Kamis, 19 Oktober 2017
  • Home
  • Siak
  • Empat Saksi Beratkan Terdakwa Pada Sidang Kasus Pupuk Subsidi
Selasa, 08 Agustus 2017 17:10:00

Empat Saksi Beratkan Terdakwa Pada Sidang Kasus Pupuk Subsidi

Oleh: KOKO
Selasa, 08 Agustus 2017 17:10:00
BAGIKAN:
KOKO
Dalam sidang yang menghadirkan tiga saksi fakta dan satu saksi ahli, Senin 07/08/2017

SIAK(POROSRIAU.COM)--Sidang lanjutan kasus penangkapan oleh Polres Siak pada Juni 2016 tahun lalu terhadap dua terdakwa di Pengadilan Negeri Siak, keterangan empat orang saksi yang dihadirkan justru memberatkan terdakwa.

Dalam sidang yang menghadirkan tiga saksi fakta dan satu saksi ahli, Senin 07/08/2017) kedua terdakwa BI (penyalur) dan terdakwa MK (penadah) penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi tanpa didampingi penasehat hukum harus tunduk lesu ketika majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Abd. Kadir dan dua orang hakim anggota masuk kepada materi persidangan.

Saat saksi fakta ditanya JPU Endah Purwaningsih, beberapa jawaban saksi mengarah kepada pembuktian adanya penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut. Diantaranya, keterangan saksi H Saifurrahman(Ketua Gapoktan Desa Tanjung Belit, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis) menyebut bahwa dirinya tidak pernah menandatangani berkas Rencana Definitif Kebutuha Kelompok (RDKK) pada tahun 2016.

“bahkan sejak 2015 Gapoktan Tanjung Belit tidak pernah mengajukan RDKK untuk penebusan pupuk bersubsidi seiring tidak adanya permintaan petani, ” terang H Saifurrahman.

Keterangan yang serupa juga disampaikan oleh Kades Tanjung Belit, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis,  Joko Margono juga mengaku tidak pernah menandatangani RDKK tahun 2016 sehubungan dirinya sudah tidak menjabat sebagai kades April 2015.

Sedangkan saksi fakta ketiga yang dihadirkan,  Wan M Sabri juga mengaku tidak tahu adanya penebusan pupuk yang dilakukan koleganya terdakwa Bambang Irawan karena mrmang tidak adanya permintaan petani.

Saat ditanya hubungan antara saksi Wan Sabri dengan terdakwa BI, bahwa terdakwa meminjam bendera perusahaan CV Putri Siak Kecil dengan direktur Doni.

“Yang jelas kami bekerjasama dan terjadi perjanjian usaha secara lisan dengan terdakwa yang kita kenal sebagai pengecer pupuk di Kecamatan Bukit Batu, dan kita tidak tahu adanya penebusan pupuk atas nama petani di Tanjung Belit pada tahun 2016 tersebut, ” terang Wan Sabri.

Sedangkan saksi ahli yang dihadirkan, Kasi Perindag Kabupaten Bengkalis, Nasril, menggambarkan tentang runut pengajuan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai aturan yang ada.

Kasus hukum yang saat ini menjerat kedua terdakwa terjadi setelah adanya penangkapan pupuk bersubsidi oleh Polres Siak pada Juni 2016, di Gudang terdakwa kedua H Miskak di Kecamatan Dayun Siak Riau, dan setelah ditindaklanjuti ternyata dokumen yang digunakan pupuk tersebut diperuntukkan bagi petani di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Jadi selain pemindahan lokasi sasaran pupuk bersubsidi lintas Kabupaten, terdakwa juga diduga kuat telah melakukan pemalsuan dokumen dan tandatangan sejumlah pihak. (koko)

Editor: Chaviz

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Sidang Kasus Karhutla PT JJP, Saksi Ahli DR Ir Basuki Wasis Akui Kesalahannya Dalam Sidang

    10 bulan lalu

    UJUNG TANJUNG(POROSRIAU.COM)-- Sidang kasus kebakaran Hutan dan lahan sebagaimana yang di tuduhkan kepada Koorporasi PT Jatim Jaya Perkasa (PT.JJP) yang diwakili oleh Halim Gozali selaku direksi dari perusahan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hadirkan

  • JPU Ajukan kasasi Ke MA

    tahun lalu

    Suyanto selaku saksi pelapor dalam sidang perkara itu, mengaku bersyukur atas keputusan pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung.

  • Sidang Kasus Karhutla PT JJP, Penyidik KLH Kangkangi Peraturan Menteri

    11 bulan lalu

    Dalam sidang lanjutan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan terdakwa PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP) yang di gelar di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada Senen tanggal 7/11/2016, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali mengadirkan saksi dari Kement

  • Sidang Kasus Karhutla PT JJP, Penasehat Hukum Terdakwa sebut Saksi Ahli Banyak Beramsumsi

    10 bulan lalu

    UJUNG TANJUNG(POROSRIAU.COM)-- Sidang kasus kebakaran hutan dan lahan sebagai mana terdakwa perusahaan perkebunan sawit PT Jatim Jaya Perkasa yang dituduh membakar lahannya sendiri, saksi ahli Prof Dr Bambang Heru pendapat dan keteranganya banyak berasum

  • KontraS Desak Pelaku Kasus 'Meranti Berdarah' Dihukum Maksimal

    10 bulan lalu

    SELATPANJANG(POROSRIAU.COM) - Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis menjerat para pelaku Meranti Berdarah dengan ancaman pidana maksimal.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.