Sabtu, 19 Agustus 2017
  • Home
  • Pekanbaru
  • Ruslan Tarigan Tuding Kebijakan Yang Diterapkan DLHK Pekanbaru Mengada-Ngada
Kamis, 10 Agustus 2017 11:24:00

Kebijakan Buang Sampah Kena Denda Dan Kurungan

Ruslan Tarigan Tuding Kebijakan Yang Diterapkan DLHK Pekanbaru Mengada-Ngada

Oleh: Eza
Kamis, 10 Agustus 2017 11:24:00
BAGIKAN:
int
Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan

PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Keluarnya kebijakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dibawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru  bakal menerapkan aturan denda dan kurungan terhadap pelaku membuang sampah sembarangan saat ini, dinilai DPRD kota Pekanbaru aturan ini mengada-ngada.

Hal ini ditegaskan langsung oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan yang menuding aturan ini mengada-ngada. Pasalnya jika di paksakan di terapkan aturan tersebut jelas tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

"Itu aturannya (kurungan dan denda,red) mengada-ngada dan Diskriminatif. Sementara kita lihat sendiri, fasilitas TPS saja tidak ada. Gaji orang pun teraniaya," tegas Ruslan.

Menurutnya, DLHK tidak hanya mengambil keputusan secara sepihak. Mengingat, saat ini belum ada fasilitas pendukung seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang disediakan. Harusnya, DLHK berbenah diri dahulu sebelum memutuskan.

"Apa kewajiban dari Pemko Pekanbaru terhadap kebersihan di Kota ini sudah dijalankan dengan baik dan benar. Kalau semua kewajiban ini sudah dijalankan dengan benar, baru masuk pada penegakan. Ini gaji orang saja belum dibayar bagaimana sampah mau diurus. Lama-lama aneh juga Kota Pekanbaru ini kutengok," ugkapnya.

Ruslan berharap, Pemko Pekanbaru mendorong tata kelola kebersihan dengan benar. Mengingat, sudah 4 kali berturut-turut Piala Adipura di bidang kebersihan melayang untuk Kota Pekanbaru. Sejatinya, ada yang tidak beres dengan manajemen kepengurusan pengelolaan sanpah ini.

"Bersinergi lagi melalui budgeting Pemprov dan Pemerintah Pusat. Sehingga, program kawasan bersih tanpa kumuh ini bukan hanya ceremonial saja, tapi benar-benar nyata," pungkasnya berharap.

Sebagaimana diketahui, DLHK Kota Pekanbaru akan memberlakukan sanksi kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta, terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Kota Pekanbaru.

Penerapan ini sudah diberlakukan, tim Satuan Petugas (Satgas) DLHK Pekanbaru, berkeliling mengontrol masyarakat yang melakukan buang sampah sembarangan.(Eza)

 

Editor: Chaviz

Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • PLN Beralasan Gangguan, Managemen PLN Pekanbaru dicecar Komisi IV

    9 bulan lalu

    Gerah dan seringnya listrik padam di Kota Pekanbaru, Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (10/11) pagi, memanggil manajemen PLN Area Kota Pekanbaru, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Alhasil PLN ungkapkan alasan klasik seperti ada gangguan.

  • Ratusan THL Lingkungan Hidup di PHK

    7 bulan lalu

    PEKANBARU(POROSRIAU.COM) - 400 petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dirumahkan. Pasalnya, dari total 1.600 petugas kebersihan, hanya 1.200 orang yang dipertahankan untuk tetap bekerja sebabagai petugas kebersihan.

  • Gelar Aksi Damai, Ratusan Buruh Desak Bupati Siak Copot Kepala Disnakertrans

    10 bulan lalu

    Ratusan buruh Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F-SPTI) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Siak, menggelar unjuk rasa (aksi damai, red) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

  • 2017 Pemko Berlakukan KIA

    10 bulan lalu

    Terhitung Januari 2017, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) khusus anak-anak atau disebut Kartu Identitas Anak (KIA). Penerapan ini berdasarkan Permendagri Nomor 2 tahun 2016.

  • Belajar pelayanan online satu pintu, Pansus dan BPTPM Pemko Pekanbaru kunjungi Kota Surabaya

    7 bulan lalu

    PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru beserta Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), Rabu (25/01/17) pagi, mengunjungi Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, untuk belajar membahas Ranperda Penyelengaraan Pelayan

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.