Jumat, 22 September 2017
  • Home
  • Pekanbaru
  • DPRD Ingatkan Pemprov Perbaiki Kwalitas Pendidikan
Selasa, 17 Januari 2017 18:21:00

Pengelolaan SMA ke Provinsi

DPRD Ingatkan Pemprov Perbaiki Kwalitas Pendidikan

Oleh: Eza
Selasa, 17 Januari 2017 18:21:00
BAGIKAN:
int
Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru, Fikri Wahyudi Hamdani.

PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Kewenangan pendidikan SMA dan SMK Negeri sudah beralih ketangan Pemerintah Provinsi Riau, membuat DPRD Kota Pekanbaru mengingatkan kepada Pemrov Riau bisa memperbaiki kwalitas pendidikan yang ada. Bahkan pihak-pihak terkait, termasuk pihak komite sekolah diharapkan bisa memberikan dukungan atas kebijakan tersebut.

Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Fikri Wahyudi Hamdani. Ia sangat setuju peralihan kewenangan ini. Sebab, selama ini campur tangan Pemprov Riau melalui Disdik, sangat minim ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru.

"Mulai dari bantuan perbaikan sarana, pembangunan sekolah baru dan bantuan anggaran lainnya. Makanya, dengan adanya kewenangan ini, justru diharapkan kuwalitas pendidikan di Kota Bertuah ini, akan lebih bagus dari sebelumnya," kata Fikri ketika di konfirmasi di DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (17/1).

Selain itu Fikri menjelaskan dengan perubahan kewenangan ini, bisa memperbaiki kualitas pendidikan. Sehingga mulai sekarang tentunya Pemprov harus bantu full. Karena begitu banyak persoalan pendidikan di Kota Pekanbaru ini, terutama minimnya anggaran. 

"Makanya siapapun, harus mendukung ini," jelas Fikri.

Disinggung mengenai kebijakan ini menitikberatkan kepada keberadaan komite sekolah, dan tidak boleh memungut biaya apapun lagi kepada orangtua siswa, Fikri mengakui berbagai pungutan masih saja terjadi dan sangat memberatakan masyarakat terutama orang tua siswa.

" Selama ini laporan yang kerap masuk ke DPRD, memang banyak orangtua siswa mengeluh dengan sejumlah iuran yang ditetapkan pihak komite sekolah. Padahal, tidak semua orangtua siswa setuju," sebutnya. 

Selian banyaknya dugaan pungli di tingkat SMA dan SMK Negeri, pihaknya di Komisi III juga meminta iuran atau pungutan lainnya di tingkat SMP dan SD Negeri, juga tidak diperbolehkan. Karenanya, domain untuk tingkat SD dan SMP ini, tetap di bawah Disdik Pekanbaru, harus melakukan hal yang sama, seperti yang akan dilakukan Disdik Riau.

"Apalagi iuran yang dilakukan komite sekolah selama ini, menjadi sorotan banyak pihak. Sebab, hampir setiap tahun, selalu terjadi pungli. Baik saat penerimaan siswa baru, perpisahan dan sebagainya. Pungli yang dilakukan dengan berbagai modus. Ini yang tidak boleh dilakukan lagi," sebutnya. 

Karena itu, Komisi III dalam waktu dekat akan memanggil Disdik Pekanbaru, untuk digelar rapat dengar pendapat (hearing). Hearing ini akan fokus mengenai data dan kekurangan sarana dan bagaimana caranya, mendongkrak kualitas sekolah tersebut. 

Seperti diketahui, untuk operasional sekolah SMA dan SMK Negeri, terutama dalam mencukupi kekurangan guru, kebijakan Pemprov Riau tahun 2017 ini, untuk pendidikan dianggarkan 29 persen dari total APBD, sehingga Pemerintah Provinsi juga membantu sekolah dengan cara menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah. (Eza)

 

Editor: Chaviz

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Ternyata Bantuan APBD Propinsi Riau Ta 2016 Untuk Kab. Inhu Rp 355 M

    12 bulan lalu

    Inhu (POROSRIAU.com) - Komisi B DPRD Provinsi Riau menggelar kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Inhu, Jumat (16/9), Kunker tersebut dimanfaatkan Bupati Inhu H Yopi Arianto untuk memberikan &lsqu

  • 2017, Pemprov Tidak Anggarkan Dana Beasiswa

    9 bulan lalu

    PEKANBARU (POROSRIAU.COM)-- Pada tahun 2017 mendatang, Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tidak akan mengajukan anggaran untuk beasiswa dalam APBD Riau ke Komisi C DPRD Riau. Kebijakan ini merupakan sebuah kabar yang

  • Gubernur Riau: Jangan Ada Pungli Saat Bagi Rapor

    9 bulan lalu

    PEKANBARU(POROSRIAU.COM) -- Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman memperingatkan kepada pihak sekolah, guru ataupun komite untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) kepada wali murid dan siswa saat pembagian rapor. Akan ada sanksi tegas bagi yang tetap

  • Lantik Pejabat Eselon II dan III, Wabub Ingatkan Jabatan Bukan Hak Tapi Tugas Yang Diberikan Pimpinan

    9 bulan lalu

    SELATPANJANG(POROSRIAU.COM) - Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H. Said Hasyim, melakukan pengukuhan dan pelantikan Pejabat Struktural Eselon II dan II dilingkungan Pemkab Meranti. Pelantikan dalam rangka mempercepat kinerja organisasi dalam menggesa pem

  • Haul Syekh Abdul Kadir Jaelani di Desa Insit, Ribuan Jemaah Thoriqat Padati Surau Agung

    8 bulan lalu

    SELATPANJANG(POROSRIAU.COM) - Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H. Said Hasyim, menghadiri acara Haul Syech Andul Kadir Jaelani ke-13 di Surau Agung, Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Selasa (10/11/2016) malam.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.