Kamis, 17 Juni 2021
  • Home
  • NASIONAL
  • Verifikasi Terhadap Media Dianggap Dipaksakan, FPII Demo Dewan Pers
Kamis, 23 Maret 2017 21:21:00

Verifikasi Terhadap Media Dianggap Dipaksakan, FPII Demo Dewan Pers

Oleh: Redaksi
Kamis, 23 Maret 2017 21:21:00
BAGIKAN:
wartamerdeka
Puluhan pekerja Pers dari FPIImelakukan aksi damai di gedung Dewan Pers Jakarta, Senin (20/3/2017).

JAKARTA(POROSRIAU.COM)– Puluhan pekerja Pers dari Forum Pers Independen Indonesia (FPII) melakukan aksi damai di gedung Dewan Pers Jakarta, Senin (20/3/2017).

Demo itu berlangsung selama 4 jam dan berlanjut hingga di luar halaman gedung DPR MPR RI Jakarta.

Namun  FPII hanya bisa melakukan aksi secara sepihak di depan halaman kantor Dewan Pers dikarenakan anggota Dewan Pers tidak ada satu pun yang mau menerima untuk mendengarkan aspirasi dari FPII.

Hal tersebut juga diketahui ketika salah satu anggota FPII yang sempat berada di Gedung Dewan Pers sejak pukul 08.00 wib pagi mencoba mengecek dan sampai selesai demo damai yang dilakukan oleh FPII pun tidak ada satupun anggota Dewan Pers yang  menerima peserta aksi damai ini.

“Maling ketika lari dari kejaran polisi dipastikan karena takut, ketakutan itulah dikarenakan membuat kesalahan, seperti itulah yang terjadi pada Dewan Pers ketika tidak berani muncul untuk menemui FPII,” ujar Ketua Deputi Organisasi Sekretariat Nasional FPII, Jall Jazz Pamone dalam orasinya dihadapan para peserta aksi yang berjumlah sekitar 70 pekerja pers yang berasal dari sekitar wilayah Jabodetabek.

Ketua Presidium Forum Pers Independen Indonesia Kasih Hati dalam orasinya mengatakan “Dewan Pers jangan menjadi manusia pengecut lalu bersembunyi. Kalian (Dewan Pers) harus keluar untuk menerangkan semua kebijakan kalian, jangan menjadi pengecut terus bersembunyi ketika FPII melakukan aksi demo di Gedung Dewan Pers ,”cetus Kasih Hati tegas.

Dalam aksi demo damai ini aksi treatrikal juga dilakukan oleh anggota Forum Pers Independen Indonesia juga menarik perhatian para pekerja pers yang kebetulan datang meliput, treatrikal dilaksanakan sendiri oleh anggota FPII melambangkan kesulitan seorang pekerja pers dalam melaksanakan tugasnya.

Usai melakukan aksi di Gedung Dewan Pers Jakarta peserta aksi demo damai yang di sambut hujan juga tidak menyurutkan semangat para anggota FPII bahkan menjadikan catatan tersendiri dari salah satu stasiun Televisi luar negeri Al-Jazzera, hingga melakukan liputan ke Gedung DPR RI.

Setelah melakukan aksi damai di Gedung Dewan Pers Jakarta akhirnya aksi damai ini menuju Gedung DPR MPR RI rupanya pihak Humas DPR RI sangat antusias untuk segera menerima perwakilan FPII untuk diteruskan ke Komisi I DPR RI yang membidangi jurnalistik.

Dikatakan, UU Pers, diserahkan kepada Dewan Pers untuk melaksanakan yang isinya salah satu adalah perlindungan kepada pekerja pers.

Namun kenyataannya justru Dewan Pers seakan melakukan penyimpangan dengan sesuka hatinya membuat kebijakan tanpa melakukan koordinasi kepada Komisi I selaku pengawas dan tempat Dewan Pers melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan. Akibatnya persoalan verifikasi yang dipaksakan kepada media oleh Dewan Pers menjadi pertanyaan Komisi I DPR RI atas dasar apa ?

“Saya sempat kaget dengan persoalan verifikasi karena kami tidak mengetahui sama sekali, karena tidak diberitahu apalagi dilibatkan,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Dr.Abdul Kharis Almasyhari dari Fraksi PKS.

Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dr Abdul Kharis Al Masyhari mengatakan jika persoalan verifikasi, belum layak untuk ditetapkan oleh instansi manapun untuk menjadikan alasan melakukan pelarangan kepada wartawan manapun untuk melakukan liputannya.

Karena kejadian di beberapa daerah yang dilakukan oleh instansi dengan menolak wartawan yang melakukan peliputan, dengan alasan surat edaran dari Dewan Pers terkait dengan yang boleh melakukan kegiatan pers hanyalah media yang sudah terdaftar dalam rilis verifikasi versi Dewan Pers.

“Setiap instansi yang sudah menerima surat dari Dewan Pers tidak memiliki hak untuk melarang wartawan untuk melakukan peliputan, jika hal terjadi maka FPII akan melakukan somasi karena telah melanggar UU Pers tentang tugas jurnalistik yaitu menghalang-halangi untuk mendapatkan informasi,” ujar Ketua Setnas FPII, Mustofa Hadi Karya alias Opan.

Tiga orang perwakilan FPII yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS menolak untuk melakukan audensi, jika tidak melibatkan seluruh peserta aksi.

“Karena yang hadir saat ini, adalah wartawan dari berbagai media, karenanya berbagai persoalan juga dihadapi oleh media-media tersebut, jadi tidaklah mungkin jika cuma kami bertiga,” ujar Hefrizal selaku Koordinator Lapangan Aksi Damai FPII, yang ditemani Ketua Deputi Bidang Organisasi dan Ketua Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Setnas FPII. 

Editor: Chaviz

Sumber: wartamerdeka

  Berita Terkait
  • Pedoman Media Siber

    5 tahun lalu

    Pedoman Pemberitaan Media Siber Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklaras

  • Eggi Sudjana dan Partners Somasi Ketua Dewan Pers

    3 tahun lalu

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Heintje Grontson Mandagi benar-benar membuktikan tekadnya sebagaimana yang diungkapan pada Sabtu (28/07/2018) lalu, yakni akan memidanakan Yoseph Adi Prasetyo selaku Ketua Dewan Pers a

  • Persoalan Harianberantas dan Amril Mukminin, Wahyudi: Sengketa ini Dipaksakan Masuk ke Ranah Pidana

    3 tahun lalu

    Direktur Media Watch Riau, Wahyudi E Panggabean mengecam keras dengan masuknya Sengketa Pemberitaan antara Wartawan Media Online Harianberantas‎ dan Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke ranah peradilan.

  • Ditunda Lagi, Saksi Bupati Amril Menghindar dari Awak Media

    3 tahun lalu

    -Agenda sidang ke sembilan (9) kasus dugaan pelanggaran pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi e

  • Saksi Ahli: Peraturan Dewan Pers Melanggar UU Pers

    3 tahun lalu

    POROSRIAU.COM--Saksi ahli pers dari Universitas Mathla’ul Anwar Banten Ibnu Mazjah yang dihadirkan penggugat dalam sidang lanjutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers pada Rab

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2021 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.