Senin, 25 September 2017
  • Home
  • Rohul
  • DPRD Rohul Gelar Rapat Paripurna Hasil Reses Tahun 2017
Selasa, 29 Agustus 2017 16:11:00

DPRD Rohul Gelar Rapat Paripurna Hasil Reses Tahun 2017

Oleh: Toni
Selasa, 29 Agustus 2017 16:11:00
BAGIKAN:
Toni
Rapat Paripurna Hasil Reses masa sidang ketiga tahun 2017, Senin (28/8/2017).

ROHUL (POROSRIAU.COM)-- Empat komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menyampaikan aspirasi masyarakat ke Pemkab Rohul, melalui Rapat Paripurna Hasil Reses masa sidang ketiga tahun 2017, Senin (28/8/2017).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, Wakil Ketua H. Zulkarnain S,Sos dan H. Abdul Muas, dihadiri Bupati Rohul H Suparman S.Sos, M.Si diwakili Wakil Bupati Rohul H Sukiman.

Hadir juga unsur Forkompinda, Sekda Rohul Ir. Damri, Sekretaris DPRD Rohul Drs. Budhia Kasino, para Asisten dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rohul.

Pada Rapat Paripurna dihadiri 26 dari 45 anggota DPRD Rohul, empat komisi menyampaikan hasil reses diwakili perwakilan masing-masing.

Hasil reses Anggota Komisi I DPRD Rohul disampaikan Moh. Aidi SH, Komisi II disampaikan Yon Hendri, Komisi III disampaikan M. Sahril Topan ST, dan perwakilan Komisi IV disampaikan Kasmawati.

Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri mengatakan aspirasi disampaikan empat komisi masih didominasi aspirasi‎ permintaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk bantuan rumah ibadah, bidang pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

Kelmi menerangkan seluruh hasil reses disampaikan di Rapat Paripurna selanjutnya akan dimediasi oleh DPRD Rohul sebelum disampaikan ke Pemkab Rohul.

Namun, mengingat keuangan daerah yang minim, ungkap Kelmi, maka akan dilihat aspirasi sesuai skala prioritas dan baru bisa diakomidir pada 2019 oleh Pemkab Rohul.

"Hasil reses masa sidang ketiga tahun 2017 baru bisa diakomodir tahun 2019, karena di tahun 2018 sudah ada kegiatan yang akan dilaksanakan," ungkapnya.

Ia mengaku di tahun sebelumnya memang masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terserap di APBD Rohul, seperti 2016 lalu terjadi defisit anggaran, sehingga banyak aspirasi masyarakat yang belum terakomodir.

Kelmi mengaku kegitan di 2018 setidaknya lebih banyak dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya, sebab masih banyak yang perlu diperbaiki di setiap daerah kecamatan.

Menurutnya, meski pemerintah pusat sudah gelontorkan dana desa atau DD, namun kegunaannya tidak sama dengan bantuan bersumber dari APBD Rohul, sebab ada kegiatan yang jadi kewenangan pemerintah daerah dan jadi tanggungjawab pemerintah desa. (toni)

Editor: Chaviz

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • DPRD Kampar Gelar Paripurna Penyampaian Hasil Reses dan LKPJ Bupati Kampar 2016

    4 bulan lalu

    BANGKINANG(POROSRIAU.COM)- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar tentang reses masa bhakti 2014-2019 masa sidang I tahun 2017 dan laporan panitia khusus (Pansus) laporan keterangan pertanggung

  • KUA PPAS Perubahan RAPBD Rohul 2016 Disepakati, Menjadi Rp 1,520 Triliun

    10 bulan lalu

    Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan DPRD sudah menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2016.

  • KUD Bangun Bonai Lestari Gelar RAT 2017

    8 bulan lalu

    ROHUL(POOSRIAU.COM)--Koperasi Unit Desa (KUD) Bangun Bonai Lestari desa Ulak Patian kecamatan Kepenuhan kabupaten Rokan Hulu gelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2016, Sabtu (4/2/2017) sore.

  • Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar Tentang Reses Masa Bhakti 2014-2019

    4 bulan lalu

    Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar tentang reses masa bhakti 2014-2019 masa sidang I tahun 2017 dan laporan panitia khusus (Pansus) laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) Bupati Kampar tahuh 2016, sekaligus penutupan masa sidang I dan pembukaan m

  • Hj Hermiati Tuding OPD Hanya Penjilat dan Hanya Segan sama Bupati

    5 bulan lalu

    Singa betina dari Fraksi Partai Golkar, Hj Hermiati geram melihat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kampar yang tidak hadir dalam sidang Paripurna DPRD Kampar. Dengan agenda penyampaian hasil reses anggota DPRD Kampar. Dimana sidang sempat di tunda oleh p

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.