Jumat, 22 September 2017
  • Home
  • Pekanbaru
  • Genjot PAD, Dispenda Gandeng Perusahaan IT dan Bank
Senin, 07 November 2016 09:47:00

Genjot PAD, Dispenda Gandeng Perusahaan IT dan Bank

Oleh: Firman
Senin, 07 November 2016 09:47:00
BAGIKAN:

PEKANBARU (porosriau.com) - Untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari 11 objek pajak yang dikelola, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru menggandeng ahli Information Technology (IT) dan juga melibatkan pihak bank, baik swasta maupun bank milik pemerintah.

Pasalnya, seperti diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru, Azharisman Rozie ketika ditemui diruang kerjanya, Jum'at (4/11), saat ini Dispenda belum memiliki database 11 objek pajak.
 
"Ketika dilantik dan ditugaskan di Dispenda, kita mengadakan identifikasi terkait permasalahan. Jadi dari identifikasi itu, pertama tidak tersedianya database terhadap 11 pajak. Yang kedua adalah kita belum satupun menggunakan IT. Padahal Kota Pekanbaru ini sudah dicanangkan oleh Pak Walikota menjadi Smart City (Kota Pintar,red), yang ketiga SDM kita. Kita tahu la SDM ASN kita ini seperti apa, yang keempat sarana dan prasarana kita yang belum memadai. Dari keempat identifikasi tadi, kita mempelajari seperti apa permasalahan pendapatan daerah kita ini. Ternyata dari persoalan yang diidentifikasi, maka kondisi Kota Pekanbaru termasuk pada gradien dua," ungkap Haris panggilan Kepala Dispenda menjelaskan.
 
Lebih jauh dijelaskan Haris, untuk grade pertama yakni daerah yang memiliki potensi tinggi, namun SDM rendah, sedangkan grade dua, potensi tinggi SDM rendah, sedangkan yang ketiga, potensi rendah SDM rendah, keempat, potensi rendah SDM tinggi.
 
"Untuk yang tinggi itu negara-negara maju. Yang keempat tidak menjadi masalah. Kalau kita (Pekanbaru,red) grade dua, dimana potensi tinggi sumber daya rendah. Ini harus kita akui, maka saya mempunyai Catur Cita Sukses disini (Dispenda,red)," ucapnya.
 
Dipaparkan Kepala Dispenda, Catur Cita Sukses adalah sukses dalam pendataan.
"Apa itu Catur Cita Sukses. Yang pertama sukses pendataan. Kurun waktu selama tiga bulan saya disni, baru yang bisa saya data dengan baik adalah potensi hotel, potensi restauran. Nah mestinya harus ada satu lagi yang mesti kita buat, ingin saya lakukan di 2017 awal. Saya merencanakan pertengahan 2017 sudah ada data PBB yang Valid. Jadi artinya itu database. Yang saya lakukan peningkatan itu adalah seperti pajak hotel. Pajak hotel yang potensial itu adalah Rp 66 miliar pertahun, sekarang baru dibawah Rp 20 milar. Untuk target tinggi, yakni lebih kurang Rp 40 miliar, namun Rp 26 miliar tembus, itu sporadis," urainya.
 
Ditegaskan Kadispenda, penggunaan IT dalam menggenjot PAD sangat perlu diterapkan, oleh sebab itu, pihaknya menggandeng perusahaan IT dan bank.
 
"Penggunaan IT, makanya PBB sekarang bisa dibayar melalui online. Perlu kita membangun displin, sementara SDM dan keuangannya tidak mencukupi, berapa lagi duit APBD yang harus dikeluarkan untuk itu. Oleh sebab itu kita tawarkan kepada pihak ketiga, dunia usaha. Kenapa dunia usaha, yakni bagaimana memberikan ruang gerak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, terutama dunia usaha. Maka IT ini kita tawarkan kepada dunia usaha. Kita coba tawarkan kepada seluruh bank pemerintah, sekarang yang sudah BNI sama BJB, BRK baru saja mau mulai, padahal dari awal saya sampaikan. Kita juga bekerjasama dengan pihak IT untuk menyediakan alat. TMD namanya, TMD, taping, monitoring, divais.
 
Kerjasama yang dijalin Dispenda dengan perusahaan IT dan bank tidak membenai APBD.
 
"Kita tidak menggunakan APBD. Kita menggunakan alat itu karena kita masih melihat pihak-pihak yang mebayar pajak hotel, restoran, pajak parkir, pajak hiburan.., belum sepenuhnya mereka membayar sesuai dengan apa yang kita perkirakan, makanya kita pakai alat TMD. Kita kekurangan APBD, jadi bagaimana kita cara nya melibatkan pihak ketiga. BNI, BTN, BRI, BJB siap bantu. Sebagai salah satu contoh, kami sekarang melakukan tayang, kami diberikan cuma-cuma oleh perusahaan itu (IT). Jadi mereka meminjamkan alat dan dibiayai oleh pihak bank. Keuntungan pihak bank, untungnya uang itu singgah ke dia (bank,red), tapi kan tak bisa lama-lama uang di mereka itu, dibandingkan dengan BRK setahun bisa nyimpan uang itu, berapa duitnya. Mestinya bank daerah harus tanggap. Bank lain yang hanya mengharapkan uang itu singgah 1x24 jam, mau dia berinvestasi," ujarnya.(fir)
 
Editor: Mus.R

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Bangunan Proyek Ratusan Juta Disdikbud Siak Jadi Sarang Tikus

    tahun lalu

    SIAK (POROSRIAU.com) - Bangunan gedung bertingkat Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, yang konon dibangun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Siak tahun 2010, sampa

  • Ilmu Menjahit Modal Yang Luar Biasa

    11 bulan lalu

    Rombongan karyawan Perwakilan PT.Semen Padang Provinsi Sumatera Barat yang akan memasuki masa pensiun bersama masyarakat kelompok tani sekitar perusahaan sebanyak 20 orang kunjungi lahan Usaha Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi (RTMPE) dan Pusat Kegia

  • PLTG 250 MW Mampu Atasi Krisis Listrik di Pekanbaru

    11 bulan lalu

    Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berkapasitas 250 Megawatt (Mw) mampu mengatasi krisis listrik yang selama ini terjadi di Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu, Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan (PD Pembangunan) Kota Pekanbaru

  • Pemkab Rohil Segera Evaluasi Dana CSR Perusahaan

    10 bulan lalu

     - Pemkab Rokan Hilir, Provinsi Riau menyayangkan sebagian besar perusahaan yang beroperasi didaerah itu selain belum tergarap dengan maksimal, juga masih minim menyalurkan bantuan sosial atau

  • Serapan PBB Pekanbaru Capai Rp 56 Miliar

    10 bulan lalu

    Sampai kini, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru hanya mampu serap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp56 miliar. Alasannya, serapan jauh dari target karena banyak data sampah.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.