Rabu, 23 Agustus 2017
  • Home
  • Pekanbaru
  • BISA Bogkar Video Aksi Pembongkaran Ilegal Kotak Suara
Selasa, 14 Maret 2017 19:33:00

BISA Bogkar Video Aksi Pembongkaran Ilegal Kotak Suara

Oleh: Eza
Selasa, 14 Maret 2017 19:33:00
KPU Pekanbaru Diminta Tunda Penetapan Paslon
BAGIKAN:
Eza
BISA Bogkar Video Aksi Pembongkaran Ilegal Kotak Suara

PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Walikota Pekanbaru Drs H Dastrayani Bibra MSi dan Said Usman Abdullah, pasangan BISA secara resmi melaporkan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru, yang dilaksanakan 15 Februari lalu, ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI.

Laporan bernomor : 005/LP/PGBW/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017 tersebut, meminta Bawaslu RI mengambil alih serta mendindaklanjuti kasus kecurangan-kecurangan yang terjadi di Pilkada Pekanbaru, secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Laporan, juga ditembuskan ke Presiden RI Joko Widodo, KPU RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bawaslu Riau, KPU Kota Pekanbaru dan Panwaslu Pekanbaru, untuk melakukan penundaan penetapan pasangan calon terpilih yang digelar 15 Februari 2017 lalu.

Kuasa hukum Paslon BISA, Wan Subiantriarti SH MH, mengatakan, dalam Pilkada lalu, banyak terjadi gejolak pelanggaran secara TSM. Dia menuding, TSM itu dilakukan oleh penyelenggara pilkada, pengawas Pilkada serta Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain keterlibatan ASN, hal yang paling krusial dalam laporannya tersebut adalah pembongkaran paksa kotak suara yang dilakukan dan disaksikan oleh penyelenggara Pilkada Pekanbaru, pada 15 Februari 2017 lalu.

"Pilkada Pekanbaru jelas tidak integritas. Kotak suara dibongkar paksa oleh PPS, KPPS, Panwas Kecamatan dan Lurah di Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Sail pada sore hari," kata Wan, kepada wartawan, saat dikonfirmasi, Selasa (14/3) pagi.

"Ini jelas dibongkar, bukan dibuka. Kalau dibuka, itu harus sesuai perintah Mahkamah Konstitusi. Ini jelas kecurangan dengan melakukan pembongkaran secara ilegal dan mengganti data di dalamnya seperti yang terlihat dalam video," lanjut Wan.

Atas kecurangan itu, dia menyebutkan bahwa Pilkada Pekanbaru menabrak aturan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dimana, dalam pasal 20 huruf "Q" disebutkan, dalam pengamanannya, kotak suara harus terjaga keutuhannya (segel) setelah perhitungan suara selesai. 

Selain itu, pasal 20 huruf "R" juga disebutkan, tidak ada pengawas Pilkada yang boleh melakukan pembongkaran kotak suara yang disegel oleh KPPS. Pelanggaran itu tidak sesuai dengan UUD 1945 amandemen pasal 22 ayat 1 yang berbunyi pemilihan umum dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

"Kami tidak melakukan gugatan hasil selisih suara di MK dikarenakan keterlibatan ASN seperti Camat, Lurah, Kadis, Kabag, KPPS, PPS, dan PPK membuat hasil pemilihan tersebut berselisih sangat jauh. Semuanya sudah terkondisikan dan Pilkada Pekanbaru seperti akal-akalan dan formalitas saja," cetusnya. 

Dari dua file rekaman video yang masing-masing berdurasi sekitar 2,5 menit itu, tampak sejumlah orang membongkar kotak suara. Kemudian membuka sejumlah amplop dokumen dalam kotak ‎itu dan menukar dokumen dalam amplop itu.

Dilihat secara seksama, di kotak suara itu tertulis jelas berisi dokumen dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya.‎ (Eza

 

 

Editor: Chaviz

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Pasutri Simpan Setengah Kilogram Sabu Asal Malaysia di Kotak Tusuk Gigi

    8 bulan lalu

    BENGKALIS (POROSRIAU.COM)- Pasangan suami istri berinisial CC (45) dan istrinya BK (30), terpaksa diamankan jajaran Reserse Narkoba Polres Bengkalis, Provinsi Riau. Pasutri yang diduga bandar narkoba itu ditangkap Rabu (21/12/2016), siang tadi bersama set

  • Demo Mahasiswa Tuntut Jokowi Mundur, Di Solo Ricuh

    8 bulan lalu

    SOLO(POROSRIAU.COM) -- Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan Balai Kota, Solo. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya lantaran tak membuat program pro rakyat seperti yang digadang-gadangkan saat kampanye.

  • Hadapi Pilkada 15 Februari, KPU Terus Matangkan Pelaksanaan

    6 bulan lalu

    PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- lima hari tinggal Pelaksanaan pemilihan kepada daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan berbagai persiapan, teruatama persiapan kelengkapan logistik.

  • Kelompok Penyihir Kirim "Santet" untuk Lengserkan Donald Trump

    6 bulan lalu

    POROSRIAU.COM--Tepat tengah malam, saat jarum jam menunjuk angka 12, Jumat (25/2/2017), para pengikut berbagai aliran sihir di Amerika Serikat mengirim "guna-guna" kepada Donal Trump, agar dia lengser dari jabatan Presiden AS.

  • Anggaran Pelaksanaan Pilkades di Rohil Belum Jelas

    5 bulan lalu

    Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2017 yang akan diikuti sebanyak 101 Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir tampaknya menemui kendala. Pasalnya, hingga saat ini anggaran pelaksanaan Pilkades tersebut belum juga ada tanda kejelasan.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.