Jumat, 24 Juli 2026
  • Home
  • PEKANBARU
  • DPRD Riau Tagih Pemerintah Pusat Bayar Dana DBH Sebesar 1,7 Milliar
Minggu, 28 April 2019 03:02:00

DPRD Riau Tagih Pemerintah Pusat Bayar Dana DBH Sebesar 1,7 Milliar

Minggu, 28 April 2019 03:02:00
BAGIKAN:
Noviwaldy Yusman, Wakil Ketua DPRD Riau (Net)

PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman meminta Pemerintah Pusat bisa konsisten memenuhi janji untuk mentransfer Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan IV tahun 2017.

Adapun total dana yang belum dibayarkan tersebut total Rp 1,7 Milyar, dengan pembagian Rp 337 Milyar dan lebihnya dibagikan kepada 12 kabupaten kota di Riau.

"Pemerintah pusat harus konsisten, hak nya daerah ya di kasih dong. Bukan ditahan dan di pakai," tegas Politisi yang kerap disapa Dedet ini, Sabtu, 27 April 2019.

Dijelaskan Dedet, Pemprov Riau dan Pemkab banyak menunda beberapa kegiatan akibat tidak dibayarkannya DBH yang sudah hampir dua tahun belum dibayarkan ini.

"Kami juga menahan pelaksanaan kegiatan dua tahun ini. Kontraktor juga banyak yang tunda bayar, tunjangan pegawai dan honorer kita," kata Politisi Demokrat ini.

Padahal, pada kunjungan DPRD Riau di tahun 2018 lalu untuk menjemput DBH 2018, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk membayarkan DBH 2017 ini pada awal tahun 2019.

"Saya minta pemerintah pusat membayarkan kurang bayar ini pada awal tahun 2019 ini," tegasnya.

Terkait alasan Pemerintah Pusat yang bisa menunda pembayaran dengan pertimbangan kas negara, Dedet mempertanyakan kinerja DPR RI dalam mengawasi anggaran negara.

"Kenapa bisa lalai sampai kas nya begitu? saya gak tau DPR RI bagaimana mengawasinya. Kok bisa tidak bersisa kasnya?," tutupnya.***

 

Editor: Redaksi

Sumber: riauonline.com

  Berita Terkait
  • Dana Desa Tak Kunjung Dicairkan, Sejumlah Kades di Bengkalis Ancam Geruduk Kantor Bupati

    8 tahun lalu

    Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis terkait tunda bayar terhadap Dana Desa (DD) yang disampaikan lansung Sekdakab Bengkalis H. Bustami HY dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggaungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 di Gedung DPRD, Senin (6/8/1

  • APBD-P Kota Pekanbaru Disahkan Rp.2,659 Triliun

    8 tahun lalu

    Setelah melalui pembahasan panjang, akhirnya DPRD Kota Pekanbaru melaksanakan sidang paripurna Laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda APBD Perubahan Kota Pekanbaru tahun 2018, Kamis (27/9). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sahril SH MH, dihadiri oleh

  • PARIPURNA LAPORAN APBD-P TH 2018

    8 tahun lalu

    APBD-P Kota Pekanbaru Tahun 2018 Disahkan Rp2,659 Triliun PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- DPRD Kota Pekanbaru melaksanakan sidang paripurna Laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda APBD Perubahan Ko

  • Pandangan Umum Fraksi - Fraksi Tentang Nota Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti 2018

    9 tahun lalu

    Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, menargetkan Pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,08 Triliun lebih. Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan meranti menargetkan sebesar Rp. 93 Milyar lebih, terjadi pe

  • Jemput Bola Kejar Dana APBN, Wakil Bupati Dan Ketua DPRD Meranti Beserta Kepala Desa Sambangi Beberapa Kementrian

    8 tahun lalu

    Kondisi APBD Kepulauan Meranti yang terus menurun kini berkisar diangka 1.1 Triliun rupiah dinilai tak cukup untuk menggesa pembangunan Kabupaten dalam rangka mengejar ketertinggalan, apalagi sebagai Kabupaten baru yang masih seumur jagung.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2026 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.