PEKANBARU(POROSRIAU.COM)--Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru meminta kepada Badan Anggaran (Banggar) agar rencana kegiatan di tahun 2019 dianggarkan Rp54,8 miliar dalam APBD tahun 2019. Permintaan itu diketahui saat Disdik Kota Pekanbaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Rabu (3/10/2018).

Disdik Kota Pekanbaru mempresentasikan rencana kegiatannya di tahun 2019 saat rapat dengan Komisi III. Di anggaran pembangunan fisik misalnya, Disdik meminta dianggarkan Rp6,9 miliar, non fisik senilai Rp47,9 miliar untuk kebutuhan SMP Madani dengan total anggaran secara keseluruhan Rp54,8 miliar.

Dari kegiatan itu, yang paling menyedot anggaran di Disdik Kota Pekanbaru yakni intensif dan honor guru senilai Rp27,6 miliar. Honor dan intensif itu dianggarkan mulai dari guru honor komite, GTT, PDTA, TPQ, TK, Paud hingga guru yang ada di Kemenang. Intensif itu dianggarkan selama 5 bulan sesuai kebutuhan dan jumlah SDM di sekolah.

Ketua Komisi III DPRD kota Pekanbaru Zulfan Hafiz ST mengatakan, pembahasan rancangan kegiatan Disdik Pekanbaru di tahun 2019 mendatang belum final. Menurutnya, kedepan ada beberapa catatan dan perubahan, terutama fokus pada anggaran prioritas.

"Ini pembahasan awal saja. Ada yang menjadi catatan kita yang menjadi prioritas, seperti perlunya penambahan ruangan belajar dan pembuatan membuat akses jalan menuju sekolah," kata Zulfan Hafiz, usai rapat.

Dijelaskannya lagi, masalah intensif bagi guru khususnya guru PDTA, ikut menjadi perhatian pihaknya. Dia ingin melihat sejauh mana anggaran dunia pendidikan yang telah dikucurkan. Apakah sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU.

"Apakah sudah mencapai 20 persen dari APBD atau belum, sebab kalau kita melihat anggaran Disdik Pekanbaru jauh di bawah 20 persen. Mungkin ini akibat terjadinya rasionalisasi anggaran pemerintah kota Pekanbaru," ungkap Zulfan.

Sementara itu, Anggota Komisi III Dian Sukheri SIp mengungkapkan, persoalan penerimaan siswa didik baru setiap tahun selalu menemui kendala. 

"Problemnya karena sudah sistem zonasi. Jika tidak ada penambahan Ruang Kelas Baru, akan begini saja terus (bermasalah,red)," paparnya.

Menjawab hal itu, Kepala Disdik Kota Pekanbaru Abdul Jamal menjelaskan, untuk pembahasan anggaran pihaknya masih berkutat pada anggaran rutin. "Makanya anggaran untuk pembangunan fisik yang dibutuhkan sampai saat ini masih belum tersentuh secara merata," terangnya.

Untuk masalah honor insentif guru, menurutnya ada perhatian dan koreksi dari Komisi III DPRD Kota Pekanbaru. "Jumlahnya ada 11 item yang sudah kita buat," jelasnya.

Kemudian, persoalan sistem PPDB atau penerima siswa didik baru, katanya, turut menjadi sorotan dari Komisi III DPRD Kota Pekanbaru. Katanya, perlu ada solusi yang terbaik sehingga kedepannya tidak muncul masalah baru lagi. 

"Untuk mempercepat proses kegiatan Disdik Pekanbaru, kita juga membuat proposal anggaran untuk merebut dana Provinsi dan APBN, karena banyak anggaran yang harus kita rebut, seperti Bantuan Dana  Pemerintah," tutupnya.***