Senin, 20 November 2017
  • Home
  • Pekanbaru
  • Komisi Yudisial Sebut Riau Peringkat Kedua Di Sumatra Untuk Hakim Bermasalah
Jumat, 03 November 2017 07:30:00

Komisi Yudisial Sebut Riau Peringkat Kedua Di Sumatra Untuk Hakim Bermasalah

Oleh: Redaksi
Jumat, 03 November 2017 07:30:00
BAGIKAN:
thinkstock.(Mediaindonesia)

POROSRIAU.COM--Komisi Yudisial (KY) menyebutkan Riau menempati peringkat kedua se-Sumatra untuk hakim bermasalah terkait dengan pelanggaran kode etik kehakiman.

"Riau menempati peringkat kedua tertinggi di Sumatra, sedangkan di seluruh Indonesia menempati posisi kedelapan, berdasarkan laporan masyarakat untuk hakim bermasalah," kata Koordinator KY Penghubung Riau, Hotman Parulian Siahaan, pada acara Sinergi Jurnalis Bersama Komisi Yudisial Mewujudkan Peradilan Bersih, Kamis (2/11).

Hotman merincikan dari periode Januari hingga Oktober, KY Penghubung wilayah Riau sudah menerima tujuh laporan dari masyarakat.

Sementara itu, Suamartoyo selaku Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan KY, mengatakan laporan yang masuk tersebut nantinya dilaporkan KY Penghubung Riau ke KY Pusat. Setelah itu diteliti dan akan ditindaklanjuti apakah laporan memiliki saksi dan bukti yang kuat.

"Kami akan tindak lanjuti laporan masyarakat jika ada datanya. Perintah UU kami mengawasi martabat dan perilaku hakim," jelas Sumartoyo, dilansir Mediaindonesia.com.***

Editor: Chaviz

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Terkait Vonis Bebas Bupati Rohul, Fitra: Integritas Hakim Diragukan

    9 bulan lalu

    PEKANBARU(POROSRIAU.COM)--Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau meragukan integritas hakim yang memvonis bebas Bupati Rokan Hulu dari sangkaan suap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2014. Fitra mendesak Komisi Pemberantasan

  • KontraS Desak Pelaku Kasus 'Meranti Berdarah' Dihukum Maksimal

    11 bulan lalu

    SELATPANJANG(POROSRIAU.COM) - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis menjerat para pelaku Meranti Berdarah dengan ancaman pidana maksimal.

  • Bila Hakim Kembali Jadi PNS

    8 bulan lalu

    Dalam Kuliah umum bertajuk Urgensi Keterlibatan Komisi Yudisial dalam RUU Jabatan Hakim di Aula Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Kamis (02/03) Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menyatakan bahwa dalam RUU Jabatan Hakim

  • Bapenda Bengkalis Himbau Kades Dan Petugas PBB Ingatkan Para Wajib Pajak

    2 bulan lalu

    Selain itu, kepada para wajib pajak, juga diingatkan, "Untuk menghindari pengenaan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dengan melunasi PBB P2 Tahun 2017 ini sebelum jatuh tempo pada tanggal 30 September 2017," kata Pl

  • ICW: KPK Harus Kembali Tetapkan Setya Novanto Jadi Tersangka

    2 bulan lalu

    Perkiraan ini, menurut peneliti hukum ICW Lalola Easter bukan tanpa dasar, karena sepanjang proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, ICW mencatat ada enam kejanggalan proses yang dilakukan oleh hakim.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.