Kamis, 05 Desember 2024
POROSRIAU

. PEKANBARU. DUMAI. BENGKALIS. PERISTIWA. MERANTI. SIAK. ROHUL. ROHIL. INHU. INHIL. KAMPAR. KUANSING. PELALAWAN. ADVERTORIAL. Riau Underground.
  • Home
  • OPINI
  • Apakah Aksi "People Power" Melanggar Konstitusional ?
  • Home
  • EDITORIAL
  • Apakah Aksi "People Power" Melanggar Konstitusional ?
  • Home
  • SUARA NETIZEN
  • Apakah Aksi "People Power" Melanggar Konstitusional ?
  • Home
  • KARYA TULIS
  • Apakah Aksi "People Power" Melanggar Konstitusional ?
Senin, 13 Mei 2019 02:45:00

Apakah Aksi "People Power" Melanggar Konstitusional ?

Senin, 13 Mei 2019 02:45:00
BAGIKAN:
Foto : Ilustrasi (Net).
POROSRIAU.COM - Akhir - akhir ini sering kita dengar dan kita lihat istilah people power, baik di media sosial, media online, maupun di berita-berita ditelevisi. Banyak pandangan yang berbeda bahkan tidak memahami apa itu yang biasa disebut dengan people power.
 
Ada yang mengatakan bahwa people power ini kental dengan muatan politik, bahkan ada yang beranggapan people power ini adalah bentuk kejahatan yang dapat dipidana.
 
Apa Itu People Power ?
 
People power adalah bahasa Inggris yang artinya Kekuatan Rakyat. Jadi people power ini, sederhananya adalah bentuk perlawanan/ protes masyarakat dalam sebuah negara. 
 
Masyarakat mengekpresikan kekecewaannya terhadap suatu pemerintahan atau rezim karena dianggap melakukan penyimpangan atau melanggar konstitusi. Sehingga masyarakat meminta presiden, kepala pemerintahan untuk meletakan jabatannya.
 
Dalam satu negara demokrasi yang meletakan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Gerakan people power merupakan aktualisasi gerakan rakyat untuk menyampaikan aspirasi.
 
People Power Tindakan Melanggar Hukum?
 
Di Indonesia, sampai saat ini belum ada aturan hukum yang melarang people power.. Jadi jangan cepat disimpulkan bahwa people power adalah perbuatan melawan hukum atau delik perkara dalam hukum.
 
People power adalah kekuatan rakyat. Di Indonesia, dimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Menyampaikan kekecewaan di tempat terbuka dengan jumlah masa yang banyak diakomodir dalam aturan di Indonesia asalkan memperhatikan beberapa hal, seperti yang disebutkan pasal 6 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, di mana ada lima batasan dalam menyampaikan pendapat atau berekspresi di muka umum.
 
Pertama, tidak boleh mengganggu ketertiban publik, kedua, harus menghargai hak asasi orang lain, ketiga, harus mengindahkan etika dan moral, keempat, tidak boleh mengancam keamanan nasional, dan kelima, harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
 
Di Indonesia people power pernah terjadi dan bukan hal yang asing. Pada 21 Mei 1998, tepat 20 tahun lalu, gerakan rakyat melahirkan gerakan reformasi di bumi Indonesia untuk menumbangkan Rezim Orde Baru. Dan bukan hanya di Indonesia, people power juga pernah terjadi diberbagai negara.
 
Banyak poeple power yang terjadi di berbagai negara. Sebut saja yang terjadi di Kuba. Dimana Fulgencio Batista yang menjabat Presiden Kuba selama 2 dekade tumbang oleh gerakan rakyat. Batista memerintah sejak 1933. Pada 1944, masa jabatannya berakhir dan Batista pun meninggalkan Kuba.
 
Namun, delapan tahun kemudian, Batista melancarkan aksi kudeta dan berhasil memimpin kembali Kuba. Melalui people power, Batista berhasil dilengserkan pada 1959 melalui gerakan revolusi Kuba yang dipimpin Fidel Castro.
 
Di Tunizia, people power juga terjadi. Bermula dari meninggalnya seorang penjual buah bernama Mohamed Bouazizi yang membakar diri sebagai bentuk protesnya terhadap pemerintah pada 17 Desember 2010. 
 
Kematian Bouazizi melecut protes rakyat pada pemerintah dan melahirkan people power. Lewat sosial media, aksi protes digalang hingga membuat Presiden Zine El Abidine Ben Ali tumbang. Ia kemudian kabur ke Arab Saudi pada 14 Januari 2011.
 
Dan juga terjadi di negara tetangga kita, Filipina. Sebagai akibat dari gerakan protes rakyat Filipina, Presiden Ferdinand Marcos yang telah berkuasa 20 tahun pun tumbang. 
 
Protes dimulai saat Corazon Aquino, istri pemimpin oposisi Benigno Aquino, Jr, meluncurkan kampanye anti kekerasan untuk menggulingkan Marcos. Aquino melancarkan protes sebagai konsekuensi dari deklarasi kemenangan Marcos pada pemilihan presiden tahun 1986. 
 
People power dikenang sebagai perlawanan damai yang ditandai dengan demonstrasi jalanan setiap hari yang terutama diadakan di Epifanio de los Santos Avenue (EDSA).
 
Lantas, ketika itu, Marcos mengumumkan keadaan darurat pada tahun 1972 menggunakan alasan adanya gangguan keamanan. Rezim Marcos ditentang keras oleh Senator Benigno “Ninoy” Aquino, Jr, yang dibunuh pada tahun 1983.
 
Marcos membentuk sebuah komite untuk menyelidiki kematian Aquino. Namun, komite justru membuat laporan akhir berisi tuduhan partisipasi militer dalam pembunuhan itu. Akibatnya, tekanan politik yang semakin memuncak memaksa Marcos menyerukan pemilihan presiden kilat yang digelar pada tanggal 7 Februari 1986. Corazon “Cory” Aquino, janda Ninoy, setuju untuk mencalonkan diri sebagai presiden melawan Marcos, meskipun kurang memiliki pengalaman politik.
 
Komisi Pemilihan Umum (COMELEC) secara resmi mengumumkan Marcos mengalahkan Aquino. Namun Gerakan Nasional untuk Pemilihan Bebas (NAMFREL), sebuah organisasi independen yang melakukan penghitungan suara tidak resmi, menyatakan Aquino sebagai pemenang. Hal ini didukung oleh sebagian orang Filipina yang percaya bahwa Aquino adalah pemenang. 
 
Jutaan warga Filipina lantas berbondong-bondong ke EDSA, menggelar "People Power. Demonstrasi Damai".
 
Jadi mengatakan gerakan people power adalah gerakan yang bermuatan kepentingan politik dengan tendensi negatif, rasanya kurang tepat. Pasalnya gerakan people power adalah gerakan politik rakyat yang sah secara konstitusional. Sampai saat ini tidak ada dalam hukum positif di Indonesia yang melarang rakyat untuk menggalang kekuataan dan bersuara ditempat umum.
  
Jadi, sebagai negara demokrasi,  gerakan people power adalah bentuk aktualisasi kedaulatan rakyat. ***
Editor: Redaksi

Sumber: rmol.co

  Berita Terkait

  • Lima Negara Porak Poranda Akibat 'People Power'

     6 tahun lalu

    Aksi ini sudah diantisipasi karena sejumlah pihak sebelumnya telah menyatakan bakal menggelar aksi yang mereka sebut sebagai 'people power'.

  • Setnov Kembali Absen Dari Panggilan KPK, Bayu Dwi Anggono: Itu Wujud Pembangkangan Hukum

     7 tahun lalu

    Setya Novanto kembali absen dari panggilan KPK dengan berbagai alasan melalui surat. Alasan-alasan Novanto itu disebut sebagai pembangkangan hukum.

  • Eggi Sudjana: Jokowi Harus Mundur dari Jabatan Presiden

     6 tahun lalu

    Teladan yang benar, kata Eggi, telah dilakukan oleh Cawapres Sandiaga Uno yang telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

  • Gus Aam Klaim 10 Ribu Warga Jatim Hadir Pada 22 Mei Di Jakarta

    6 tahun lalu

    SURABAYA (POROSRIAU.COM) - Cucu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Wahab Hasbullah, KH Solachul Aam Wahib Wahab atau Gus Aam menaksir akan ada 10 ribu orang yang siap meramaikan gerakan ked

  • MUI Rupat Juga Ikut Menanggapi Isu Power People

    6 tahun lalu

    RUPAT (POROSRIAU.COM) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Rupat , Kabupaten Bengkalis , sepakat menyatakan penolakan terhadap gerakan People Power yang mengarah ke tindakan meresahkan ma

    •   komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Lakukan Penyerangan dan Persekusi, Massa Minta Dwi Wahyudi CS Diproses Secara Hukum

    DUMAI, POROSRIAU.COM - Massa dari relawan Fatonah yang hadir di Mapolres Dumai menuntut agar Dwi Wahyudi dan kawan kawan diproses secara hukum, sesuai laporan yang dibuat relawan fatonah beberapa

    DUMAI10 jam lalu

    Dinilai Langgar Aturan, MKA Tolak Rencana LAMR Kota Dumai

    DUMAI, POROSRIAU.COM - Meski sudah mendapat penolakan dari Majelis Kerapatan Adat dan Dewan Kehormatan Adat, pengurus harian Lembaga Adat Riau kota Dumai tetap bersikukuh melaksanakan pesta rakyat di

    DUMAI13 jam lalu

    Paisal Diisukan Penyuka Sesama Jenis Masif Beredar, Relawan Pas Sikapi Dengan Aksi

    Masifnya beredar isu Paisal, Walikota Dumai terlibat kasus asusila dan penyimpangan sex, lelaki penyuka sesama jenis di media sosial, bagaikan bola liar. Berselencarnya informasi tabu ini melahirkan kontroversi,berdampak terpecahnya menjadi dua kelompok

    DUMAIkemarin

    APICAL Dumai Laksanakan Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta PMT kepada Ibu Hamil Upaya Pencegahan Stunting

    Apical Dumai kembali melaksanakan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada ibu hamil dalam upaya pencegahan stunting yang di kelurahan Lubuk Gaung, kecamatan Sungai Sembilan, kota Dumai, 26 November 2024

    DUMAI4 hari lalu

    KA Pria Diduga Korban Pelecehan Seksual di Dumai Desak Kasusnya Diusut Tuntas

    DUMAI, POROSRIAU.COM - Seorang pria berinisial KA yang sebelumnya bekerja sebagai honorer di salah satu Puskesmas di Dumai mengungkapkan pengalaman pahitnya. Ia mengaku menjadi korban pelecehan seks

    DUMAIsatu minggu lalu

    Apical Perbaiki Turap Parit di Dumai untuk Mencegah Banjir

    DUMAI, 22 November 2024 – Apical, salah satu perusahaan pengolah minyak nabati global terkemuka melalui unit bisnisnya di Dumai, memfasilitasi perbaikan dinding parit atau turap sepanjang 60

    DUMAI2 minggu lalu

    Zulkifli AS: Orang Hanyut Ranting Pun Dijadikan Pelampung

    DUMAI, RIAUGREEN.COM - Rasa kecewa yang disampaikan calon Wali Kota petahana Paisal SKM Mars atas sikap Zulkifli mendukung dan menjatuhkan pilihan ke pasangan Ferdiansyah Suparto wiguno di setia

    DUMAI3 minggu lalu

    Sudutkan Mantan Wali Kota Zulkifli AS, Paisal Dinilai Arogan

    DUMAI, RIAUGREEN.COM - Kekecewaan Paisal atas sikap Zulkifli As mendukung pasangan Fatonah, yang diucapkan berulang ulang pada saat kampanye, Apalagi dalam orasi politiknya menyebutkan jika Zulkifl

    DUMAI3 minggu lalu

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak
    Copyright © 2024 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.