POROSRIAU.com- Riau dikenal dengan sebutan “Petro Dollar” karena kaya dengan minyak bumi dan perkebunan kelapa sawit.“Atas minyak, bawah minyak” kerap terdengar istilah tersebut menandakan bahwa negeri ini memang kaya akan hasil bumi yang melimpah ruah.

Seyogyanya kekayaan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan sebaliknya hanya dinikmati oleh segelintir manusia yang memegang kekuasaan atau oknum yang dekat dengan kekuasaan itu sendiri.

Tapi apa hendak dikata, namanya manusia sering lupa akan amanah dan kekuasaan yang diberikan rakyat kepadanya, melalui beberapa kebijakan yang diputuskan membuat oknum penguasa tersebut harus berurusan dengan hukum dan tak jarang dari pengusa itu menghuni pengap ruang penjara.

Jika kita menyimak apa yang disuarakan Gerakan Mahasiswa Perjuangan Bengkalis(GMPB) saat demo di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Jakarta 21/07 2016 lalu , tentu saja kita bertanya dalam hati inikah cerminan moral para pejabat yang ada di propinsi Riau.

Mereka menuntut agar Muhammad,Wakil Bupati Bengkalis saat ini segera ditetapkan sebagai tersangka atas kasus alih fungsi lahan yang telah menjerat mantan Gubernur Riau Anas ma’amun, Pengusaha Gulat Manurung dan Edison. 

Muhammad yang pada saat kasus ini terungkap menjabat sebagai Kepala Dinas PU Propinsi Riau terindikasi menerima aliran dana dari Edison. Berbagai fakta terungkap dalam fakta persidangan seperti yang disampaikan Nado Afian, salah seorang kordinator demo mahasiswa di gedung KPK jalan Rasuna Said Jakarta.

Fakta yang dimaksud adalah banyak nya tender yang dimenangkan dengan mudah bernilai puluhan miliar rupiah oleh PT. Citra Hokiana Triutama di lingkungan pekerjaan umum pada tahun 2014.

"Mustahil bila Muhammad, yang kala itu menjabat Kepala Dinas PU Riau juga tidak menerima suap," tegas Nado dalam orasinya. Selain diduga kuat terlibat kasus suap alih fungsi lahan, Muhammad juga terindikasi terlibat kasus korupsi saat menjabat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Riau pada 2013.

Menurut Romi Saputra, salah seorang kordinator demo lainnya mengatakan  dugaan korupsi ini dilakukan bersama Dirut PT. Panotaro Raja, Sabar Stevanus P. Simalango, bersama pihak lain dalam proyek pengadaan pipa transmisi PE 100 DN 500 MM di kota Tembilahan dengan prakiraan nilai proyek Rp 3.415.618.000.

"Proyek tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak selesai namun untuk pencairan jumlah dana proyek pengadaan dicairkan 100 persen. Patut diduga Muhammad yang juga sebagai kuasa pengguna anggaran telah melakukan tindak pidana korupsi," papar Romi.

Dua kasus berbeda ini bisa menjadi referensi bagi KPK untuk mendalami sejauh mana keterlibatan dan peran  Muhammad atas sangkaan yang dituduhkan kepada dirinya. Keberanian dan keseriusan KPK sangat kita nantikan untuk mencari fakta kebenaran.

Semangat mahasiswa dengan menyuarakan kezaliman untuk ditindas  patut kita hargai dengan harapan tidak ada kepentingan lain yang terboncengi saat aksi demo disuarakan.

Jika memang ada bukti yang mengatakan Muhammad bersalah dan dijerat hukuman korupsi, Saya sebagai  orang Riau hanya bisa berkata “Kau yang menulis, Kau yang membaca, Tak bisa kau bedakan mana intan mana kaca, Akhirnya kau sendiri yang merasa,”.