Senin, 20 November 2017
  • Home
  • Siak
  • Bupati Syamsuar: Sertifikat Elektronik Mempermudah Pelayanan Kepada Masyarakat
Rabu, 08 November 2017 16:09:00

Bupati Syamsuar: Sertifikat Elektronik Mempermudah Pelayanan Kepada Masyarakat

Oleh: Redaksi
Rabu, 08 November 2017 16:09:00
BAGIKAN:
Pemerintah Kabupaten Siak menandatangani perjanjian kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara, Selasa (7/11/17). (Foto/Humas)

SIAK(POROSRIAU.COM)--Pemerintah Kabupaten Siak menandatangani perjanjian kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara, Selasa (7/11/17). Kerja sama itu untuk menjalankan program sertifikat perizinan elektronik.

“Program ini bertujuan menghindari pemalsuan dokumen. Selain itu, untuk mempersingkat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat,” kata Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, M.Si saat memberikan sambutan di Kantor Bupati Siak.

Bupati Siak menjelaskan, Kabupaten Siak sebagagai salah satu pemerintah hasil pemekaran pada proses otonomi daerah terus berbenah diri. Hal itu dibuktikan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui aplikasi pelayanan terpadu yang sudah digagas oleh Kabupaten Siak.

Lanjutnya, untuk itu aplikasi sistem elektronik seperti e-UMKM, e-PPA, e-Smile, e-Library dan e-Puskesmas perlu didukungan pengamanan oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)-BSrE. Bupati Siak sangat berterima kasih kepada Lemsaneg-BSrE atas dukungannya mewujudkan layanan berbasis elektronik yang aman dan dalam rangka mendukung Siak sebagai Smart City.

“Salah satu contoh, ada warga Kecamatan Mandu, Bengkalis yang pernah mengurus izin usaha di Minas, Siak.  Ia bilang sama saya,  prosesnya cukup mudah, yang jaga ramah-ramah dan tidak dikenakan biaya. Lantas orang itu bertanya apakah ini karena Bapak maju jadi calon Gubernur,” ungkap Bupati Siak.

Sambil tersenyum, Bupati Siak dua periode ini mengatakan bahwa, pelimpahan kewenangan terkait perijinan sudah di lakukan sejak tahun 2012 yang lalu. Ini adalah komitmen dirinya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Sementara itu Kepala Balai Sertifikat Elektronik Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Anton Setiyawan mengatakan, sertifikat perizinan dalam bentuk fisik berpotensi disalahgunakan. Seseorang bisa memohon perizinan yang sama berkali-kali. Akibatnya, sertifikatnya tumpang-tindih, melalui sertifikat elektronik, hal tersebut bisa diatasi. Kemudian riwayat perizinan terekam dalam basis data sehingga begitu ada nama yang sama akan langsung ketahuan.

Teknologi informasi, lanjut Anton, dapat mempermudah kerja dan lebih efisien. Teknik penerapan sistem ini yang terpenting adanya dukungan dari pimpinan, kalau pimpinan setuju, sistem ini dapat berjalan dengan baik.

“Otentikasi seluruh peraturan sebelum di upload ke website peraturannya harus ditandatangani secara digital, agar keasliannya terjamin dan tidak mudah di hacker,” terangnya.

Acara yang dihadiri pimpinan OPD dan para camat se-kabupaten Siak, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Penandatanganan PKS antara Kepala Balai Sertifikasi Elektronik dengan Pemkab Siak. PKS ini ditandatangani langsung oleh Kepala BSrE Lemsaneg Anton Setiyawan dengan Kepala Dinas Infokom Kabupaten Siak Arfan Usmandan disaksikan oleh Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Riau Yogi Getri.

Setelah pelaksanaan penandatanganan PKS, pada kesempatan acara ini juga dilaksanakan paparan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sertifikat elektronik serta bagaimana membangun kesadaran keamanan informasi oleh Kepala BSrE Lemsaneg.

Diujung acara, staf Dinas PMPTSP Teguh Santoso memaparkan, bagaimana proses pengurusan perizinan di Kantor DPMPTSP dengan sistem online. Melalui sistem tersebut kepala dinas bisa menyetujui (memberikan stempel dan tandatangan) surat izin tersebut dimanapun ia berada, hanya dengan menggunakan smartphone saja.(Rls/Humas)

Editor: Chaviz

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Mulai 30 September 2016, KTP Non Elektronik Tak Berlaku Lagi

    tahun lalu

    Meranti (POROSRIAU.com) - Pemerintah mulai mensosialsasikan batas waktu perekaman E-KTP karena batas akhir perekaman E-KTP mulai 30 september mendatang KTP non Elektronik sudah tdak berlaku lagi, hal ini sesua dengan Permendagri No. 8 Tahun 2016 Tentang P

  • Assesment, Pemkab Gandeng Psikologi Angkatan Darat Bandung

    tahun lalu

    Untuk menciptakan aparatur negara yang profesional, berkompetensi, berprestasi kerja guna terwujudnya pelayanan yang baik terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak bekerjasama dengan Dinas Psikologi Angkatan Darat Bandung menggelar Assasment

  • Pemda Inhu Teken MOU Dengan Surabaya Dan Sidoarjo

    12 bulan lalu

    Indragiri Hulu (Porosriau.com) - Bupati Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Yopi Arianto menjalin kerja sama dengan Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini di bidang penerapan "e-government", dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengenai pelayanan

  • Tim Saber Pungli Diminta Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Solsel

    10 bulan lalu

    SOLSEL(POROSRIAU.COM)- Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat, Muzni Zakaria meminta tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan cara memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat

  • Bupati Amril Terima Penghargaan WTN di Sekretariat Wapres

    10 bulan lalu

    BENGKALIS(POROSRIAU.COM)--Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Senin (31/1/2017) menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN), untuk dua kategori yakni kategori lalu lintas dan angkutan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Su

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.