Senin, 25 September 2017
  • Home
  • Siak
  • Pengadaan Pakaian Untuk Anggota DPRD Siak Dianggarkan Hingga Rp300 Juta, Benarkah?
Jumat, 25 Agustus 2017 13:33:00

Pengadaan Pakaian Untuk Anggota DPRD Siak Dianggarkan Hingga Rp300 Juta, Benarkah?

Oleh: Atok
Jumat, 25 Agustus 2017 13:33:00
BAGIKAN:
int
Ilustrasi pakaian dinas

SIAK (POROSRIAU.COM) - Pada tahun 2017 ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak mengucurkan anggaran sekitar Rp300 juta lebih, untuk kegiatan pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Baju Batik Melayu Riau. Yang mana kegiatan tersebut direalisasikan dengan tujuan (program, red) Peningkatan Disiplin Aparatur.

Berdasarkan data/file yang diperoleh awak media, kegiatan Pengadaan pakaian dinas harian serta pakaian/baju batik melayu Riau yang konon akan diperuntukkan kepada 40 anggota DPRD Siak itu, belum diketahui secara pasti warnanya apa dan bentuknya seperti apa. Namun sudah dapat dipastikan bahwasanya pakaian-pakaian tersebut untuk Pimpinan Angota DPRD Siak beserta anggota, bukan untuk pegawai-pegawai (PNS dan Honorer, red) yang bekerja di DPRD Siak.

Berikut lampiran kegiatan pengadaan Baju Batik Melayu Riau Riau dan PSH di Sekretariat DPRD Siak tahun 2017 yang telah diumumkan di Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kabupaten Siak:

Instansi/unit kerja: Sekretariat DPRD Siak.
Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.
Pekerjaan: Pengadaan Pakaian Batik Melayu Riau.
Total HPS: Rp131.950.000.
Tahun Anggaran: 2017.
Pemenang/Pelaksana Pekerjaan: CV Megah Siak Mandiri.
Harga Negosiasi: Rp131.450.000.
Waktu Penyediaan: 40 (hari kalender).

Instansi/unit kerja: Sekretariat DPRD Siak.
Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.
Pekerjaan: Pengadaan Pakaian PSH Pimpinan dan Anggota DPRD.
Total HPS: Rp179.800.000.
Tahun Anggaran: 2017.
Pemenang/Pelaksana Pekerjaan: CV Megah Siak Mandiri.
Harga Negosiasi: Rp179.450.000.
Waktu Penyediaan: 40 (hari kalender).

Hingga berita ini dirilis, belum diketahui secara pasti apakah kegiatan Pengadaan PSH dan Pakaian Batik Melayu Riau untuk 40 anggota DPRD Siak itu telah rampung (disalurkan, red) atau belum. Bahkan juga belum diketahu secara pasti apakah kegiatan/anggaran pengadaan pakaian untuk para anggota dewan itu dikucurkan setiap tahun, atau hanya beberapa tahun sekali.

Berhubung saat dikonfirmasi awak media, Sekretaris DPRD Siak Amrul terkesan bungkam alias enggan untuk memberikan penjelasan. Padahal semestinya segala sesuatu (kegitan, red) yang direalisasikan dengan menggunakan "Uang Rakyat alias APBD" pihak yang bersangkutan harus lebih terbuka alias transparan, agar tidak menimbulkan anggapan negatif dari masyarakat. Dan tidak bertolak belakang dengan apa yang termaktub dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Siak Dwi Purwanto, dirinya menilai bahwasanya setiap kegiatan yang bersumber dari anggaran negara baik itu melalui APBD maupun APBN, sudah selayaknya masyarakat (rakyat, red) tau. Dan tidak perlu disembunyikan atau dirahasiakan.

"UU KIP 2008 sudah ada, jadi pemerintah Kabupaten/Kota saat ini harus mendukung keterbukaan informasi publik. Supaya tidak menimbulkan pandangan yang keliru pada masyarakat. Pemerintah harus bisa memberikan informasi kepada masyarakat menyangkut APBD maupun APBN. Masyarakat punya hak mengakses APBD, kalau ada masyarakat yang ingin bertanya pada salahsatu pejabat publik mestinya dijawab. Jika ada kesan 'disembunyikan', saya kira hanya dilakukan oleh orang-orang yang punya pengalaman buruk dalam mengelola anggaran daerah," tegas Dwi Purwanto.

Ia menambahkan, apalagi dalam hal ini yang dimaksud adalah kegiatan di lingkungan DPRD, sudah semestinya setiap masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan di DPRD tersebut.

"Sudah tidak jamannya lagi, jika program ataupun anggaran yang bersumber dari ABPD tidak dikelola dengan baik dan tidak terbuka (transparan, red). Bahkan program di Dinas manapun jika tidak berpihak pada masyarakat, saya kira DPRD juga tidak akan bisa memberikan anggaran. Jadi semua anggaran keluar dan masuk DPRD yang menyetujui," lanjutnya.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi II DPRD Siak Sujarwo, saat dimintai tanggapan terkait informasi adanya kegiatan Pengadaan fasilitas PSH dan Baju Melayu Riau senilai sekitar Rp300 juta untuk para "Wakil Rakyat" di Kabupaten Siak itu, justeru dengan tegas dan jelas ia berkenan untuk memberikan jawaban.

"Wa'alaikum salam, kalau untuk yang di tahun 2017 ini, sudah ada baju PSH (PDL), dan baju melayunya, dan ada juga yang masih sedang dalam proses," terang Sujarwo, Jum'at (25/8/2017), saat dikonfirmasi awak media.

Berbeda dengan sekretaris DPRD Siak Amrul, yang terkesan kerap memilih bungkam (tidak menjawab, red) saat dikonfirmasi terkait sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan di DPRD Siak. Padahal sebagian besar kegiatan di DPRD Siak merupakan gawean bagian Sekretariat.(Atok)

Editor: Chaviz

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Komisi D DPRD Provinsi Riau Kunjungan Kerja ke Negeri Serambi Mekkah

    tahun lalu

    Komisi D DPRD Provinsi Riau, jumat yang lalu, (20/5) melakukan kunjungan ke negeri serambi mekah, Nangroe Aceh Darussalam yang disambut baik oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan di ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh.

  • Pendidikan Menjadi Bagian Besar Aspirasi Masyarakat Siak

    11 bulan lalu

    Bidang pendidikan menjadi prioritas terbanyak dari masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) Siak I (Sabak Auh, Pusako, Sungai Apit, Bungaraya, Mempura dan Siak) pada reses II tahun 2016 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak yang digelar 7 hingga

  • Sebelum Bayar Hutang kepada KTDP, DPRD Ingatkan Pemko Legalkan Dulu Asetnya

    6 bulan lalu

    Keluarnya keputusan pengadilan yang tertuang dalam keputusan Badan Abitrase Nasional Indonesia (BANI) memutuskan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru harus membayar hutang dalam optimalisasi air bersih PDAM Tirta Siak kepada PT. Karta Tirta Dharma Pangada (

  • Kejuaraan Sepatu Roda Siak 2017 Hanya Akan Diikuti 19 Team

    2 bulan lalu

    Kejuaraan Sepatu Roda tingkat Nasional di Kabupaten Siak akan segera digelar. Yang mana sesuai rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) akan menyelenggarakannya pada tanggal 28 hingga 30 Juli 2017 mend

  • Wah!! Pemda Rohil Pentingkan Mobnas dan Gorden Ketimbang Jalan Masyarakat

    tahun lalu

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Afrizal kesal dengan pemda atas penundaan pelaksanaan pekerjaan penyambungan jalan alternatif yang berada di sei keladi menuju Desa sekapas kecamatan Rantau Kopar.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.