BANGKINANG(POROSRIAU.COM)-- Soal ketidakhadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kampar dengam agenda penyampaian hasil reses anggota DPRD Kampar dan laporan Pansus LKPJ yang digelar pada senen tanggal 8/5/2017 silam. Mendapat reaksi keras oleh anggota DPRD Kampar HJ Hermiati dari Fraksi Partai Golkar.

Reaksi keras anggota dewan ini ditanggapi oleh kepala Dinas Komimfo dan persandian Kabupten Kampar Ir Nurhasani, yang di langsir media online lokal, bahwa setelah menggelar rapat tertutup dengan beberapa Kepala OPD di ruang kerjanya pada selasa tanggal 9/5/2017, bahwa kepala OPD menyepakati untuk memberikan kepercayaan kepada Kepala Dinas komimfo dan persandian Kabupaten Kampar untuk berkoordinasi dengan pihak DPRD Kampar terhadap stagmen anggota DPRD Kampar di media. OPD ingin mengetahui apakah komentar itu atas nama lembaga atau atas nama pribadi.

" Kita akan mengklarifikasi persoalan tersebut ke DPRD Kampar," ujar Nurhasani.

Lebih lanjut Nurhasini menyamapaikan  ketidak hadiran OPD dalam sidang Paripurna bukan karena di sengaja dan  tidak menghargai anggpta DPRD. Ketidakhadiran OPD karena pada waktu yang sama memliki kegiatan yang lain, namun bagi Kepala OPD yang tidak hadir tetap mengirimkan perwakilanya dalam sidang paripurna.

Pernyataan kepala Dinas Komimfo dan Persandian Kabupaten Kampar ini mendapat reaksi dari anggota DPRD Kampar dari Fraksi Golkar Hj Hermiati melalui smsnya pada rabu tanggal 10/5/2017, bahwa kita pertanyakan ketidak hadiran OPD. "kok asisten satu juga ikut heran, bahkan juga sibuk menelpon untuk kehadiran  OPD apa beliau tidak tau kalau OPD sedang rapat dengan Pj Bupati, yang hadir ketika itu hanya kurang lebih 8 OPD saja yang mewakili," jelas Hermiati.

lanjut Hermiati, " pada akhirnya sampai sidang ditunda  selama 3 jam oleh Pimpinan Sidang, harus nya asisten cukup menjawab, apakah asisten juga tidak tau kalau mereka sedang bersama  PJ Bupati."

"Atau OPD  yang tidak tau utusan mereka tidak datang, ini terjadi sudah berulang kali. Ketika Bupati tidak hadir OPD juga mengiringi, sehingga sidang selalu di skor karena menunggu OPD. Kapan Kampar akan berubah kalau bukan kita semua yang akan merubah nya," jelasnya.(Shm)