawab, bagi mereka yang masih tetap menggunakan mobil dinas yang dipinjam pakai oleh Pemkab Kampar ini berarti mereka tidak akan menerima tunjangan transportasi. "Artinya kalau mereka tak kembalikan maka mereka tak menerima tunjangan transportasi. Jadi gak perlu kita ributkan,"cetusnya.

" Misalnya nanti ada anggota DPRD tak mau kembalikan, jadi berarti mereka tak mau tunjangan transportasi itu," ulas pria yang akrab disapa Ongah ini.

Lebih lanjut Fikri menjelaskan, dari 45 anggota DPRD Kabupaten Kampar, hanya empat unsur pimpinan yaitu Ketua dan empat wakil ketua yang masih berhak mendapatkan kendaraan mobil dinas karena pimpinan melekat dengan jabatan.

"Mobil itu memang dikembalikan namun nanti ada tunjangan trasnportasi dalam rangka menunjang kinerja anggota," kata Fikri.(shm)

Editor: Chaviz

Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Soal Penganggaran Kendaraan Dinas Rp 11 Miliar, Pj Walikota Ngaku Hanya Melaksanakan Yang Sudah Ada

    5 bulan lalu

    Penjabat Walikota Pekanbaru, Edward Sanger mengaku memahami kondisi keuangan Kota Pekanbaru sedang tidak baik dan mengalami rasionalisasi anggaran. Namun tampaknya Pj Wako ini tidak menampik dan terkesan menyetujui atas pembelian puluhan kendaraan dinas

  • Kembalikan Fungsi Terminal Mayang Terurai Sesuai Fungsinya

    4 bulan lalu

    Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan minta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru agar dapat mengembalikan fungsi Terminal Mayang Terurai Jalan Teratai yang saat ini diketahui dijadikan lapak bagi para pedagang untuk berjualan.

  • Gedung Puluhan Miliar Belum Rampung Dan Terbengkalai

    tahun lalu

    Harapan kita, KPA, PPTK dan rekanan proyek yang fenomenal itu diperiksa. Kalau memang ada kesalahan dan merugikan keuangan Negara tentu harus diproses secara hukum, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya,

  • Wah!! Pemda Rohil Pentingkan Mobnas dan Gorden Ketimbang Jalan Masyarakat

    tahun lalu

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Afrizal kesal dengan pemda atas penundaan pelaksanaan pekerjaan penyambungan jalan alternatif yang berada di sei keladi menuju Desa sekapas kecamatan Rantau Kopar.

  • Ketua Pansus Penyalahgunaan Wewenang DPRD Kampar Kecewa

    9 bulan lalu

    Ketidak hadiran 20 Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, yang di undang ke gedung Dewan pada senen 28/11/2016 oleh Katua Pansus Penyalah gunaan wewenang DPRD Kampar dalam rangka rapat dengar pendapat

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.