BENGKALIS(POROSRIAU.com) - Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkalis nomor 164/KPTS/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dan keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 350/KPTS/VIII/2015 Tentang Penatapan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Bengkalis sejauh ini masih belum ditindaklanjuti.

Dalam SK tersebut dibentuk tim evaluasi yang akan mengkaji ulang soal Tambahan Penghasilan pegawai (TPP) sejumlah SKPD yang menimbulkan pro kontra dilingkup pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Bengkalis. Tim yang dibentuk diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan wakil ketua semua asisten di sekretariat daerah.

Sekretaris tim adalah kepala bagian organisasi dan setdakab Bengkalis dengan anggota sejumlah kepala bagian setdakab dan sekretaris di beberapa SKPD.

Salah seorang anggota tim evaluasi Johansyah Syafri ketika dikonfirmasi, kamis (28/07/2016) menyebutkan kalau SK bupati untuk mengevaluasi TPP di beberapa SKPD sudah turun  sejak tanggal 11 April 2016, Malahan SK tersebut diteken langsung bupati Amril Mukhminin, untuk segera dilaksanakan evaluasi mengenai TPP yang sempat mencuat kepermukaan beberapa bulan lalu.

Ditanya apa keputusan dari tim evaluasi, Johansyah menyebutkan sejauh ini belum ada keputusan secara final, termasuk tindaklanjut dari SK tersebut. Walaupun sudah draft tentang perubahan TPP, tapi belum dituangkan dalam hasil atau keputusan yang kongkrit termasuk belum dilaksanakannya rapat oleh tim evaluasi.

“Diharapkan seluruh anggota di tim evaluasi segera menindaklanjuti SK bupati yang sudah harus dijalankan tersebut. Mudah-mudahan secepatnya dilaksanakan rapat bersama tim evaluasi untuk merumuskan serta memberikan rekomendasi kepada bupati,”terang Johansyah di kantor Humas Setdakab.

Kabag Humas ini juga mengatakan, dalam SK itu tim evaluasi diberi kewenangan untuk mengevaluasi standar tambahan penghasilan honorium dan biaya umum lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung pada tahun berjalan. Kemudian melakukan pembahasan dan telaah terhadap usulan satuan biaya yang akan dimuat dalam standar biaya di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Selanjutnya ujar Johan, tim melakukan koordinasi dengan SKPD yang mengusulkan satuan biaya atau pelaksanaan program yang mengfacu pada satuan standarisasi yang ditetapkan. Tim juga berwenang menyusun dan menetapkan TPP dan standar biaya di lingkungan Pemkab Bengkalis. Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggungjawab langsung kepada bupati.

“Tim evaluasi yang dibentuk berasal dari lintas SKPD diketuai Sekretaris Daerah. Total anggota tim evaluasi semuanya 24 orang yang akan melaksanakan evaluasi terhadap TPP maupun standar biaya di lingkungan Pemkab Bengkalis,”tutup Johansyah.