Rabu, 22 November 2017
  • Home
  • Pekanbaru
  • Bahas APBD P 2017, TAPD Yang Hadir Cuma Ekornya, Romi: DPRD Ini Bukan Lembaga Odong-Odong
Rabu, 13 September 2017 11:16:00

Bahas APBD P 2017, TAPD Yang Hadir Cuma Ekornya, Romi: DPRD Ini Bukan Lembaga Odong-Odong

Oleh: Eza
Rabu, 13 September 2017 11:16:00
BAGIKAN:
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, John Romi Sinaga (foto/datariau)

PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru saat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Pekanbaru beberapa kali bolos bahkan ada yang tidak hadir dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) 2017 yang digelar di ruang Paripurna, Selasa (12/09)

Bahkan anggota Banggar mempertanyakan kehadiran TAPD hanya di wakilkan oleh staf di dinas atau Tidak dihadiri langsung oleh kepala dinasnya. 

" Bahas anggaran dan untuk perkembangan Kota Pekanbaru masa cuma dihadiri oleh ekornya saja kepalanya mana???," ungkap anggota Banggar DPRD Pekanbaru, Yusrizal. 

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, John Romi Sinaga mengaku heran dengan TAPD Pemko Pekanbaru yang dianggap tak serius dalam menganulir kepentingan masyarakat. Padahal, pembahasan APBD P 2017 ini memiliki peranan yang cukup penting untuk mempercepat gerak roda pembangunan, terutama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Harusnya seluruh kepala OPD hadir dalam pembahasan APBD P 2017 sekarang ini. Kalau seperti ini, banyak yang tak hadir apa yang mau dibahas. Hargai lembaga DPRD ini, DPRD ini bukan lembaga odong-odong," cetus Politisi PDI P itu, usai membahas lanjutkan APBD P 2017.

Meskipun beberapa perwakilan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru dan asisten hadir, itu tidak cukup dalam pembahasan APBD P 2017 tanpa kehadiran dari Satuan Kerja (Satker) dalam menyamakan persepsi, penyusunan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi agar berjalan dengan baik.

"Yang hadir hanya Plh Sekdako dan para asisten. Kepala OPD seperti Bappeda, Bapenda dan lainnya tak hadir. Bagaimana kita mempertanyakan soal keuangan daerah, tentu kita tanya pendapatan dulu, makanya rapatnya kita skor," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru, Senin (28/08/17) mengembalikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD ke Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Pengembalian itu, buntut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tidak melengkapi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.

Tak Selesai, Walikota Terancam di Berhentikan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan batas akhir pengesahan APBD yaitu satu bulan sebelum tutup tahun anggaran sekitar bulan November.

Dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 321 ayat 2 disebutkan, DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 6 bulan.

Namun, sanksi tersebut tidak berlaku bagi DPRD jika kepala daerah terlambat menyampaikan raperda kepada DPRD. Hal ini disebutkan dalam Pasal 312 ayat 3, yaitu, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah diundangkan melalui lembaran negara Nomor 73 tahun 2017.

Pada pasal 37, ayat 4 mengenai bentuk sanksi administratif dijelaskan berupa :

teguran tertulis;

tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan;

tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan;

penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah;

pengambil alihan kewenangan perizinan;

penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/ atau dana bagi hasil;

mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan;

pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan; dan/atau

Pemberhentian. (Eza)

Editor: Chaviz

Iklan Lowongan
copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Luruskan kembali Peran dan Fungsi KNPI Kampar Yang "Amburadul"

    tahun lalu

    Menggelendingnya Issu KNPI Kampar salah arah dan di politisir untuk kepentingan Pilkada 2017 mendatang, Kader Gunung Sahilan Darussalam Kampar Yusroni Tarigan, S.Sos Angkat bicara.

  • Pimpin Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Meranti ke-8, Bupati Ajak Segenap Masyarakat Bersatu Padu Bangun Meranti

    11 bulan lalu

    SELATPANJANG (POROSRRIAU.COM) - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si bertindak sebagai Pembina Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Meranti Ke-8 Tahun 2016. Upacara dalam rangka mengenang terbentuknya Kabupaten Meranti pada Tanggal 19 Desember 20

  • Lantik Pejabat Eselon II dan III, Wabub Ingatkan Jabatan Bukan Hak Tapi Tugas Yang Diberikan Pimpinan

    11 bulan lalu

    SELATPANJANG(POROSRIAU.COM) - Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H. Said Hasyim, melakukan pengukuhan dan pelantikan Pejabat Struktural Eselon II dan II dilingkungan Pemkab Meranti. Pelantikan dalam rangka mempercepat kinerja organisasi dalam menggesa pem

  • Haul Sulthonul Auliya Syeikh Abdul Qadir Al Jaelani

    10 bulan lalu

    SELATPANJANG(POROSRIAU.COM) - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim menghadiri acara 'Haul Sulthonul Auliya' Syeikh Abdul Qadir Al Jaelani di Desa Dwitunggal Kecamatan Rangsang. Acara silahturahim dan zikir bersama agar mendapat rahm

  • Hj Hermiati Sebut Tidak Ada Agenda Bupati Dengan OPD Hari Itu

    6 bulan lalu

    Soal ketidakhadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam sidang Paripurna DPRD KabupatenKampar dengam agenda penyampaian hasil reses anggota DPRD Kampar dan laporan Pansus LKPJ yang digelar pada senen tanggal 8/5/2017 silam. Mendapat reaksi keras oleh

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.