PEKANBARU(POROSRIAU.COM)--Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman hadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) yang diselenggarakan di lantai 2 Grand Central Hotel No. 1 Tampan, Jl. Jendral sudirman, Tangkerang Utara, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. 

Acara ini turut dihadiri Kepala BKKBN perwakilan Riau Yenrizal Makmur, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB kabupaten kota, kabid serta kasubid di 12 kabupaten kota.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman dalam sambutannya mengatakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) sebagai sarana untuk menyatukan sinergitas antara pemangku keputusan baik pusat, provinsi maupun daerah.

"Himbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersama-sama dalam mensukseskan program BKKBN. Saya yakin TNI dan Polri juga ikut mensukseskan program ini. Karena memang untuk bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk itu butuh sinergi semua pihak" ujarnya.

Sementara itu Kepala BKKBN perwakilan Riau Yenrizal makmur mengatakan Rakorda Program KKBPK bertujuan secara umum untuk meningkatkan sinergitas, komitmen dan dukungan pemerintah, pemerintah daerah, dan mitra kerja dalam pemerataan pengelolaan dan pelaksanaan Program KKBPK guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Karena itu, Rakorda KKBPK diikuti oleh para pemangku kepentingan Program KKBPK dan mitra kerja BKKBN dari seluruh unsur," ujar Yenrizal.

Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Humas BKKBN Provinsi Riau Mery Ellya mengatakan Melalui program pembangunan keluarga yang komprehensif dapat meningkatkan kualitas keluarga yang berkarakter guna mewujudkan keluarga sejahtera.

"Acara ini bertujuan untuk mengkonsolidasi program KKBPK tahun 2017 hasil dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang baru saja diselenggarakan di Jakarta. Program yang dibangun berupa pengendalian penduduk, pertahanan berkeluarga, dan pembinaan peserta KBaktif". Ujar Merry.

Kepala bidang ketahan kesehatan keluarga kota Dumai Al Khusairi “Melalui program ini kami berharap BKKBN dapat menambah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), karna kita ketahui bersama bahwa khusus di daerah-daerah ini masih ada yang tidak memiliki petugas lapangan KB (PLKB) seperti di Dumai, dari 33 kelurahan yang ada Petugas Lapangan keluarga berencananya hanya sebanyak 16 orang, ada yang 1 orang memegang 2 kelurahan dan ada yang lebih, jadinya sangat tidak efektif. Kami berharap BKKBN dapat mengatasi hal ini, minimal 1 kelurahan memiliki satu orang Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) agar dapat mempertanggung jawabkan kegiatannya masing-masing.(yopi)