BANDUNG(POROSRIAU.COM) - Kabag Humas Setda Kampar Sabaruddin S. Sos menghadiri Acara Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) se Indonesia di Hotel Haris Bandung Jawa Barat yang dimulai tanggal 17 dan berakhir tanggal 19 November 2016. (Jumat/18/11/16)

Sabaruddin mengatakan banyak sekali yang didapat dan dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang nantinya akan kita laksanakan di Kabupaten Kampar selain dari silaturahmi dan saling memberikan informasi kepada sesama Humas pemerintah daerah lain.

"Kita akan sesuaikan dengan daerah terlebih dahulu, program mana yang paling baik untuk kita laksanakan kedepannya" ujar Sabaruddin.
 Dari hasil yang diikuti seperti Dialog bersama Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA . Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang menginginkan Humas untuk mampu menyampaikan semua perkembangan yang ada di Desa-desa sehingga masyarakat tahu akan potensi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa di wilayah masing-masing.

Selain itu juga Humas juga harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk masyarakat desa, baik itu aturan maupun Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada hari kedua, dialog juga dilakukan bersama Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menginginkan Humas yang ada di daerah mampu memberikan informasi tentang pendidikan di setiap wilayah yang ada baik itu tentang perkembangan dunia pendidikan serta kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan kemudahan bagi guru maupun siswa khususnya siswa yang kurang mampu. "contohnya Presiden RI telah mengeluarkan kartu Indonesia Pintar yang ditujukan untuk siswa kurang mampu sebanyak 17.000an siswa, bagaimana cara mendapatkannya serta sejauh mana sudah terealisasi"ujarnya.

Kabag Humas juga menjelaskan bahwa tugas Humas selaku "corong" pemerintah kepada masyarakat sangatlah berat. "Humas tidak semata mengkomunikasikan kebijakan pro kerakyatan dari pemerintah, tapi juga harus membangun Nation Branding". tutur nya

Komunikasi kebijakan pemerintah pasti sudah kita lakukan, tapi memang masyarakat masih belum mendapatkan informasi secara utuh. Kita mengakui dinamika komunikasinya cepat berubah, adaptasi kita juga semestinya cepat dirubah. Begitu juga “Nation Branding”, dari sekian banyak identitas Bangsa Indonesia di mata masyarakat internasional, kita harus bisa menyatukan dalam komunikasi bukan saling meniadakan.

Sesuai Instruksi Presiden No. 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP), Kementerian Kominfo di amanatkan untuk melakukan beberapa hal seperti mengkoordinasikan perencanaan komunikasi publik, mengkaji data dan informasi, analisis media dan menyusun narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah untuk di komunikasikan kepada publik.

Terakhir, melakukan monitoring evaluasi dan melibatkan pimpinan bila ingin berkomunikasi ke publik.
 "Kita ditempatkan sebagai Humas pemerintah atau Government Public Relations pada posisi strategis dalam pelayanan informasi.
Humas bukan semata sebagai jembatan (bridging) komunikasi antara instansi dengan masyarakat, ataupun sebaliknya.

Namun, humas dituntut juga mampu menyerap aspirasi publik sebagai masukan dalam menyusun kebijakan. Humas pemerintah menjadi multifungsi seperti coordinator, diseminator dan sekaligus “information hub” kebijakan pemerintah, pada saat yang sama juga berkewajiban membangun citra positif pemerintah.
 Humas pemerintah juga dituntut agar maksimal menjalankan fungsi kehumasan, seperti perencanaan, penyusunan, pembuatan dan distribusi informasi melalui media massa, media baru dan pameran.

Kegiatan yang dibuka oleh Menteri komunikasi dan informasi RI Rudiantara melalui telekonfren dan dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia tersebut berjalan dengan baik.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. menjelaskan humas harus memiliki sarana menjalankan fungsi publisitas melalui media penerbitan (seperti majalah internal, laporan tahunan, advertorial, bulletin, poster, leaflet, flyer, dll.), media audio-visual, serta merchandise. Harapannya, agar program NAWA CITA dan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dapat diterima secara benar dan proporsional di masyarakat.

Humas pemerintah telah menjalankan fungsi komunikasi secara baik secara lembaga maupun personal. Namun, apakah aktivitas yang dilakukan telah berdampak nyata bagi masyarakat. Untuk itu, Badan Kordinasi hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) pemerintah melakukan pengukuran kinerja humas melalui ajang evaluasi media humas yang di kelolanya lewat event nasional bernama “AMH” (Anugerah Media Humas).

Di samping untuk melakukan evaluasi sekaligus memberikan apresiasi atas kinerja humas pemerintah selama satu tahun berjalan, juga diharapkan dengan event AMH ini, kohesivitas organisasi humas-humas pemerintah secara nasional menjadi semakin kuat.
 Tahun 2016 ini, penyelenggaraan AMH merupakan yang ke-11 kalinya sejak pertama kali AMH dilaksanakan tahun 2006.

Penyelenggaraannya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, baik dari aspek kualitas media humas yang semakin komunikatif terhadap publik maupun kuantitas kepesertaanya.

Adapun kategori yang di lombakan dan kriteria dari masing-masing kategori Medit yang diperlombakan yakni Penerbitan media internal (Inhouse Magazine), Laporan Tahunan Kinerja Humas (Annual Report), Pelayanan Informasi melalui internet (Website), Advertorial (cetak dan/atau audio-video), Cinderamata Utama (Merchandise), Profil Lembaga Humas, Stand Pameran Instansi.

Selain kategori media humas yang dilombakan sebagaimana tersebut butir 1 s/d 7 di atas, penyelenggaraan AMH juga memberikan penghargaan kepada beberapa Insan/praktisi humas secara individu/personal yang memiliki integritas, kemampuan berkomunikasi, cakap membangun hubungan kelembagaan dan hubungan media melalui angket yang disebarkan kepada anggota

Dikatakannya Tujuan dari kegiatan ini adalah Melakukan evaluasi kinerja, sekaligus memberikan penghargaan atas prestasi hasil karya humas pemerintah seluruh Indonesia, Menciptakan semangat kompetisi positif di lingkungan humas yang berbasis kinerja, Membangun kohesivitas organisasi kehumasan pemerintah baik di tingkat pusat maupun provinsi, kabupaten dan kota, Memberikan ruang dan peluang bagi peningkatan kualitas kinerja humas pemerintah dan Memperkuat peran humas pemerintah, dan BAKOHUMAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

"kami berharap kepada semua pihak kiranya dapat memberikan dukungan dan kontribusi pemikiran agar pelaksanaan AMH tahun 2016 berjalan sukses dan mudah-mudahan AMH ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua". tutur nya. (Shm)