Senin, 23 Oktober 2017
  • Home
  • Kampar
  • Puluhan Anggota DPRD Kampar Kembalikan Mobil Dinas
Rabu, 09 Agustus 2017 11:24:00

Terkait PP No 18 TH 2017

Puluhan Anggota DPRD Kampar Kembalikan Mobil Dinas

Oleh: Shm
Rabu, 09 Agustus 2017 11:24:00
BAGIKAN:
Shm
Area parkiran gedung DPRD Kampar penuh sesak berjejer mobil dinas yang di dikembalikan oleh puluhan anggota Dewan.

BANGKINANG(POROSRIAU.COM) -Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Terntang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membuat area parkiran gedung DPRD Kampar penuh sesak berjejer mobil dinas yang di dikembalikan oleh puluhan anggota Dewan.

Aksi pengembalian mobil dinas dari puluhan anggota DPRD Kabupaten Kampar ditanggapi dingin Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri.

Ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/8/2017) sore, kepada Porosriau.com   Fikri mengatakan, pengembalian ini karena murni dari kesadaran anggota dewan setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Keluarnya PP itu ya otomatis anggota dewan dengan kesadarannya mengembalikan karena PP- nya sudah ada," tutur Fikri.

Ketika ditanya adanya perolehan dana transportasi yang nilainya lumayan besar sebagai pengganti kendaraan dinas sehingga melancarkan proses penarikan ini oleh Pemkab Kampar, Fikri belum bisa memastikan berapa angka yang akan diterima anggota DPRD Kampar.

Lantas bagaimana bagi anggota DPRD Kampar yang tak mengembalikan? Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar ini menjawab, bagi mereka yang masih tetap menggunakan mobil dinas yang dipinjam pakai oleh Pemkab Kampar ini berarti mereka tidak akan menerima tunjangan transportasi. "Artinya kalau mereka tak kembalikan maka mereka tak menerima tunjangan transportasi. Jadi gak perlu kita ributkan,"cetusnya.

" Misalnya nanti ada anggota DPRD tak mau kembalikan, jadi berarti mereka tak mau tunjangan transportasi itu," ulas pria yang akrab disapa Ongah ini.

Lebih lanjut Fikri menjelaskan, dari 45 anggota DPRD Kabupaten Kampar, hanya empat unsur pimpinan yaitu Ketua dan empat wakil ketua yang masih berhak mendapatkan kendaraan mobil dinas karena pimpinan melekat dengan jabatan.

"Mobil itu memang dikembalikan namun nanti ada tunjangan trasnportasi dalam rangka menunjang kinerja anggota," kata Fikri.(shm)

Editor: Chaviz

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Soal Penganggaran Kendaraan Dinas Rp 11 Miliar, Pj Walikota Ngaku Hanya Melaksanakan Yang Sudah Ada

    7 bulan lalu

    Penjabat Walikota Pekanbaru, Edward Sanger mengaku memahami kondisi keuangan Kota Pekanbaru sedang tidak baik dan mengalami rasionalisasi anggaran. Namun tampaknya Pj Wako ini tidak menampik dan terkesan menyetujui atas pembelian puluhan kendaraan dinas

  • Kembalikan Fungsi Terminal Mayang Terurai Sesuai Fungsinya

    6 bulan lalu

    Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan minta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru agar dapat mengembalikan fungsi Terminal Mayang Terurai Jalan Teratai yang saat ini diketahui dijadikan lapak bagi para pedagang untuk berjualan.

  • Rencana Pemko Beli Mobdin Baru, Ruslan: Pekanbaru Mau Bangkrut Sempat-Sempatnya Mau Beli Mobil

    2 bulan lalu

    Politisi PDI Perjuangan ini menganggap rencana Pembelian Mobil dinas belum urgen (dianggap perlu) mengigat masih banyak kebutuhan masyarakat yang perlu diprioritaskan dari anggaran yang ada.

  • Bupati Kampar Resmikan Empat UPTD Puskemas

    satu bulan lalu

    Dalam acara Kampanye (Germas) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Provinsi Riau tahun 2017, Bupati Kampar H Azis Zaenal,SH,MM meresmikan empat buah sekaligus UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Kampar.

  • Gedung Puluhan Miliar Belum Rampung Dan Terbengkalai

    tahun lalu

    Harapan kita, KPA, PPTK dan rekanan proyek yang fenomenal itu diperiksa. Kalau memang ada kesalahan dan merugikan keuangan Negara tentu harus diproses secara hukum, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya,

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.