Kamis, 19 Oktober 2017
  • Home
  • Siak
  • Pajak Walet Di Kabupaten Siak Masih Misterius
Jumat, 21 Juli 2017 09:41:00

Pajak Walet Di Kabupaten Siak Masih Misterius

Oleh: KOKO
Jumat, 21 Juli 2017 09:41:00
BAGIKAN:
int
Ilustrasi

SIAK (POROSRIAU.COM) - Di Kabupaten Siak potensi pajak dari sarang burung walet masih terabaikan. Pasalnya, hingga saat ini jumlah pajak sarang burung walet masih nihil. Hal itu terjadi karena perda siak 04/2008 dan 14/2008 serta perbup 26/2010 tidak dipatuhi oleh semua pihak. Belum diketahui, entah karena memang wajib pajak yang bandel atau pemerintah yang kurang tegas atau ada oknum yang bermain dengan pemilik tempat penangkaran walet. Jika benar, ini harus secepat mungkin dibenahi oleh penegak hukum, karena jelas ada ancaman pidananya.

Hal tersebut disampaikan RECLASSEERING INDONESIA Provinsi Riau, Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat, Diluar dan Didalam Pengadilan, Purwanto pada Selasa 18/07/2017, dikatannya, kondisi PAD Kabupaten Siak yang dihasilkan dari sektor Pajak sarang walet sangat memprihatinkan.

"Kondisi ini membuat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak dari sektor tersebut sangat memprihatinkan. Padahal pembayaran pajak sarang burung walet ini jelas tertuang di dalam perda. Dalam perda siak 14/2008 pasal 5, disebutkan setiap pemilik usaha diwajibkan membayar pajak sebesar 15 persen dari hasil penjualan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 15 persen dari nilai Perolehan Sarang Burung Walet semua sudah diatur dalam perda," katanya kepada awak media beberapa hari lalu di Tualang.

Sementara sebelumnya Senin, 17/07/2017, Ketua Komisi IV DPRD Siak, Ismail Amir, usai paripurna, ketika diperlihatkan bukti pembayaran pajak yang dibayar per tri wulan oleh pengusaha walet, mengatakan, "Untuk masalah sarang burung walet ini saya kira hanya penempatan lokasi yang belum ditentukan. Kalau sudah dibayar pajaknya seperti ini, nanti kita panggil pemilik walet dan semua pihak terkait, kita panggil semua pihak untuk hearing", kata Ismail Amir di Gedung DPRD Siak.

Anggota DPRD Siak lainnya, Sujarwo Dian, membenarkan bahwa hasil dari usaha ini sebenarnya ada disetor pajaknya ke pemda.

"Benar itu, pemilik sarang burung walet sudah setor per tri wulan melalui dinas terkait. Bahkan saya pernah diberikan bukti pembayaran restribusi oleh mereka itu, masih ada pada saya. Memang PAD dari sektor ini tidak kecil, potensinya sangat besar, milyaran", tutur Sujarwo kepada sejumlah wartawan.  (koko)

Editor: Chaviz

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Agar Target PAD Tercapai

    11 bulan lalu

    INDRAGIRI HILIR (porosriau.com) - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016 direncanakan ada penambahan dari semula yang direncanakan sebesar 3,52 persen.

  • Waduh!, Sejumlah Pekerjaan Fisik di Kampung Koto Ringin Siak Belum Rampung, Kok Bisa Ya?

    8 bulan lalu

    SIAK (POROSRIAU.COM) - Hingga tanggal 8 Februari 2017, sejumlah pekerjaan fisik di kampung Koto Ringin, kecamatan Mempura, kabupaten Siak belum rampung dikerjakan. Padahal, anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut merupakan anggaran tahun 2016.&#

  • Restribusi Pajak Walet Nihil, Perda Siak Tentang Walet Diduga Mandul

    2 bulan lalu

    Maraknya pembangunan gedung Penangkaran Sarang Walet di Kabupaten Siak menuai kritikan tajam dari berbagai elemen masyarakat Siak.

  • Listrik Kerap Padam, PLN Tidak Becus Atasi Permasalahan Listrik di Siak

    tahun lalu

    Kerap padamnya listrik secara mendadak di wilayah Kabupaten Siak dalam beberapa pekan terakhir ini. Telah menimbulkan keresahan yang luar biasa di tengah kalangan masyarakat (pelanggan, red). Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut maupun solusi ya

  • Bupati Amril dengar keluhan dan Aspirasi dari TKSK

    tahun lalu

    Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Jumat (29/7/2016) menerima kunjungan silatuhrami anggota Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian Sosial ini, yang mana mereka tetap eksis dalam menjalankan amanahnya.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.