Kamis, 30 April 2026
POROSRIAU

. PEKANBARU. DUMAI. BENGKALIS. PERISTIWA. MERANTI. SIAK. ROHUL. ROHIL. INHU. INHIL. KAMPAR. KUANSING. PELALAWAN. ADVERTORIAL. Riau Underground.
  • Home
  • MERANTI
  • Komisi I DPRD Meranti Temui Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta
Jumat, 24 Agustus 2018 21:55:00

Komisi I DPRD Meranti Temui Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta

Oleh: Manik
Jumat, 24 Agustus 2018 21:55:00
BAGIKAN:
Foto: Rombongan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti saat berkunjung ke Kantor Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta, Jumat (24/8/2018) pagi.
JAKARTA(POROSRIAU.COM)  - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti berkunjung ke Kantor Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta, Jumat (24/8/2018) pagi.
 
Kedatangan rombongan dari Meranti yang dipimpin Ketua Komisi 1 Edi Mashudi SPdi MSi, anggota Marhisyam, Ardiansyah, Zubiarsyah, Mikwan, dan Azni Safri, Pauzi,SE,  Nursyahrudin,  muzakir kemudian dari DPMD Meranti Darwis, serta Bagian Pengelola Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, disambut oleh Kepala Seksi Perangkat Desa dan Layanan Administrasi Subdirektorat Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Dra. Lisbetty H. Tambunan MSi.
 
Dalam pertemuan itu, Dra. Lisbetty H. Tambunan menyampaikan tentang Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan syarat pemekaran desa. Kata Lisbetty, Desa-desa yang ingin dimekarkan layak tidaknya menjadi sebuah desa, untuk itu Permen Nomor 1 menitik beratkan pada aspirasi. Namun seiring dengan besarnya pemerintah mengalokasikan dana Desa, pemekaran ini banyak disalah artikan dalam memperjuangkan anggaran tersebut, padahal pemerintah sudah menggelontor anggaran yang cukup besar.
 
"Intinya, syarat-syarat tersebut harus terpenuhi," ungkapnya.
 
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I Edi Mashudi menjelaskan bahwa Kepulauan Meranti merupakan Daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Di Meranti, sebut Edi, ada dua desa yang sudah dijadikan Desa Persiapan, dan umurnya kurang lebih sudah tiga tahun.
 
Sebelum pemekaran desa ini masuk dalam Ranperda, lanjut Edi, pihaknya minta petunjuk dari Kemendagri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa, dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan.
 
Lebih lanjut, Kabid Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti, Darwis menerangkan, dua Desa Persiapan itu adalah Desa Bumi Asri Kecamatan Merbau dan Desa Bina Sempian Kecamatan Rangsang Pesisir.
 
"Kita juga sudah menganggarkan anggaran melalui APBD, hasil konsultasi kami dengan pakar hukum dari UNRI bahwa secara akademis dua Desa tersebut sudah layak dimekarkan menjadi Desa definitif dan Desa Persiapan sudah kita persiapkan mulai dari 2015," ujarnya.
 
Selanjutnya, dijelaskan oleh Kasi Perangkat Desa dan Layanan Administrasi Subdirektorat Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Dra. Lisbetty, bahwa Desa Persiapan ada mulai tahun 2017, meskipun sudah dikenali sejak tahun 2016.
 
Kata Lisbetty, syarat pertama Desa yang dimekarkan harus berusia 5 tahun, kemudian syarat kedua selama ini yang sering tidak terpenuhi yakni soal batas daerah katrometrik.
 
"Sebelum dimekarkan, Desa tersebut harus dievaluasi terlebih dahulu, syarat mengajukan kode verifikasi adalah rekom Provinsi terkait kode desa," tuturnya.
 
Sebagai daerah perbatasan dan berbatasan langsung dengan selat melaka, Ketua Komisi 1 Edi Mashudi minta kebijakan khusus dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk Kabupaten Kepulauan Meranti terakit persoalan tersebut.
 
Lisbetty meminta waktu untuk terlebih dahulu berkoordinasi nantinya dengan Tim. Dia menyebutkan, prinsipnya untuk mengajukan kode desa tentunya terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan UU tentang Desa.
 
Proses pemekaran Desa Persiapan sudah berjalan tiga tahun, jika tidak memenuhi persyaratan seperti jumlah penduduk, belum adanya batas daerah katrometrik, kemudian anggota Komisi 1 Marhisyam dan Zubiarsyah minta pendapat Dirjen Bina Pemerintahan Desa.
 
Menjawab pertanyaan dari politisi PAN dan PKB itu, Lisbetty menjelaskan bahwa lanjut atau tidaknya pemekaran desa itu tergantung dari DPRD Kepulauan Meranti.
 
"Sepanjang pemekaran tersebut memenuhi kaedah undang-undang, maka pemekaran bisa dilakukan," tutup Lisbetty.(nik/rls)
Editor: Chaviz fernandes

  Berita Terkait

  • Terkait Pemekaaran Dua Desa di Meranti, Edi Mashudi Minta Peran DPMD dan Bagian Pengelola Perbatasan

     8 tahun lalu

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti melakukan rapat lanjutan menyikapi evaluasi hasil konsultasi Komisi I ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa terkait pemekaran dua Desa di Meranti. Kamis (30/8/2018) di Ruang Rapat DPRD Meranti.

  • Komisi IV DPR RI Tinjau Lahan Persawahan Di Meranti

     9 tahun lalu

    Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Selasa 19 September dan Rabu 20 September 2017 itu, di isi dengan peninjauan langsung ke areal persawahan di Kecamatan Rangsang Barat serta dialog dengan masyarakat, khususnya Gapoktan Desa Segomeng, Bina Maju da

  • Ketua DPRD Meranti Bersama Kades Sekecamatan Rangsang Konsultasi Ke BNPP RI dan Komisi 5 DPR RI

     8 tahun lalu

    JAKARTA(POROSRIAU.COM) - Ketua DPRD dan Kepala Desa Sekecamatan Rangsang berkonsultasi ke BNPP di Jakarta tentang pembangunan insfrastruktur didaerah perbatasan, di Ruang Rapat BNPP dan Fraksi PAN

  • Jemput Bola Kejar Dana APBN, Wakil Bupati Dan Ketua DPRD Meranti Beserta Kepala Desa Sambangi Beberapa Kementrian

    8 tahun lalu

    Kondisi APBD Kepulauan Meranti yang terus menurun kini berkisar diangka 1.1 Triliun rupiah dinilai tak cukup untuk menggesa pembangunan Kabupaten dalam rangka mengejar ketertinggalan, apalagi sebagai Kabupaten baru yang masih seumur jagung.

  • Komisi I DPRD Meranti Temui MenPAN-RB di Jakarta.

     7 tahun lalu

    MERANTI(POROSRIAU.COM) - Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, Riau melakukan kunjungan ke KemenPAN-RB di Jakarta, Rabu (30/1) lalu.   Kedatangan rombongan

    •   komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Lanal dan Polres Dumai Bungkam Disoal Proses Lanjutan Pencurian CPO Bernilai Miliaran

    Informasi mengenai proses hukum terkait dugaan pencurian CPO dan FAME yang diperkirakan bernilai miliaran rupiah di perairan Selat Rupat, Provinsi Riau, Jumat (3/4) menemui ‘ruang gelap’. Pasalnya, baik dari pihak Lanal Dumai maupun dari Polre

    DUMAI9 jam lalu

    Walikota Dumai Fokuskan Pengelolaan Anggaran Tahun 2027 Tepat Sasaran

    DUMAI,POROSRIAU.COM- Anggaran Kota Dumai tahun 2027 akan difokuskan pada pengelolaan yang benar-benar tepat sasaran bagi kepentingan Masyarakat. Hal ini disampaikan Walikota Dumai, H Paisal, SKM, M

    DUMAI6 hari lalu

    Walikota Dumai Ikuti Live Talk Show Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

    DUMAI,POROSRIAU.COM-Walikota Dumai, H Paisal, SKM, MARS mengikuti Zoom Meeting Live Talk Show Pencegahan Korupsi bagi Pimpinan Daerah Tahun 2026 bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (

    DUMAI2 minggu lalu

    Buka Musrenbang, Walikota Dumai Berharap Mampu Menjawab Kebutuhan Riil Masyarakat

    DUMAI,POROSRIAU.COM- Wali Kota Dumai, H. Paisal, SKM, MARS, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)yang difokuskan pada pembahasan rencana kerja perangkat daerah untuk

    DUMAI2 minggu lalu

    Jalin Kerjasama, Sekdako Fahmi Kunjungi Kantor KPP Pratama Dumai

    DUMAI, POROSRIAU.COM – Dalam upaya menjalin kerjasama yang baik di sektor optimalisasi pendapatan, Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, SSTP, MSi didampingi Kepala Badan Pendapatan

    DUMAI3 minggu lalu

    Walikota Dumai Siap Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

    DUMAI, POROSRIAU.COM – Wali Kota Dumai, H Paisal, SKM, MARS menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan UMKM akan men

    DUMAI3 minggu lalu

    Wali Kota Dumai Ikuti Presentasi Nasional Penurunan Pengangguran

    DUMAI, POROSRIAU.COM – Walikota, H Paisal, SKM, MARS   menghadiri pembukaan pelaksanaan presentasi kepala daerah yang digelar di Ruang Rapat Wan Dahlan Ibrahim, Rabu (01/04/202

    DUMAI4 minggu lalu

    DLH Laksanakan Giat Optimalisasi Kebersihan Lingkungan

    DUMAI, POROSRIAU.COM – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai melalui UPT Pengelolaan Sampah melaksanan kegiatan optimalisasi kebersihan lingkungan di TPS Tanjung Palas, Kamis (02-04-20

    DUMAI4 minggu lalu

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak
    Copyright © 2026 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.