JAKARTA (POROSRIAU.COM) -- Kerusuhan tak terhindarkan di sejumlah titik di Jakarta setelah massa yang menolak hasil rekapitulasi suara pemilihan umum 2019 menggelar aksi protes sejak Selasa (21/05) malam.

Aksi ini sudah diantisipasi karena sejumlah pihak sebelumnya telah menyatakan bakal menggelar aksi yang mereka sebut sebagai 'People Power'.

Gerakan massa seperti demonstrasi dan protes memang kerap digunakan golongan tertentu sebagai sarana mengungkapkan penolakan terhadap suatu tatanan.


Tak jarang aksi ini berujung ricuh, bahkan kerap memicu krisis politik hingga keamanan suatu wilayah, seperti di lima negara berikut.

Suriah

Perang sipil di Suriah dipicu oleh perselisihan antara rakyat dan Presiden Bashar Al-Assad. Warga Suriah lantas menuntut reformasi demokratis di negara mereka.

Terinspirasi dari gerakan Arab Spring di Timur Tengah, warga Suriah menggelar demonstrasi besar-besaran terhadap pemerintahan Assad sekitar pertengahan 2011 lalu.

Perang sipil Suriah juga semakin parah karena kemunculan ISIS pada 2014. (AFP Photo/Ahmad Al-Rubaye)

Assad melawan para penentangnya itu dengan cara represif, seperti penangkapan dan penyiksaan hingga memicu pemberontakan bersenjata sekitar 2012-2013 lalu.

Perang sipil Suriah juga semakin parah karena kemunculan ISIS pada 2014. Di awal kebangkitannya, ISIS sempat menguasai sepertiga wilayah Suriah.

Kehadiran ISIS menggiring intervensi asing seperti Amerika Serikat dan Suriah dalam perang sipil di negara tersebut.

Sudan

Sudan masih dalam status darurat setelah militer mengkudeta Presiden Omar al-Bashir yang telah berkuasa selama tiga dasawarsa pada April lalu.

Kudeta terjadi setelah protes besar-besaran berlangsung terutama di Ibu Kota Khartoum sejak Desember 2018 dan memuncak pada 6 April 2019, bertepatan dengan peringatan penggulingan diktator Jaafar Nimeiri pada 1985.

Angkatan bersenjata Sudan langsung mengambil alih kepemimpinan setelah Bashir menyatakan mundur. Meski begitu, rakyat belum sepenuhnya senang dengan pemerintahan sementara di bawah militer.

Kelompok sipil menyerukan warga Sudan 'menduduki' markas militer sebagai perlawanan atas aturan jam malam yang diberlakukan angkatan bersenjata.

Hingga kini, militer dan kelompok oposisi masih berselisih pendapat terkait komposisi pemerintahan baru Sudan.

Thailand

'Gerakan rakyat' juga pernah memicu krisis di Thailand sekitar 2013-2014. Diawali demonstrasi anti-pemerintah sekitar Oktober 2013, protes warga berakhir dengan kudeta militer yang menggulingkan perdana menteri saat itu, Thaksin Shinawatra, pada Mei 2014.

Pedemo anti-pemerintah turun ke jalan dan memboikot sebagian besar gedung pemerintah. Kantor-kantor media juga sempat diduduki para pemrotes.

Aksi protes yang semula berjalan damai menjadi rusuh setelah pedemo anti-pemerintah bentrok dengan kelompok berkaus merah yang merupakan pendukung rezim Thaksin. 

Mahkamah Konstitusi Thailand memecat Yingluck dan sembilan menteri lainnya pada 7 Mei 2014. Pada 20 Mei 2014, militer memberlakukan status darurat di seluruh negeri yang menjadi awal kudeta terhadap pemerintah. 

Dua hari setelahnya, militer menggulingkan Yingluck dan mengangkat Panglima Militer Prayut Chan-o-cha sebagai perdana menteri sementara.

Libya

Krisis politik di Libya berawal dari pemberontakan oposisi Muammar Gaddafi pada 2011 lalu. Terinspirasi dari gerakan Arab Spring, masyarakat anti-Gaddafi saat itu turun ke jalan, memberontak dan menuntut pemimpin selama 42 tahun itu mundur.

Sejak itu, sejumlah kelompok pemberontak bersenjata mulai melakukan perlawanan terhadap pasukan Gaddafi yang menggiring Libya ke dalam perang sipil.

Salah satu demonstrasi di Libya. (Mohamed Abd El Ghany)

Gaddafi berhasil digulingkan pada 20 Agustus 2011, tapi sejumlah loyalisnya masih menguasai beberapa wilayah Libya, termasuk kampung halamannya di Sirte. 

Rezim Gaddafi benar-benar berakhir pada Oktober 2011 setelah pemberontak yang dibantu intervensi NATO berhasil merebut Sirte. Gaddafi juga tewas di tangan pemberontak dalam perang tersebut.

Namun, setelah kematian Gaddafi, Libya terjerumus ke dalam perang sipil kedua. Kali ini, sejumlah kelompok pemberontak saling bertikai memperebutkan kepemimpinan.
 
Mesir

Dampak Arab Spring juga memicu krisis politik di Mesir. Ratusan ribu warga turun ke jalan mendesak Presiden Hosni Mubarak mundur pada 2011 lalu. Mubarak, yang telah berkuasa selama 30 tahun, akhirnya mundur setelah didemo besar-besaran selama 18 hari.

Mubarak sempat ditahan untuk diperiksa karena tuduhan korupsi dan kegagalan menghentikan kekerasan selama protes berlangsung.

Namun, krisis politik terus memanas bahkan setelah Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata mengambil alih kekuasaan sementara dan menggelar pemilu yang membawa Presiden Mohamed Morsi berkuasa pada 2012.

Krisis tak kunjung selesai di era kepemimpinan Morsi. Protes anti-pemerintah kedua berlangsung pada 2013, di mana kaum sekular menuntut Morsi mundur.

Protes tersebut menyebabkan penggulingan Morsi pada 3 Juli 2013. Sejumlah pihak menganggap penggulingan Morsi sebagai kudeta yang mengakhiri revolusi kedua di Mesir.

Menteri pertahanan saat itu, Abdel Fattah el-Sisi, yang mengumumkan penggulingan Morsi. Sisi kemudian diangkat sebagai presiden hingga saat ini setelah memenangkan pemilu pada 2014.

Setidaknya 7.000 orang dilaporkan tewas selama krisis berlangsung sepanjang 2011-2014. ***