Minggu, 19 November 2017
  • Home
  • Pekanbaru
  • Informasi Tak Sedap Terkait Mobil Dinas Beredar Dilingkungan Pemko Pekanbaru
Jumat, 08 September 2017 17:21:00

Informasi Tak Sedap Terkait Mobil Dinas Beredar Dilingkungan Pemko Pekanbaru

Oleh: Firman
Jumat, 08 September 2017 17:21:00
BAGIKAN:
Plt Kepala BPKAD Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan
PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Informasi tak sedap terkait mobil dinas (Mobdin) berembus dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, yang mana disebutkan pejabat dilingkungan Pemko mengambil langsung Mobdin yang sebelumnya dipakai anggota dewan ke DPRD kota Pekanbaru untuk digunakan.
 
"Katanya sudah ada Sekretaris Dinas yang pakai, mereka main ambil saja ke sana (Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru,red)," ungkap salah seorang pejabat dilingkungan Pemko Pekanbaru yang enggan namanya dipublikasikan, Jumat (8/9/2017).
 
Menanggapi informasi ini, Plt Kepala Badan (Kaban) Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan ketika dikonfirmasi media mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.
 
Menurut Alek Kurniawan, dirinya belum menerima kendaraan dinas anggota dewan dari Sekwan.
 
"Belum ada progresnya di kita. Kalau secara resmi ke BPKAD belum ada diserahkan," ungkap Alek Kurniawan.
 
Ketika disinggung terkait sejumlah pejabat yang langsung mengambil Mobdin ke Sekwan, Alek mengaku tidak mengetahuinya.
 
"Kalau itu saya tidak tau. Yang jelas sampai sekarang belum ada yang diserahkan ke kita (BPKAD,red)," ujar Alek Kurniawan.
 
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Pekanbaru Ahmad Yani merinci kegunaan Mobdin yang dikembalikan para legislator. Dari 37 unit Mobdin yang dipinjam pakai anggota dewan, Ahmad Yani memastikan tidak semuanya dikirim ke BPKAD Pekanbaru.
 
Pasalnya, akan ada beberapa unit yang distandby-kan di Sekretariat DPRD Pekanbaru untuk mobil operasional komisi dan operasional lainnya. Hal ini juga dibenarkan aturan secara resmi. "Memang sekarang masih kita parkirkan di basement DPRD ini. Karena belum semuanya (anggota dewan,red) mengembalikan," ungkap Ahmad Yani kepada wartawan.
 
Hingga saat ini, dari 37 unit mobdin yang dipakai anggota dewan, baru 11 unit yang dikembalikan. Selebihnya belum dilakukan, meski Sekwan sudah beberapa kali menghimbaunya.
 
Saat ini 11 unit mobil yang terdiri dari jenis Kijang Innova dan Nissan XTrail, dijejerkan di parkiran DPRD. Tidak jarang, staf menggunakan Mobdin yang dikembalikan untuk kepentingan operasional kantor.
 
Meski begitu, Sekwan menjamin tidak ada staf atau PNS yang membawa Mobdin tersebut ke rumahnya. Pengembalian Mobdin tersebut setelah diberlakukannya PP No 18 Tahun 2017 tentang hak dan keuangan anggota DPRD. Di dalam aturan tersebut, uang tunjangan transportasi wakil rakyat ini naik dari biasanya. Khusus di DPRD Pekanbaru, uang tunjangan yang akan dibayarkan sekitar Rp 15 juta per bulan.(fir)
Editor: Firman Tanjung

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Kadishub Pekanbaru Bantah Terima Puluhan THL

    8 bulan lalu

    PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Ditengah persoalan minimnya anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru diterpa isu tak sedap. Dishub Pekanbaru dikabarkan menerima 25 tenaga harian lepas (THL) dan ditempatkan diberbag

  • Rencana Pemko Beli Mobdin Baru, Ruslan: Pekanbaru Mau Bangkrut Sempat-Sempatnya Mau Beli Mobil

    3 bulan lalu

    Politisi PDI Perjuangan ini menganggap rencana Pembelian Mobil dinas belum urgen (dianggap perlu) mengigat masih banyak kebutuhan masyarakat yang perlu diprioritaskan dari anggaran yang ada.

  • Plt Walikota Berharap Tidak Ada Pemotongan Gaji THL

    tahun lalu

    Polemik pemotongan gaji tenaga harian lepas (THL) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus bergulir, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Pekanbaru, Edward Sanger, Rabu (2/11) kembali menanggapi kebijakan pemotongan gaji THL.

  • Pemko Rencana Bentuk Tim Saber Pungli Sikat Oknum ASN 'Nakal'

    12 bulan lalu

    PEKANBARU (PR) - Hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke Pelaksana Tugas (Plt), H Edwar Sanger terkait pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum Apartur Sipil Negara (ASN). Walau demikian, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengkaji r

  • Pemko Rencana Bentuk Tim Saber Pungli Sikat Oknum ASN 'Nakal'

    12 bulan lalu

    PEKANBARU (PR) - Hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke Pelaksana Tugas (Plt), H Edwar Sanger terkait pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum Apartur Sipil Negara (ASN). Walau demikian, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengkaji r

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.