Jumat, 24 November 2017
  • Home
  • Meranti
  • ASN Diminta Jangan Hanya Bisa Bebankan Pemerintah dan Masyarakat
Senin, 07 November 2016 13:48:00

ASN Diminta Jangan Hanya Bisa Bebankan Pemerintah dan Masyarakat

Senin, 07 November 2016 13:48:00
BAGIKAN:

MERANTI (porosriau.com) - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H. Said Hasyim terus mendorong peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal itu dengan cara melihat langsung kinerja ASN di beberapa SKPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, Senin pagi (7/11/16).

Turut mendampingi Wabup, Asisten III Sekdakab. Meranti H. T. Akhrial, Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pelatihan Pegawai (BKPP) Meranti Widodo beserta Kabid Diklat dan jajaran, Camat Tebing Tinggi Asrorudin, Kabid Promosi Perindag Meranti Ramdan dan sejumlah pejabat lainnya.

Disela Inspeksi mendadaknya Wabup mengatakan, apa yang dilakukan kali ini merupakan hal rutin untuk melihat sejauh mana tingkat disiplin dan kinerja ASN. Tingkat disiplin salah satunya di ukur dengan tingkat kehadiran dari ASN yang bersangkutan, namun ASN yang baik bukan hanya mengedepankan kehadiran tapi juga kinerjanya dalam bekerja.

"Dalam sidak ini selain tingkat kehadiran kita juga mengukur kinerjanya sesuai tanggung jawab yang diberikan," ujar Wabup.

Sesuai Komitmen Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, dikatakan Wabup H. Said Hasyim, dibutuhkan ASN yang berkinerja tinggi dan mengerti dengan tugas pokoknya. Dengan begitu, apa yang diharapkan yakni percepatan pembangunan di Kabupaten Meranti sehingga mampu sejajar dengan Kabupaten lainnya yang lebih dulu berdiri, dapat diwujudkan. "Kita inginkan setiap ASN memilki tanggung jawab dalam melaksanakan tupoksinya, hal itu bisa kita lihat dari sejauh mana fungsi pengawasan yang di lakukan dilapangan, pembinaan masyarakat dan pencapaian target kinerja," jelasnya.

Ditegaskan Wabup, setiap ASN telah dijamin kesejahteraanya oleh negara melalui pemberian gaji dan tunjangan yang layak, dibalik itu tersemat kewajiban yang harus diberikan oleh ASN terhadap masyarakat. Jangan sampai ASN hanya bisa menerima haknya namun tidak mengerti dengan tanggung jawabnya. "ASN jangan hanya bisa membebani negara dan masyarakat tapi harus bisa memberikan pelayanan terbaik untuk negara dan masyarakat," ujarnya lagi.

Menurut Wabup untuk mengukur baik tidaknya kinerja ASN sangat sederhana hal itu dapat dibuktikan melalui tingkat kepuasan publik. "Sederhana saja untuk membuktikannya, semakin banyak keluhan dimasyarakat menandakan kinerja ASN belum optimal, tapi jika masyarakat puas berarti kinerja sudah baik," terang Wabup.

Menyangkut pelayanan publik itu sendiri diakui Wabup sudah cukup baik karena dirinya belum menemukan keluhan dari masyarakat. "Sejauh ini belum adalah yang sampai mengeluh, namun jika ada sampaikan pada kami maka akan kita evaluasi," ungkapnya.

Dalam Sidaknya kebeberapa SKPD mulai dari Sekretariat Daerah, BKPP, Dinas Kehutanan, Dinas Perindag dan Kantor Camat Tebing Tinggi. Diakui Wabup kehadiran sudah cukup baik. "Kita lihat tingkat kehadiran sudah cukup baik sekitar 95 pesenlah, ada yang tak masuk karena sakit dan izin tugas," paparnya.

Kendati demikian ia tidak menapik ada izin yang dibuat ASN belum sesuai aturan administrasi karena sifatnya hanya memberitahu pimpinan tanpa dilengkapi surat dan bukti yang menguatkan. Menyikapi masalah ini Wabup berharap ASN yang tidak masuk karena sesuatu hal dapat membuat surat resmi yang didukung alasan yang masuk akal. "Kalau memang sakit dan mendadak harus izin kita akan berikan toleransi namun sebaiknya buat surat resmi yang dapat dipertanggung jawabkan. Jangan pula sampai berbohong karena kita akan minta BKD untuk uji petik," ungkapnya.

Bagi pegawai yang tidak disiplin Wabup mengaku tidak segan-segan memberikan sanksi, ini sudah dibuktikan beberapa waktu yang lalu, dimana Pemkab. Meranti melalui BKD telah memberikan sanksi secara lisan/tulisan hingga memutasi pegawai ke Kecamatan.

Dalam apel pagi dilingkungan Sekretariat Pemda Kabupaten Meranti, Wabup menjelaskan minimnya anggaran Pemda saat ini bukan saja dirasakan di Kabupaten Meranti, tetapi juga dialami oleh Kabupaten lainnya di Riau bahkan di Indonesia. Akibat minimnya anggaran beberapa daerah terpaksa melakukan rasionalisasi pegawainya. Kendati demikian ia menegaskan meski dengan anggaran terbatas Kabupaten Meranti tidak ingin melakukan hal serupa atau sedapat mungkin tidak. "Akibat minimnya anggaran hampir semua daerah telah melakukan resionalisasi pegawai, namun kita tidak ingin begitu, kita harap di Meranti tidak terjadi," harapnya.

Satu pesan H. Said Hasyim yang perlu diperhatikan oleh ASN dan tenaga honorer yakni terus tingkatkan kinerja, ASN jangan hanya masuk kantor lalu duduk-duduk terus pulang tanpa tahu apa yang harus dikerjakan. "Setiap ASN itu harus mengerti apa yang menjadi tugasnya, jangan hanya bisa duduk dan menunggu perintah, lakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi kita," pungkasnya.***

Editor: Mus.R

Sumber: Riaugreen

Iklan Lowongan
copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Pimpin Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Meranti ke-8, Bupati Ajak Segenap Masyarakat Bersatu Padu Bangun Meranti

    11 bulan lalu

    SELATPANJANG (POROSRRIAU.COM) - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si bertindak sebagai Pembina Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Meranti Ke-8 Tahun 2016. Upacara dalam rangka mengenang terbentuknya Kabupaten Meranti pada Tanggal 19 Desember 20

  • Disperindag Ajak DPRD Sama-sama Awasi Toko Modren

    9 bulan lalu

    PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Banyaknya toko modren seperti swalayan di Kota Pekanbaru yang tak mengantongi Izin Usaha Toko Modren (IUTM), ditanggapi anggota DPRD Kota Pekanbaru. Anggota dewan meminta kepada dinas terkait agar menindak tegas pelaku usaha, j

  • Cegah Beredar Permen Dot Diduga Ada Narkoba, BPOM dan Disperindag Diminta Turun Kelapangan

    9 bulan lalu

    Terkait di temukannya jajanan anak berbentuk permen dot di duga mengandung narkoba diminta segera di cegah. Jangan sampai jajanan serupa beredar di Pekanbaru ini.

  • Kaban Satpol PP Pekanbaru Mengaku Sulit Tertibkan Kafe Di SM Amin

    8 bulan lalu

    PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Ada yang aneh dari pernyataan Kepala Badan (Kaban) Satpol PP Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian. Dirinya mengaku sulit untuk menertibkan usaha tak berizin yang berdiri diatas lahan milik pribadi.

  • Disnakanla Siak Tegaskan Stok Sapi Terpenuhi

    tahun lalu

    SIAK (POROSRIAU.com) - Jelang perayaan hari Raya Idul Adha 1437 H, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak, Susilawati menyebutkan tidak akan terjadi kelangkaan sapi, sebab, ketersediaan sapi yang dimiliki oleh peternak sapi yang ada di daera

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.