JAKARTA(POROSRIAU.COM)— Menjadi sasaran dan memiliki aset yang luar biasa, lagi lagi Kota Jakarta menjadi kota sasaran tempat belajar pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset) yang diketuai oleh Ketua Pansus Aset Ida Yulita Susanti didampingi langsung oleh pimpinan DPRD Kota Pekanbaru.

Kedatangan rombongan pansus ke kantor Badan Peggelola Aset Wilayah disambut langsung oleh Kabit Perubahan Status Aset (PSA), Gigih Nugrohadi didampingi beberapa pegawai di Badan Pengelolaan Aset Wilayah, Kamis (12/4) di jalan Abduk Muis Jakarta. 

Dalam pertemuan Ketua Pansus Aset, Ida Yulita Susanti mengatakan kedatangannya ke kantor badan pengelolaan Aset Wilayah kota Jakarta untuk saling tukar pikiran karena Kota Pekanbaru belum memiliki pengelolaan aset yang dituang dalam Ranperda  tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

“ Untuk itu kita perlu belajar dan menghimpun informasi karena memang aset tercatat di DKI Jakarta luar biasa besarnya,” kata Ida.

Dalam pertemuan Ida juga mempertanyakan banyaknya temuan terkait aset-aset fasum infrastruktur, dan aset dinas pendidikan. Apkah persentasi Aset juga diserahkan ke daerah dengan sistem pebgelolaan di pecah pengembang atau pemerintah menjemput bola. 

Dalam pertemuan Kabid Perubahan Status Aset Gigih Nugrohadi yang dibantu oleh Agus menjawab pertanyaan Ketua Pansus Aset. ia menjelaskan bahwa sistem fasum itu ada 2 sumber yakni dari sumber SPPT dan sumber KMB.

“ Melalui sumber SPPT yang dilakukan adalah kewenangan dari Walikota diatur daam Perbub 27. Mekanismenya SPPT itu diserahkan ke Walikota kemudian bsru diserahkan ke BPAD dicatat sebagai proses fasus dab di sevibg falam sistem SKPd,” jelasnya. 

Usai pertemuan Gigih menjelaskan kedatangan rombongan pansus Aset Pekanbaru ke BPAD guna sharing dan berbagi pengalaman dari masing-masingg pengelolaan aset di DKI Jakarta. 

“Manfaatnya kita saling memberikan masukan tentang pengelolaan yang lebih baik yang mengacu pada Perda yang saat ini sudah di bahas dan saat ini masuk dalam Balegda berpedoman pda Permendagri 19 tahun 2016 dan PP 27 tahun 2014,” unngkapnya. (eza)