Senin, 25 September 2017
  • Home
  • Meranti
  • Jika Langgar Aturan, Wabup Tak Segan Copot Jabatan Pegawai
Senin, 29 Agustus 2016 19:08:00

Jika Langgar Aturan, Wabup Tak Segan Copot Jabatan Pegawai

Oleh: Eka
Senin, 29 Agustus 2016 19:08:00
BAGIKAN:
Wabup Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim MSi
MERANTI (PR) - Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H. Said Hasyim serius melihat dan mengamati prilaku pegawai dilingkungan Pemkab. Meranti, dirinya tak ingin kerusuhan di Meranti yang terjadi baru-baru ini terulang, dan ditakutkan kerusuhan justru terjadi akibat dari oknum PNS yang tidak komit menjalankan amanah, dengan bermain-main dengan uang rakyat, karena diyakini rakyat juga memperhatikan hal itu.
 
Sebelum itu terjadi, Wabup menghimbau sebagai aparatur yang diberikan amanah menggunakan uang rakyat laksanakan amanah itu dengan sebenar-benarnya.
 
"Kita diberi amanat menggunakan uang rakyat maka jangan bermain-main, korupsi lebih berbahaya karena akibatnya dapat menyengsarakan banyak orang, saya ingatkan hati-hati kepada semua pegawai khususnya pengguna anggaran,"ujar H. Said Hasyim saat memimpin Apel Senin dihalaman Kantor Bupati, Senin (29/8).
 
Wabup berharap kepada pegawai dijajaran Pemkab. Meranti dapat mengambil hikmah atas peristiwa berdarah yang terjadi dan mempedomaninya. Bagaimana gencarnya masyarakat mencari kebenaran atas prilaku aparat penegak hukum yang dinilai tidak rasional. 
 
Dan Said Hasyim meyakini aktifitas korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai juga diperhatikan oleh rakyat dan bukan tidak mungkin rakyat akan bertindak. "ini hanya menunggu waktu saja, rakyat akan bertindak, masyarakat meranti tidak takut kehilangan nyawanya walaupun dihadang dengan senjata, pentungan dan kainnya. Masyarakat sudah benci dengan ketidakadilan, bosan melihat jalan baru setahun dibangun sudah hancur begitu juga fasilitas publik lainnya. Masyarakat sudah benci melihat tindak tanduk oknum aparatur yang semena-mena memakan uang rakyat," ujarnya.
 
Selain korupsi Said Hasyim juga menyoroti aktiftas oknum pegawai yang suka mengunjungi tempat-tempat yang tidak semestinya menurutnya hal itu hanya akan menimbulkan masalah. "Saya ingatkan kepada karyawan dan karyawati jangan bermain ditempat yang tidak seharusnya dikunjungi dan jangan menggunakan obat-obatan yang bisa merusak otak," jelasnya seiring maraknya peredaran obat-obatan terlarang di Meranti akhir-akhir ini.
 
Pada kesempatan itu, secara pribadi dan institusi H. Said Hasyim mengapresiasi langkah Kapolda Riau dan Kapolri yang telah bertindak tegas dan cepat dalam hal mengamankan peristiwa yang terjadi. Terbukti dari berita yang diperolehnya langsung dari Kapolda Riau Brigjendpol. Supriyanto, Polda Riau telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus berdarah di Meranti. Namun tidak tertutup kemungkinan bertambahnya tersangka karena saat ini Polda Riau masih mendalami pemeriksaan terhadap 15 oknum polisi yang diduga melanggar SOP dalam melaksanakan penindakan terhadap almarhum Ari Adi Pratama hingga menyebabkan honorer DPPKAD Meranti ini meninggal dunia.
 
"Ini menandakan Polri bertindak tegas menegakkan aturan, bukan saja pada pelanggaran SOP dijajarannya, tetapi hal lain juga termasuk pelanggaran penggunaan uang rakyat, semua yang melanggar hukum akan ditindak,"ujar Wabup lagi.
 
Untuk itu Wabup mengingatkan kepada pemegang jawabatan yang diberikan amanah, dan amanah itu hakikinya berasal dari uang rakyat jangan melakukan aturan sendiri, ada UU yang mengaturnya. "Saya ingatkan SKPD bukan milik Kepala SKPD jadi jangan sesukanya, jalani kegiatan dengan aturan dan UU yang berlaku," tegas H. Said Hayim.
 
Sementara itu terkait kinerja pejabat pengguna anggaran PPTK, KPA yang sengaja melalai-lalai pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan realisasi APBD Meranti rendah, ia mengaku geram dan tak segan-segan mencopot jabatan pegawai yang bersangkutan. 
 
"Jika ditemukan itu kelalaian SKPD, diingatkan sekali tapi masih saja keras kepala, saya tidak akan segan-segan untuk mencopot jabatannya, saya selalu mengingatkan dana yang sudah dianggarkan segara proses dan dijalankan, jangan akibat kelalaian akhirnya dicoret," jelas Said Hasyim.
 
Ia mengaku tidak akan tebang pilih dalam menindak pegawai yang tak becus. "Saya tidak peduli apakah anak asli meranti atau tidak yang penting melaksnakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jika harus dicopot saya akan copot, saya tidak takut, saya minta jalankan tanggung jawab yang sudah diamanahkan," paparnya berapi-api.
 
Dan menyangkut pelaksanaan kegiatan yang telah dijalankan SKPD, dirinya meminta segera dikoordinasikan kepada Kepala Daerah, karena hal iru harus diketahui Kepala Daerah untuk dioertanggung jawabkan dihadapan Wakil Rakyat di DPRD. 
 
"Semua kegiatan harus diketahui oleh Kepala Daerah, karena yang bertanggung jawab terhadap hal itu adalah Kepala Daerah, dan itu akan dipertanggung jawabkan dihadapan wakil rakyat," jelasnya.
 
Demi berjalan mulusnya setiap kegiatan sesuai harapan masyarakat, H. Said Hasyim meminta pejabat terkait untuk mengawasi, khususnya untuk kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan. "Saya minta PPTK, KPA dapat mengawasi kegiatannya begitu juga konsultan pengawas jangan hanya sekedar formalitas, awasi serius sesua kontrak yang telah dibuat," ujar Wabup.
 
Ia menegaskan kepada seluruh jajaran Pemkab. Meranti untuk berobah kearah lebih lebih, yang dimulai dari kesadaran diri sendiri. "Kalau hari ini kita tidak berobah kapan lagi, masyarakat memperhatikan kita, mereka tidak bodoh, mereka sangat peduli dan itu dibuktikan pada kasus berdarah yang baru saja terjadi," jelasnya lagi.
 
"Tanamkan niat dengan tulus ikhlas, jika untuk kaya pegawai tidak mungkin tak bisa, dan jangan memperlihatkan sesuatu yang berlebihan," ujar Wabup.
 
Dicontohkannya dalam membangun rumah sesuaikanlah dengan jabatan dan pekerjaan jangan sampai masyarakat justru bertanya-tanya, apa kerjaanya, kenapa rumahnya seperti istana, disuatu sisi masyarakat sebelah masih miskin. "saya tidak menghalagi pegawai memiliki rumah mewah tapi hitung-hitunglah sesuaikan dengan jabatan kita," paparnya.
 
Akhir kata ia meminta penggunaan uang rakyat harus sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. "Satu rupiah uang yang digunakan harus benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, semuanya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, semua yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan yang maha kuasa," pungkasnya. 
Editor: Risma

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • ASN Diminta Jangan Hanya Bisa Bebankan Pemerintah dan Masyarakat

    11 bulan lalu

    MERANTI (porosriau.com) - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H. Said Hasyim terus mendorong peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal itu dengan cara melihat langsung kinerja A

  • Wabup Meranti: Kinerja ASN Diukur dari Tingkat Kepuasan Publik

    11 bulan lalu

    MERANTI (Porosriau.com) - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim terus memantau kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, terutama di SKPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

  • Zul As Belum Tepati Janji Bayar Gaji Honorer Sesuai UMK

    tahun lalu

    DUMAI(POROSRIAU.com) - Sejumlah janji yang digadang-gadang oleh Wali Kota Dumai, H Zulkifli As sewaktu melakukan kampanyenya bersama pasangan Eko Suhardjo yang akan bertarung di Pilkada Dumai tahun 2015 lalu ternyata masih belum ditepatinya, Salah satunya

  • Lantik Pejabat Eselon II dan III, Wabub Ingatkan Jabatan Bukan Hak Tapi Tugas Yang Diberikan Pimpinan

    9 bulan lalu

    SELATPANJANG(POROSRIAU.COM) - Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H. Said Hasyim, melakukan pengukuhan dan pelantikan Pejabat Struktural Eselon II dan II dilingkungan Pemkab Meranti. Pelantikan dalam rangka mempercepat kinerja organisasi dalam menggesa pem

  • Disperindag Ajak DPRD Sama-sama Awasi Toko Modren

    7 bulan lalu

    PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Banyaknya toko modren seperti swalayan di Kota Pekanbaru yang tak mengantongi Izin Usaha Toko Modren (IUTM), ditanggapi anggota DPRD Kota Pekanbaru. Anggota dewan meminta kepada dinas terkait agar menindak tegas pelaku usaha, j

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.