PEKANBARU(POROSRIAU.COM)--Bupati Bengkalis Amril Mukminin, menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun 2016, kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Riau, di Pekanbaru, Jumat (31/3/2017).

“Penyampaian LKPD ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yakni dengan memberikan informasi keuangan yang transparan kepada stakeholders,” ujarnya.

Ungkapan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan laporan dihadapan Ketua Perwakilan BPK RI Riau, Herry Purwaka, Kasubag Humas TU, Tulus Budhi Satria Rikit, Kepala Sub Auditorat II, Johni Indra Kencana, tiga orang tim pemeriksa Kabupaten Bengkalis, Syafina Khairiah, Titik Puspita, dan Adria Setya Pradana.

Sementara itu, turut mendampingi Bupati Bengkalis, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Bengkalis, H Arianto, Plt Kepala Inspektorat, Suparjo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bustami HY dan Kepala Dinas Perhubungan Bengkalis, Ja’afar Arief.

Masih kata Amril,  ini sekaligus juga dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang akurat dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan,” sebut Bupati.

Untuk laporan keuangan tahun 2016 ini, Bupati mengatakan bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2.880.599.611.607,04. Kemudian realisasi belanja daerah, Rp3.139.734.912.994,77.

Selanjutnya, realisasi transfer daerah, Rp9.666.649.976,00, dan realisasi defisit sebesar Rp266.134.951.363,73, disertai pembiayaan netto sebesar Rp276.044.178.574,05.

“Maka dari semua itu, untuk tahun 2016, diperolah sebesar Rp9.909.277.210,32,” singkat Amril Mukminin seraya mengharapkan tahun 2016, kembali mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian atau disingkat dengan WTP.(*/rls)