MERANTI(POROSRIAU.COM) - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menilai pemerintah pusat belum sepenuhnya serius mewujudkan Nawa Cita Jokowi yang menjanjikan pembangunan dimulai dari daerah perbatasan, terbukti masih minimnya alokasi program pembangunan pusat untuk Meranti yang nota bene merupakan diberanda terdepan republik Indonesia. Untuk itu, orang nomor satu di Kepulauan Meranti ini meminta Pusat merealisasikan janji Presiden RI itu.

"Semoga Pemerintah Pusat dapat memberikan harapan baru bagi Meranti yang masuk dalam program rencana induk Pembangunan, agar kami tidak merasa asing berada di NKRI, Meranti sebagai bagian dari Indonesia juga ingin merasakan apa yang dirasakan daerah lainnya,".

Demikian disampaikan Bupati Meranti saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Camat dan Kepala Desa Wilayah Lokpri Dalam Rangka Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Lokpri Kabupaten Kepulauan Meranti, bertempat di Aula Hotel AKA Meranti, Jalan Terubuk Selatpanjang, pada Kamis (2/5/2018).

Bupati menambahkan, dalam mengelola daerah perbatasan pemerintah pusat membaginya menjadi dua kategori yakni yang terhubung lewat daray dan terhubung lewat jalur perairan atau laut. Dalam penerapannya juga berbeda, dimana daerah yang perbatasan yang terkoneksi dari daratan lebih mendapat prioritas pembangunan dibanding daerah perbatasan yang terhubung melalui laut.

Menurut Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si, pembagian daerah perbatasan menjadi dua kelompok ini tidak sesuai dengan Nawa Cita Presiden Jokowi karena semua daerah perbatasan yang berada diberanda terdepan NKRI sama-sama butuh alokasi program pembangunan dari Pusat.

Lanjut Bupati, saat ini ada 3 sektor yang perlu diberikan perhatian khusus, yakni masalah infrastruktur dasar seperti jalan poros, Elektrifikasi, air bersih, dan pemukiman masyarakat.

"Untuk pembangunan Infrastruktur kami berharap pusat dapat sama sama membangun Meranti karena jika mengharapkan APBD daerah ditengah terjadinya rasionalisasi anggaran dinilai amat sulit," ujar Bupati.

Masalah listrik dikatakan Bupati, sejak Tahun 2009 Pemda Meranti telah membangun infrastruktur listrik di 63 wilayah desa. Meski begitu masih Meranti masih butuh perhatian pusat untuk membantu meningkatkan elektrifikasi khususnya didaerah terisolir.

"Peningkatan Elektrifikasi diwilayah perbatasan ini dapat dijadikan agenda induk pemerintah pusat untuk diterapkan di daerah perbatasan, agar daerah perbatasan bisa terang dan tidak malu jika dilihat oleh negara tetangga yang terang benderang sementara kita gelap gulita," ucap Bupati.

Selain itu pengadaan fasilitas Air Bersih juga layak dijadikan program pusat untuk daerah perbatasan. 

Dalam kegiatan yang dihadiri langsung oleh pihak BNPP RI itu, Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si juga meminta BNPP memfasilitasi kepada Kementrian Kehutanan soal Tata Ruang Daerah Perbatasan untuk mengklearkan masalah Tata Ruang Daerah Perbatasan.

"Berdasarkan Tata Ruang Nasional banyak pulau-pulau terluar masuk dalam kawasan hutan, sehingga menyulitkan pemeritah daerah untuk menbangun kawasan itu, hal ini harus ditinjau kembali. Agat Pemerintah Daerah dapat membangun secara leluasa di pulau terluar. Dan tidak menimbulkan masalah hukum kedepan," terang Bupati.

Dengan banyaknya daerah perbatasan masuk kawasan hutan menyebabkan pemanfaatan lahan  sebagai kawasan pertanian namun upaya yang dilakukan belum maksimal karena belum tersedianya infrastruktur pemdukung seperti jalan akses untuk membawa hasil produksi pertanian.

Terakhir Bupati Kepulauan Meranti curhat soal masalah ekonomi di Meramti khususnya masalah perdagangan lintas batas. Untuk kasus ini Pemerintah Pusat terkesan diskriminasi karena hanya memberikan izin perdagangan lintas batas hanya pada daerah perbatasan yang terhubung lewat jalir darat padahal jika diberikan kebijakan khusus pada Meranti akan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Meranti H. Fauzi Hasan, menurut Legislator dari Partai PAN itu, mengungkapkan yang namanya daerah perbatasan yang menjadi beranda terdepan NKRI harus terlihat cantik dan menarik.

Untuk itu ia meminta Pemerintahan Pusat untuk membuat program khusus atau kebijakan khusus untuk membangun daerah perbatasan.

"jangan hanya janji janji dan program diatas kertas, Presiden Jokowi harus mengeluarkan kebijakan khusus dengan mengalokasikan 1 persen dari dana APBN atau senilai 20 T untuk daerah perbatasan kalau benar benar ingin membangun dari daerah perbatasan. Kita minta Presiden membuat Perpres," ujar Ketua DPRD berapi-api.

Selain itu, Ketua DPRD juga berharap Bupati Kepulauan Meranti yang juga menjabat sebagai Ketua APKASI Bidang Keuangan Daerah untuk memperjuangkan Meranti.

"Saya yakin dan percaya Bupati sebagai Ketua APKASI dapat memperjuangkan Meranti kepada Pemerintah Pusat," ungkapnya. 

Sekedar informasi dalam Rakor Camat dan Kepala Desa Wilayah Lokpri Dalam Rangka Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Lokpri Kabupaten Kepulauan Meranti juga dihadiri oleh Kepala Bidang Infrastrktur Pemerintahan BNPP RI Bambang widyawan, Kabid Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Ismawan BNPP RI Drs. Antonius Bambang Widiawan M.Si, Kepala Bagian Perbatasan Kepulauan Meranti Efialdi, Camat dan Kepala Desa Se-Kabupaten Kepulauan Meranti dan lainnya.(nik/rls).