Kamis, 05 Juli 2018 07:36:00
Gubernur Aceh Minta 8 Persen dari Setiap Proyek Dana Otsus Aceh
Oleh: Redaksi
Kamis, 05 Juli 2018 07:36:00
JAKARTA(POROSRIAU.COM)-- Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, diduga meminta fee sebesar 8 persen dari setiap proyek yang menggunakan dana otonomi khusus Aceh (DOKA), demikian dikatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu malam (4/7/2018).
Irwandi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2018. Ia turut terjaring operasi tangkap tangan KPK di Banda Aceh pada Selasa malam dan dalam operasi itu disita barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah.
Irwandi diduga menerima Rp 500 juta melalui Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Dana itu diyakini bagian dari fee sebesar Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi kepada para pengusaha sebagai ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA.
"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.
Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp 50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.
Selain Irwandi, KPK juga sudah tiga tersangka dalam kasus itu. Tiga tersangka lain itu adalah Bupati Bener Meriah, Ahmadi, dan dua orang pengusaha: Hendri Yuzal (HY) dan T Syaiful Bahri (TSB).
"Diduga sebagai penerima IY, Gubernur Provinsi Aceh, HY swasta, TSB swasta. Diduga sebagai pemberi AMD, Bupati Kabupaten Bener Meriah," ucap Basaria. (Antara/suara)
Editor: Chaviz
Komisi D DPRD Provinsi Riau Kunjungan Kerja ke Negeri Serambi Mekkah
10 tahun laluKomisi D DPRD Provinsi Riau, jumat yang lalu, (20/5) melakukan kunjungan ke negeri serambi mekah, Nangroe Aceh Darussalam yang disambut baik oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan di ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh.
Inisiasi Keberlanjutan Otsus Aceh, Ketua Komisi I DPR RI Desak Pemerintah Selesaikan 4 PP
8 tahun laluHal ini terungkap dalam Kunjungan Kerja Komite 1 yang dipimpin oleh Senator Fachrul Razi selaku Pimpinan Komite 1 DPD RI dari Aceh, Selasa (16/10) di kantor Gubernur Aceh.
Analisis: Ziarah Kubur Upaya Sandi Mendulang Suara
8 tahun laluCalon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno langsung memulai kunjungannya dengan menziarahi kuburan massal tsunami Aceh di Desa Siron, Kabupaten Aceh Besar, Aceh pada Selasa (20/11).
BNN, TNI dan Polri Ekspose Pengungkaoan 117,4 Kilogram Sabu dan 19 Ribu Ekstasi di Dumai
4 tahun laluOperasi bersama BNN ini sebelumnya dibuka Komjen Pol Petrus R Golose di Pelabuhan Bitung Sulawesi Utara pada Selasa (9/8) dan melibatkan mitra kerja, terdiri TNI, Korps Polairud Baharkam Polri, Bea Cukai, Perhubungan Laut dan Kementerian Kelautan Perikana
Pimpin Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Meranti ke-8, Bupati Ajak Segenap Masyarakat Bersatu Padu Bangun Meranti
10 tahun laluSELATPANJANG (POROSRRIAU.COM) - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si bertindak sebagai Pembina Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Meranti Ke-8 Tahun 2016. Upacara dalam rangka mengenang terbentuknya Kabupaten Meranti pada Tanggal 19 Desember 20
Diduga Terjadi Pengisian BioSolar Bersubsidi Sekitar 103 Liter di SPBU Bangko, Pihak SPBU Belum Berikan Klarifikasi
ROKAN HILIR – Dugaan adanya transaksi pengisian BioSolar bersubsidi dalam jumlah besar di SPBU 14.289.672 yang berlokasi di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, menjadi perhatian setelah
Bea Cukai Dumai Dicap Instansi Terzalim Oleh ketua INSA
Bea Cukai Dumai dibawah kepemimpinan Ruru Firza Isnandar diberi predikat sangat buruk pelayanannya oleh Ketua DCP INSA Dumai Herman Buchari, S.IP. Stempel instansi terzalim kemudian disematkan sebagai akibat dari kebijakan yang mempersulit proses perizina
Walikota Paisal : BUMD Harus Jadi Motor Penggerak Ekonomi
DUMAI,POROSRIAU.COM- Wali Kota Dumai, H. Paisal, SKM., MARS., menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mesti menjadi penggerak ekonomi pertumbuhan ekonomi daerah dan tidak hanya bergantung
DLH Dumai Gelar KLHS Revisi RTRW Kota Dumai
DUMAI,POROSRIAU.COM- Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menggelar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Dumai tah
Untuk Kesembilan Kali, Dumai Kembali Raih WTP
DUMAI,POROSRIAU.COM- Pemerintah Kota Dumai kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Hari Ini Batas Waktu PT Pelindo Dumai Tunaikan Janji
Enam bulan telah berlalu. Hari ini,tenggat waktu PT Pelindo (Persero) Regional I Cabang Dumai untuk merealisasikan tiga poin kesepakatan yang ditandatangani di forum resmi DPRD Kota Dumai telah berakhir. Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) ingin memastik
Walikota Dumai Tegaskan Komitmen Transparansi SPMB 2026/2027
DUMAI,POROSRIAU.COM- Wali Kota Dumai, H. Paisal, SKM., MARS., menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota Dumai memenuhi prinsip keterbukaan (tranparansi,red) dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
Minimalisir Konflik, Wali Kota Dumai Tegaskan Komitmen Jaga Investasi
DUMAI,POROSRIAU.COM- Wali Kota Dumai, H. Paisal, SKM., MARS., menegaskan bahwa sikap Pemerintah Kota Dumai dalam menyikapi polemik Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) semata-mata dilandasi keinginan u