PEKANBARU,POROSRIAU.COM- Pegawai Pemerintah Provinsi Riau dan anggota DPRD Riau terancam tidak gajian, kondisi ini mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2019 belum juga disahkan, padahal saat ini sudah mendekati akhir November 2018.  

Berangkat dari kondisi ini, Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau harus segera menggesea pengesahan APBD Riau 2019 ini. Semestinya sore ini, target Momerandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Rancangan APBD Riau 2019 sudah bisa ditandatangani.

"Pagi ini kita laksanakan penetapan pagu anggaran dulu, selanjutnya pada sore hari akan kita laksanakan MoU, mudah-mudahan tidak ada halangan," kata Suhardiman Senin (19/11/2018).

Sementara itu, pembahasan APBD Riau 2019 sebelumnya terus digesa, bahkan pihak Banggar DPRD Riau dan TAPD Pemprov Riau membahas juga dalam hari libur, siang dan malam, misalnya pada Sabtu dan Minggu (18/11/2018) lalu.

Suhardiman sebelumnya juga menjelaskan, kalau MoU sudah selesai, maka itu artinya sudah bisa dianggap selesai, sudah terkunci.

"Tapi masih ada peluang untuk lakukan revisi, sebelum ketuk palu. Kita masih punya waktu sampai akhir November ini. Tapi kalau ada yang digeser-geser lagi, maka nanti tinggal lakukan MoU lagi, itu bisa dilakukan berulang-ulang," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, Banggar memang bekerja maraton membahas APBD 2019 saat ini, dan mengejar MoU KUA PPAS tuntas dilaksanakan pada Senin ini.

Dikatakannya, saat ini pembahasan terus berjalan sesuai jadwal, agar bisa MoU dan ketok palu APBD 2019 sesuai target, yakni sebelum tanggal 30 November 2018.

Menurutnya, jika melewati tanggal itu, maka Pemprov dan DPRD Riau akan didenda oleh pemerintah pusat, berupa penundaan gaji.

Tahapan penyusunan APBD dari perencanaan hingga pengesahan. Berawal dari penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan KUA PPPAS, Penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD, Penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD Terakhir penetapan APBD. (rdh/*/tpc)