Sabtu, 16 Februari 2019
Sabtu, 02 Juni 2018 13:52:00

Pemkab Inhil Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

Oleh: Redaksi
Sabtu, 02 Juni 2018 13:52:00
BAGIKAN:
(Pjs) Bupati Inhil, Rudyanto

TEMBILAHAN(POROSRIAU.COM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Riau.

Predikat WTP berhasil diraih oleh jajaran Pemkab Inhil atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 seusai melalui proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa BPK RI beberapa waktu lalu.

Menurut Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Inhil, Rudyanto, raihan opini WTP oleh Pemkab Inhil merupakan sebuah prestasi yang membanggakan sekaligus membahagiakan. Lebih lagi, opini WTP tahun ini merupakan opini kedua kalinya setelah tahun sebelumnya prestasi WTP juga diraih oleh Pemkab Inhil.

"LKPD tahun sebelumnya (2016, red), Pemkab Inhil telah berhasil meraih WTP. Tahun ini, Pemkab berhasil mempertahankan predikat WTP itu," ujar Pjs Bupati Inhil, Rudyanto dalam sambutannya pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 di Kantor BPK RI Perwakilan Riau, Pekanbaru, Kamis (31/5/2018).

Pjs Bupati menuturkan, perolehan prestasi WTP adalah hasil dari kerja keras bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil dan Bupati Kabupaten Inhil Definitif, HM Wardan.

Meski masih terdapat beberapa persoalan yang dicatatkan oleh BPK, dikatakan Pjs Bupati, hal tersebut akan segera dikoreksi sebagai bentuk tindaklanjut dari Pemerintah Kabupaten Inhil.

"Memang ada beberapa catatan yang kita terima, namun itu tidak lah mempengaruhi opini WTP oleh BPK. Catatan tersebut akan segera kita tindaklanjuti, kita koreksi dalam 60 hari kedepan," jelas Pjs Bupati.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Harry Purwaka menyebutkan bahwa perolehan opini WTP oleh Pemerintah Kabupaten Inhil dapat dijadikan sebuah momentum transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan.

"Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tahun 2017 sudah berhasil mempertahankan pencapaian atas penyusunan laporan keuangan. Jadi, tahun lalu sudah mendapat WTP dan tahun sekarang (berhasil, red) mempertahankan WTP lagi," ujarnya.

Pencapaian Pemerintah Kabupaten Inhil dengan meraih predikat WTP, diungkapkan Harry Purwaka, menjadi indikator atas penyelesaian permasalahan - permasalah pada laporan keuangannya.

"Di tahun 2015 silam, masih ada catatan kalau tidak salah masalah aset. Tapi, itu sudah diselesaikan di 2016 sehingga bisa WTP. Di 2017, tidak ada permasalahan signifikan, yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangannya," ungkap Harry Purwaka.

Selanjutnya, Harry Purwaka berharap, agar jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil dapat memanfaatkan hasil laporan pemeriksaan atas LKPD tahun 2017 sebagai acuan untuk meraih prestasi serupa di tahun - tahun mendatang.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 ini turut dihadiri oleh Kepala Sub-auditorat Riau 1, Roes Nelly, Wakil Ketua 1 DPRD Inhil, Dr H Ferryandi, Wakil Ketua 3 DPRD Inhil, Dr H Syahruddin, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah serta beberapa pejabat eselon 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.(McR/adv)

Editor: Chaviz

  Berita Terkait
  • Pemkab Inhil Raih WTP BPK Riau

    2 tahun lalu

    Prestasi gemilang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Riau, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil, H Dani M Nu

  • Bustami HY: Pemkab Bengkalis Optimis Raih WTP

    11 bulan lalu

    Kendati saat ini yang dilakukan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Riau, hanya baru melakukan uadit interim atau (audit pendahuluan) namun Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap optimis terhadap laporan keuangan Pemerintah K

  • Luar Biasa, Pemkab Meranti Raih WTP 6 Kali Berturut-Turut

    9 bulan lalu

    Untuk keenam kalinya Pemkab. Kepulauan Meranti meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, penyerahan simbol supremasi tertinggi atas kesempurnaan Laporan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah itu, bertempat di Aula Kantor BPK RI Perwakila

  • Dana Desa Tak Kunjung Dicairkan, Sejumlah Kades di Bengkalis Ancam Geruduk Kantor Bupati

    6 bulan lalu

    Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis terkait tunda bayar terhadap Dana Desa (DD) yang disampaikan lansung Sekdakab Bengkalis H. Bustami HY dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggaungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 di Gedung DPRD, Senin (6/8/1

  • Pelayanan Publik Pemkab Inhil Masuk Zona Kuning

    2 tahun lalu

    Ombudsman RI Perwakilan Riau menyatakan bahwa hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik menunjukkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, masuk pada zona kuning.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.