MERANTI(POROSRIAU.COM) - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menyerahkan Daftar Pagu Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab. Meranti Tahun 2018, bertempat di Aula Kantor Bupati, Rabu (10/12).

Dengan diserahkannya DPA OPD tersebut, Bupati menegaskan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan publik sudah dapat berjalan.

Kegiatan penyerahan DPA OPD diawali dengan Penandatanganan Pakta Integritas dan perjanjian kinerja dari seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemkab. Meranti yang diawali oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM, disaksikan langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si dan Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim, dilanjutkan dengan Sekretaris DPRD Kepulauan Meranti dan Kepala OPD lainnya.

Usai menyerahkan DPA OPD dilingkungan Pemkab. Meranti, dalam pidatonya Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si menegaskan, mulai besok seluruh kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah dapat berjalan normal.

Termasuk juga pembayaran gaji pegawai dan honorer  dilungkungan Pemda Kepulauan Meranti.

Dalam penggunaan anggaran, Bupati berharap Kepala OPD lebih jeli dan mampu memprediksi kapan sebuah kegiatan dilaksanakan dan kapan harus dibayarkan, tujuannya agar tidak terjadi penumpukan tagihan diakhir tahun yang tentunya dapat menyulitkan.

"Atur ritmenya sehingga pada akhir tahun tidak terjadi penumpukan pembayaran," ujar Bupati.

Lebih jauh dikatakan Bupati, ditengah kondisi keuangan negara yang sedang sulit saat ini setiap  Kepala OPD perlu cermat dalam memilah kegiatan ada yang mendesak dan tidak mendesak, jika sifatnya belanja langsung hendaknya direalisasikan setelah terbit SPD.

"Jika SPD belum terbit maka tahan diri dan jangan dipaksakan agar tidak menimbulkan masalah  dengan pihak pemberi jasa," tegas Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasinya kinerja jajaran Pemda Meranti yang mampu menggunakan anggaran dengan baik sehingga tidak terjadi defisit sehingga tagihan pihak ketiga dapat dibayarkan.

Dana Bagi Hasil Migas, dari Pemerintah Pusat untuk mendukung APBD dikatakan Bupati sudah seperti infus artinya sangat susah terealisasi.

Hal yang sama juga terjadi pada dana bagi hasil yang berasal dari APBD Provinsi Riau.

Untuk itu dalam upaya menunjang kemandirian daerah seluruh OPD perlu peningkatan produksitifitas agar mampu menyumbangkan PAD bagi daerah dan tidak konsumtif.

"Jangan lagi berfikir konsumtif berlomba menghabiskan anggaran, ini bukan masanya lagi, kita harus merubah paradigma dimana dalam keadaan ekonomi sulit ini dapat menggali potensi yang ada dan terus melakukan efisiensi.

Bupati mencontohkan dari hal yang kecil seperti mematikan lampu dan AC disaat jam pulang kantor, selain itu pemanfaatan kertas dan ATK. Termasuk juga pengadaan baju kaos tiap digelar kegiatan.

"Jika ditotal jumlahnya cukup besar, jika dihemat tentu anggarannya dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat," ucap Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati  juga menyinggung soal Mutasi Pejabat yang dilakukan beberapa waktu lalu, dikatakannya mutasi yang dilakukan bukan untuk memuaskan semua ASN tetapi lebih dari pada untuk meningkatkan kerjasama dan kinerja pelayanan publik dalam rangka mensejahterakan masyarakat, tutur Drs. Irwan Nasir M.Si pula.

Ia berharap pejabat yang diberikan amanah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik

"Peningkatakan kesejahteraan rakyat hany dapat terwujud berkat kerja keras kita semua jadi saya harapkan semua kepala OPD dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik," pungkas Bupati. (Nik/Humas Meranti/ADV)