DUMAI,POROSRIAU.COM- Kota Dumai mengukuhkan pesonanya bagi investor hingga menjadi magnet investasi, baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri. Tercatat realisasi sebesar Rp3,04 triliun. . Angka ini setara dengan sekitar 23 persen dari total realisasi investasi se-Provinsi Riau. Hal ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap potensi dan stabilitas daerah.

Walikota Dumai, H Paisal, SKM, MARS melalui Kepala DPMPTSP Kota Dumai, Hj Dona Fitri Illahi menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil dari kemudahan perizinan serta komitmen pemerintah daerah dalam membangun iklim usaha yang kondusif.

Dengan pencapaian ini menurut Dona, Kota Dumai kian menegaskan perannya sebagai motor penggerak ekonomi di Provinsi Riau. Pada Triwulan I Januari-Maret 2026, Dumai mencatatkan capaian impresif dengan menempati peringkat pertama realisasi investasi di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Dominasi Dumai juga terlihat kuat pada sektor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kota ini kembali memimpin dengan nilai investasi domestik sebesar Rp2,74 triliun, atau berkontribusi 28 persen terhadap total PMDN provinsi.

“ Data DPMPTSP Provinsi Riau mengonfirmasi bahwa Dumai menjadi magnet investasi, baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri. Realisasi Rp3,04 triliun ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap potensi dan stabilitas daerah,” ujar Raja Dona Fitri Illahi, Kamis (30/04/26).

Dona menambahkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan dan kepemimpinan Walikota Dumai, H Paisal bersama Wakil Walikota Sugiyarto yang konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis investasi.

Lebih lanjut, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan kenyamanan daerah agar iklim investasi tetap terjaga.

“ Kondusivitas daerah menjadi kunci. Investasi yang tumbuh akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, peran semua pihak sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Pemerintah Kota Dumai berkomitmen menjaga tren positif tersebut melalui peningkatan transparansi, percepatan layanan perizinan, serta penguatan infrastruktur penunjang industri.(infotorial)