ROHUL (POROSRIAU.COM)--Kepala Desa Koto Tandun Onto waryo, sangat kesal dengan sikap PT Budi Murni Panca Jaya (BMPJ). Pasalnya, Sudah berunglang kali meminta supaya perusahaan menerima masyarakat tempatan sebagai karyawan tetapi tidak di indahkan.

Hal ini disampaikan Kepala Desa Koto Tandun Onto waryo kepada Porosriau.com, jumat 18/08.

Dikatakannya, Pihak Desa atas nama masyarakat Koto Tandun sudah berulangkali melayangkan surat kepada pihak PT Budi Murni Panca Jaya( BMPJ ) agar menerima masyarakat tempatan sebagai karyawan,tetapi tidak di gubris.

"Masyarakat tempatan juga mengaku sangat susah untuk melamar di perusahaan tersebut. Disamping itu, menurut informasi karyawan PT BMPJ tidak ada yang resmi, yang ada hanya Buruh Harian Lepas(BHL)," jelas Onto.

Selain itu kata Onto, izin lokasi PT BMPJ Tandun itu sesuai SK Bupati Rokan Hulu, Nomor : kpts.505/Disbun/XII/2004/06 dengan luas lahan hanya 530 Hektar, pada Tanggal 22 Desember 2004.

"Namum hasil dari pantauan juga informasi dari pekerja di perusahaan Kelapa Sawit tersebut, luasnya lahan  mencapai ribuan hektar. Kita sangat menyayangkan sikap PT BMPJ yang tidak peduli dengan masyarakat serta lingkungan," terang Kades.

Onto juga meyayangkan, Kecilnya kontribusi atau Corporate Sosial Responsibility (CSR)  perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Kades Koto Tandun Onto waryo mengaku hanya Rp 15 juta dalam satu tahun.

Untuk itu kata Onto waryo mengaku, " Dalam waktu dekat akan mengundang pihak dari kabupaten dan dinas terkait untuk melakukan  sidak ke kantor perkebunan PT Budi Murni Panca  Jaya (BMPJ) Tandun," jelasnya.

Ditempat terpisah, salah seorang Buruh pemenen  PT Budi Murni Panca Jaya (BMPJ) yang namanya tidak mau di sebut mengaku, sudah Empat Tahun menjadi Buruh Harian Lepas(BHL). Tetapi belum diangkat jadi karyawan tetap.

Ia juga mengaku dan mengatakan sudah banyak menghabiskan uang agar mereka bisa diurus menjadi karyawan tetap, namum hasilnya tidak ada juga.

Karyawan BHL juga mengharap,"Agar Disnaker Kabupaten Rohul dapat membantu kami, untuk mendapat hak kami. Kami orang miskin pak pendidikan juga terbatas, jadi kami tidak tahu begaimana cara pengurusannya," harapnya. (toni)