PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Noviwaldi Jusman mengaku kaget mengetahui mencuatnya pemberitaan soal kasus di panti asuhan Tunas Bangsa yang ada di Kecamatan Tenayan Raya. Pasalnya ditemukan perlakuan yang tidak layak kepada penghuni panti selain itu miris melihat kondisi bangunan panti yang begitu memprihatinkan ditengah banyaknya donatur yang simpatik terhadap keberadaan panti Asuhan Tunas Bangsa ini apalagi izin panti juga sudah expired.

" Karena persoalan ini telah ditangani oleh aparat kepolisian, kita serahkan aparat hukum bertindak tegas untuk menuntaskan kasus ini. Persoalan ini harus diusut sampai tuntas. Jika memang tidak layak lagi dan jelas tidak ada ini bubarkan saja keberadaan panti ini dan mendistribusikan penghuni panti ke tempat yang layak," kata Noviwaldi yang akrab disapa Dedet kepada wartawan, Selasa (1/2).

Dedet juga mengaku kecewa ada panti asuhan berbuat seperti ini, padahal diakui nama panti asuhan Tunas Bangsa ini cukup terkenal dan memiliki donatur yang jelas. 

" Sejauh ini kita tidak perna menerima laporan terkait ada permasalahan di panti asuhan Tunas Bangsa ini, jelas kecewa terhadap apa yang susah dilakukan di panti asuhan Tunas Bangsa," jelasnya. 

Dedet yang juga merupakan Dewan dapil Pekanbaru ini menegaskan kepada Dinas Sosial baik kota maupun Provinsi memonitor keberadaan panti asuhan yang berizin dan yang tidak berizin.

" Kita tidak menginginkan persoalan panti asuhan seperti ini terulang lagi, jika memang ditemukan ada panti asuhan tak punya izin tutup saja langsung jangan dibiarkan beroperasi agar menghindari hal-hal yang tidak di inginkan," tegasnya.

Dedet juga menegaskan Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerja, lakukan kunjungan berkala. Pastikan yang berada di panti sehat, perhatikan gizi mereka.

" Ditemukan panti tidak berizin, tegaskan kepada Satpol PP agar menutupnya, jangan dibiarkan panti tersebut beroperasi sebelum timbul permasalahan baru," tururnya.

Sementara itu, ketua fraksi PAN Provinsi Riau, Ade Hartati Rahmad Mpd juga meminta kepada aparat kepolisian agar mengusut tuntas persoalan panti asuhan Tunas Bangsa ini.

" Biarkan proses hukum terus berjalan. Setelah itu Pemerintah dalam hal ini Dinas terkait agar mengakomodir keberadaan penghuni panti asuhan dan menempatkannya ke tempat uang layak. Pada saaarnya aturan sudah jelas dalam UUD tertuang pengemis, anak yatim dan anak terlantar merupakan tanggun jawab Pemerintah," ungkapnya. (Eza)