Minggu, 20 Juni 2021 17:36:00
Dapatkan Bantuan Insentif Pemerintah Melalui Kemenparekraf, ini Caranya
Minggu, 20 Juni 2021 17:36:00
BAGIKAN:
PEKANBARU, POROSRIAU.COM - Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) kembali dibuka. Program ini merupakan kesempatan baik untuk dimanfaatkan dalam membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda.
Kali ini Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengajak pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif terutama UMKM untuk memaksimalkan program BIP 2021 yang diluncurkan dengan waktu pendaftaran mulai 4 Juni hingga 4 Juli 2021.
Bantuan Intensif Pemerintah (BIP) 2021 merupakan bantuan Kemenparekraf bagi pelaku usaha parekraf untuk terus bertahan dari dampak pandemi COVID-19 dengan meningkatkan skala usaha mereka.
Mengutip laman kemenparekraf.go.id, Minggu (19/6/2021), disebutkan Program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) 2021 dibagi menjadi 2, yaitu BIP Reguler dan BIP JPU (Jaringan Pengaman Usaha).
Dipastikan seluruh program akan dilakukan dengan tata kelola yang baik (good governance). "Saya yakin dengan BIP 2021, kita berikan kontribusi positif kepada bangsa ini dan kita dorong para pelaku usaha dapat berpartisipasi membangun usahanya dan menjadi pemenang," kata Menparekraf, Sandiaga Uno.
BIP 2021 dibagi menjadi dua kategori yakni, BIP Reguler dan BIP Jaringan Pengaman Usaha (BIP JPU). BIP Reguler untuk penambahan modal kerja dan/atau investasi aktiva tetap dalam rangka peningkatan kapasitas usaha dan/atau produksi pelaku usaha parekraf.
BIP Reguler terbuka bagi pelaku parekraf sub sektor aplikasi, game developer, kriya, fasyen, kuliner, film/video dan animasi serta sektor pariwisata.
Kemudian, BIP JPU adalah penambahan modal kerja dan/atau investasi aktiva tetap, dalam rangka membantu pelaku usaha parekraf untuk keberlangsungan usahanya, khususnya akibat efek pandemi. Sasarannya adalah bagi pelaku parekraf pada sub sektor fasyen, kuliner, dan kriya.
Dana bantuan insentif ini dapat digunakan untuk modal kerja atau modal tetap, sewa beli software dan hardware, sewa ruang kerja atau pembayaran jasa.
Untuk informasi lebih lanjut, serta petunjuk teknis tentang cara pengajuan untuk dapat mengikuti program ini, dapat diunduh melalui website https://aksespembiayaan.kemenparekraf.go.id/bip/ .
Langkah-langkah melakukan pendaftaran akun badan usaha :
1. Klik tombol daftar
2. Pilih jenis BIP sesuai syarat yang dapat dipenuhi apakah BIP Reguler atau BIP Jaring Pengaman Usaha
3. Klik tombol untuk mendaftar BIP reguler atau klik tombol untuk mendaftar BIP JPU
4. Isikan Nomor Izin Berusaha (NIB) yang terdaftar OSS pada form pendaftaran yang muncul
5. Klik tombol untuk mendaftar BIP reguler atau klik tombol untuk mendaftar BIP JPU
6. Isikan form pendaftaran yang antara lain berisi,:
-NIB (Nomor Induk Berusaha) terdaftar pada OSS
- Nama Perusahaan
- Alamat Perusahaan
- Nama Pemilik
- Nomor KTP
- NPWP Badan Usaha
- Alamat email (masih aktif)
- Nomor Handphone Whatsapp
- Upload dokumen NIB dengan cara klik tombol choose file
- Lihat video penggunaan dan pahami petunjuk teknis bantuan dengan cara menekan tombol klik di sini
- Jika anda sudah menonton video dan memahami petunjuk teknis, beri tanda centang pada kolom pernyataan
- Jika data sudah lengkap, klik tombol daftar
- Selanjutnya data akun akan dikirimkan melalui nomor whatsapp dan email yang didaftar setelah data pendaftaran diverifikasi
Badan usaha yang sudah mendapatkan akun sistem BIP maka dapat masuk kedalam sistem dengan cara:
- Klik tombol masuk
- Isikan username dan password akun yang telah dikirimkan pada form login
- Klik tombol log in untuk masuk ke dalam sistem
Berikut persyaratan mendapatkan BIP Reguler:
- Peserta yang bisa mengikuti proses seleksi BIP reguler 2021 adalah pengusaha yang berkecimpung pada 6 subsektor ekonomi kreatif:
- aplikasi
- game developer
- kriya, fesyen
- kuliner
- film
- serta sektor pariwisata (13 jenis usaha pariwisata sesuai UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan).
Persyaratan umum:
a. Pihak yang mendaftarkan badan usahanya adalah Penanggung jawab Badan Usaha
b. Penanggung jawab badan usaha adalah orang yang secara resmi berhak mewakili badan usaha sesuai dengan Akta dan/atau AD/ART Perusahaan dan adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk
c. Penanggung jawab Badan Usaha cakap secara Hukum:
1. Berusia minimal 18 tahun
2. Tidak sedang menjalani hukuman
3. Berjiwa sehat / berakal sehat
d. Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah berbadan usaha (dengan kepemilikan saham dan entitasnya 100 persen dimiliki Warga Negara Indonesia). Yang dimaksud badan usaha dalam petunjuk teknis Bantuan Insentif Pemerintah ini adalah Badan usaha berbadan hukum antara lain : Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi. dan badan usaha tidak berbadan hukum (khusus untuk badan usaha berbentuk CV)
e. Melampirkan portofolio atau profil usaha berupa foto dan video untuk karya atau produk yang dihasilkan, serta melampirkan tautan video singkat yang berisi penjelasan mengenai lokasi usaha, operasional usaha, kegiatan produksi, dan informasi lainnya, video maksimal berdurasi 5 menit.
f. Memiliki nama dan tempat kedudukan badan usaha yang tetap yang dibuktikan dengan dokumen terkait
g. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar pada sistem OSS
h. Memiliki Rekening di Bank Penyalur atas nama badan usaha dengan status aktif; (nomor rekening akan diminta saat pengusul lolos menjadi calon penerima)
i. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Badan Usaha
j. Memiliki nomor telepon genggam (telepon pintar) yang terkoneksi dengan aplikasi Whatsapp, atau minimal nomor telepon seluler yang aktif untuk keperluan notifikasi.
k. Mengajukan proposal serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas permohonan Bantuan Insentif Pemerintah untuk pengembangan usahanya antara lain untuk penambahan modal kerja dan/atau Investasi Aktiva Tetap sesuai hal-hal yang diatur pada petunjuk teknis, maksimal RAB sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
l. Dalam RAB wajib mencantumkan rincian rencana penggunaan anggaran. Termasuk mencantumkan referensi jenis barang, spesifikasi, merek, sumber atau tempat pembelian, dan harga atas barang yang akan dibeli.
m. Minimal usaha sudah berdiri 1 (satu) tahun
n. Melampirkan laporan keuangan perusahaan/badan usaha minimal 1 (satu) tahun terakhir, meliputi neraca dan laporan laba/rugi.
o. Melampirkan fotocopy Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 1 tahun terakhir
p. Melampirkan rencana pengembangan usaha 1 tahun ke depan dalam proposal, meliputi: Jumlah tenaga kerja saat ini dan pertambahannya setelah mendapatkan dana BIP, Omset/pendapatan saat ini dan pertambahannya setelah mendapatkan dana BIP, Proyeksi neraca dan laporan laba/rugi
q. Badan usaha yang telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau sedang mengajukan kepemilikan HKI (Dibuktikan dengan melampirkan sertifikat HKI) akan menjadi nilai tambah dalam penilaian
r. pelaku usaha sociopreneur di sektor usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau memiliki unsur sociopreneur dalam model bisnisnya akan menjadi nilai tambah dalam penilaian
s. Khusus untuk usaha pariwisata, bagi usaha yang lokasi usahanya berada di Desa Wisata dan usaha homestay akan menjadi nilai tambah dalam penilaian.
t. Badan usaha / Badan Hukum calon penerima tidak pernah menerima Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) sebelumnya, serta tidak menerima bantuan sejenis dari pemerintah 12 pusat maupun pemerintah daerah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
u. Badan usaha / Badan Hukum calon penerima tidak sedang mendaftarkan atau mengajukan program bantuan pemerintah lain di Kemenparekraf/Baparekraf pada tahun berjalan.
v. Jika diperlukan, panitia atau tim kurator dapat memberikan persyaratan tambahan atau kriteria khusus yang sesuai dengan subsektornya.
Persyaratan Penerima Bantuan Peserta yang bisa mengikuti proses seleksi BIP JPU Tahun 2021 adalah pelaku usaha yang berkecimpung pada subsektor:
- kuliner
- kriya
- fesyen
Persyaratan umum:
a. Pihak yang mendaftarkan badan usahanya adalah pemilik atau penanggung jawab Usaha
b. Penanggung jawab usaha adalah orang yang secara resmi berhak mewakili badan usahadan adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk
c. Penanggung jawab Badan Usaha cakap secara Hukum:
1. Berusia minimal 18 tahun.
2. Tidak sedang menjalani hukuman
3. Berjiwa sehat / berakal sehat
d. Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki bidang usaha di subsektor Kuliner,Kriya, atau Fashion.
e. Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mempekerjakan tenaga kerja wanita/disabilitas, ataupun memiliki dampak sosial ke masyarakat akan menjadi nilai tambah
f. Tempat kedudukan domisili usaha yang berada di Desa wisata akan menjadi nilaitambah
g. Memiliki nama dan tempat kedudukan usaha yang tetap yang dibuktikan dengandokumen terkait
h. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar pada sistem OSS
i. Memiliki Rekening di Bank Penyalur atas nama badan usaha dengan status aktif; (nomorrekening akan diminta saat pengusul lolos menjadi calon penerima)
j. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Badan Usaha/perorangan
k. Memiliki nomor telepon genggam (telepon pintar) yang terkoneksi dengan aplikasiWhatsapp, atau minimal nomor telepon seluler yang aktif untuk keperluan notifikasi
l. Mengajukan proposal serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas permohonan Bantuan BIP JPU untuk kepentingan usahanya sesuai hal-hal yang diatur pada petunjuk teknis,nilai RAB sebesar Rp 20.000.000
m. Minimal usaha sudah berdiri selama 1 tahun.
n.Badan usaha calon penerima tidak sedang mendaftarkan atau mengajukan programbantuan pemerintah lain di Kemenparekraf/Baparekraf pada tahun berjalan.
o. Jika diperlukan, panitia atau tim kurator dapat memberikan persyaratan tambahan ataukriteria khusus yang sesuai dengan subsektornya.
Untuk informasi lebih lengkap bisa mengecek langsung di https://aksespembiayaan.kemenparekraf.go.id/bip/.(mcr)
Berita Terkait
DPRD Dumai Gelar Paripurna LKPJ Walikota Dumai Tahun Aggaran 2019
5 tahun laluRapat Paripurna dihadiri anggota DPRD Dumai, kepala OPD di lingkungan Pemko Dumai dan undangan lainnya.
DPRD Ingatkan Pemprov Perbaiki Kwalitas Pendidikan
8 tahun laluPEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Kewenangan pendidikan SMA dan SMK Negeri sudah beralih ketangan Pemerintah Provinsi Riau, membuat DPRD Kota Pekanbaru mengingatkan kepada Pemrov Riau bisa memperbaiki kwalitas pendidikan yang ada. Bahkan pihak-pihak terkait, ter
Wakil Bupati Meranti dan Kapolres Hadiri Rakornas Karhutla Tahun 2018 di Istana Negara
7 tahun laluJAKARTA(POROSRIAU.COM) - Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim di dampingi Kapolres Meranti AKBP La Ode Proyek SH dan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Meranti Edy Afrizal SH MH
Infrastruktur Jalan dan Pelayanan Kesehatan Tidak Baik, Andi Rachman Berikan Solusi Bagi Warga Kampung Benaya Siak
7 tahun laluWarga Kampung Benaya, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, tidak ingin kembali mendengarkan janji-janji politik yang disampaikan oleh calon Gubernur lain, terutama Bupati Siak yang ikut maju sebagai calon Gubenur Riau.
Bantu Korban Bencana Sulteng, Wakil Ketua PWI Riau Lelalng Novel
6 tahun laluWWakil Ketua PWI Riau Hary B Kori'un akan melakukan lelang salah satu novelnya, Luka Tanah.
komentar Pembaca
berita Terbaru
Lakukan Penyerangan dan Persekusi, Massa Minta Dwi Wahyudi CS Diproses Secara Hukum
DUMAI, POROSRIAU.COM - Massa dari relawan Fatonah yang hadir di Mapolres Dumai menuntut agar Dwi Wahyudi dan kawan kawan diproses secara hukum, sesuai laporan yang dibuat relawan fatonah beberapa
DUMAI16 jam lalu
Dinilai Langgar Aturan, MKA Tolak Rencana LAMR Kota Dumai
DUMAI, POROSRIAU.COM - Meski sudah mendapat penolakan dari Majelis Kerapatan Adat dan Dewan Kehormatan Adat, pengurus harian Lembaga Adat Riau kota Dumai tetap bersikukuh melaksanakan pesta rakyat di
DUMAI18 jam lalu
Paisal Diisukan Penyuka Sesama Jenis Masif Beredar, Relawan Pas Sikapi Dengan Aksi
Masifnya beredar isu Paisal, Walikota Dumai terlibat kasus asusila dan penyimpangan sex, lelaki penyuka sesama jenis di media sosial, bagaikan bola liar. Berselencarnya informasi tabu ini melahirkan kontroversi,berdampak terpecahnya menjadi dua kelompok
DUMAI2 hari lalu
APICAL Dumai Laksanakan Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta PMT kepada Ibu Hamil Upaya Pencegahan Stunting
Apical Dumai kembali melaksanakan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada ibu hamil dalam upaya pencegahan stunting yang di kelurahan Lubuk Gaung, kecamatan Sungai Sembilan, kota Dumai, 26 November 2024
DUMAI4 hari lalu
KA Pria Diduga Korban Pelecehan Seksual di Dumai Desak Kasusnya Diusut Tuntas
DUMAI, POROSRIAU.COM - Seorang pria berinisial KA yang sebelumnya bekerja sebagai honorer di salah satu Puskesmas di Dumai mengungkapkan pengalaman pahitnya. Ia mengaku menjadi korban pelecehan seks
DUMAIsatu minggu lalu
Apical Perbaiki Turap Parit di Dumai untuk Mencegah Banjir
DUMAI, 22 November 2024 – Apical, salah satu perusahaan pengolah minyak nabati global terkemuka melalui unit bisnisnya di Dumai, memfasilitasi perbaikan dinding parit atau turap sepanjang 60
DUMAI2 minggu lalu
Zulkifli AS: Orang Hanyut Ranting Pun Dijadikan Pelampung
DUMAI, RIAUGREEN.COM - Rasa kecewa yang disampaikan calon Wali Kota petahana Paisal SKM Mars atas sikap Zulkifli mendukung dan menjatuhkan pilihan ke pasangan Ferdiansyah Suparto wiguno di setia
DUMAI3 minggu lalu
Sudutkan Mantan Wali Kota Zulkifli AS, Paisal Dinilai Arogan
DUMAI, RIAUGREEN.COM - Kekecewaan Paisal atas sikap Zulkifli As mendukung pasangan Fatonah, yang diucapkan berulang ulang pada saat kampanye, Apalagi dalam orasi politiknya menyebutkan jika Zulkifl
DUMAI3 minggu lalu
Copyright © 2024 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.