Minggu, 19 November 2017
  • Home
  • Pekanbaru
  • Pembangunan Pusat Perkantoran Tenayan Bukan Skala Prioritas
Jumat, 17 Maret 2017 14:35:00

Pembangunan Pusat Perkantoran Tenayan Bukan Skala Prioritas

Oleh: Firman Tanjung
Jumat, 17 Maret 2017 14:35:00
BAGIKAN:
Anggota DPD/MPR RI asal Provinsi Riau, Intsiawati Ayus
 
PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Pembangunan pusat perkantoran baru milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang terletak di Kecamatan Tenayan Raya, tepatnya di Jalan Badak, menjadi sorotan berbagai pihak. Tidak terkecuali Anggota DPD/MPR RI asal Provinsi Riau, Intsiawati Ayus.
 
Intsiawati Ayus saat menggelar diskusi bersama Forum Pewarta Kota Pekanbaru (Fortaru) di Jalan Bintara, Jum'at (17/3/2017) dan diminta tanggapannya terkait pembangunan pusat perkantoran Pemko di Kecamatan Tenayan Raya mengatakan, dalam pembangunan, seharusnya fokus pada skala prioritas.
 
"Urut prioritas. Kalau untuk Kota Pekanbaru, pertanyaan saya lagi, untuk pembangunan Tenayan (pusat perkantoran,red) apakah itu urut prioritas... Ada urut prioritas untuk semester enam bulan, ada urut prioritas tahunan, ada urut prioritas di akhir jabatan. Kita harus selesaikan dulu yang harian ini. Harian apa, yakni tata kelola pasar, tata kelola sampah, air, ruang terbuka hijau. Uang Pemko kan ada, beli tanah kosong ditengah kota, jadikan ruang terbuka hijau," terang Intsiawati Ayus.
 
Saat ditanya wartawan apakah pembangunan yang berjalan saat ini mubazir, karena pembangunan pusat perkantoran tidak termasuk dalam skala prioritas, di jawab Intsiawati Ayus.
 
"Saya tidak mau mengatakan seluruhnya mubasir... Jangan kita menjus itu mubasir. Prioritas pembangunan dengan membelanjakan anggaran berdasarkan, belanja harian, belanja mingguan, belanja rutin," ujar Anggota DPD/MPR RI asal Provinsi Riau ini.
 
Anggota DPD/MPR RI ini kembali menjelaskan, dalam menjalankan berbagai program pembangunan, harus memperhatikan apa yang harus diprioritaskan.
 
"Skala prioritas. Belanja harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Untuk Kota Pekanbaru, saya ulangi lagi, belanja hariannya, sampah dengan pasar. Mingguannya ruang terbuka hijau. Untuk semester, banjir. Tahunan tata letak kota niaga, perumahan. Untuk Riau hariannya birokrat, karena dia melayani masyarakat, birokrasi dulu dikejar. Komunikasi dan koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Komunikasi dan koordinasi, sehingga pembangunan yang dilakukan terintegritas," ungkap Anggota DPD/MPR RI, Intsiawati Ayus.
 
Ditempat berbeda, beberapa warga yang berhasil di wawancara mengatakan, pembangunan perkantoran milik Pemko Pekanbaru saat ini belumlah dibutuhkan. Pasalnya, masih banyak yang harus diprioritaskan oleh pemerintah, terutama program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
 
"Kalau saya sih tidak setuju kalau pemerintah saat ini mendahulukan pembangunan pusat perkantoran di Tenayan Raya tersebut, apalagi kabarnya pembangunan menelan biaya hingga ratusan miliar. Alangkah eloknya dana tersebut digunakan untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya seperti bantuan untuk warga miskin," ungkap Anto, warga Jalan Taman Karya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan.
 
Senada dengan Anto, Lilis, warga Kecamatan Pekanbaru Kota menuturkan, harusnya  anggaran ratusan miliar untuk pembangunan perkantoran di Tenayan Raya digunakan untuk mengatasi banjir yang kerap melanda Pekanbaru.
 
"Tidak tepat sasaran menurut saya. Gunakanlah anggaran tersebut untuk hal-hal lebih bermanfaat bagi masyarakat. Banjir saja selalu terjadi diberbagai ruas jalan di Kota Pekanbaru. Gunakanlah anggaran tersebut untuk menangani banjir. Ya seperti untuk memperbaiki selokan," ujar Lilis.
 
Sebagaimana diberitakan, Pemko Pekanbaru membangun komplek perkantoran diatas lahan seluas 632,26 km persegi, dengan total biaya untuk keseluruhan pembangunan mencapai Rp 680 miliar, dengan sistem tahun jamak pada APBD Pekanbaru 2015-2017.(fir)
Editor: Firman Tanjung

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Pandangan Umum Fraksi - Fraksi Tentang Nota Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti 2018

    3 minggu lalu

    Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, menargetkan Pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,08 Triliun lebih. Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan meranti menargetkan sebesar Rp. 93 Milyar lebih, terjadi pe

  • Sasar Pajak Skala Besar, Masih Ada Rp 4 Miliar Potensi PBB Akan Ditagih Dispenda

    12 bulan lalu

    PEKANBARU (PR) - Dalam dunia perpajakan, ada yang disebut dengan data sampah. Data sampah artinya adalah data yang belum terverifikasi kebenarannya. Inilah yang tejadi saat ini di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru.

  • Hadapi MEA, Indonesia Butuh Jutaan Tenaga Kerja Terampil

    11 bulan lalu

    Pemerintah tengah menggodok sejumlah rencana penyiapan tenaga kerja di sektor prioritas sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masalah ketenagakerjaan bisa terealisasi secepatnya.

  • Pimpin Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Meranti ke-8, Bupati Ajak Segenap Masyarakat Bersatu Padu Bangun Meranti

    11 bulan lalu

    SELATPANJANG (POROSRRIAU.COM) - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si bertindak sebagai Pembina Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Meranti Ke-8 Tahun 2016. Upacara dalam rangka mengenang terbentuknya Kabupaten Meranti pada Tanggal 19 Desember 20

  • Tokoh Masyarakat Muara Fajar Siap Dukung Pasangan Nomor Urut 5

    11 bulan lalu

    PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Ratusan masyarakat Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pesisir yang tergabung dalam suku Batak, Nias, Melayu dan Minang serta Jawa menghadiri acara kampanye dialogis calon Walikota dan wakil Walikota pasangan nomor urut 5, S

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.