BANGKINANG(POROSRIAU.COM) – Soal  tudingan menerima honorer selaku pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa Pantai Cermin, KecamatanTapung. Mantan Camat Tapung, Rahmad siap untuk mengembalikan uang yang telah diterima.

“Jika memang ada rekomendasi bupati dari Inspektorat memerintahkan untuk mengembalikan uang itu, dan saya siap untuk mengembalikannya,” ungkap Rahmad saat menggelar konferensi pers di Taman Pancing Gadis Kecil, Salo, Senin (21/3/2017).

Lebih lanjut, Rahmad menjelaskan, diterimanya dana itu berdasarkan undang-undang nomor 6 yang mengatakan, kewenangan pj kades sama dengan kepala desa defenitip.

“Saya sudah sering mengingatkan kepada Khairunnasa agar persoalan ini diselesaikan secepat mungkin, namun Khairunnas tidak pernah mengindahkan himbauan saya ini, dan honor yang saya terima baru muncul perbub yang mengatakan bahwa PNS tidak boleh menerima honor,” jelasnya.
 

Sementara itu, Rahmad juga mengaku belum menerima Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Inspektorat.

“Sampai hari ini saya belum menerima dan belum melihat LHP Inspektoeat itu,” tegasnya.

Sekedar diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat terhadap temuan dugaan korupsi pembangunan los Pasar Pantai Cermin, pengadaan baju dinas fiktif perangkat desa Pantai Cermin, dan penerimaan gaji double camat yang telah dikirimkan ke desa.

Pada pemeberitaan sebelumnya, dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektorat terdapat beberapa item kesalahan yang dilakukan oleh perangkat desa dan camat.

Penjabat kepala desa menerima penghasilan tetap sebagai kepala desa sebesar Rp13,500 juta. Pada nomor 3. Pengeluaran yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp51.460.000,00. Juga ditemukan bukti pendukung belum lengkap dan syah sebesar Rp108.071.000,00. Pajak PPn/PPh22 belum dipungut dan distor sebesar Rp392.045.000.

Dan juga ditemukan pekerjaan los pasar satu unit dengan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Rp93.132.305,00 yang belum dilaksanakan. (Shm)